Tag: Ridwan Kamil

  • Sopir Mengantuk, Truk Pasir Terguling di Ungaran, Kemacetan hingga 1,5 Kilometer
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 November 2024

    Sopir Mengantuk, Truk Pasir Terguling di Ungaran, Kemacetan hingga 1,5 Kilometer Regional 8 November 2024

    Sopir Mengantuk, Truk Pasir Terguling di Ungaran, Kemacetan hingga 1,5 Kilometer
    Tim Redaksi
    UNGARAN, KOMPAS.com
    – Truk yang mengangkut pasir mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Diponegoro Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2024).
    Meski tak ada korban jiwa, kejadian ini menyebabkan kemacetan hingga 1,5 kilometer.
    KBO Satlantas Polres Semarang Iptu Sutarto menyampaikan kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.30 WIB.
    “Truk muat pasir akan bongkar muat di Kudus dari Muntilan Kabupaten Magelang,” jelasnya dalam keterangan tertulis.
    Sutarto mengatakan, dugaan awal sopir truk L 9452 RK bernama Bambang Winarno (37) ngantuk saat kejadian.
    “Sehingga truk naik ke median jalan, dan terguling ke kiri menutup seluruh jalur dari arah Solo ke Semarang,” ungkapnya.
    “Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materiil. Namun terjadi antrean dari kedua arah sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer,” kata Sutarto.


    Proses evakuasi truk tersebut mengalami kendala, yakni saat evakuasi harus melakukan pemindahan material pasir yang dibawa truk tersebut.
    “Ditambah jam pagi yang merupakan jam berangkat aktivitas baik kerja maupun sekolah,” jelasnya.
    Sutarto mengatakan, truk yang mengalami kecelakaan telah diamankan dan saat proses evakuasi diberlakukan
    contra flow
    dari arah Solo ke Semarang.
    Sekitar pukul 08.00 WIB, truk berhasil dievakuasi.
    “Kami juga berkoordinasi dengan pihak Damkar Kabupaten Semarang, dengan mengerahkan satu mobil Damkar untuk pembersihan tumpahan solar dan oli. Adapun material pasir yang menutup jalan, sudah ditepikan untuk diangkut menggunakan truk lain,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi dan Bawaslu jaga gudang logistik untuk cegah kecurangan

    Polisi dan Bawaslu jaga gudang logistik untuk cegah kecurangan

    Tiga pilar ini dapat  berpatroli sesuai dengan peranannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan menjaga integritas proses demokrasiJakarta (ANTARA) – Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat penjagaan gudang logistik untuk mencegah kecurangan selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Tiga pilar ini dapat berpatroli sesuai dengan peranannya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan menjaga integritas proses demokrasi, jelasnya.

    Proses pengawasan ini juga melibatkan masyarakat yang secara langsung dapat melaporkan pelanggaran atau tindak pidana pilkada kepada pihak berwenang.

    “Pengawasan yang diterapkan juga mencakup pengamanan terhadap logistik pilkada, seperti kotak suara dan surat suara, untuk memastikan tidak ada gangguan. Dalam hal ini, pengamanan oleh TNI dan Polri sangat vital untuk menjaga keberlangsungan pilkada yang damai dan tertib,” jelas Susatyo.

    Secara keseluruhan, kata Susatyo, penerapan situasi yang aman dan nyaman melalui kehadiran tiga pilar juga merupakan langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan Pilkada yang bebas dari ancaman gangguan.

    Baca juga: KPU Jaktim mulai distribusikan logistik Pilkada ke kecamatan

    Keberhasilan Pilkada Jakarta pada 27 November yang aman, transparan, dan adil sangat bergantung pada sinergi antar instansi, khususnya antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, serta masyarakat yang terus mendukung dan mengawasi jalannya proses Pilkada.

    “Sehingga Pilkada dapat berjalan sesuai harapan, mencerminkan demokrasi yang sejati, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia,” ucap Susatyo.

    KPU Jakarta Pusat menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya pengamanan untuk menjaga logistik Pilkada Jakarta 2024.

    “Dari sisi keamanan kita sudah juga turunkan SOP siapa saja yang nanti boleh dan bisa masuk ke tempat penyimpanan logistik pilkada,” kata Ketua KPU Kota Jakarta Pusat Efniadiansyah saat dihubungi di Jakarta, Rabu (16/10).

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jakpus petakan daerah banjir antisipasi TPS terendam hingga roboh

    KPU Jakpus petakan daerah banjir antisipasi TPS terendam hingga roboh

    KPU Jakarta Pusat sudah menyiapkan skema lain dengan menyiapkan TPS cadangan seperti memanfaatkan sekolah atau rumah ibadahJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) memetakan daerah rawan banjir saat musim hujan untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam hingga roboh saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Berdasarkan hasil pemetaan sekaligus berkaca pada Pemilu Februari kemarin, TPS yang rawan terendam banjir hingga roboh akibat hujan disertai angin berada di TPS Kecamatan Johar Baru, Tanah Abang dan Kemayoran.

    “Ketika Pemilu juga mengalami hal yang sama karena Februari kemarin curah hujan tinggi, angin juga kencang sehingga merobohkan beberapa tenda TPS yang sudah terpasang,” ujar Efni.

    Efni menyebut kerawanan TPS dibagi menjadi beberapa kategori, yakni rawan bencana karena faktor alam seperti hujan dan angin, lalu rawan keamanan, dan ketiga rawan koordinasi atau kesalahan saat pencoblosan atau perhitungan suara.

    Baca juga: Meningkatkan partisipasi Gen Z di Pilkada Jakarta 2024

    Kerawanan tersebut terus diantisipasi KPU Jakarta Pusat meskipun jumlah TPS-nya lebih sedikit dibandingkan saat Pemilu.

    Terkait rawan karena faktor alam, KPU Jakarta Pusat sudah menyiapkan skema lain dengan menyiapkan TPS cadangan seperti memanfaatkan sekolah atau rumah ibadah.

    “Sudah kami siapkan skemanya melalui TPS (cadangan) di sekolah, bangunan ibadah, dan instansi lain yang bisa dipakai petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara),” ucap Efni.

    Selain itu, KPU Jakarta Pusat juga berkoordinasi dengan tiga pilar yang ada di Jakarta Pusat mulai dari unsur Polisi, TNI, dan Satpol PP untuk menjaga keamanan setiap TPS.

    Bimbingan teknis (bimtek) bagi KPPS juga dilakukan agar kejadian penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 043, Kelurahan Menteng pada Pemilu tidak terjadi lagi.

    “Koordinasi, komunikasi kita perkuat agar kalau memang ada hal-hal yang perlu, butuh keputusan atau langkah-langkah yang cepat bisa segera selesaikan,” kata Efni.

    KPU Kota Jakarta Pusat telah menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan rincian 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki dan jumlah TPS sebanyak 1.542.

    Sedangkan KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Undang 3 Cagub Jakarta tapi Hanya Dihadiri Pramono, Mahasiswa UI: Tidak Profesional
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 November 2024

    Undang 3 Cagub Jakarta tapi Hanya Dihadiri Pramono, Mahasiswa UI: Tidak Profesional Megapolitan 8 November 2024

    Undang 3 Cagub Jakarta tapi Hanya Dihadiri Pramono, Mahasiswa UI: Tidak Profesional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Pramono Anung
    menjadi satu-satu calon gubernur (cagub) yang menghadiri acara Dialog Jakarta dengan tema “Ragam Perspektif Membangun Kota” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, Kamis (7/11/2024).
    Ketiga cagub sebenarnya diundang dalam acara ini. Namun, Ridwan Kamil (RK) berhalangan hadir, sedangkan Dharma Pongrekun diwakilkan oleh Kun Wardana.
    “Tapi tadi pagi kami secara mendadak mendapatkan informasi pembatalan secara sepihak. Ini merupakan bentuk dari ketidakprofesional cagub dan tidak menghargai ruang-ruang akademik dan ilmiah,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) 2024, Muhammad Rihandi, dalam sambutannya, Rabu.
    Padahal, kata Rihandi, acara ini bertujuan untuk menggali informasi beragam perspektif pembangunan Jakarta ke depan.
    Rihandi mengungkapkan kekecewaannya dengan paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono yang semula menyatakan bersedia hadir, tetapi membatalkan sepihak.
    Di sisi lain, Pramono mengakui memiliki kesempatan untuk menghadiri acara tersebut merupakan hal yang menyenangkan.
    Pasalnya, bisa mendapatkan banyak masukan yang cukup tajam dari para panelis, salah satunya soal literasi.
    Seorang mahasiswa UI mengeluhkan minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta.
    “Menurut saya, program literasi ini juga hal yang harus diseriusi oleh pemerintah Jakarta,” kata Pramono.
    Pria yang akrab dipanggil Mas Pram itu juga akan melibatkan anak muda dalam pengambilan keputusan di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur.
    Menurut Pramono, berdasarkan pengalaman yang ada, anak muda sekarang sangat berbeda.
    Mereka lebih kreatif karena ditunjang kecanggihan teknologi.
    “Kalau anak muda tidak dilibatkan, sebaik apa pun program itu menurut saya kurang bermanfaat. Saya akan melibatkan anak muda untuk program-program saya,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mobil Curhat RK Ramai Disorot, Efektif Atasi Masalah Mental Warga Jakarta?

    Mobil Curhat RK Ramai Disorot, Efektif Atasi Masalah Mental Warga Jakarta?

    Jakarta

    Program ‘mobil curhat’ yang digagas calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat sorotan publik. Mobil curhat ini disebut bentuk upayanya dalam mengurangi tingkat stres warga Jakarta.

    Di media sosial, inisiasi ini mendapat banyak respons. Tidak sedikit yang mengatakan mobil curhat tak bisa menyelesaikan persoalan mental masyarakat.

    “Kalau memang peduli mental health bisa partnership sama apps health tech syoaya orang Jakarta auto gratis kalau ke psikolog,” tulis salah satu pengguna X.

    “Kayak gini malah jadi bikin stigma psikolog cuma dengerin curhat aja,” beber netizen.

    Terkait program ini, psikiater dr Lahargo Kembaren, SpKJ menyebut prinsip penanganan kesehatan mental di masyarakat bisa dimulai dari memperkuat kapasitas mental, mengurangi stresor dan meningkatkan support system.

    “Hal penting saat seseorang mengalami stres adalah melakukan ventilasi, yaitu yang bersangkutan mendapatkan kesempatan yg cukup untuk menceritakan apa yang dialami dan rasakan nya dengan bebas, nyaman dan tanpa judmental,” tutur dr Lahagro saat dihubungi detikcom, Jumat (8/11/2024).

    Berbagai hal, misal penyediaan hotline service, mobil curhat, konselor sampai aplikasi konseling online bisa menjadi bentuk dukungan kepada masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental.

    “Yang terpenting dilakukan kemudian adalah identifikasi gejala, skrining masalah kesehatan jiwa dan melakukan rujukan ke profesional untuk penanganan lebih lanjut bila diperlukan,” tandas dia.

    (kna/naf)

  • Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi Megapolitan 8 November 2024

    Setelah Poltracking, Lembaga Survei PPI Keluar dari Persepi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ).
    Peneliti senior PPI Adi Prayitno mengatakan, PPI keluar bukan karena
    skandal Poltracking
    Indonesia, melainkan karena urusan internal organisasi.
    “Alasan internal organisasi,” ucap Adi saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis malam, (7/11/2024).
    Kepada
    Kompas.com,
    Adi juga menunjukan surat pengunduran diri PPI dari Persepi.
    Dalam surat itu tertulis dua alasan internal yang membuat PPI bulat untuk mundur dari Persepi.
    Pertama, karena restrukturisasi kepengurusan PPI. Kedua, evaluasi dan konsolidasi internal arah kebijakan PPI ke depan.
    Adi juga memastikan, hengkangnya PPI dari Persepi tak ada sangkut pautnya dengan Poltracking yang dikenakan sanksi dan memutuskan untuk keluar.
    “Jadi, PPI undur diri dari Persepi murni urusan internal organisasi. Tak ada kaitannya dengan yang lain,” tambah Adi.
    Menurut dia, keluarnya PPI dari keanggotaan Persepi bukan hal yang aneh.
    Pasalnya, bergabung dengan asosiasi lembaga survei seperti Persepi merupakan sukarela bukan kewajiban.
    “Mestinya biasa saja, klo ada lembaga survei mau ikut atau tak ikut asosiasi lembaga survei. Intinya, bergabung asosiasi lembaga survei itu sifatnya sukarela, bukan kewajiban,” ungkap Adi.
    Untuk diketahui, Poltracking dikenakan sanksi oleh Dewan etik Persepsi karena merilis hasil survei elektabilitas calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) yang jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya.
    Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Rabu (23/10/2024), pasangan Pramono-Rano memperoleh angka sebesar 41,6 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 37,4 persen.
    Sementara itu, satu hari berselang setelah survei LSI, Kamis (24/10/2024), lembaga survei Poltracking menelurkan hasil survei.
    Hasilnya, pasangan Pramono-Rano memperoleh elektabilitas sebesar 36,4 persen. Sementara pasangan RK-Suswono memperoleh angka sebesar 51,6 persen.
    Survei LSI dilakukan dalam rentang waktu 10-17 Oktober 2024 dengan 1200 responden. Sementara survei Poltracking dilakukan pada rentang waktu 10-16 Oktober 2024 dengan 2000 responden.
    Di tengah ramainya isu kemuduran Poltracking, dua lembaga survei yakni PPI dan Voxpol Center Research & Consulting, juga ikut keluar dari Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Bingung, Raffi Ahmad Minta Petunjuk Ridwan Kamil Soal Tugas Utusan Khusus Presiden

    Diduga Bingung, Raffi Ahmad Minta Petunjuk Ridwan Kamil Soal Tugas Utusan Khusus Presiden

    GELORA.CO  – Presenter Raffi Ahmad ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus untuk generasi muda dan pekerja seni.

    Sejauh ini tampaknya Raffi Ahmad belum memahami secara penuh mengenai tugas-tugasnya. 

    Karena itu Raffi Ahmad mengajak calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil untuk diskusi terbuka.

    Sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi mengatakan bahwa dirinya minta gagasan untuk tugas barunya itu.

    Raffi mengatakan ini merupakan bagian dari programnya, yakni mengajak orang-orang penting diskusi soal generasi muda.

    Menurur Raffi, Ridwan Kamil sebagai tamu pertama dari program After Office yang dibuatnya.

    “Hari ini salah satu agenda saya sebagai Utusan Khusus Presiden, ini bukan kampanye ya, ini bukan agenda politik,” terang Raffi Ahmad di kawasan Sarinah, Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    “Karena saya dapat tugas sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni, jadi kebetulan pak Ridwan Kamil jadi bintang tamu pertama saya di program ini,” beber Raffi.

    Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya mengenal baik Raffi Ahmad. 

    Ia bahkan mengenang momen saat jadi saksi pernikahan Raffi dengan Nagita Slavina.

    “Raffi ini adik asuh saya, waktu nikah sama mbak Gigi saya saksi menikahnya, jadi sebagai bapak saksi nikah, saya merasa wajib bantuin Aa Raffi jalanin tugas barunya,” beber Ridwan Kamil. 

    “Saya kasih gagasan, saran, supaya pulang dari ini bisa dipikirkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Raffi Ahmad mengungkapkan mencari figur publik yang tepat untuk bantu tugasnya.

    Salah satu sosok yang dianggap cocok adalah Ridwan Kamil itu.

    “Jadi saya ditugaskan sama Pak Prabowo ini untuk membina generasi muda, jadi saya mencari sosok-sosok yang pernah membina generasi muda, yang tentunya, salah satunya Pak Emil yang saya dekat,” kata Raffi Ahmad ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

    Raffi Ahmad mengakui bahwa selama mengenal Kang Emil lebih dari 10 tahun, ia cukup mengetahui luar dalam dari Kang Emil yang bisa menempatkan diri kapan bercanda, serius, hingga marah.

    “Jadi, saya tahu banget, gimana beliau kalau memimpin, saya tahu banget, mikirnya Pak Emil ini bukan satu dua langkah, terkadang 10 langkah ke depan, jauh sekali ke depannya,” ujar Raffi Ahmad.

    Raffi mengakui bahwa Kang Emil jadi salah satu figur yang bisa mengutarakan apapun dengan tepat di waktu yang pas, sehingga ia mengagumi mantan Gubernur Jawa Barat itu.

    “Bukan cuma knowledge-nya, saya juga suka hatinya Kang Emil,” ucap Raffi Ahmad.

    Sementara itu, Kang Emil menyebut kehidupan Raffi Ahmad selama ini tidak banyak dieksploitasi untuk kepentingan publik.

    Ia juga menilai, jabatan Raffi Ahmad di kabinet cukup berat.

    “Jadi kalau Raffi kerjanya nggak kelihatan kan saya sebagai kakaknya sedih juga makanya dikasih gagasan yang dasar-dasar tadi gagasan besar, biar teknisnya di lapangan Raffi yang mencoba,” kata Ridwan Kamil.

    “Supaya 5 tahun benar kan ternyata penugasan Presiden ke Raffi hasilnya mantap, luar biasa, itu kewajiban saya,” ujar Ridwan Kamil.

    Dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad itu, Ridwan Kamil juga banyak memberikan nasihat kepada suami Nagita Slavina tersebut, untuk bisa memikirkan generasi muda dan Negara.

    “Raffi sebagai utusan khusus harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi kalimat agak berat ya, gimana caranya generasi muda Indonesia dalam naungan Raffi semua naik kelas,” terang Ridwan Kamil.

    “Raffi harus jadi mesin negara, bukan jadi beban negara. Jadi golongan tangan di atas bukan golongan tangan di bawah,” ucap Ridwan Kamil. 

  • Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

    Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

     

     

    Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

    Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

    Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

     

  • RK Beri Saran Ini ke Raffi Ahmad yang Jadi Utusan Khusus Generasi Muda

    RK Beri Saran Ini ke Raffi Ahmad yang Jadi Utusan Khusus Generasi Muda

    Jakarta

    Cagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengungkap memberi masukan ke Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad soal ekonomi kreatif. RK mengatakn memberikan sejumlah gagasan yang berkaitan dengan kegiatan anak muda.

    “Kang Raffi ini dapat tugas sebagai Utusan Khusus Presiden di bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Minta pendapat ke saya kira-kira gagasan-gagasan apa untuk anak muda dan gagasan-gagasan apa untuk pekerja seni dan ekonomi kreatif,” ungkap RK di Sarinah, Jakarta Pusat pada Kamis (7/11/2024).

    RK berharap gagasan yang diberikan ke Raffi dijadikan bahan kajian untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. Sehingga gagasan yang disodorkan bisa teralisasi.

    “Sebagai bapak saksi nikah saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya. Dikasih gagasan, saran-saran supaya pulang dari sini bisa direnungkan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi,” ujarnya

    RK menyebut salah satu gagasan tersebut yakni menjadikan Jakarta sebagai Kota Festival. Menurutnya hal ini menjadi salah satu cara agar Jakarta dapat naik kelas.

    “Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas salah satu caranya jadi kota festival ya,” kata RK

    “Kemarin kan sempat makan sama Pak Emil. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada Generasi Muda,” ungkap Raffi.

    Raffi mengatakan program-program bagus akan disosialisasikan untuk generasi muda. Salah satunya yakni acara ‘After Office’ di Sarinah, Jakarta Pusat.

    Acara ‘After Office’ ini dihadiri sejumlah kalangan artis, seperti Nagita Slavina, Lesti Kejora, Rizky Billar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Inara Rusli, Paula Verhoeven, Tarra Budiman, dan Celine Evangelista. Acara ini juga dimeriahkan oleh Vierratale dan terbuka untuk pengunjung di Kawasan Sarinah,Jakarta Pusat.

    (idn/idn)

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024