Tag: Ridwan Kamil

  • Bahas Jalur Tambang Parungpanjang, Gubernur Jabar Terpilih Bakal Temui Pemprov Banten

    Bahas Jalur Tambang Parungpanjang, Gubernur Jabar Terpilih Bakal Temui Pemprov Banten

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi, akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk membahas teknis Jalan Tambang.

    Jalur Tambang tersebut, melintasi wilayah Cigudeg, Rumpin, dan terdapat juga pada kawasan perbatasan dengan Kabupaten Tangerang Banten, tepatnya di Jalan Raya Mohammad Toha, Parungpanjang.

    Rencananya, pelaksanaan itu dilaksanakan pada Rabu (12/2) mendatang di Polres Bogor.

    Dedi mengungkapkan, pembahasaan pada saat pertemuan mendatang perihal teknis buka tutup jam operasional pasa jalur penambangan.

    Kata dia, teknis pembahasan jam operasional buka tutup jalan itu sangat penting dilakukan agar tidak berbenturan dengan kepentingan warga.

    “Kita Rabu, kita mau bahas teknis ya, kalo teknis anggaran nya kita sudah siap,” ungkap Dedi di Mapolres Bogor, pada Sabtu (8/2).

    “Kita hanya membahas teknis tutup buka nya, teknis jam jam buka nya agar tidak berbenturan dengan kepentingan warga,” tutupnya.

    Diketahuhi, Dedi Mulyadi telah melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Rudy-Ade membahas jalur tambang.

    Pada unggahan akun Instagram pribadi @dedimulyadi71, dia menargetkan permasalahan jalan tambang harus selesai pada 2026 mendatang.

    “Gini saya engga mau pusing, jalan tambang 2026 selesai. Saya yang tanggung jawab,” kata Dedi dalam video tersebut.

  • Ungkap Clandestine Lab Narkotika, Gubernur Jabar Terpilih Apresiasi Polres Bogor

    Ungkap Clandestine Lab Narkotika, Gubernur Jabar Terpilih Apresiasi Polres Bogor

    JABAR EKSPRES – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, memberikan apresiasi kepada Polres Bogor atas keberhasilannya mengungkap clandestine lab narkotika yang menghasilkan tembakau sintetis seberat 1 Ton.

    Dedi mengungkapkan bahwa Polres Bogor telah berhasil menjaga wilayah Bumi Tegar Beriman dari ancaman yang dapat merusak keutuhan bangsa, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

    Ia menegaskan bahwa narkotika adalah barang haram yang dapat merusak sistem tubuh, memengaruhi kinerja fisik dan mental seseorang. “Dengan keberhasilan ini, seluruh warga terhindar dari peristiwa yang dapat merusak daya ingat, daya pikir, dan daya tahan tubuh mereka,” ujar Dedi Mulyadi setelah pertemuan di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/2).

    Lebih lanjut, Dedi menilai bahwa temuan narkotika seberat 1,2 Ton yang nilainya mencapai Rp 350 miliar ini merupakan ancaman serius bagi masyarakat. “Ini adalah ancaman yang sistemik dan luar biasa, bukan hanya dari sisi peristiwa kriminal, tetapi juga dari aspek geopolitik dan geostrategis,” tambahnya.

    Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dan saling menjaga satu sama lain dari penggunaan narkotika serta aktivitas ilegal terkait. Ia juga meminta agar setiap aktivitas mencurigakan, termasuk pergerakan orang asing atau kegiatan yang tidak biasa, segera dilaporkan kepada pihak berwenang, baik RT/RW maupun kepolisian.

    “Jika ada aktivitas mencurigakan atau orang asing yang tidak berbaur, segera teliti bersama RT/RW, dan laporkan kepada kami atau bhabinkamtibmas untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kapolres.

    Sebagai informasi, pada Rabu (5/2), Polres Bogor bersama Polda Jabar dan Mabes Polri berhasil mengungkap clandestine lab narkotika terbesar di Jawa Barat tahun ini, yang berlokasi di kawasan perumahan elit Sentul. Polisi berhasil mengamankan 1 Ton tembakau sintetis yang diperkirakan bernilai Rp 350 miliar.

  • Dedi Mulyadi Bakal Larang Sekolah Jual LKS hingga Study Tour

    Dedi Mulyadi Bakal Larang Sekolah Jual LKS hingga Study Tour

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi bakal melarang sekolah di Jabar untuk jual LKS hingga study tour yang membebani siswa, gagasan itu diungkapkan melalui media sosial resminya.

    Mulanya, Dedi Mulyadi tengah menggelar rapat dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar, membahas terkait keberlangsungan pendidikan di Jabar.

    Dalam kesempatan itu ia menyampaikan dengan tegas bahwa jangan ada lagi praktek jual beli seragam di sekolah, termasuk buku maupun LKS.

    BACA JUGA: Akui Bakal Tindak Tegas Sekolah yang Cari Untung, Dedi Mulyadi: setelah Dilantik Saya akan Melangkah!

    “Jual LKS macem-macem gak usah, seragam jangan disiapin sekolah, sudah jangan jadi penyakit,” ucapnya dalam kegiatan yang juga diposting dalam akun tiktoknya itu.

    Gagasan itu kemudian dipertegas dalam pernyataan yang dibagikan melalui akun instagramnya. Dedi menuturkan, sekolah jangan lagi menjadi ladang transaksi perdagangan.

    Karena itu berbagai kegiatan perdagangan perlu dihindari. “Tidak boleh lagi jual buku, LKS, seragam. Sekolah tidak boleh lagi laksanakan study tour yang di dalamnya ada pungutan,” jelasnya.

    BACA JUGA: Sekolah Swasta Sesalkan Pernyataan Dedi Mulyadi yang Tidak Bisa Bedakan  BPMU dan Tunggakan Ijazah

    Masih kata Dedi, kegiatan lain yang mengarah pada pungutan pada siswa juga perlu dihindari.

    “Termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang ada pungutan, ini akan menimbulkan kecurigaan dan jadi tekanan psikologis pada guru,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyuarakan untuk mengurangi berbagai beban administrasi pada guru ataupun kepala sekolah. Karena itu pihaknya bakal menghitung dan mempersiapkan tenaga administrasi di lingkungan sekolah.

    BACA JUGA: KAI Siap Wujudkan Mimpi Dedi Mulyadi Soal Jabar Miliki KRL Bandung Raya

    Ia juga berpesan kepada guru agar lebih fokus dalam tugasnya mengajar, guru jangan sibuk ngonten yang tidak berkaitan dengan tugasnya mengajar.

    Masih kata Dedi, pihaknya juga bakal mendorong kucuran bantuan anggaran dari Pemprov Jabar ke sekolah agar lebih fleksibel. Sehingga bisa menyentuh kebutuhan untuk kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan yang muncul tiba-tiba di sekolah.(son)

  • Legislator Jabar Dorong Sanksi Tegas dan Solusi Cepat Kisruh SNBP

    Legislator Jabar Dorong Sanksi Tegas dan Solusi Cepat Kisruh SNBP

    JABAR EKSPRES – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jabar Zaini Shofari mendorong Penjabat (Pj) Gubernur Jabar untuk melobi pemerintah pusat. Dalam hal ini Kemendikti Saintek, yang berkaitan dengan kisruh ratusan siswa di sejumlah sekolah yang terancam gagal pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Pria yang juga anggota Komisi V DPRD Jabar itu menyayangkan kondisi tersebut, mestinya kelalaian bisa diminimalisir mengingat hal itu demi keberlangsungan para siswa.

    Ia menegaskan, pihaknya akan meyakinkan Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin agar turut bergerak cepat untuk menuntaskan masalah tersebut.

    BACA JUGA: KJP Plus Cair 4 Februari 2025, Apakah Akan Cair bagi Siswa yang Mengajukan Penyanggahan?

    “Kami akan sama-sama berjuang, Pak Pj mudah-mudahan bisa cepat meloby kementerian agar ada solusi terkait keterlambatan itu,” jelasnya, Sabtu (8/2).

    Dalam waktu dekat, pihaknya bersama jajaran Komisi V juga bakal memanggil dinas terkait maupun sekolah untuk membahas persoalan itu lebih lanjut. Tujuannya agar hal serupa tidak terulang di kemudian hari.

    Zaini menegaskan, untuk pihak sekolah yang lalai tentu harus mendapatkan sanksi.

    “Baik tertulis ataupun teguran. Bahkan jika parah sanksinya bisa sampai mutasi. Jika benar-benar lalai,” terangnya.

    BACA JUGA: Gaji PPPK Paruh Waktu untuk Tenaga Honorer Telah Ditetapkan, Benarkah? Ini Syaratnya

    Pihak sekolah bakal dihadirkan, untuk memastikan duduk perkara dan sebab kejadian itu. Mengingat peristiwa itu tidak hanya terjadi di satu sekolah.

    Di Jabar sendiri ada di beberapa sekolah. Dengan berbagai persoalan teknisnya.

    Seperti di SMAN 7 Kota Cirebon, SMAN 4 Karawang, maupun di SMAN 1 Cileunyi. Bahkan para siswa sampai demo terkait permasalahan itu.

    SNBP merupakan kesempatan emas bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Utamanya adalah para siswa yang berprestasi. Karena itu pihak sekolah juga perlu memfasilitasi dengan maksimal sebagaimana tanggung jawab yang ada.(son)

  • Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Aceh

    Rekomendasi Destinasi Wisata Alam di Aceh

    Liputan6.com, Aceh – Aceh berada di bagian paling barat Pulau Sumatra. Tak heran jika wilayah ini memiliki kekayaan destinasi wisata alam dengan pemandangan memukau.

    Mulai dari spot foto instagramable, wisata alam sekaligus wisata sejarah, pemandangan eksotis lainnya bisa menjadi pilihan. Mengutip dari eventdaerah.kemenparekraf.go.id, berikut rekomendasi destinasi wisata alam Aceh:

    1. Taman Sari Gunongan (Taman Putroe Phang)

    Bagi yang ingin berwisata sambil belajar sejarah bisa datang ke Taman Sari Gunongan atau Taman Putroe Phang. Destinasi wisata ini berlokasi di pusat Kota Banda Aceh, tepatnya di Desa Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Aceh.

    Konon, Taman Sari Gunongan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607 hingga 1636 M. Sekilas, Gunongan terlihat menyerupai bunga dengan tiga lapisan.

    Pada salah satu sisinya, terdapat pintu masuk yang menuju ke lapis ketiga. Bentuknya berupa sebuah tiang batu berbentuk mutiara bermahkota di bagian tengahnya.

    Menurut masyarakat sekitar, bangunan ini digambarkan sebagai bukti cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya, Putroe Phang. Alasannya, agar sang permaisuri tidak merasa bosan dan sedih saat meninggalkan kampung halamannya di Kerajaan Pahang.

    Ketika bangunan Gunongan selesai dibuat, sang permaisuri pun merasa sangat bahagia. Ia banyak menghabiskan waktu bersama dayang-dayangnya di sekitar Gunongan.

    2. Museum Tsunami Aceh

    Museum Tsunami Aceh terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda No 3, Gampongan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Aceh. Tak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, destinasi wisata ini juga mengajak wisatawan untuk mengenang peristiwa besar yang merenggut banyak nyawa, yakni tsunami pada 2004.

    Seperti diketahui, peristiwa gempa dan tsunami Aceh maha dahsyat terjadi pada 26 Desember 2004. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Aceh perlahan mulai bangkit.

    Kawasan perumahan, tempat ibadah, pasar, dan beberapa infrastruktur lainnya kembali diperbaiki. Selain itu, juga dibangun sebuah museum untuk mengenang bencana dahsyat tersebut sekaligus sebagai penghormatan kepada para korban.

    Museum ini didirikan atas inisiatif dari sejumlah lembaga, antara lain Pemerintah Propinsi NAD, Pemerintah Kota Banda Aceh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, Kementerian ESDM, serta Ikatan Arsitek Indonesia. Bangunannya dirancang oleh Ridwan Kamil.

    Museum Tsunami Aceh juga hadir sebagai sarana edukasi dan tempat evakuasi jika nantinya terjadi tsunami lagi. Bangunan yang resmi dibuka untuk umum pada 8 mei 2011 ini memiliki 1.300 koleksi yang tersebar di tiga titik, yaitu rumah Aceh, pameran temporer, dan ruang pameran tetap.

    Pengunjung seolah bisa merasakan pengalaman saat gelombang tsunami menghacurkan Aceh, baik melalui diorama, artefak, maupun gambar. Pengunjung juga bisa belajar seputar tindakan yang harus diambil saat terjadi gempa tsunami melalui buku dan alat peraga.

     

  • Kabar Duka! Menteri ESDM Era SBY, Darwin Zahedy Saleh Meninggal Dunia

    Kabar Duka! Menteri ESDM Era SBY, Darwin Zahedy Saleh Meninggal Dunia

    Jakarta

    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh meninggal dunia. Darwin dikabarkan meninggal pada hari ini, Jumat, 7 Februari 2025.

    “Innalillahi wa innailaihirojiun. Segenap Keluarga Besar Kementerian ESDM turut berdukan cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Darwin Zahedy Saleh pada hari Jumat, 7 Februari 2025 pada usia 65 tahun,” tulis Instagram Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Darwin menjabat Menteri ESDM pada periode 2009-2011, atau pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Beliau adalah Menteri ESDM Republik Indonesia periode 2009-2011,” terang ESDM.

    Kementerian ESDM menyampaikan ucapan duka cita, dan mendoakan mendiang Darwin mendapat tempat terbaik di sisi tuhan.

    “Semoga amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik dan mulia disisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran,” tulis keterangan ESDM.

    Profil Darwin Zahedy Saleh

    Dilansir dari laman Kementerian ESDM, berikut biografi singkat Darwin Zahedy Saleh:

    Darwin Zahedy Saleh lahir di Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960. Pada usia 10 tahun, Darwin pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran.

    Ia menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi. Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat.

    Kemudian, Darwin meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia. Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak tahun 1986.

    Selain mengajar, ia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen. Pada tahun 2009, Darwin dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada tahun 2011, Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya. Kementerian ESDM menyebut sosok Darwin sebagai pribadi yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan.

    “Kepergian Dr. Darwin Zahedy Saleh meninggalkan kesan mendalam bagi banyak pihak. Beliau dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam bidang energi dan pendidikan. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tulis Kementerian ESDM.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat juga video: Kabar Duka, Mantan Gubernur Jabar HR Nuriana Meninggal Dunia

    (ily/hns)

  • Pilkada Jakarta 2024 Sukses, Ketua Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pemilu 2029 – Page 3

    Pilkada Jakarta 2024 Sukses, Ketua Bawaslu Ingatkan Kerawanan Pemilu 2029 – Page 3

    Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12/2024). Pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang memenangkan kontestasi dengan raihan suara 50,07 persen.

    Kemenangan Pramono dapat dipastikan setelah kubu lawan batal mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung akan menggandeng semua pihak, termasuk lawannya, untuk sama-sama membangun Jakarta lima tahun mendatang.

    “Jangankan Kang Emil (Ridwan Kamil alias RK), semuanya pasti saya rangkul dong. Saya enggak pernah punya persoalan berarti sama siapa pun, sama sekali,” kata Pramono Anung kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Pramono mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak setelah dua pesaingnya memutuskan tak mendaftarkan permohonan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke MK. Namun, Pramono tak mengungkap secara gamblang sosok yang berkomunikasi dengannya.

    “Dan saya juga sudah telepon-teleponan, tapi saya kan enggak perlu cerita telepon dengan siapanya,” ujar Pramono Anung.

    Pramono hanya menyebut dirinya telah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan, dan sejumlah habib yang mendukungnya di Pilkada Jakarta. “Karena saya memang selalu komunikasi. Bahkan tadi pagi pun komunikasi,” ujar Pramono.

    Namun Pramono tak menyebut nama lain yang telah dihubungi. “Pokoknya semuanya saya enggak punya beban apapun, termasuk yang tidak dukung saya beberapa ketua umum juga sudah komunikasi,” kata Pramono Anung.

  • Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

    Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

    Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

    Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

    Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

    Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

    Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

    Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

    Belanja pegawai Rp36,5 miliar

    Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

    Belanja modal Rp13,1 miliar

    Belanja hibah Rp3,4 miliar

    “Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset,” tuturnya.

    “Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat satu dinas sampai Rp1,3 M, padahal Pemprov Jabar mengusung e-goverment atau pemerintahan yang berbasis IT (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

    Berikut ini rinciannya:

    Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

    Belanja souvenir Rp649 juta

    Makan minum tamu Rp312 juta

    Belanja perabotan kantor Rp189 juta

    Alat listrik Rp180 juta

    Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

    Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

    “Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik,” kata Demul.

    Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

    “Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi, kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun.”

    “Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain.”

    “Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik,” papar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ingin mengadakan ambulans udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit (Dok Humas Partai Golkar)

    Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

    Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

    Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

    Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

    “Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masak baju aja dibeliin negara?”

    “Memang bapak anak yatim mau Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan di kanal YouTubenya, Selasa (4/2/2025).

    Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

    Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

    “Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti.”

    “Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus,” ungkap Kang Dedi.

    Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

    Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

    “Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak.”

    “Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh,” tegas Kang Dedi.

    Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

    Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

    “Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? Hapus,” kata Kang Dedi.

    “Bapak enggak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.

    “Ngapain? Ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah,” ujar Kang Dedi.

    Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

    “Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman,” imbuh Kang Dedi.

    Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

    Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

    Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

    “Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah.”

    “Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing.”

    “Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama,” ujar Kang Dedi.

    “Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via Zoom, udah selesai.”

    “Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? Cukup Zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi?” sambungnya.

    Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

    “(Datang seremonial) pakai motor sendirian, peresmian, gunting (pita) apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbal udah selesai. “

    “Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda,” tandas Kang Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Pj Gubernur Jabar Salurkan Santunan untuk Korban Tabrakan Beruntun di Gate Tol Ciawi 2

    Pj Gubernur Jabar Salurkan Santunan untuk Korban Tabrakan Beruntun di Gate Tol Ciawi 2

    JABAR EKSPRES – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengunjungi korban tabrakan beruntun Tol Ciawi di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (5/2).

    Bey menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat insiden yang terjadi Selasa (4/2) pukul 23.30 WIB.

    “Santunan akan kita salurkan melalui jasa raharja biaya pengiriman jenazah akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Bey, Rabu (5/2).

    Bey melanjutkan, sejauh ini dari delapan korban yang meninggal dunia baru bisa diidentifikasi sebanyak dua orang saja.

    BACA JUGA: Korlantas Polri dan Polda Jabar Lakukan Penyelidikan Penyebab Kecelakaan Beruntun Gate Tol Ciawi 2

    Kata dia, identifikasi tersebut bisa berhasil karena ada data dari identitas KTP dan Sim card yang terdapat pada handphone. Hingga kini, hanya dua keluarga yang melakukan konfirmasi ke pihak RSUD Ciawi.

    Sebelumnya, terjadi kecelakaan beruntun di  GT 2 Ciawi pada Selasa (4/2) sekitar pukul 23.30 WIB, diduga akibat rem blong pada truk tronton yang membawa muatan galon air. Kecelakaan ini menyebabkan tiga kendaraan terbakar habis, tiga lainnya rusak, dengan delapan orang tewas di tempat dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka.

    Kepala Korlantas Polri, Brigjen Agus Suryo Nugroho mengatakan dari enam kendaraan tersebut sesaat setelah kejadian Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat telah menghadirkan Trafic Accident Analysis (TAA) ke tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan olah TKP.

    BACA JUGA: 7 Pria dan 1 Wanita Tewas Buntut Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Ciawi 2, Berikut Ciri-cirinya!

    “Yang pertama kami menyampaikan turut berdukacita atas insiden ini. Pada pukul 23.30 WIB, Selasa (4/2), betul terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan enam kendaraan,” katanya saat menyambangi lokasi kejadian pada Rabu (5/2).

    Selanjutnya, pihaknya menginformasikan lebih lanjut terkait akar dari permasalahan terjadinya kecelakaan maut yang menimbulkan 19 korban tersebut.

    “Hasil daripada olah TKP nanti, tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal,” ucap dia.

    “Namun demikian kami sampaikan pada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia, 11 orang luka,” imbuh Agus.(Reg/SFR)

  • Disorot Dedi Mulyadi, Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan PEN Rp207 Miliar

    Disorot Dedi Mulyadi, Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan PEN Rp207 Miliar

    BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan pembangunan Masjid Al-Jabbar di Kota Bandung, dimulai sejak zaman Ahmad Heryawan dan memang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp207 miliar.

    Bey menegaskan informasi ini sekaligus menjadi klarifikasi dari informasi sebelumnya yang menyebutkan Masjid Al-Jabar dibangun dengan penggunaan dana PEN sebesar Rp3,4 triliun oleh Ridwan Kamil, meski Gubernur Jabar 2018-2023 itu selalu dikaitkan sebagai pembangun fasilitas tersebut.

    “Jadi, Al-Jabbar itu harus diingat juga bahwa pembangunannya sudah digagas sejak Pak Aher pada 2017, dan itu APBD langsung. Seiring waktu, ada memang penggunaan PEN, 2022, untuk pemulihan selepas COVID-19 sebesar Rp207 miliar,” kata Bey dilansir ANTARA, Selasa, 4 Februari.

    Secara total, Bey mengungkapkan dana PEN yang ditetapkan Ridwan Kamil, dipakai oleh Pemprov Jabar senilai Rp3,4 triliun dan diwajibkan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama delapan tahun.

    “Sampai sekarang sudah dibayarkan, cicilannya sekitar Rp500 miliar per bulan dan jangka waktunya delapan tahun jadi masih berjalan ya,” katanya.

    Terkait kelanjutan isu ini yang menjadi sorotan oleh gubernur terpilih Dedi Mulyadi yang mempertanyakan penggunaan dana PEN di Jabar, Bey mengungkapkan ke depannya menjadi hak preogratif Dedi Mulyadi selanjutnya.

    “Pak KDM juga tidak bermakaud menyalahkan. Itu bentuk transparansi. Dan pak gubernur terpilih melihat bahwa harus ada kebijakan atau bagaimana tentang PEN ini, apakah nanti akan meminta pada pemerintah pusat, minta keringanan atau dibayar langsung atau bagaimana, saya tidak tahu. Kami serahkan pada beliau. Namun intinya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh gubernur terpilih. Yang penting kebijakan itu lebih berdampak kepada masyarakat,” tuturnya.

    Perbincangan mengenai utang untuk membangun Masjid Al Jabbar itu mencuat beberapa hari terakhir. Itu bermula saat Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi menanyakan terkait dana utang PEN dan penggunaanya. Dan itu diposting dalam akun media sosialnya.

    Diinformasikan, pada 2020-2021, Pemprov Jabar ada utang senilai Rp3,4 triliun. Itu digunakan untuk 11 kegiatan. Mulai dari pembangunan jalan hingga alun-alun. Termasuk pembangunan Masjid Al-Jabbar di angka Rp207 miliar.