Tag: Ridwan Kamil

  • RK Kenalkan Program Ajudan Gubernur di Hadapan Anak SMA Jakarta, Apa Itu?

    RK Kenalkan Program Ajudan Gubernur di Hadapan Anak SMA Jakarta, Apa Itu?

    Jakarta

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menghadiri agenda diskusi dan kolaborasi pelajar dan anak muda se-Jakarta. Dalam kesempatan itu, RK mengenalkan program yang memberikan kesempatan anak sekolah menjadi ajudan gubernur selama dua pekan.

    “Program namanya Jakarta Youth, Leadership Youth, kira-kira begitu ya. Jadi nanti ajudan saya berganti-ganti setiap 2 minggu Itu seleksi dari seluruh Indonesia,” kata Ridwan Kamil di hadapan para pelajar di DPD Golkar, Sabtu (9/11/2024) malam.

    RK menuturkan program itu akan dilakukannya apabila memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Tujuannya, agar pelajar bisa belajar bagaimana gubernur mengambil keputusan.

    Dalam kesempatan itu, ada dua orang yang menang lomba pidato bertajuk ‘Jika Aku Menjadi Gubernur Jakarta’. Keduanya dijanjikan RK bisa jadi ajudannya tanpa ikut seleksi sebagai hadiah tambahan juara pidato.

    “Tapi khusus 2 orang ini, tidak perlu seleksi, nanti langsung dampingi saya jadi gubernur ke mana-mana, belajar kepemimpinan dari jarak 1 meter dan melihat bagaimana keputusan diambil gubernur. Itu hadiah tambahan. Saya doakan, Insyaallah jadi gubernur Jakarta juga,” jelasnya.

    Selain program itu, RK juga mengenalkan program mobil curhat hingga menjanjikan sekolah swasta gratis. Program aplikasi untuk laporkan bullying juga dia kenalkan kepada seluruh pelajar yang datang.

    (taa/taa)

  • Jelang Pencoblosan Pilkada 2024, Hasto Sebut Semangat Kader PDI Perjuangan Jabar Menggelora Menangkan Jeje-Ronal

    Jelang Pencoblosan Pilkada 2024, Hasto Sebut Semangat Kader PDI Perjuangan Jabar Menggelora Menangkan Jeje-Ronal

    BANDUNG – Jelang pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, semangat para kader PDI Perjuangan tengah menggelora untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja.

    Hal tersebut diungkapkan Hasto saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Sabtu, 9 November 2024.

    Rakerdasus ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi internal partai, memperkuat solidaritas antar kader, dan menyusun strategi pemenangan yang akan digunakan pada pilkada mendatang.

    “PDI Perjuangan melakukan konsolidasi, mengevaluasi, dan memantapkan gerakan untuk memenangkan Pilkada di Jabar,” ujar Hasto.

    Hasto mengatakan, jika semangat kader partai moncong putih sangat menggelora sebagaimana nilai-nilai patriotik dan nasionalisme yang melekat di Kota Bandung. Optimisme inilah yang akan dibawa PDI Perjuangan untuk memenangkan pilkada, baik pemilihan gubernur Jabar maupun pemilihan bupati/walikota.

    “Semua punya komitmen yang cukup besar, sehingga di tengah berbagai tekanan semangat untuk memenangkan pilkada di Jabar semakin besar. Setidaknya dari 27 kabupaten/kota, ada 15 yang bisa dimenangkan,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Hasto menanggapi elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang diusung oleh PDI Perjuangan, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja. Berdasar hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga, elektabilitas Jeje-Ronal terbilang masih rendah.

    Namun, Hasto mengakui belum tingginya elektabilitas Jeje-Ronal, lantaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar nomor urut 2 itu didaftarkan paling akhir. Hanya saja, dia menekankan, Jeje merupakan calon gubernur yang memiliki kualitas kepemimpinan mumpuni.

    “Pak Jeje memiliki rekam jejak pemerintahan yang sangat baik, seperti di Ciamis maupun Pangandaran. Sudah banyak masyarakat yang merasakan sentuhan kepemimpinan Pak Jeje,” katanya.

    Hasto menekankan jika Jeje-Ronal merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Tatar Pasundan lima tahun kedepan. Terlebih, dia memandang tidak ada perubahan yang berarti di Jawa Barat maupun Kota Bandung selama 10 tahun terakhir.

    “Seperti hari ini, baru saja diguyur hujan sebentar, Kota Bandung sudah dilanda banjir dimana-mana. Berarti pemimpin sebelumnya tidak berhasil untuk menuntaskan permasalahan banjir, dan persoalan masyarakat lainnya,” ucapnya.

  • Ridwan Kamil Berencana Buat Fasilitas Gym di Pinggir Jalan

    Ridwan Kamil Berencana Buat Fasilitas Gym di Pinggir Jalan

    Jakarta

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyapa warga Johar Baru, Jakarta Pusat sambil main badminton dengan istrinya Atalia Praratya. RK punya ide untuk mengolahragakan masyarakat dengan membuat fasilitas gym di pinggir jalan.

    Kata RK, fasilitas itu bisa dibuat di dekat halte untuk digunakan warga yang menunggu Transjakarta. Program itu untuk memperbanyak fasilitas olahraga di Jakarta.

    “Termasuk kita mau ada alat-alat gym yang ada ditaruh di pinggir jalan tuh. Jadi sambil nunggu Transjakarta, nunggu apa, bisa lah sekeringat dua keringat ya,” kata Ridwan Kamil seusai main badminton di Gor Johar Baru, Sabtu (9/11/2024).

    Menurut cagub yang diusung Koalisi Indinesia Maju (KIM) Plus itu, fasilitas olagraga yang diberikan untuk umum adalah cara negara hadir menyehatkan warganya.

    “Dengan cara negara memfasilitasi di tempat-tempat rame dengan olahraga statis,” sambungnya.

    Dalam agenda badminton itu, RK bermain lawan pemain lokal Johar Baru dan kader PSI Sheryl Tanzil.

    (dek/dek)

  • 2
                    
                        Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking
                        Megapolitan

    2 Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking Megapolitan

    Penjelasan Saiful Mujani soal “Chat” Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ), Saiful Mujani membenarkan kalau dirinya adalah sosok yang mengirim pesan di grup WhatsApp internal Persepi, yang dibongkar oleh Poltracking Indonesia ke publik.
    “Ya, saya yang chat,” ujar Saiful Mujani saat dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (9/11/2024).
    Namun, Saiful membantah memberikan ancaman khusus kepada Poltracking Indonesia dalam pesan itu.
    Dia mengatakan, percakapan yang disampaikannya itu ditujukan kepada semua anggota Persepi yang bergabung di grup whatsapp tersebut.
    “Ancaman tidak berlaku khusus, berlaku bagi semua anggota yang melanggar. Tidak ada lembaga yang disebut khusus,” jelas Saiful.
    Pendiri Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini menegaskan, menyinggung soal hasil survei LSI dalam pesan itu, agar para anggota Persepi juga memperhatikan hasil yang dirilis lembaga lain.
    Hal ini menjadi perhatian karena hasil survei elektabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Voxpol Center dan Indikator Politik menunjukkan hasil yang sangat berbeda.
    “Sebelum chat itu mulai (soal Poltracking-LSI), saya mention kasus NTT beda hasil antara Indikator dan Voxpol. Minta dibantu dilaporkan kalau ada kasus semacam itu untuk dilaporkan,” imbuh dia.
    Saiful mengatakan, dirinya tidak pernah bermaksud untuk menjadikan hasil survei LSI sebagai tolak ukur elektabilitas Pilkada Jakarta. Survei LSI disebut karena hasilnya keluar lebih dahulu dari pada Poltracking.
    “Bukan mengatakan LSI jadi standar, tapi karena itu (rilis) duluan maka itu jadi bahan perbandingan,” kata Saiful lagi.
    Perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking yang signifikan membuat kedua lembaga survei ini diperiksa oleh Persepi.
    Dewan Etik Persepi pun akhirnya menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia, yang surveinya menunjukkan potensi kemenangan bagi pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam satu putaran.
    Poltracking diberi sanksi tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
    Lebih lanjut, Saiful juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan dalam grup tersebut yang menyinggung soal “membingungkan masyarakat dan konsumen”.
    Saiful mengatakan, konsumen yang dimaksudnya adalah pengguna jasa lembaga survei. Dia mengaku, tidak ada pihak khusus yang dia maksud saat mengirim pesan tersebut.
    “Pengguna jasa survei. Siapa saja yang berkepentingan dengan hasil survei, enggak ada yang khusus,” kata dia lagi.
    Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (8/11/2024), Poltracking Indonesia mengungkapkan rangkaian percakapan di sebuah grup Whatsapp yang disebutkan adalah grup internal Persepi.
    Pada layar, Poltracking memperlihatkan rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.
    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,” tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.
    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,” tulis oknum itu lagi.
    Kemudian, ditulis lagi, “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya”.
    Saat memperlihatkan rangkaian percakapan ini, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menyebutkan, pihaknya sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil Pepet Anies, Geisz Chalifah: Lu Jegal Tapi Minta Dukungan

    Ridwan Kamil Pepet Anies, Geisz Chalifah: Lu Jegal Tapi Minta Dukungan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geisz Chalifah, melontarkan kritik pedas terhadap Ridwan Kamil usai Gubernur Jawa Barat itu dikabarkan meminta dukungan Anies Baswedan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Geisz menyebut langkah yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut sebagai tindakan yang tidak tahu malu.

    “Ga tau malu,” ujar Geisz dalam keterangannya di aplikasi X @GeiszChalifah (8/11/2024).

    Pernyataan ini mencuat di tengah spekulasi bahwa RK tengah menjajaki peluang untuk maju di Pilkada DKI 2024.

    Isu ini memanaskan dinamika politik, mengingat Anies Baswedan masih memiliki basis pendukung kuat di Jakarta, sementara RK dikenal sebagai figur potensial dari kubu lain.

    Geisz, yang selama ini dikenal sebagai pendukung setia Anies, tampaknya merespons kabar tersebut dengan mempertanyakan integritas politik RK.

    Ia menilai bahwa langkah RK meminta dukungan Anies bertolakbelakang, mengingat sebelumnya ada persepsi bahwa RK tak mendukung atau bahkan menghambat perjalanan politik Anies.

    “Aniesnya lu jegal tapi minta dukungan,” tandasnya.

    Diketahui, di tengah panasnya persaingan menuju Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) tampaknya mencari berbagai cara untuk memperkuat posisinya.

    Salah satu upaya yang mencuri perhatian adalah manuvernya mendekati Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang masih memiliki basis pendukung loyal di ibu kota.

    Langkah ini dianggap strategis untuk meraih suara dari pemilih Anies.

    Namun, alih-alih mendapatkan dukungan penuh, Anies justru bersikap abu-abu. Ia belum memberikan jawaban pasti terhadap pendekatan RK.

  • 2
                    
                        Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking
                        Megapolitan

    Poltracking Bongkar Chat Grup Persepi Soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan 9 November 2024

    Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
    Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
    Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
    Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
    tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
    tulis oknum itu lagi.
    Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
    “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
    “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
    Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
    Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
    “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
    Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
    Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
    “Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
    Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
    Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  
    “Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia. 
    Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 
    “Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful. 
    Sebelumnya,
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 
    Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
    Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
    Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
    Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
    Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
    Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Penjelasan Saiful Mujani soal "Chat" Internal Persepi yang Dibongkar Poltracking
                        Megapolitan

    10 Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen Megapolitan

    Poltracking Bongkar Grup Chat Persepi soal Peringatan Tak Bingungkan Konsumen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Poltracking Indonesia mengungkapkan ada oknum dari asosiasi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (
    Persepi
    ) yang mengingatkan lembaga survei untuk tidak membuat publik dan konsumen bingung melalui hasil survei mereka.
    Percakapan ini terjadi sebelum polemik perbedaan hasil elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode Oktober 2024
    Dalam konferensi pers, Poltracking memperlihatkan sebuah tangkap layar yang disebutkan percakapan grup internal anggota Persepi di aplikasi WhatsApp.
    Rangkaian percakapan pada 24 Oktober 2024 itu terjadi sekitar pukul 10.15-11.01 WIB.

    “Rilis Poltracking dipercepat, kita lihat hasilnya apa beda signifikan dengan LSI,”
    tulis seorang anggota grup WA itu.
    Nama pengirim pesan itu ditutup dan pihak Poltracking enggan menyebutkan jelas siapa pihak yang mereka sebut sebagai oknum yang memojokkan Poltracking.

    “Mohon Sekretariat inventarisir agar lembaga survei enggak ngebingungin masyarakat dan konsumen,”
    tulis oknum itu lagi.
    Ketika ditanya, Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi enggan membongkar lebih lanjut terkait konsumen yang dimaksud.
    “Itu bukan dari kami. Bukan dari Poltracking yang bikin pernyataan. Bisa ditanyakan ke internal Persepi, siapa yang dimaksud dengan konsumen,” ujar Masduri saat ditemui usai konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).
    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menegaskan kalau pihaknya tidak bekerja sama dengan pasangan calon mana pun di Jakarta.
    “Kami bukan konsultan di Jakarta. Enggak ada urusan bagi Poltracking siapa pemenang di Jakarta. Kami hanya ingin menyampaikan data ini apa adanya,” kata Hanta Yuda di acara yang sama.
    Masduri menegaskan, sebelum Poltracking merilis hasil survei yang kemudian menjadi polemik, mereka justru sudah ditarget oleh satu oknum Dewan Etik Persepi.
    “Jadi, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada tendensi sejak awal. Kalau benar data berbeda dengan LSI kira-kira Poltracking layak untuk dipecat,” kata Masduri.
    Dia merujuk pada percakapan dalam tangkap layar grup WhatsApp internal Persepi. Setelah menyebut “konsumen”, oknum anggota Dewan Etik yang dimaksud disebutkan memberikan ancaman tidak langsung kepada Poltracking.
    “Bocorannya sudah beredar kan, 51,6 dan 36,4. Kalau benar, kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis oknum itu lagi.
    Masduri mengatakan, rangkaian percakapan ini yang menjadi dasar Poltracking diduga melakukan manipulasi data hingga akhirnya dinyatakan bersalah secara etik oleh Persepi.
    Sebelumnya, Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei Poltracking Indonesia ihwal hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 periode Oktober 2024 yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI).
    Sanksi tersebut dijatuhkan setelah Dewan Etik Persepi meminta keterangan dari Poltracking dan LSI.
    “Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi,” demikian bunyi keputusan Dewan Etik Persepi.
    Sementara itu, Ketua Umum Persepi Phillip Vermonte mengatakan bakal menjelaskan secara lengkap dalam konferensi pers besok, Sabtu (9/11/2024).
    Persepi sekaligus akan memaparkan perbedaan hasil data antara Poltracking dan LSI yang menjadi akar polemik.  
    “Besok Persepi akan bikin rapat umum memaparkan hasil audit data LSI dan Poltracking,” kata dia. 
    Anggota Dewan Etik Persepi Saiful Mujani membenarkan chat di dalam grup WhatsApp tersebut. Namun, konteksnya bukan ditujukan khusus untuk satu lembaga survei saja. 
    “Ya ada, tetapi konteksnya tidak spesifik untuk satu lembaga. Berlaku bagi semua anggota,” kata Saiful. 
    Sebelumnya,
    Poltracking disanksi
    karena ada ketidaksesuaian data dalam hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wagub Jakarta. Hasil survei Poltracking berbeda jauh dengan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI). 
    Hasil jajak pendapat LSI yang dirilis Rabu (23/10/2024) memperlihatkan paslon nomor urut 3 Pramono Agung-Rano Karno unggul pada Pilkada Jakarta 2024 dengan elektabilitas sebesar 41,6 persen. Sementara, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono mencatatkan tingkat keterpilihan sebesar 37,4 persen.
    Sedangkan perolehan elektabilitas paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana cenderung stagnan sebesar 6,6 persen.
    Survei yang digelar LSI pada 10-17 Oktober 2024 ini melibatkan 1.200 responden warga Jakarta yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
    Di sisi lain, menurut hasil survei Poltracking yang dirilis Kamis (24/10/2024), Pramono-Rano berada di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 36,4 persen.
    Menurut survei tersebut, Ridwan Kamil-Suswono memimpin dengan elektabilitas 51,6 persen.
    Selanjutnya, paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, elektabilitasnya sebesar 3,9 persen.
    Survei Poltracking ini digelar pada 10-16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan Megapolitan 9 November 2024

    [POPULER JABODETABEK] Duduk Perkara Kericuhan di Teluknaga, Berawal dari Kaki Bocah Terlindas Truk Tanah | Warga Sudah Protes soal Operasional Truk Sebelum Kericuhan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah berita di Jabodetabek menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Jumat (8/11/2024), salah satunya mengenai duduk perkara kericuhan di Teluknaga.
    Selain itu, berita tentang pernyataan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang kecewa terkait ketidakhadiran dua dari tiga calon gubernur Jakarta juga ramai dibaca.
    Sementara itu, berita mengenai protes warga Teluknaga terkait operasi
    truk tanah
    sebelum terjadi kericuhan yang mengakibatkan kaki bocah terlindas turut menarik perhatian.
    Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:
    Bocah berinisial ANP (9) terluka parah setelah terlindas truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu Timur, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (7/11/2024) sekitar pukul 09.00 WIB.
    Truk dengan nomor polisi B 9304 KYW yang dikemudikan oleh DWA (21) melindas kaki kiri ANP saat bocah tersebut dibonceng seorang wanita berinisial SD (20).
    Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menjelaskan, ANP dan SD bergerak dari arah Kosambi menuju Teluknaga.
    Ketika SD mencoba mendahului truk dari sebelah kiri, mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
    “SD terjatuh ke arah kiri, sementara ANP terjatuh ke kanan dan masuk ke kolong truk hingga kaki kirinya terlindas ban depan sebelah kiri kendaraan,” ujar Kombes Zain.
    ANP yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan perawatan medis.
    Baca selengkapnya
    di sini
    Pramono Anung
    menjadi satu-satunya calon gubernur (cagub) yang hadir dalam acara Dialog Jakarta bertema “Ragam Perspektif Membangun Kota” yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Kota Depok, pada Kamis (7/11/2024).
    Sebenarnya, ketiga cagub diundang dalam acara ini. Namun, Ridwan Kamil (RK) berhalangan hadir, sementara Dharma Pongrekun diwakili oleh Kun Wardana.
    “Tadi pagi kami mendadak menerima informasi pembatalan secara sepihak. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan cagub dan kurangnya penghargaan terhadap ruang akademik dan ilmiah,” ujar Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) FISIP UI 2024, Muhammad Rihandi, dalam sambutannya.
    Rihandi menambahkan bahwa acara ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang awalnya menyatakan akan hadir tetapi membatalkan secara sepihak.
    Di sisi lain, Pramono mengakui bahwa memiliki kesempatan untuk menghadiri acara tersebut merupakan hal yang menyenangkan.
    Pasalnya, ia bisa mendapatkan banyak masukan tajam dari para panelis, salah satunya soal literasi.
    Seorang mahasiswa UI mengeluhkan minimnya keberadaan perpustakaan di Jakarta.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Atmo Prakoso (45), warga Teluknaga, menyampaikan bahwa protes warga terkait operasional truk tanah sudah berlangsung tiga kali dalam tiga hari berturut-turut sebelum kericuhan pecah pada Kamis (7/11/2024) pagi.
    Menurut Atmo, aksi pertama dilakukan di Kantor Kecamatan Kosambi, Jalan Salembaran, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (5/11/2024).
    “Sebelum kejadian ini (truk melindas bocah berusia 9 tahun), sudah ada protes dan demo selama tiga hari berturut-turut. Bahkan, di kantor kecamatan sendiri ada aksi protes,” ungkap Atmo.
    Aksi protes berlanjut pada Rabu (6/11/2024) di Kampung Melayu, Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
    “Besoknya ada protes di Kampung Melayu ke pemerintah. Lalu besoknya kejadian itu terjadi,” ungkap Atmo.
    Dalam insiden pada Kamis pagi, Atmo menyebutkan bahwa sopir truk sempat menjadi sasaran amukan massa.
    “Sopirnya sempat diamuk karena emosi warga yang meledak saat itu. Namun, ada juga yang berusaha mengamankannya,” jelasnya.
    Baca selengkapnya
    di sini
    .
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ridwan Kamil ingin JIS jadi “home base” Persija

    Ridwan Kamil ingin JIS jadi “home base” Persija

    Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkeinginan agar Jakarta International Stadium (JIS) yang berada di Jakarta Utara dijadikan markas (home base) Persija.

    “Doa saya agar Persija ini ‘home base’-nya juga di Jakarta. Pertandingan ‘home’-nya harus di JIS,” kata Ridwan Kamil di Jakarta Timur, Jumat.

    Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil juga berkeinginan bila kelak terpilih gubernur Jakarta, maka JIS bisa digunakan untuk mengutamakan tujuan pembangunannya, yakni sebagai tempat menggelar pertandingan sepak bola.

    “Konsep pembangunan Jakarta yang berkeadilan akan kami kedepankan. JIS akan diutamakan untuk sepak bola. Yang wajib (sepak bola) harus didahulukan,” kata dia.

    Tidak hanya menonton, Kang Emil pun mengenakan jersey Persija. Video dirinya berselebrasi untuk merayakan gol Persija direkam oleh penonton lainnya.

    “Memang saya nonton (pertandingan Persija vs Madura United) itu, direkam oleh orang-orang yang nonton juga,” tuturnya.

    Di tengah kesibukan dan jadwal yang padat selama masa kampanye, Kang Emil tetap berusaha menyaksikan langsung pertandingan Persija yang kini berada di posisi lima klasmen sementara BRI Liga 1.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar 27 November 2024.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda"
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 November 2024

    Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan "Kartu Janda" Megapolitan 8 November 2024

    Suswono Diberi Waktu 5 Hari Penuhi Panggilan Bawaslu soal Guyonan “Kartu Janda”
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1,
    Suswono
    , diberi waktu selama lima hari untuk memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta soal guyonan ”
    kartu janda
    “.
    “Dalam proses penanganan hanya lima hari, tiga hari plus dua hari pada masa kalender. Jadi, Sabtu-Minggu, kita gunakan untuk kegiatan penanganan pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Jakarta Sakhroji di dilansir dari
    Antara
    , Jumat (8/11/2024).
    Sakhroji mengatakan, pemanggilan terhadap Suswono merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan atas dugaan penistaan agama buntut guyonan kartu janda pada Selasa (29/10/2024).
    Namun, Suswono tak memenuhi pemanggilan pertama, Rabu (6/11/2024) malam dan pemanggilan kedua, Kamis (7/11/2024).
    “Kemarin kita undang belum hadir karena katanya ada kegiatan. Nah, hari ini mungkin diundang lagi ya, kita menunggu kehadiran beliau dan juga saksi-saksi lain,” ujar Sakhroji.
    Sakhroji menegaskan, sampai saat ini Bawaslu Jakarta masih memproses dan meminta klarifikasi Suswono untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
    “Setelah mungkin mereka tak hadir lima hari, ya kita nanti membuat kajian seperti apa dari pihak-pihak yang hadir,” jelasnya.
    Dalam kajian tersebut, Bawaslu Jakarta akan mengundang para ahli, di antaranya ahli kepemiluan untuk membahas pelanggaran pidana dalam kampanye.
    Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan rapat pleno bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memutuskan apakah perkara ini bisa berlanjut ke polisi.
    “Kalau kasus berhenti karena belum memenuhi unsur, kalau unsur memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” tuturnya.
    Untuk diketahui, guyonan soal “kartu janda” itu disampaikan Suswono saat acara deklarasi bersama relawan Bang Japar pada beberapa waktu lalu.
    Suswono berjanji akan memperhatikan anak yatim dengan menambah kartu yatim sebagai prioritas dalam program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.
    Sambil mencairkan suasana, dia sempat berkelakar tentang “kartu janda” dan menyarankan agar janda kaya yang tidak mendapatkan bantuan menikah dengan pemuda pengangguran.
    Terkait hal itu, Suswono, yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan tidak berniat menyinggung pihak mana pun, termasuk menyindir status janda atau tokoh agama.
    “Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apa pun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” kata Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).
    Menurut Suswono, meskipun guyonan tersebut dimaksudkan untuk menekankan pentingnya kepedulian pada anak yatim dan janda, dia menyadari bahwa penyampaiannya tidak tepat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.