Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • KPK Lelang Mercy-Harley Bekas Koruptor, Harga Mulai Rp 60 Jutaan

    KPK Lelang Mercy-Harley Bekas Koruptor, Harga Mulai Rp 60 Jutaan

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III bakal melelang barang, termasuk motor gede dan mobil mewah dari kasus korupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

    “Batas akhir penawaran itu di tanggal 10 Desember,” kata jaksa eksekusi KPK, Syarkiyah, kepada wartawan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan), Cawang, Jakarta Timur, Kamis (5/12/2024).

    Deretan motor gede dan mobil mewah yang bakal dilelang itu terpampang di website portal.lelang.go.id. Harga limit atau wajar serta nilai jaminan yang harus disetorkan berbeda-beda.

    Harga wajar merupakan harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Dengan metode lelang, biasanya harga bisa naik lebih tinggi.

    Mobil

    Mercedes-Benz warna hitam tipe E 300 AT lansiran tahun 2019. Mobil itu punya nilai wajar Rp 532.034.000 (Rp 500 jutaan). Uang jaminan yang disetorkan Rp 200 juta.Mercedes-Benz GLB 200 tahun 2020 punya nilai wajar Rp 477.565.000 (Rp 477 juta). Sementara itu uang jaminan yang harus disetorkan Rp 200 juta.Lexus tahun 2016 nilai wajar Rp 1.008.240.000 (Rp 1 miliaran). Uang jaminan Rp 400 juta.Jeep Wrangler Rubicon nilai wajar Rp 1.041.561.000. Uang jaminan Rp 400 jutaCadillac Escalade tahun 2011 nilai wajar Rp 401.134.000. Uang jaminan Rp 150 jutaHummer H3 tahun 2009 nilai wajar Rp 610.296.000. Uang jaminan Rp 250 juta.Mini Cooper B-1031-WOD, nilai wajar Rp 370.898.000. Uang jaminan Rp 150 juta.BMW Sedan B 1190 UAH tahun 2018 nilai wajar Rp 342.504.000. Uang jaminan Rp 150 jutaMercedes-Benz B-911-DLA tahun 2018 nilai wajar Rp 345.617.000. Uang jaminan Rp 150 juta.Mazda B-2170-UOB tahun 2019 nilai wajar Rp 155.818.000. Uang jaminan Rp 60 juta.Chevrolet N-9117-RC tipe tidak disebutkan nilai wajar Rp 60.622.000. Uang jaminan Rp 25 juta.Fargo nopol B-9033-QT nilai wajar Rp 262.599.000. Uang jaminan Rp 100 juta.Jeep Willys nilai wajar Rp 94.626.000. Uang jaminan Rp 40 jutaFortuner2.4 VRZ tahun 2019 nilai wajar Rp 255.384.000. Uang jaminan Rp 100 juta.Baleno tahun 2018 nilai wajar Rp 111.778.000. Uang jaminan Rp 50 juta.

    Motor

    Motor BMW nopol B 6830 WPQ Rp 137.532.000. Uang jaminan Rp 50 jutaMotor Harley-Davidson Nopol B-6617-WRM tahun 2017 nilai limit Rp 76.440.000. Uang jaminan Rp 30 juta.Motor Harley-Davidson tahun 2013 nilai limit Rp 72.397.000. Uang jaminan Rp 30 juta.Motor Harley-Davidson B3389 SAS tahun 2014 nilai limit Rp 570.072.000. Uang jaminan Rp 250 juta.Harley Davidson D-2233-RK tahun 2009 nilai wajar Rp 337.041.000. Uang jaminan Rp 150 jutaHarley Davidson B-6007 JHH tahun 2013 nilai wajar 465.768.000. Uang jaminan Rp 200 jutaMotor Honda (tidak disebutkan modelnya) nilai wajar Rp 53.394.000. Uang jaminan Rp 20 jutaHarley Davidson Nopol B-6947 HV nilai wajar Rp 267.883.000. Uang jaminan Rp 100 juta.Harley Davidson DK-4413-BPX tahun 2010 nilai wajar Rp 291.204.000. Uang jaminan Rp 100 juta.

    Dia menjelaskan seluruh proses lelang akan dilakukan melalui situs web (website). Dia mengatakan pembukaan penawaran (open bidding) sudah dilakukan sejak kemarin.

    “Itu semua open bidding. Open bidding lewat portal lelang. Jadi kita nge-bidnya lewat portal lelang itu. Jadi siapapun bisa nge-bidding. Jadi kita sudah bisa nge-bidding sih. Sejak tayang kemarin itu sudah bisa nge-bidding,” jelasnya.

    Dia menerangkan hingga hari ini, warga yang ikut menjadi peserta lelang pun sudah banyak. Termasuk mereka yang ingin langsung melihat barang-barang lelangan secara langsung hari ini di Rupbasan.

    “Sudah lumayan banyak sih. Sudah lebih dari 20 orang yang datang untuk ngecek. Itu beragam. Ada yang hanya ngecek mobilnya saja, motornya saja. Ada yang ngecek elektroniknya saja. Ada yang perhiasan. Ada juga yang ngecek semuanya. Ada yang mau lihat mobil, lihat tas, lihat perhiasan juga,” pungkasnya.

    (riar/dry)

  • KPU DKI minta masyarakat tunggu hasil rekapitulasi terkait dua putaran

    KPU DKI minta masyarakat tunggu hasil rekapitulasi terkait dua putaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU DKI minta masyarakat tunggu hasil rekapitulasi terkait dua putaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara selesai terkait kepastian apakah Pilkada Jakarta akan digelar dua atau satu putaran.

    “Kalau kita tak mau berandai-andai, kita tunggu saja hasil rekapitulasi tanggal 7-9 Desember,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya di Jakarta Selatan, Kamis (5/12). 

    Dodi mengatakan pihaknya siap mengawal penyelenggaraan Pilkada Jakarta baik itu satu atau dua putaran.

    Ditegaskan, sudah ada tahapan yakni dua putaran digelar apabila tidak ada paslon yang meraih suara di atas 50 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016.

    “Kami sudah keluarkan juga SK bahwa terkait satu atau dua putaran, semua sudah ada tahapan dan jadwalnya,” jelasnya.

    Terlepas dari hal tersebut, menurut dia, hasil nyata untuk menetapkan satu atau dua putaran tentunya hasil rekapitulasi di tingkat provinsi.

    Ada dua tahapan pada akhir rekapitulasi penghitungan suara yakni rekapitulasi tingkat provinsi serta penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI.

    “Di penetapan hasil inilah, kita akan tetapkan apakah gubernur dan wakil gubernur terpilih atau tetapkan gubernur dan wakil gubernur yang mengikuti putaran kedua,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari menambahkan proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang.

    “Untuk rekapitulasi ini kami lakukan secara berjenjang, sudah bisa lihat hasilnya di pilkada2024.kpu.go.id,” ucap Astri.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan, tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 optimistis akan digelar dalam dua putaran.

    Berdasarkan Keputusan KPU Jakarta Nomor 29 Tahun 2024, jika ada putaran kedua Pilkada Jakarta, maka akan digelar pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Partisipasi pemilih Pilkada di Jakarta hanya 58 persen

    Partisipasi pemilih Pilkada di Jakarta hanya 58 persen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen.

    “Hasil rekapitulasi dari masing-masing kota ini sudah selesai dan kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah.

    Hal itu disampaikan Fahmi usai menghadiri rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir pada Kamis.

    KPU DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui secara jelas penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.

    “Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab dari menurunnya tingkat partisipasi di Jakarta,” ujar Fahmi.

    Fahmi juga menyanggah adanya klaim bahwa angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 ini menurun karena masih adanya wilayah yang tidak terdistribusi Formulir C6 atau surat pemberitahuan untuk mencoblos.

    Menurut Fahmi, pihaknya bersama jajaran penyelenggara Pilkada di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan sudah melakukan banyak sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. Pihaknya juga dibantu oleh media melalui pemberitaan terkait tahapan-tahapan Pilkada.

    “Saya kira C pemberitahuan itu sifatnya hanya memberitahukan saja. Jadi saya kira tidak ada pengaruh atau tidak menjadi penyebab C pemberitahuan terdistribusikan menjadi alasan tingkat partisipasi menjadi rendah,” katanya.

    Di sisi lain, Fahmi mengakui pihaknya sudah melakukan rekapitulasi di setiap kecamatan, kota dan kabupaten terkait Formulir C6 yang tidak terdistribusikan. “Saya kira tidak ada korelasinya (dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah),” ujar Fahmi.

    Namun, kata dia, pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap bisa menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing meskipun tidak mendapatkan surat pemberitahuan.

    “Ibarat kita nonton konser, C pemberitahuan itu bukan tiket masuk. Jadi walaupun tidak memiliki C pemberitahuan, warga Jakarta yang sudah terdaftar di dalam DPT tetap tidak kehilangan hak pilihnya,” katanya.

    Sebelumnya, tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak pemungutan suara ulang (PSU) lantaran partisipasi pemilih rendah dan ada beberapa faktor lainnya.

    Salah satu faktornya, yakni warga tidak menerima Formulir C6 pemberitahuan atau undangan untuk memilih di TPS. Seluruh masukan tersebut diterima oleh KPU DKI Jakarta dan akan dibahas saat evaluasi mendatang.

    KPU DKI Jakarta dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat Provinsi DKI Jakarta untuk Pilgub Jakarta 2024 pada Minggu (22/9) telah menetapkan sebanyak 8.214.007 jiwa masuk dalam DPT Provinsi Jakarta.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Saksi RIDO tak tandatangan rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) memutuskan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat.

    “Kami mohon izin kami tidak menandatangani berita acara di tingkat kota alasannya juga sama,” kata saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) Efniadiansyah dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Menurut Efni, tidak bersedianya saksi tim RIDO untuk menandatangani Hasim rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat akan dicatat dalam kejadian khusus beserta dengan alasannya.

    “Kami akan catat terkait kejadian khusus dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jakarta Pusat,” ujar Efni.

    Selain itu, Efni mengungkapkan saksi dari paslon RIDO juga enggan menandatangani rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.

    Sebanyak delapan kecamatan itu antara lain Kemayoran, Menteng, Senen, Sawah Besar, Johar Baru, Cempaka Putih, Gambir dan Tanah Abang.

    “Iya delapan kecamatan. Rata-rata itu dituangkan di dalam kejadian khusus pada pleno kecamatan dan ini tidak apa-apa juga karena ini bagian dari hak mereka juga untuk tandatangan ataupun tidak. Artinya tidak mempengaruhi proses yang sedang terjadi,” jelas Efni.

    Alasan saksi RIDO

    Saksi dari tim pemenangan paslon 01 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Andi Ari Wibowo menjelaskan, ada beberapa alasan terkait pihaknya tidak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga Kota Jakarta Pusat.

    Pertama, pihaknya melihat tingkat partisipasi pemilih di Jakarta Pusat sangat rendah dan hanya mencapai sekitar 57 persen kurang dibandingkan saat Pilpres 2024 di angka 70 persen lebih.

    Kedua, tim RIDO melihat formulir C6 Pemberitahuan tidak tersebar ke masyarakat Jakarta meskipun hal ini tidak mempengaruhi masyarakat menggunakan hak pilihnya.

    “Yang jelas kami lihat di sana ada kejanggalan. Karena itu, kita patut melihat ada apa dengan kondisi ini,” ucap Andi.

    Andi mencontohkan pihaknya mendapatkan laporan dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di Kelurahan Gelora, Tanah Abang ditemukan sekitar 714 orang meninggal dunia.

    “Sekitar 714 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Ini aneh dalam konteks penyerahan dokumen C itu. Mungkin itu salah satu alasan kami tidak menandatangani berita acara di hasil tingkat kota,” ucap Andi.

    Selanjutnya, Andi juga mempermasalahkan terkait angka suara tidak sah yang cukup tinggi di Pilkada Jakarta 2024.

    Pihaknya melihat angka tersebut hampir mencapai angka 10 persen dan berbeda dibandingkan saat Pilpres kemarin hanya 1-2 persen saja.

    “Kita menduga ada mobilisasi ke arah sana. Sebagai contoh, Petojo Selatan TPS 23 kehadiran masyarakatnya hanya sekitar 93 orang dari jumlah pemilih 578 orang. Ini aneh sangat jauh sekali meskipun penjelasannya dinyatakan jelas, komplek perumahan sangat sulit diakses, tapi kan harusnya ini diantisipasi dari awal jika memang kondisi seperti itu,” jelas Andi.

    Di sisi lain, Andi mengapresiasi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU serta Bawaslu Jakarta Pusat yang telah menyelesaikan rangkaian Pilkada Jakarta 2024 secara terbuka.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Pusat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki.

    Adapun KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pramono-Rano menang dalam rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten

    Pramono-Rano menang dalam rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono-Rano menang dalam rekapitulasi suara tingkat kota/kabupaten
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dinyatakan menang dalam rekapitulasi perhitungan suara berjenjang tingkat kota/kabupaten di DKI Jakarta.

    Info yang dihimpun di Jakarta, Kamis (5/12), menyebutkan KPU Jakarta melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten secara berjenjang usai melakukan rekapitulasi di 44 kecamatan.

    Hingga Rabu (4/12) malam, seluruh KPU kota dan kabupaten di Jakarta sudah mengesahkan rapat pleno mereka dan akan dilanjutkan di tingkat provinsi.

    Dari seluruh hasil rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kota dan kabupaten, pasangan nomor urut 3 Pramono-Rano meraih kemenangan.

    Hasil pleno yang dilakukan oleh KPU Jakarta Pusat di Hotel Merlyn Jakarta, memperlihatkan pasangan Pramono-Rano unggul dengan 220.372 suara. Sementara pasangan RK-Suswono atau RIDO mendapat 152.235 suara dan pasangan Dharma-Kun 44.865 suara.

    Keunggulan pasangan dengan jargon “Jakarta Menyala” itu juga diperlihatkan di Hotel Grandhika Kebayoran yang dilaksanakan oleh KPU Jakarta Selatan dengan angka 491.017 suara. Sedangkan RIDO di posisi kedua dengan 375.391 suara dan Dharma-Kun dengan 90.294 suara.

    Sementara, dari KPU Jakarta Timur yang merekap hasil di Best Western juga dimenangkan oleh Pramono-Rano dengan 635.170 suara dari 1.425.835 pemilih. Sementara pasangan RIDO memperoleh suara 535.613 dan pasangan Dharma-Kun 136.935 suara.

    Suara 50 persen lebih juga terlihat dari KPU Kepulauan Seribu yang mencatatkan 7.456 suara untuk pasangan nomor 3 dari 15.161 pemilih. Pasangan yang diusung oleh KIM Plus memperoleh suara 6.578 suara, sedang pasangan independen memperoleh 653 suara.

    Angka perolehan ratusan ribu untuk Mas Pram dan Bang Doel, juga ditunjukkan dari hasil pleno KPU Jakarta Barat dengan mendapat 500.738 suara, pasangan RIDO mendapat 386.880 suara dan pasangan Dharma-Kun memperoleh 109.457 suara.

    Di Jakarta Utara, Pram-Doel mencatatkan selisih besar dengan pasangan lainnya, dengan 328.486 suara, sedangkan pasangan nomor 1 memperoleh 261.463 suara dan nomor urut 2, sebanyak 77.026 suara.

    Angka-angka tersebut, jika ditotal secara keseluruhan mencapai 2.183.239 suara untuk pasangan Pramono-Rano.

    Dalam artian, angka itu sama dengan jumlah yang belakangan disebut oleh Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano.

    Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menargetkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi akan selesai pada 9 Desember 2024.

    “Jadi kalau ini selesai, kita akan melanjutkan rekap di tingkat provinsi. Paling lambat dilaksanakan pada tanggal 9. Jadi, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa melihat hasilnya pada tanggal 9 Desember 2024,” kata Wahyu.

    Sumber : Antara

  • Pilkada dua putaran, warga DKI diminta tunggu hasil rekapitulasi

    Pilkada dua putaran, warga DKI diminta tunggu hasil rekapitulasi

    sudah bisa lihat hasilnya di pilkada2024.kpu.go.id

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara selesai terkait kepastian apakah Pilkada Jakarta akan digelar dua atau satu putaran.

    “Kalau kita tak mau berandai-andai, kita tunggu saja hasil rekapitulasi tanggal 7-9 Desember,” kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya di Jakarta Selatan, Kamis.

    Dodi mengatakan pihaknya siap mengawal penyelenggaraan Pilkada Jakarta baik itu satu atau dua putaran.

    Ditegaskan, sudah ada tahapan yakni dua putaran digelar apabila tidak ada paslon yang meraih suara di atas 50 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016.

    Terlepas dari hal tersebut, menurut dia, hasil nyata untuk menetapkan satu atau dua putaran tentunya hasil rekapitulasi di tingkat provinsi.

    Ada dua tahapan pada akhir rekapitulasi penghitungan suara yakni rekapitulasi tingkat provinsi serta penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI.

    “Di penetapan hasil inilah, kita akan tetapkan apakah gubernur dan wakil gubernur terpilih atau tetapkan gubernur dan wakil gubernur yang mengikuti putaran kedua,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari menambahkan proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang.

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilkada DKI Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

    Sedangkan, tim Pemenangan Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengungkapkan bahwa Pilkada Jakarta 2024 optimis akan digelar dalam dua putaran.

    Berdasarkan Keputusan KPU Jakarta Nomor 29 Tahun 2024, jika ada putaran kedua Pilkada Jakarta, maka akan digelar pada Rabu, 26 Februari 2025.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Laporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP, Ini Harapan Tim Hukum RIDO

    Laporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP, Ini Harapan Tim Hukum RIDO

    loading…

    Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). FOTO/RIYAN RIZKI ROSHALI

    JAKARTA – Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ). Pelaporan itu dilakukan karena diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

    Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP. Sebab, kata dia, pihaknya sudah menyerahkan data pendukung kepada DKPP.

    “Kita serahkan ya kepada DKPP, kami serahkan sepenuhnya kepada DKPP apa yang pantas yang dihukum terhadap mereka,” kata Muslim kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    “Karena itu semuanya tergantung data-data yang kita berikan,” katanya.

    Menurutnya, jika dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik, ada aturan yang berlaku. “Aturannya ada dari mulai peringatan ringan, sampai dengan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu,” katanya.

    Sebelumnya, Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPp adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama Ketua dan anggota KPU DKI Jakarta,” kata Muslim Jaya Butar-Butar.

    “Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur, baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,” katanya.

  • Jika dua putaran, relawan TKN Prabowo minta pendukung menangkan RIDO

    Jika dua putaran, relawan TKN Prabowo minta pendukung menangkan RIDO

    Jakarta (ANTARA) – Mantan komandan relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, meminta semua pendukung, pemilih dan relawan untuk bersiap memenangkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) jika akhirnya Pilkada DKI Jakarta jadi dua putaran.

    “Saya menyerukan kepada seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo-Gibran untuk mulai mempersiapkan diri bergerak memenangkan pasangan Bang Emil dan Babe Suswono jika Pilkada DKI jadi dua putaran,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Haris Rusly meyakini Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung dua putaran lantaran perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berbasis data hitung nyata (real count) internal RIDO tidak melampaui 50 persen.

    Ia juga meyakini, jika seluruh pendukung, pemilih dan relawan Prabowo-Gibran bersatu dan bergerak hingga ke pelosok Jakarta, pasangan RIDO bisa menang di Pilkada DKI Jakarta.

    “Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan adalah di antara partai yang pernah berkuasa dan menjadi sasaran isu kecurangan ketika berlangsung pesta demokrasi,” katanya.

    Dia pun berharap semua pihak tidak memanaskan situasi jika pada akhirnya diputuskan Pilkada DKI Jakarta berlangsung dalam dua putaran.

    “Saya berharap semua pihak untuk lapang dada menerima jika Pilkada DKI berlangsung dalam dua putaran,” katanya.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Pusat: Pramono-Rano Karno Unggul

    Hasil Rekapitulasi KPU Jakarta Pusat: Pramono-Rano Karno Unggul

    Jakarta –

    KPU Jakarta Pusat (Jakpus) telah merampungkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024, hari ini. Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul.

    Penetapan rekapitulasi itu diumumkan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU Jakpus, Efniadiansyah di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). Efniadiansyah menjelaskan jumlah seluruh pengguna hak pilih di Jakpus sebanyak 455.549.

    Berikut rincian perolehan suara masing-masing paslon di Jakpus:

    Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 44.865 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 220.372 suara.

    Rincian total suara di Jakpus:

    Jumlah suara sah: 417.472
    Jumlah suara tidak sah: 38.077
    Jumlah suara sah dan tidak sah: 455.549

    Pasangan Pramono-Rano menang di 8 kecamatan. Adapun 8 kecamatan di Jakpus yaitu Gambir, Cempaka Putih, Sawah Besar, Tanah Abang, Kemayoran, Johar Baru, Menteng, dan Senen.

    Proses rekapitulasi disaksikan oleh masing-masing saksi dari pasangan Cagub-Cawagub Jakarta. Hadir pihak dari Bawaslu di antaranya Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey.

    1. Kecamatan Gambir

    DPT: 70.999
    Pengguna hak pilih: 37.345
    Suara sah: 34.638
    Suara tidak sah: 2.707

    Ridwan Kamil-Suswono: 11.241 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 3.951 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 19.446 suara

    2. Kecamatan Cempaka Putih

    DPT: 76.984
    Pengguna hak pilih: 45.923
    Suara sah: 42.015
    Suara tidak sah: 3.908

    Ridwan Kamil-Suswono: 15.627 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4.523 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 21.865 suara

    3. Kecamatan Sawah Besar

    DPT: 95.756
    Pengguna hak pilih: 50.721
    Suara sah: 47.949
    Suara tidak sah: 2.772

    Ridwan Kamil-Suswono: 14.944 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 5.977 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 27.028 suara

    4. Kecamatan Tanah Abang

    DPT: 125.137
    Pengguna hak pilih: 66.293
    Suara sah: 60.160
    Suara tidak sah: 6.133

    Ridwan Kamil-Suswono: 22.703 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 5.697 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 31.760 suara

    5. Kecamatan Kemayoran

    DPT: 186.935
    Pengguna hak pilih: 107.200
    Suara sah: 98.568
    Suara tidak sah: 8.632

    Ridwan Kamil-Suswono: 36.885 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10.486 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 51.197 suara

    6. Kecamatan Johar Baru

    DPT: 101.504
    Pengguna hak pilih: 60.913
    Suara sah: 55.393
    Suara tidak sah: 5.520

    Ridwan Kamil-Suswono: 22.316 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 6.045 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 27.032 suara

    7. Kecamatan Menteng

    DPT: 65.534
    Pengguna hak pilih: 37.826
    Suara sah: 33.841
    Suara tidak sah: 3.985

    Ridwan Kamil-Suswono: 12.726 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 3.213 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 17.902 suara

    8. Kecamatan Senen

    DPT: 90.872
    Pengguna hak pilih: 49.328
    Suara sah: 44.908
    Suara tidak sah: 4.420

    Ridwan Kamil-Suswono: 15.793 suara
    Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 4.973 suara
    Pramono Anung-Rano Karno: 24.142 suara

    (whn/whn)

  • Tim Hukum RIDO Laporkan KPU Jakarta ke DKPP terkait Dugaan Pelanggaran Profesionalitas

    Tim Hukum RIDO Laporkan KPU Jakarta ke DKPP terkait Dugaan Pelanggaran Profesionalitas

    loading…

    Tim hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU Jakarta ke DKPP. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran profesionalitas penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024. Foto: SINDOnews/Riyan Rizki

    JAKARTA – Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

    “Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP yakni seluruh penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama ketua dan anggota KPU Jakarta,” ujar Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO Muslim Jaya Butar-Butar di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    “Kemudian berikutnya dari KPU Jakarta Timur baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,” sambungnya.

    Menurut dia, KPU Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6.

    Polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59 persen. “Kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih,” katanya.

    Muslim menambahkan wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30 persen.

    “Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300-400 yang tidak menggunakan hak pilih. Kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur bisa kita bayangkan bahwa banyak hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut,” ungkapnya.

    (jon)