Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Pagar Laut Misterius Mirip di Pesisir Tangerang Ditemukan di Tarumajaya Bekasi, Ini Penampakannya – Halaman all

    Pagar Laut Misterius Mirip di Pesisir Tangerang Ditemukan di Tarumajaya Bekasi, Ini Penampakannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagar laut misterius mirip yang ada di perairan Tangerang, Banten ditemukan juga di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Akun media sosial X(twitter) @BebySoSweet menyebut pagar laut misterius yang terbuat dari bambu tersebut lokasinya ada di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Dalam video yanng diunggah akun tersebut terlihat pagar misterius tersebut cukup panjang. Terlihat juga ada aktivitas alat berat jenis excavator ponton di lokasi tersebut.

    Pagar misterius dari bambu itu juga ditopang oleh karung-karung putih berisi air sebagai pondasinya. 

    Sementara itu seorang warga bernama Abdul Haris menyebut bahwa keberadaan pagar laut misterius juga ditemukan di Pantai Pondok Dua Babelan dan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

    “Di Pantai Pondok Dua juga ada,” ujar Abdul, Selasa(14/1/2025).

    Alat berat excavator ponton terlihat di sekitar pagar laut misterius di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat ada pria berbadan tegap diinterogasi oleh nelayan sekitar. (Tangkapan layar media sosial X(twitter)/@Jumianto_RK)

    Akun media sosial X(twitter) bernama @Jumianto_RK juga mengunggah video saat beberapa nelayan di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat menginterogasi seorang pria berbadan tegap menggunakan topi hitam.

    Dari video tersebut terlihat pria berbadan tegap itu berada tepat di depan excavator ponton. Pria itu dicecar oleh nelayan.

    “Waah rusak ini semuanya,” kata salah seorang nelayan dalam video tersebut.

    “Ini yang nyuruh siapa, yang nyuruh,” kata nelayan lainnya.

    “David, David,” ujar pria berbadan tegap tersebut.

    “David siapa? itu kan pasti ada pelaksananya,” kata nelayan lagi.

    “Main bongkar-bongkar saja nih, hancur sudah semua nih,” ujar nelayan lainnya lagi.

    Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib dalam hal ini kepolisian mengenai keberadaan pagar laut misterius di Bekasi, Jawa Barat tersebut.

     

  • Tekan Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Puspaga

    Tekan Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Melalui Puspaga

    JABAR EKSPRES – Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pemerintah Daerah (Pemda) KBB resmi membentuk dan mengukuhkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

    Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim menyebut, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya sejak tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami kenaikan. Karena itu, keberadaan Puspaga diharapkan dapat menekan kasus tersebut.

    “Terkait persoalan ini, sehingga memang saya memandang perlu adanya unit pelayanan untuk berkonsultasi masalah-masalah keluarga. Masalah pengasuhan anak,” katanya, Senin (13/1/2025).

    Menurut Ade, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya bermula dari persoalan rumah tangga seperti ekonomi dan ketidakharmonisan di antara suami istri.

    “Banyak persoalan kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan awal mula lahirnya Puspaga, sebagai pusat pembelajaran keluarga,” katanya.

    BACA JUGA: Ditata Bertahap, Pj Gubernur Jabar Pastikan Honorer Tidak Kehilangan Pendapatan

    “Ini menjadi harapan dan solusi sebagai one stop service atau layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak dengan meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab mengasuh serta melindungi anak,” sambungnya.

    Dengan adanya Puspaga, menurut Ade, akses pelaporan dapat lebih mudah diakses baik secara online maupun offline yang mendorong para korban untuk lebih berani melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya.

    “Selain itu, harus adanya perubahan sistem hukum yang lebih baik dan melindungi.Harus diingat bahwa melindungi anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tugas bersama seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga. Mayoritas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di ranah personal,” katanya.

    Lebih lanjut Ade mengatakan, Puspaga ini juga implementasi dari program asta cita presiden dan wakil presiden RI dengan lima pesan khusus kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    “Pesan khusus tersebut yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan, meningkatkan peran ibu dan keluarga dan mendidik anak, menurunkan angka kekerasan terhadap anak, menurunkan pekerja anak dan mencegah perkawinan anak,” jelasnya.

    BACA JUGA: Umumkan Penetapan Wali Kota Terpilih, DPRD Kota Bogor Gelar Paripurna

  • Ditata Bertahap, Pj Gubernur Jabar Pastikan Honorer Tidak Kehilangan Pendapatan

    Ditata Bertahap, Pj Gubernur Jabar Pastikan Honorer Tidak Kehilangan Pendapatan

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin turut merespon gejolak terkait tenaga honorer di Jabar. Pihaknya berupaya memastikan agar tenaga honorer yang ada tidak kehilangan pendapatan.

    Hal itu diungkapkan selepas Rapim, Senin (13/1). “Kami sudah rapat, yang pasti kami serius menangani hal itu,” ujarnya.

    Bey melanjutkan, yang bisa dipastikan untuk saat ini adalah terkait pendapatan dari tenaga honorer tersebut. “Yang pasti mereka tidak akan kehilangan pendapatan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Pj Gubernur Bey Machmudin Pastikan Belum Ada Kasus HMPV di Jabar

    Pemprov akan mengatur secara bertahap terkait tenaga honorer itu. Utamanya yang dilingkungan Pemprov Jabar. Namun alur penataannya tetap perlu di koordinasikan dengan pemerintah pusat. Pihaknya juga menyampaikan usulan terkait mekanisme tes yang ada.

    Salah satunya untuk bisa mempertimbangkan masa kerja dari para tenaga honorer. “Di tes PPPK itu harapanya masa kerja bisa menjadi bobot tersendiri,” ujarnya.

    Sedangkan untuk para honorer yang tidak lolos seleksi PPPK Gelombang I, bisa berupaya lagi untuk ikut seleksi di tahap kedua. “Kami tata bertahap. Untuk statusnya apa masih belum. Tapi kami jamin mereka tidak akan kehilangan nilai yang mereka terima,” ujarnya.

    BACA JUGA: Pj Gubernur Bey Machmudin Ancang – Ancang Program Medical Check Up Gratis

    Di sisi lain, pagi itu juga ratusan guru honorer, menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), Senin (13/1).

    Dalam aksinya tersebut, ratusan guru honorer yang tergabung ke dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri itu meminta kejelasan kepada pemerintah khususnya Pemprov Jabar terkait nasib ke depan.(son)

  • Intip Garasi Dedi Mulyadi yang Tidak Ingin Mobil Dinas Baru

    Intip Garasi Dedi Mulyadi yang Tidak Ingin Mobil Dinas Baru

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi berbincang dengan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. Salah satu topik pembicaraannya adalah tidak ingin mobil dinas baru.

    Pertemuan itu membahas soal Gedung Pakuan yang akan dijadikan sebagai salah satu kantor dari lima kantor yang akan digunakan Dedi selama menjabat sebagai Gubernur Jabar.

    Dia meminta kepada Bey, untuk tidak dibelikan mobil dinas baginya. Dedi sebut, anggaran mobil dinas itu akan dipindahkan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Tolong jangan belikan saya mobil baru ke Pak Pj, saya juga punya mobil sudah cukup, jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru. Jangan lah, mobil baru yang sudah dianggarkan untuk jalan rusak dan rakyat miskin di Jawa Barat, nanti kita ubah di perubahan, saya ingin ikut sederhana seperti Pak Pj,” tuturnya Dedi dikutip dari detikJabar.

    Terkait permintaan tidak dibelikan mobil dinas, Bey mengamini. “Yang penting mobil bisa jalan dan pakai AC, sehat dan tidak mogok di jalan,” pungkasnya.

    Menyoal isi garasi Dedi yang sudah cukup, berdasarkan daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan saat menjadi calon pemilihan kepala daerah jumlah hartanya mencapai Rp 12.851.243.199 (12,8 miliaran). Khusus isi garasinya punya nilai Rp 8.004.000.000 (Rp 8 miliaran).

    Dia tercatat punya tiga mobil mewah, antara lain:

    1. Lexus LX 600 tahun 2022, hasil sendiri, senilai Rp 3.900.000.000 (Rp 3,9 miliaran)
    2. Mercedes-Benz E300 Coupe tahun 2018 hasil sendiri senilai Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliaran)
    3. Lexus tahun 2023 hasil sendiri senilai Rp 1.950.000.000

    Selain mobil, Dedi juga memiliki dua sepeda motor yang harganya tergolong mewah. Dia memiliki motor motor matic hingga motor gede. Ini daftarnya:

    1. Triumph Scrambler 1.200 XE tahun 2019 hasil sendiri Rp 440 juta
    2. Vespa Sei Giorni Limited Edition tahun 2020 hasil sendiri Rp 170 juta
    3. Sepeda motor Honda tahun 2003 (tidak disebutkan modelnya) hasil sendiri Rp 24.000.000

    Ada satu sepeda gunung alias MTB yang dimilik Dedi, yakni Polygon Collosus T8 seharga Rp 20 juta. Sepeda ini dimiliki atas hasil perolehan sendiri.

    (riar/din)

  • Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

    Dedi Mulyadi Tolak Pengadaan Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Gubernur terpilij Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan penolakannya terhadap pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya.

    Dedi lebih memilih agar anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli mobil tersebut dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

    “Jangan identikkan setiap pemimpin baru dengan pengadaan mobil dinas baru,” ujar Dedi Mulyadi usai bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Triadi Machmudin, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (11/1) kemarin.

    BACA JUGA: Cegah Mafia Anggaran, Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi Tegas Tak Bentuk Tim Akselerasi ataupun Transisi!

    Menurut Dedi, dirinya tidak menginginkan mobil dinas baru. Bahkan, ia menilai bahwa tidak semua pemimpin baru membutuhkan mobil baru.

    Meski begitu, jika anggaran untuk pengadaan mobil dinas telah dialokasikan, ia menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, rumah bagi masyarakat miskin, dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

    “Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga sudah punya mobil yang cukup,” tambahnya.

    BACA JUGA: Pleno Penetapan Paslon Gubernur Jabar Terpilih Tuntas, Dedi-Erwan Tinggal Tunggu Pelantikan

    Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga berdiskusi dengan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengenai berbagai kegiatan dan program untuk memajukan Jawa Barat. Mereka sepakat bahwa visi mereka untuk memajukan provinsi ini memiliki kesamaan.

    Bey menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh kepemimpinan Dedi Mulyadi. “Kang Dedi memiliki dukungan besar karena dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, saya yakin Jawa Barat akan lebih maju dalam satu atau dua tahun ke depan,” ujar Bey.

  • 7 Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi Regional

    7 Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi Regional

    Masjid Desain Ridwal Kamil di Banyumas Mangkrak, Struktur Bangunan Dievaluasi
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, akan membantu pembangunan
    Masjid Raya
    Seribu Bulan di Purwokerto, Kabupaten
    Banyumas
    , Jawa Tengah, yang mangkrak cukup lama.
    Namun, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek struktur bangunan masjid yang didesain Ridwan Kamil semasa menjabat Gubernur Jawa Barat tersebut.
    “Kami akan lihat dulu strukturnya, kemudian kami akan panggil BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Dody merespons permintaan bantuan dari Pemkab Banyumas saat meninjau pembangunan masjid, Minggu (12/1/2025).
    “Selanjutnya kami harus mengajukan anggaran kepada Pak Presiden. Insya Allah pusat membantu, kalau kepentingan masyarakat pasti kami membantu,” lanjut Dody.
    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang ikut dalam rombongan mengatakan, dari data yang ada bangunan tersebut belum memenuhi standar gempa bumi.
    Oleh karena itu, kemungkinan diperlukan penguatan struktur bangunan. Penguatan diperlukan karena Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi.
    “Standar gempa terbaru SNI 1726 tahun 2019. Tapi setelah dicek ini belum memenuhi, kayanya harus ada penguatan- penguatan struktur bangunan,” kata Diana.
    Untuk diketahui, pembangunan masjid yang dimulai sejak 2021 ini baru berupa struktur utama, yaitu fondasi dan rangka.
    Pembangunan awal masjid itu menggunakan APBD Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, dilakukan penggalanganan dana oleh masyarakat.
    Ridwan Kamil menjelaskan, masjid itu terdiri atas tiga bangunan. Masing-masing bangunan didesain menyerupai bulan sabit dengan jumlah banyak.
    “Gagasannya itu dari lailatul qadar, malam turunnya Al Quran,” kata RK saat meninjau lahan yang akan dijadikan masjid tersebut, Sabtu (24/10/2020).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Jakarta Satu Putaran, KPU Bakal Kembalikan Sisa Anggaran Rp356 Miliar ke Pemprov – Page 3

    Pilkada Jakarta Satu Putaran, KPU Bakal Kembalikan Sisa Anggaran Rp356 Miliar ke Pemprov – Page 3

    KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12/2024). Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memenangkan kontestasi dengan raihan suara 50,07 persen.

    Kemenangan Pramono dapat dipastikan setelah kubu lawan batal mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung akan menggandeng semua pihak, termasuk lawannya untuk sama-sama membangun Jakarta lima tahun mendatang.

    “Jangankan Kang Emil (Ridwan Kamil alias RK), semuanya pasti saya rangkul dong. Saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapa pun, sama sekali,” kata Pramono Anung kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Pramono mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak setelah dua pesaingnya memutuskan tak mendaftarkan permohonan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Namun, Pramono tak mengungkap secara gamblang sosok yang berkomunikasi dengannya.

    “Dan saya juga sudah telepon-teleponan, tapi saya kan enggak perlu cerita telepon dengan siapanya,” ujar Pramono.

    Pramono hanya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, dan sejumlah habib yang mendukungnya di Pilkada Jakarta. “Karena saya memang selalu komunikasi. Bahkan tadi pagi pun komunikasi,” ujar dia.

    Namun Pramono tak menyebut nama lain yang telah dihubungi. “Pokoknya semuanya saya enggak punya beban apapun, termasuk yang tidak dukung saya beberapa ketua umum juga sudah komunikasi,” kata Pramono Anung.

  • Dedi Mulyadi tolak pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi tolak pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Jabar

    Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru

    Purwakarta (ANTARA) – Gubernur Terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya dan meminta anggaran itu dialihkan untuk menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

    “Jangan identik setiap pemimpin baru, mobil dinas baru,” kata Dedi Mulyadi usai bersilaturahmi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu.

    Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya tidak menginginkan disediakan mobil dinas baru. Karena tidak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.

    Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah dialokasikan anggarannya, Dedi menyarankan agar dialihkan ke kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

    Kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu seperti kegiatan pembangunan jalan, pembangunan rumah masyarakat miskin, dan lain-lain.

    “Saya minta ke Pak Pj Gubernur, tolong jangan belikan saya mobil baru, saya juga punya mobil sudah cukup,” katanya.

    Sementara itu dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin, Dedi Mulyadi membahas kegiatan dan program dalam upaya memajukan Jawa Barat.

    Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menyampaikan bahwa dirinya dengan Dedi Mulyadi memiliki visi yang sama, yakni membawa Jawa Barat lebih baik.

    Ia meyakini upaya membawa Jawa Barat lebih baik bisa terlaksana saat Dedi Mulyadi memimpin.

    “Kang Dedi memiliki dukungan besar karena dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi saya yakin Jawa Barat ini dalam waktu satu atau dua tahun ke depan akan lebih maju,” kata Bey.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Selain Mobil RI 36 dan Patwal, Raffi Ahmad Terima Tunjangan Rp35 Juta per Bulan sebagai Utusan Presiden

    Selain Mobil RI 36 dan Patwal, Raffi Ahmad Terima Tunjangan Rp35 Juta per Bulan sebagai Utusan Presiden

    GELORA.CO – Mobil pelat RI 36 yang viral di media sosial karena aksi Patwal Brigadir RK yang diduga melakukan tindakan arogan terhadap sopir taksi ternyata milik oleh utusan Presiden Prabowo, Raffi Ahmad. Hal tersebut dibenarkan oleh Raffi melalui keterangan resminya.

    Namun, Raffi mengaku dirinya tak berada di mobil RI 36 saat kejadian itu. Raffi menjelaskan, mobil RI 36 yang dikawal patwal tengah dalam perjalanan menjemputnya. Mobil itu sebelumnya mengambil beberapa berkas penting sebelum melanjutkan ke rapat berikutnya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan. Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelas Raffi dalam siaran pers, Sabtu (11/1).

    Selain mobil dengan pelat RI 36 dan Patwal, Raffi Ahmad juga mendapat gaji dan tunjangan sebagai utusan khusus presiden.

    Hak Keuangan Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, tujuan dibentuknya Staf Khusus Presiden yaitu untuk memperlancar tugas Presiden.

    Pasal 18 berbunyi tugas Utusan Khusus Presiden adalah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

    Selama bertugas, Utusan Khusus Presiden memiliki tanggung jawab melapor kepada Presiden yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

    Sebagai Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad juga mendapatkan hak keuangan hingga fasilitas setara menteri.

    Hak keuangan menteri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

    Angkanya dimulai dari Rp4.200.000 hingga Rp5.040.000. Uang ini belum mencakup tunjangan sekitar 85 persen dari tunjangan jabatan, 135 persen tunjangan kinerja pejabat struktural.

    Fasilitas dan Tunjangan Menteri

    Nantinya, hak keuangan dibayarkan dengan memperhitungkan gaji pokok yang diterima sebagai pegawai negeri.

    Besaran hak keuangan merupakan penghasilan setelah dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Utusan Khusus Presiden juga memberikan fasilitas jaminan Kesehatan.

    Sementara itu fasilitas yang akan didapat yaitu

    a. kendaraan dinas;

    b. rumah jabatan; clan

    c. jaminan kesehatan.

    Kendaraan dinas sebagaimana dimaksudd iberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat struktural eselon I.a.

    Selanjutnya, ada rumah jabatan, yaitu rumah negara golongan I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan standar di Bawah menteri dan di atas pejabat struktural eselon I.a.

    Apabila kementerian belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Menteri, kepada Wakil Menteri dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000 per bulan.

  • Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Pilkada Jakarta Berlangsung 1 Putaran, KPU Bakal Kembalikan Anggaran Rp 356 Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal mengembalikan anggaran senilai Rp365 miliar ke Pemprov DKI Jakarta.

    Dana ratusan juta yang akan dikembalikan itu merupakan anggaran sisa Pilkada 2024 kemarin lantaran kontestasi politik tingkat daerah tersebut hanya berlangsung satu putaran.

    “Sebagai mitra KPU yang selama ini ketok palu hibah, hibah yang kami berikan untuk (pilkada) dua putaran, tapi ini satu putaran,” ucap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2025).

    Politikus senior PKS ini bilang, sisa anggaran itu nantinya bakal masuk menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dalam APBD Perubahan 2025.

    Dana tersebut pun bisa digunakan untuk menjalankan program Pemprov DKI Jakarta lainnya.

    “Ini akan jadi Silpa. Silpa nanti kami akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya. Jadi, dana yang akan digunakan pada APBD berikutnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, total anggaran yang sudah dihapuskan untuk menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024 kurang lebih sebesar Rp600 miliar.

    “Kalau dibagi 8 juta pemilih di Jakarta, biaya penyelenggaraan pilkada itu hanya Rp 75.000 per pemilih,” ucap Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dilansir dari Kompas.com.

    Lantaran Pilkada Jakarta 2024 berlangsung hanya satu putaran, Dody menyebut, angka tersebut terbilang sangat efisien.

    “Jadi Rp 75.000 ini selama lima tahun kami berikan mereka hak untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin. Kalau dibagi lima tahun kan satu tahun Rp 15.000,” tuturnya.

    “Terkait mahalnya biaya, sebenarnya ini bagian hak demokrasi dan masyarakat bisa memilih, demokrasi lebih sehat, siapa pemimpin yang diharapkan,” sambungnya.

    Sebagai informasi tambahan, KPU DKI Jakarta sebelumnya menetapkan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Pasangan nomor urut 3 ini meraih 2.183.239 atau 50,07 persen suara warga Jakarta.

    Kemudian, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono hanya meraih 1.718.160 suara atau 39,40 persen.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapat 459.230 suara atau 10,53 persen.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya