Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu

    Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih.

    Beberapa anggaran yang dianggapnya tidak begitu mendesak akan dihapus Dedi Mulyadi.

    Untuk kegiatan operasionalnya, ia juga mengaku tidak akan menggunakan mobil dinas.

    “Saya enggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget,” ujar Dedi usai mengikuti Pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.

    Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk Gubernur. 

    “Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan,” tuturnya.

    Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.

    “Anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta,” katanya.

    “Hilang hampir 40 persen,” imbuh Dedi.

    Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.

    Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

    Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” pungkas Dedi.

    Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, dirinya akan menghapus program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Ia mengungkap sejumlah anggaran tak wajar di Jawa Barat. (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

    Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

    Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

    Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

    “Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.

    “Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

    Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

    Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

    Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

    Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

    “Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

    Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

    Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.

    Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

    Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

    Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

    Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

    Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

    Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

    Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

    “Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.

    Dedi Mulyadi saat diwawancarai usai bertemu warga di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (11/9/2024) malam. (KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah)

    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.

    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah.”

    “Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.

    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.

    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.

    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting.”

    “Per tadi malam itu bisa mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Sah! Gubernur Baru Pemerintahan Sandwich di Jawa Barat: Ditekan dari Atas, Didorong dari Bawah

    Sah! Gubernur Baru Pemerintahan Sandwich di Jawa Barat: Ditekan dari Atas, Didorong dari Bawah

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah  menyebutkan, dalam diskursus sosial, istilah “generasi sandwich” merujuk pada individu yang berada di antara dua generasi yang harus mereka dukung dan perhatikan, baik secara finansial maupaun emosional, yaitu orangtua dan anak-anak mereka.

    “Namun, kondisi serupa tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (21/2).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini berada dalam posisi “sandwich,” di mana mereka menghadapi tekanan dari atas sekaligus dorongan dari bawah.

    BACA JUGA: GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    Ditekan dari Atas, Efisiensi Tidak Berpihak Pada Kesejahteraan Guru

    Sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional, Pemprov Jawa Barat harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan yang datang dari pemerintah pusat.

    “Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu bentuk tekanan yang harus diikuti, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah. Contoh nyata adalah terkait efisiensi anggaran,” ujar Maulana.

    Dia menyampaikan, efisiensi anggaran APBD Jawa Barat tahun 2025 telah menghasilkan dana sebesar Rp. 3.000.109.793.399.

    Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut: pendidikan sebesar Rp205 miliar, kesehatan sebesar Rp72,5 miliar, serta fisik dan belanja barang sebesar Rp2,7 triliun.

    “Namun, alokasi anggaran ini justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberpihakan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan fundamental masyarakat,” bebernya.

    Ironisnya, ucap Maulana, meskipun efisiensi anggaran tersebut mencakup pemangkasan dana pendidikan sebesar Rp600 miliar yang awalnya diperuntukkan bagi pengadaan peralatan sekolah, tambahan alokasi untuk pendidikan hanya sebesar Rp205 miliar.

    BACA JUGA: Keluarga Gubernur Jabar Terdahulu Dukung Gedung Pakuan Dibuka untuk Umum

    Lebih mengkhawatirkan lagi, alokasi ini masih difokuskan pada aspek fisik, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB), tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Belum lagi anggaran 1 triliun yang asalnya disiapkan untuk MBG (makan bergizi gratis) diinstruksikan Presiden alokasinya dialihkan untuk renovasi sekolah. Sama sekali belum masuk pembahasan, ataukah akan dipergunakan untuk urusan ijazah?,” ucapnya.

  • 1740 Tenaga Ahli Ada di Pemprov, Dedi Mulyadi Minta ASN yang Tak Produktif Kerja di Rumah Saja

    1740 Tenaga Ahli Ada di Pemprov, Dedi Mulyadi Minta ASN yang Tak Produktif Kerja di Rumah Saja

    TRIBUNJATIM.COM – Jumlah tenaga ahli di Pemerintah Provinsi Jabar membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tercengang.

    Ia menilai jumlah tenaga ahli tak sesuai dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov Jabar.

    Tenaga ahli Pemprov Jabar diketahui mencapai 1740 orang.

    Diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus.

    “Yang enggak boleh itu membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat daerah,” ungkap Dedi Mulyadi dalam tayangan di kanal YouTubenya, Rabu (19/2/2025).

    Persoalannya, kini Pemprov Jabar masih mempekerjakan ribuan tenaga ahli untuk mengelola jaringan informasi teknologi.

    “Masih ada status tenaga ahli yang mengelola jaringan IT. Itu gimana?” tanya Dedi ke Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman.

    “Kan kita masih perlu mereka karena dia mengoperatori kegiatan sistem IT Pemprov, bagaimana mengalihkannya?” imbuhnya.

    Herman menerangkan bahwa kini sedang melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja.

    “Kemudian baru bisa kami mapping. Dengan memanfaatkan ASN yang ada, berapa sih kebutuhan tenaga ahli?” papar Herman.

    “Bisa enggak? Pak Sekdanya pinter, profesor, masak ASN Provinsi Jabar cemen, enggak bisa ngerjain IT?” ucap Dedi.

    Walau begitu, Herman menekankan banyak juga ASN yang baik dalam bekerja.

    “Banyak yang bagus. Bisa, walaupun kami harus membuka diri ada juga kekurangan,” ujar Herman.

    “Misalnya untuk engineer, kita membuhtuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan AI. Tapi untuk yang lain ada,” lanjutnya.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa heran dengan jumlah tenaga ahli yang mencapai ribuan. Ia mempertanyakan kerja ASN. (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Herman Suryatman merinci, terdapat 1740 tenaga ahli yang menyerap anggaran sampai Rp101 miliar.

    Tenaga ahli di Pemprov Jabar terbagi menjadi tiga:

    -Tenaga ahli untuk perangkat daerah 1687 menyerap Rp93 miliar

    -Ad hoc seperti badan pengelola 29 orang menyerap anggaran Rp4,6 miliar

    -Komisi informasi daerah 24 orang menyerap Rp3,1 miliar

    Herman Suryatman menerangkan, 1740 tenaga ahli tidak semua full bekerja selama 12 bulan.

    “Tidak 12 bulan semuanya, ada yang hanya 6 bulan, 3 bulan. Tapi kontraknya ada 1600,” katanya, melansir TribunnewsBogor.com.

    Sedangkan ASN di Pemprov Jabar di luar guru ada sebanyak 10 ribu orang.

    “Terus yang 10 ribu apa kerjanya? Itu digajinya apa itu? Riap hari kerjanya?” tanya Dedi.

    Dedi Mulyadi berkelakar, ASN yang tidak produktif sebaiknya bekerja di rumah agar tidak menambah beban pemerintah.

    “ASN tidak punya produktif bekerja, ASN yang datang duduk ngobrol tapi dapat tunjangan kinerja, lebih baik diam di rumah.”

    “Karena datang ke kantor pun menambah beban pemerintah,” tutur Dedi.

    Walau begitu, Herman Suryatman menekankan bahwa tidak semua ASN seperti itu.

    Banyak pula ASN yang memiliki keahlian.

    “Tidak semua pada umumnya, paling tidak untuk mengoperasikan laptop, Power Point, standar bisa,” ujar Herman.

    “Yang dibutuhkan tukang sapu, macul, tembok, listrik, supaya Jabar tidak berantakan,” timpal Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jabar.

    Ia memberikan contoh anggaran pembangunan ruang kelas baru yang hanya mencapai Rp60 miliar.

    Sedangkan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah malah sangat besar mencapai Rp730 M.

    Melansir Kompas.com, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Jawa Barat.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

    Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

    Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

    “Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.

    “Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

    Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

    Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

    Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

    Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

    “Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

    Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

    Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.

    Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

    Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

    Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan.

    Yakni dari anggaran Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

    Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

    Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

    Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

    Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

    “Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.

    Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Apakah Jakarta Masih Ibu Kota Negara? Pramono Anung Buka Suara – Page 3

    Apakah Jakarta Masih Ibu Kota Negara? Pramono Anung Buka Suara – Page 3

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan pidano perdananya dalam rapat bersama DPRD Jakarta.

    Melalui materi yang disampaikan, Pramono mengatakan program operasional taman selama 24 jam akan menjadi tempat alternatif bagi warga Jakarta yang ingin menyampaikan curahan hatinya.

    “Kami akan melakukan aktivasi secara aktif ruang bersama contohnya adalah taman, banyak taman di Jakarta 2.554 taman secara keseluruhan tetapi tidak ada yang buka saat malam hari maka kita ingin ada taman taman yang kita atur dengan baik, security, lighting, CCTV, UMKM-nya agar warga Jakarta,” kata dia di Kantor DPRD Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Pramono yakin, dengan hadirnya taman, maka warga Jakarta tidak perlu lagi kehadiran mobil curhat.

    Diketahui, mobil curhat adalah salah satu program yang sempat digagas Ridwan Kamil saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta.

    “Jadi tidak perlu lagi ‘Mobil Curhat’ tapi curhatnya di taman saja,” ujar Pramono.

    Dia yakin, kehadiran taman ditujukan sebagai tempat ekspresi, bercerita dan mencari inspirasi. Maka dengan beroperasinya taman selama 24 jam, warga Jakarta dipastikan memiliki saluran aspirasi yang lebih baik.

    “Taman untuk tempat sharing, untuk berbagi dan betul betul menjadi tempat warga Jakarta menyalurkan inspirasi, aspirasi dan sebagainya,” Pramono menandasi.

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Hadir di Retret, Dedi Mulyadi: Semua Ikut

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah kota dan kabupaten di Jawa Barat ikut retret di Magelang Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025). Hal itu terlihat dari para kepala daerah yang hadir dalam setahun terima jabatan (Sertijab) Gubernur Jawa Barat di Ruang Paripurna DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025) pagi.

    Diketahui, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa telah mengkonfirmasi 25 pasangan kepala daerah kota kabupaten berangkat bersama dengan gubernur Jabar dari Lanud Husein. Sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor sudah berangkat lebih dulu.

    “(Larangan Bu Mega) Kalau saya sih satu hal saja kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” ujar Dedi sebelum Sertijab.

    Dedi mengatakan bahwa instruksi larangan ikut retret merupakan hak Megawati sebagai ketua umum PDIP. Namun kepala daerah tetap harus tunduk pada pemerintah.

    “Tapi kalau itu Bu Mega melarang itu hak, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Dedi melanjutkan.

    Dedi memastikan seluruh kepala daerah di Jabar yang di antaranya asal PDIP pun turut ikut serta ke Magelang bersama-sama.

    “Sejabar semuanya ikut pada hari ini ya itu semuanya dan kemudian juga kan di alokasinya sudah ter-alokasikan dan sudah terserap kan enggak mungkin dibatalin,” ujar Dedi.

    “Kita tahu tetapi yang paling penting bahwa saya berangkat ke sana bukan menggunakan Dana Pemrov baik selama di sana maupun dari pemberangkatan itu yang penting,” ucapnya.

    Jadwal retret di Magelang

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama 25 kepala daerah akan berangkat bersama mengikuti retret di Magelang, dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).

    Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat Faiz Rahman mengatakan, retret dijadwalkan pada Jumat sore mulai pukul 15.00 WIB.

    Gubernur Dedi Mulyadi bersama 25 kepala daerah kota dan kabupaten akan berangkat dari Gedung Sate setelah Sertijab dan sidang Paripurna selesai.

    “Ya, sementara kemarin yang konfirmasi akan berangkat bareng ada 25 kabupaten/kota. Total kan 27 kepala daerah terpilih, satu yang masih sengketa, sisanya satu lagi belum ada konfirmasi lagi,” ucapnya Kamis (21/2/2025).

    Dari rundown acara kegiatan yang diterima, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tiba di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dan menuju Pesawat tipe CN235 rancangan BJ Habibie Presiden RI ke-3.

    Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat Take Off menuju Bandara Adisutjipto Yogyakarta sekira pukul 10.00 WIB.

    Sementara itu pada Sertijab, Dedi Mulyadi Take Off dari Lanud Suryadarma, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung pukul
    7.25.

    Dedi Mulyadi dan Erwan akan memulai Sertijab di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 8.00 dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 08.30 dalam rangka mendengarkan pidato Gubernur Jawa Barat.

    Sidang Paripurna dijadwalkan selesai pada 9.30. Gubernur Jawa Barat beserta Para Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat menuju Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung dengan menggunakan bus.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , mengungkap alasan dirinya memecat
    Kepala Sekolah
    SMA Negeri 6 Kota Depok perihal kegiatan
    study tour
    .
    Kang Dedi, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa Kepsek SMAN 6 Kota Depok telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, terkait larangan kegiatan tersebut.
    Larangan tersebut, kata dia, dikeluarkan sebagai respons atas kecelakaan yang menewaskan belasan siswa SMK asal Kota Depok pada insiden kecelakaan di Kabupaten Subang pada Mei 2024.
    “Sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran dari Pak Bey, Pj Gubernur yang lama, ketika itu terjadi kecelakaan anak SMK Depok di Ciater Subang,” ujarnya sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
    Selain itu, wacana larangan ini dikeluarkannya dengan alasan bahwa kegiatan tersebut membebani siswa maupun orangtua karena memungut sejumlah uang yang nominalnya tidak kecil.
    Kang Dedi mengatakan, kewenangan penonaktifan Kepsek
    SMAN 6 Depok
    sudah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar.
    Bahkan, dia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dan Inspektorat untuk mengaudit keuangan sekolah tersebut karena diduga tidak wajar.
    Perihal sanksi, dia akan memutuskannya setelah adanya hasil audit tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    “SMA 6 kan gini, SMA 6 kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemarin berdasarkan keterangan dari Sekda, kemarin sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit,” katanya.
    Selain itu, Kang Dedi juga mengancam bahwa seluruh Kepsek SMA di Jabar yang masih tetap melaksanakan kegiatan
    study tour
    ke luar provinsi akan mendapatkan sanksi serupa.
    “(Larangan
    study tour
    ) berlaku untuk seluruh sekolah, tidak hanya SMAN 6 Depok. Seluruh SMA-SMA yang kemarin memberangkatkan siswanya keluar Provinsi Jabar untuk
    study tour
    hari ini kami akan non-aktifkan dulu,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, pada hari pertama setelah dilantik sebagai Gubernur
    Jawa Barat
    , Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok.
    Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah tetap memberangkatkan siswa untuk
    study tour
    ke Jawa Timur, meskipun pemerintah provinsi sudah melarang kegiatan tersebut.
    Dedi menegaskan pencopotan ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menuai perhatian sesuai dilantik pada Kamis (20/2/2025) kemarin.
    Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang baru dilantik, Dedi Mulyadi sudah membuat gebrakan, misalnya dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang memberangkatkan muridnya untuk study tour.
    Mantan bupati Purwakarta ini juga mewacanakan wajib militer bagi siswa sekolah di Jawa Barat.
    Berikut sejumlah gebrakan Dedi Mulyadi di hari pertamanya bekerja.
    Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).
    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ucap Dedi.
    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” imbuh dia.
    Dedi berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat (ormas).
    Dedi mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas.
    “Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” ujar kata Dedi.
    Dedi mengakui bahwa ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha.
     
    Mantan bupati Purwakarta ini menilai, hal itu sering memicu konflik di kawasan-kawasan inudstri.
    “Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi,” kata Dedi.
    “(Ulah ormas) Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” ujar dia melanjutkan.
    Menurut Dedi, langkah yang diambilnya itu merupakan bentuk dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintah.
    “Ini adalah orientasi soal efisiensi, bukan memotong anggaran, tapi pengalihan anggaran,” kata dia.
    Dedi mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jabar selama ini.
    Dedi menyebut, salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai Rp 730 miliar.
    “Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas.
    Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jabar selama ini mencapai Rp 150 juta.
    “Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisakan hanya Rp 700 juta. Hilang hampir 40 persen,” jelasnya.
    Maka dari itu, Dedi menegaskan, pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri.
    Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar.
    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
     
    Dedi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.
    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
    Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK Megapolitan 21 Februari 2025

    Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK Megapolitan 21 Februari 2025

    Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    mengatakan, ada suatu hal yang membuat Ridwan Kamil urung melayangkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Sebenarnya, kata Pramono, semula Ridwan bersikukuh melayangkan gugatan itu mengingat perolehan suaranya dan calon wakil gubernur pasangannya, Suswono, di bawah Pramono-Rano Karno.
    “Pak Ridwan menyampaikan
    statement
    secara terbuka, bahwa beliau awalnya masih pengin melakukan gugatan,” ucap Pramono dalam program Gaspol! di YouTube
    Kompas.com
    , Jumat (21/2/2025).


    Namun, Pramono enggan menceritakan karena apa atau siapa sosok yang akhirnya membuat Ridwan tak jadi menggugat ke MK. 
    “Tapi, ada yang membuat tidak jadi menggugat. Nah, adanya ini saya tidak mau cerita,” ucap Pramono sambil tertawa.
    Pramono juga mengatakan, perjuangannya untuk memenangi Pilkada Jakarta 2024 tidak mudah. Bahkan, banyak orang yang meragukan hasil Pilkada Jakarta 2024 dan menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
    “Kemudian, ada tuduhan KPUD sosialisasinya kurang, pemilihnya cuma 50,7 persen, itu kan bukan merupakan hal yang bisa dijadikan gugatan,” jelas Pramono.
    Namun, sebagai orang yang sudah lama terjun di pemerintahan, Pramono memilih diam hingga akhirnya dilantik sebagai gubernur.
    “Saya sebenarnya, dalam proses menang kalah jujur ya, bukan sesuatu yang luar biasa,” tutur Pramono.
    Pramono pun berjanji dia bakal bekerja maksimal untuk masyarakat Jakarta.
    Sebagaimana diketahui, Pramono Anung-Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lain di Istana Negara, Jakarta, Kamis pagi.
    Ada sejumlah program yang menjadi prioritas Pramono-Rano dalam 100 hari kerja memimpin Jakarta.
    Utamanya, memenuhi janji-janji kampanye, mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, membangun balai rakyat, hingga memasang CCTV di berbagai titik.
    Program prioritas lainnya yakni makan siang gratis, program sekolah gratis, dan pembukaan taman-taman 24 jam.
    “Jadi semuanya adalah hal-hal riil yang kami sampaikan di dalam sosialisasi atau kampanye. Karena seperti diketahui bersama, di dalam perjalanan hampir kami tidak pernah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin dipercayakan,” tutur Pramono, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO Alasan Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok setelah Jabat Gubernur Jabar, Ngotot Study Tour – Halaman all

    VIDEO Alasan Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok setelah Jabat Gubernur Jabar, Ngotot Study Tour – Halaman all

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok seusai pelantikan pada Kamis (20/2/2025).

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 20:38 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok setelah dirinya dilantik pada Kamis (20/2/2025). 

    Pencopotan tersebut lantaran Kepsek SMAN 6 Depok melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi untuk study tour. 

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Diketahui sebelumnya, Kepsek SMAN 6 Depok mengizinkan siswanya melakukan study tour ke Jawa Timur dan Bali dengan biaya mencapai Rp 3,8 juta untuk perjalanan selama delapan hari ke tiga lokasi.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 6 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah: Satu Gubernur dan Wali Kota, Dua Bupati dan Wakil Bupati – Halaman all

    6 Artis Resmi Dilantik Jadi Kepala Daerah: Satu Gubernur dan Wali Kota, Dua Bupati dan Wakil Bupati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Sebanyak enam artis resmi dilantik menjadi Kepala Daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Keenam artis itu terdiri dari satu Gubernur, satu Wali Kota, dua Bupati, dan dua Wakil Bupati.

    Lima dari enam artis yang dilantik menjadi Kepala Daerah, diketahui memimpin Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini daftar tujuh artis resmi dilantik jadi Kepala Daerah:

    Rano Karno terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta 2024-2029, mendampingi Pramono Anung.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Pramon-Rano dinyatakan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih setelah memperoleh suara sah sebanyak 2.183.239.

    Diketahui, pasangan Pramono-Rano sukses menyingkirkan rival mareka, Ridwan Kamil-Suswono, yang diusung koalisi ‘gendut’, Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Sementara, Pramono-Rano hanya diusung dua partai, PDIP dan Hanura.

    Muhammad Farhan-Erwin dinyatakan sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Bandung terpilih dalam rapat pleno KPU Kota Bandung pada 5 Desember 2024.

    Keduanya sukses meraup suara sah sebanyak 523.000.

    Sebagai informasi, Farhan-Erwin diusung NasDem, PKB, Gelora, dan Partai Buruh.

    Adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda, terpilih sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat.

    Pasangan Jeje-Asep Ismail berhasil meraih suara sah sebanyak 341.225, dikutip dari TribunJabar.id

    Keduanya diusung oleh PAN dan Gerindra.

    Hasil rekapitulasi KPU Indramayu pada 6 Desember 2024, menyatakan pasangan Lucky Hakim-Syaefudin sebagai Bupati-Wakil Bupati Indramayu terpilih.

    Keduanya meraup suara sah sebanyak 602.286.

    Pasangan Lucky-Syaefudin diusung oleh NasDem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB.

    Pasangan Mohammad Wahyu Ferdian-Ramzi Geys Thebe memperoleh suara sah terbanyak, yakni 442.321 suara, saat Pilkada Cianjur 2024.

    KPU Cianjur pun menyatakan Wahyu-Ramzi sebagai Bupati-Wakil Bupati Cianjur terpilih, mengalahkan petahana Herman Suherman-Muh Ibang Solih.

    Keduanya diketahui diusung oleh NasDem dan Gerindra.

    Ali Syakieb terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna.

    Dadang-Ali yang diusung PKB, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, dan PDIP ini berhasil meraih 1.046.344 suara sah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kota Bandung 2024, Farhan-Erwin Unggul

     

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Suci Bangun DS, TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Fauzi Noviandi/Handhika Rahman/Nazmi Abdurrahman/Hilman Kamaludin)