Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • 9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

    9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

    PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    , memperoleh hasil yang tak diharapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Berdasarkan hasil hitung cepat atau
    quick count
    sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil-Suswono menempati posisi kedua pada
    Pilkada Jakarta 2024
    , di bawah paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    Hasil yang didapat oleh Ridwan Kamil-Suswono pun menjadi tanda tanya besar lantaran pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari belasan partai politik.
    Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    ) Jazilul Fawaid secara terang-terangan mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat Ridwan Kamil-Suswono selaku paslon yang diusung oleh partainya tak mampu unggul pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengungkapkan, paslon yang diusung oleh PKB di Jakarta tidak berhasil menarik perhatian publik lebih luas. Ia menilai pencalonan gubernur Jakarta tidak melalui proses yang ideal di tingkat akar rumput.
    Akibatnya, warga Jakarta merasa pilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersedia tidak menarik.
    “Faktanya, pasangan RK-Suswono tidak menarik. Ini adem-ayem,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Menurut Jazilul, rendahnya daya tarik Ridwan Kamil-Suswono juga disebabkan absennya sosok yang mampu menjadi figur nasional.
    Ia mencatat, biasanya Pilkada Jakarta menghadirkan tokoh yang bisa menjadi pemimpin skala nasional, tetapi kondisi tahun ini berbeda.
    “Untuk DKI saja, warganya tidak antusias,” ucap Jazilul.
    Jazilul membantah tudingan bahwa partainya tidak maksimal untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Menurutnya, PKB telah bekerja keras. Bahkan, seluruh struktur, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari PKB sudah mengerahkan upaya maksimal.
    “Teman-teman bekerja, bahkan mengeluarkan uang. Kalau yang dijual tidak laku, apa mau dikata?” ungkap Jazilul.
    Jazilul mengungkapkan, terfapat perbedaan antara pemilu legislatif (pileg) dan pilkada.
    Ia menekankan, faktor figur kandidat sangat menentukan dalam pilkada, sesuatu yang menurutnya menjadi tantangan besar dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, diketahui bahwa partisipasi pemilih di Pilkada 2024 hanya mencapai 53,05 persen, terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta.
    Dengan lebih dari 8 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 3,8 juta orang memilih untuk tidak menggunakan hak suara.
    Jazilul menilai angka golput tinggi ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Jakarta yang terpelajar, cenderung kritis, dan sulit merasa puas dengan kandidat yang ada.
    Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, menegaskan seluruh partai pengusung tetap solid. Ia membantah adanya partai yang tidak bekerja.
    “Setiap hari, mesin partai bergerak. Semua kompak, hadir, bekerja dari pagi sampai pagi lagi,” kata Riza di Kantor DPD Golkar, Jakarta.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
    quick count
    ) Litbang
    Kompas
    dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
    Data akhir
    quick count
    Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
    Quick count
    Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    sampling error
    sebesar persen ± 1 persen.
    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
    Hasil
    quick count i
    ni bukanlah hasil resmi. Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    (Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukungan Jokowi untuk Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono

    Dukungan Jokowi untuk Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono

    Senin, 18 November 2024 22:00 WIB

    Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (kiri) bersama Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kanan) menghadiri dialog bersama di Jakarta, Senin (18/11/2024). Pada acara tersebut Joko Widodo menyampaikan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (kiri) saat menghadiri dialog bersama di Jakarta, Senin (18/11/2024). Pada acara tersebut Joko Widodo menyampaikan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

  • Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi

    Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi

    Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    berseloroh bahwa
    Effendi Simbolon
    tidak akan dipecat dari keanggotaan partai apabila bertemu dengan tokoh politik lain, seperti Presiden
    Prabowo Subianto
    , bukan Presiden
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Jadi maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
    Pernyataan Hasto tersebut merujuk pada penjelasan Juru Bicara PDI-P
    Aryo Seno Bagaskoro
    mengenai pemecatan Effendi Simbolon.
    Seno menyebutkan, salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno.
    Menurut Seno, PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Seno menambahkan, apabila Effendi bertemu dengan tokoh politik lain selain Jokowi, partai masih mungkin mengambil langkah klarifikasi dan mediasi terlebih dahulu. Namun, pertemuan dengan Jokowi dianggap berbeda.
    “Kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” ujar Seno.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi memecat kadernya, Effendi Simbolon, dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
    Kompas.com
    mencoba menghubungi Effendi Simbolon untuk meminta tanggapannya terkait dengan pemecatan dirinya dari DPR RI pada Sabtu kemarin.
    Namun, Effendi hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “semoga tuhan berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
    Kompas.com
    pun kembali meminta keterangan Effendi terkait tanggapannya atas pemecatan itu. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
    Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
    Kompas.com
    , PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
    “Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip
    Kompas.com
    dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
    Atas dasar itu, PDI-P memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
    Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
    PDI-P juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jubir PDIP Ungkap Alasan Pemecatan Politikus Effendi Simbolon

    Jubir PDIP Ungkap Alasan Pemecatan Politikus Effendi Simbolon

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon. Ia menyebut, diduga Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 yang menjadi pilihan Partai PDIP.

    Dalam acara konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024), Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Effendi Simbolon dipecat karena mendukung pasangan lain, alih-alih mendukung pasangan yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Jubir PDIP Aryo Seno Bagaskoro.

    PDIP menganggap, pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi sebagai upaya kongkalikong yang berdampak pada jalan pilihan dukungan Effendi Simbolon pada Pilgub Jakarta.

    “Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi partai,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan anggaran dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Ia dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

  • Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan politik bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemenangan pasangan yang diusung tidak menjadi halangan untuk memperkarakannya.

    DPP PDIP bahkan berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kepolisian, terkait pernyataannya yang dinilai bermuatan SARA saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Sebab, pernyataan Maruarar Sirait alias Ara dalam sebuah kampanye di Jakarta diduga bermuatan SARA.

    Dalam sebuah kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ara menyatakan bahwa suara atau elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non muslim, karena didukung oleh Anies Baswedan.

    Ronny menyebut, pernyataan itu sama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga dilaporkan ke polisi pada Pilkada Jakarta 2017. Ia meyakini, ucapan Ara kental muatan SARA, politisasi identitas, dan membawa-bawa keyakinan agama dalam kampanye politik.

    “Ya, pada 2017 saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika melakukan kampanye juga dilaporkan kepada kepolisian, pidana umum,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

    Ronny menjelaskan, tim hukum PDIP tengah mengkaji kemungkinan apakah Ara dapat dilaporkan dalam kasus pidana umum sebagaimana dulu terjadi pada Ahok.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” ucap Ronny.

  • Tim Pramono-Rano puas dengan kinerja KPU Kepulauan Seribu

    Tim Pramono-Rano puas dengan kinerja KPU Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Tim Pemenangan Pramono-Rano mengaku puas dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu bersama pemangku kepentingan lainnya karena pelaksanaan Pilkada Jakarta di daerah kepulauan tersebut berlangsung sejuk dan damai.

    “Kami mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu, TNI dan Polri sehingga pilkada di Kepulauan Seribu berjalan dengan sejuk dan damai,” kata Anggota Tim Pemenangan Pramono-Rano, Bidang Juru Kampanye Yuke Yurike di Jakarta, Senin

    Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu mengatakan hasil rekapitulasi dari mulai tingkat tempat pemungutan suara(TPS), panitia pemungutan suara (PPS) di kecamatan hingga proses di Kabupaten tidak ada perubahan sama sekali termasuk dengan yang diunggah di laman Sirekap.

    “Kami meyakini bahwa hasil rekapitulasi Kepulauan Seribu akan diikuti oleh kota lain dengan tidak ada perubahan sama sekali sesuai ‘real count’ KPU Jakarta melalui laman Sirekap KPU,” kata dia.

    Ia mengatakan pihaknya meyakini Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono-Rano meraih 7.456 suara atau 50,77 persen.

    Sementara itu di tempat kedua, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Siswono memperoleh 6.578 suara atau 44,79 persen.

    Kemudian, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 653 suara atau 4,45 persen.

    Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak di kepulauan tersebut pada Pilkada Jakarta 27 November 2024.

    “Pasangan nomor urut 3 Rano Karno meraih 7.456 suara yang berasal dari 4.284 di Kepulauan Seribu Utara dan 3.172 di Kepulauan Seribu Selatan,” kata anggota KPU Kepulauan Seribu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Muammar Khadafi.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Panwascam Setiabudi rampungkan pengawasan rekapitulasi suara kecamatan

    Panwascam Setiabudi rampungkan pengawasan rekapitulasi suara kecamatan

    pemenangnya di Kecamatan Setiabudi, Pramono-Rano

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Setiabudi, Jakarta Selatan merampungkan pengawasan rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Rekapitulasi suara di Setiabudi sudah selesai, besok (2/12) penutupan rekapnya secara seremonial,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran-Penyelesaian Sengketa, Panwascam Setiabudi, Herman Dirgantara di Jakarta, Minggu.

    Herman mengatakan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan secara langsung selama dua hari mulai Jumat (29/11) hingga Sabtu (30/11).

    Dia menambahkan sejauh ini dalam pengawasan atas rekapitulasi penghitungan berjalan lancar dan belum ditemukan kejadian khusus berupa dugaan manipulasi penghitungan suara.

    “Saya optimis dalam waktu dua hari pelaksanaan rekap suara tingkat Kecamatan Setiabudi akan selesai,” ujarnya.

    Sementara itu, terkait perolehan suara, katanya, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 17.171, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 4.391 dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebanyak 23.237.

    “Jadi, pemenangnya di Kecamatan Setiabudi, Pramono-Rano,” katanya.

    Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Setiabudi mencapai 87.090 orang, terdiri 42.684 pemilih laki-laki dan 44.406 pemilih perempuan serta 167 TPS.

    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyatakan tahapan rekapitulasi perhitungan suara akan dilakukan berjenjang, mulai rekapitulasi tingkat kecamatan, kota/kabupaten dan provinsi.

    Proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti atau disaksikan oleh saksi, pasangan calon, atau masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi.

    KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pasangan Asep Japar-Andreas unggul pada PSU Pilkada Sukabumi 2024

    Pasangan Asep Japar-Andreas unggul pada PSU Pilkada Sukabumi 2024

    Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Hasil perhitungan suara pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Warnasari, Kabupaten Sukabumi, pasangan calon nomor urut 2 Asep Japar-Andreas unggul dari paslon nomor urut 1 Iyos Somantri-Zainul, Minggu.

    Pantauan di lokasi, Asep Japar-Andreas meraih 152 suara, sementara Iyos-Zainul mendapat 100 suara. Dengan demikian, pada pemungutan suara ulang pasangan calon nomor urut 2 berbalik unggul dari paslon 01.

    Sebelumnya, pada pemungutan suara secara serentak, Rabu (27/11), pasangan Iyos-Zainul meraup 178 suara, sementara pasangan Asep Japar-Andreas hanya mendapat 130 suara.

    “Pemungutan suara ulang sesuai dengan aturan. Sebelum pelaksanaan, kami sudah menyosialisasikan kepada masyarakat. Hasil pemungutan suara ulang harus dihormati,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi Kasmin Belle di Sukabumi, Minggu.

    Kasmin mengatakan bahwa pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024 hanya di TPS 05, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi.

    Dalam pelaksanaannya, diawasi ketat oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi serta dihadiri seluruh saksi dari pasangan calon maupun peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

    Ia menyebutkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 tercatat 525 pemilih. Namun, yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 260 orang plus daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 12 orang.

    Dari hasil perhitungan suara, terdapat 10 suara yang tidak sah. Sebelumnya, pada pemungutan suara serentak pada hari Rabu (27/11) jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 320 orang dan ada 12 suara tidak sah.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang tetap bersedia memberikan waktunya untuk datang ke TPS serta aparat pengamanan yang bersiaga tanpa kenal lelah sehingga pelaksanaan tidak ada kendala,” katanya.

    Untuk hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada pemungutan suara ulang ini pasangan calon nomor urut 4 Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan unggul dengan perolehan 151 suara.

    Pasangan calon nomor urut 1 Aceng Adang Ruhiat-Gitalis Dwinatarina meraih 32 suara, paslon nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja hanya 14 suara, dan paslon nomor urut 3 Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie meraup 61 suara, sedangkan suara tidak sah 8 suara.

    Pewarta: Aditia Aulia Rohman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono-Rano raih suara terbanyak di Kepulauan Seribu

    Pramono-Rano raih suara terbanyak di Kepulauan Seribu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak di kepulauan tersebut pada Pilkada Jakarta 27 November 2024.

    “Pasangan nomor urut 3 Rano Karno meraih 7.456 suara yang berasal dari 4.284 di Kepulauan Seribu Utara dan 3.172 di Kepulauan Seribu Selatan,” kata anggota KPU Kepulauan Seribu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Muammar Khadafi saat Rapat Rekapilutasi Tingkat Kabupaten di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan suara Pramono-Rano Karno lebih tinggi dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Siswono dengan 6.578 suara

    Jumlah suara pasangan RIDO ini berasal dari 3.985 suara dari Kepulauan Seribu Utara dan 2.593 dari Kepulauan Seribu Selatan.

    Sementara itu pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardana meraih total 653 suara yang terdiri dari 257 suara di Kepulauan Seribu Utara dan 396 suara di Kepulauan Seribu Selatan.

    Sementara itu, untuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kepulauan Seribu sebanyak 20.908 pemilih yang terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan.

    Sementara untuk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jakarta sebanyak 15.161 pemilih.

    Sementara itu, untuk jumlah surat suara yang sah sebanyak 14.687 suara dan 474 surat suara dinyatakan tidak sah.

    KPU Kepulauan Seribu menerima 21. 474 surat suara termasuk surat suara cadangan sebesar 2,5 persen dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Total surat suara yang digunakan 15.161, 11 surat suara rusak atau salah pilih dan tersisa 6.302 surat suara.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • PDIP Pecat Effendi Simbolon Imbas Dukung Ridwan Kamil-Siswono

    PDIP Pecat Effendi Simbolon Imbas Dukung Ridwan Kamil-Siswono

    Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi memberhentikan Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil setelah Effendi dinilai melanggar kode etik partai dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.

    Pemecatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 28 November 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga membenarkan kabar tersebut.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik,” kata Djarot.

    Menurut surat pemecatan yang beredar, Effendi dinilai melanggar kode etik partai karena memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono. 
     

    Pemecatan Effendi Simbolon tak lepas dari sikapnya di Pilgub Jakarta yang menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Sebab, Effendi ikut hadir saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 18 November 2024 lalu.

    Tindakan Effendi ini dinilai bertentangan dengan aturan partai yang mewajibkan kader untuk mendukung calon yang diusung PDIP yaitu Pramono Anung-Rano Karno.

    Sebelumnya, Effendi juga pernah juga pernah menyita perhatian publik pada Pilpres 2024. Dimana ia terlihat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah resmi memberhentikan Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Keputusan ini diambil setelah Effendi dinilai melanggar kode etik partai dengan mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024.
     
    Pemecatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis, 28 November 2024. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga membenarkan kabar tersebut.
     
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik,” kata Djarot.
    Menurut surat pemecatan yang beredar, Effendi dinilai melanggar kode etik partai karena memberikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono. 
     

    Pemecatan Effendi Simbolon tak lepas dari sikapnya di Pilgub Jakarta yang menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Sebab, Effendi ikut hadir saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 18 November 2024 lalu.
     
    Tindakan Effendi ini dinilai bertentangan dengan aturan partai yang mewajibkan kader untuk mendukung calon yang diusung PDIP yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
     
    Sebelumnya, Effendi juga pernah juga pernah menyita perhatian publik pada Pilpres 2024. Dimana ia terlihat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)