Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Ikut Terdampak, Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Terpaksa Dorong Motor Terjang Banjir Bekasi – Halaman all

    Ikut Terdampak, Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Terpaksa Dorong Motor Terjang Banjir Bekasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono turut menjadi korban banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

    Eks menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu terekam kamera warga tengah mendorong motor trail koleksinya.

    Pak Bas, sapaan akrabnya, memindahkan motor trail koleksinya itu karena banjir yang melanda Kota Bekasi sudah mencapai sekitar 30 cm.

    Dalam video tersebut, Basuki menaiki motor trail yang mesinnya tidak menyala. 

    Sehingga, membuatnya terpaksa “mengayuh” motornya itu untuk menerjang banjir.

    Tampak, dia juga dibantu oleh orang lain mendorong motornya dari belakang.

    Ajudan Basuki, Reza Eqya mengatakan bahwa video tersebut diambil pada Selasa sekitar pukul 07.00-08.00 WIB oleh warga Kemang Pratama, Bekasi, atau di sekitar rumah pribadi Pak Bas.

    “Video mungkin diambil oleh warga sekitar, mungkin sekitar pukul 07.00-08.00 WIB,” ujar Reza saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

    Ia juga membenarkan bahwa saat ini Basuki sedang berada di kediamannya di Bekasi. 

    Di mana akses kawasan rumahnya turut terdampak banjir.

    “Akses jalannya lumpuh karena banjir,” ungkap Reza menjelaskan kondisi lingkungan dalam video tersebut.

    Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan bahwa Kota Bekasi lumpuh akibat banjir yang terjadi sejak dini hari.

    Dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, delapan di antaranya terendam banjir. 

    “Sampai di jalan utama, termasuk kantor pemerintahan, itu sudah mulai masuk air, keluar, karena kemudian juga limpasannya sungguh luar biasa,” ujar Tri dalam rapat koordinasi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Menko PMK Pratikno yang digelar daring, Selasa.

    Tri mengungkapkan, banjir disebabkan meluapnya air dari tanggul yang telah dibangun Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

    Daerah yang terdampak banjir parah berada di sepanjang aliran Sungai Bekasi, terutama di antara Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. 

    Ketinggian air banjir bervariasi, bahkan ada yang mencapai 8 meter. 

    Gubernur Jawa Barat Bakal Evaluasi Tata Ruang Buntut Banjir Melanda

    Sejumlah wilayah di Jawa Barat dilanda banjir parah pada Selasa, dari wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, hingga Bogor. 

    Penyebab banjir adalah curah hujan deras hingga banjir kiriman akibat sungai meluap pada Selasa.

    Atas hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku telah menyusun program untuk menanggulangi banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

    Dedi mengatakan pihaknya bakal mengerahkan sumber daya untuk mengatasi banjir di Jawa Barat.

    “Selasa depan kita rapat koordinasi bupati/walikota se-Jabar bersama menteri ATR/BPN untuk evaluasi tata ruang di Jabar,” kata Dedi di Kantor Bupati Karawang, Selasa, dikutip dari TribunBekasi.com.

    Menurut Dedi, banjir parah yang terjadi ini karena curah hujan tinggi hingga kiriman dari wilayah Bogor.

    Penyebabnya adalah karena di wilayah Bogor daerah resapan air atau daerah hijau hilang.

    “Ruang terbuka hijau, hutan, sawah, ya intinya daerah resapan air itu hilang yang menyebabkan banjir di Jawa Barat,” katanya.

    Dedi mengaku tidak ingin setiap bencana longsor dan banjir hanya berhenti pada pemberian bantuan.

    Dia menegaskan harus ada langkah konkret agar masalah banjir itu dapat diselesaikan.

    “Mulai dari sumber atas hulunya hingga ke sini hilirnya harus benar-benar,” katanya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunBekasi.com dengan judul Viral, Nekat Terobos Arus Banjir, Mobil Terseret Sejauh 20 Meter di Kecamatan Setu Bekasi

    (Tribunnews.com/Rifqah) (TribunBekasi.com/Muhammad Azzam) (Kompas.com)

  • Banjir Rendam Cidawolong, Bupati Bandung Minta Pembangunan Jalan Lingkar Majalaya Dilanjutkan

    Banjir Rendam Cidawolong, Bupati Bandung Minta Pembangunan Jalan Lingkar Majalaya Dilanjutkan

    Liputan6.com, Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyebut banjir yang melanda kawasan Jalan Raya Laswi, Kampung Cidawolong, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung disebabkan oleh tumpuan tiga aliran sungai.

    Tiga tumpuan tersebut berasal dari Sungai Cidawolong, Sungai Cibontor, dan Sungai Cipeujeuh. Ketiganya pun merupakan kewenangan Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat.

    “Solusinya adalah pertama kita akan mengajukan pentahelix, kita akan hitung secara keseluruhan. Kalau ada lahan yang nanti terkena pembebasan lahan untuk penanggulangan banjir, mohon ada kesadarannya dari pemilik lahan untuk pelebaran atau normalisasi saluran yang harus segera dilakukan. Karena kalau menunggu lamam kapan selesainya,” katanya pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Selain adanya tiga tumpuan aliran sungai, Dadang menilai konstruksi jembatan yang selama ini berdiri di atas tiga aliran sungai itu perlu ditingkatkan. Hal tersebut guna menghindari sedimentasi dan sampah yang menyangkut pada jembatan.

    “Harus ditinggikan kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Kemudian ada urugan jalan, mohon kerja samanya dengan perusahaan yang ada di sekitar. Kami akan melakukan pentahelix lebih awal,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Dadang mengatakan perlu juga adanya perbaikan lahan-lahan yang kritis dan gundul di bagian hulu Sungai Citarum, salah satunya di kawasan Gunung Wayang, Situ Cisanti Kertasari.

    “Bahkan ada beberapa ratus hektare lahan yang gundul. Ini mohon kerja samanya warga masyarakat Kertasari, sehingga pola tanam ini harus diarahkan ke tanaman keras, sehingga bisa menyerap dan menyimpan air dengan harapan tidak terjadi erosi,” tuturnya.

    Saat meninjau, Dadang diketahui turut melapor kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dia mengusulkan agar pembangunan Jalan Lingkar Majalaya kembali dilanjutkan pengerjaannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

    “Saya mengusulkan Jalan Lingkar Majalaya sepanjang 2,1 km yang sempat tersendat dalam pembangunannya dan ada tiga jembatan, insya Allah akan dilanjutkan pembangunannya oleh Pak Gubernur Jabar,” dia menandaskan.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Siasat Dedi Mulyadi Bendung Banjir Karawang: Bangun 1.000 Rumah Panggung Bandung 4 Maret 2025

    Siasat Dedi Mulyadi Bendung Banjir Karawang: Bangun 1.000 Rumah Panggung Bandung 4 Maret 2025

    Siasat Dedi Mulyadi Bendung Banjir Karawang: Bangun 1.000 Rumah Panggung
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1.000
    rumah panggung
    untuk warga akan dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai solusi
    bencana banjir
    yang kerap menerjang kawasan
    Desa Karangligar
    , Kabupaten
    Karawang
    .
    Gubernur Jabar

    Dedi Mulyadi
    mengatakan, salah satu solusi agar warga tidak terus terdampak bencana banjir akibat luapan
    Sungai Cibeet
    dan Cijurey adalah dengan membangun rumah panggung.
    Rumah panggung
    tersebut akan dibangun dengan tinggi 2,5 meter sehingga warga aman dan tetap bisa beraktivitas saat banjir datang menerjang.
    “Solusi untuk warga Karangligar adalah pembangunan 1.000 rumah panggung yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Jabar). Jadi, jika banjir datang, warga tidak perlu repot. Cukup turun dan menggunakan perahu untuk akses ke jalan,” ujar Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resminya, Selasa (4/3/2025).
    Kang Dedi menyebut rumah panggung adalah siasat, solusi jangka pendek, mengatasi banjir di Karawang.
    Namun, pihaknya akan mencari solusi strategis untuk mengatasi banjir tersebut, mengingat musibah ini kerap datang saat musim hujan.
    Dia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijurey guna mengendalikan debit air sungai yang sering meluap saat hujan deras.
    “Banjir di Karangligar ini sumbernya dari Sungai Cibeet dan Cijurey. Oleh karena itu, bendungan harus segera dibangun agar bisa mengatasi masalah ini secara permanen,” katanya.
    Menurut dia, penanganan banjir tidak cukup dengan bantuan logistik saja, tetapi perlu adanya langkah nyata dan taktis dengan solusi infrastruktur yang berkelanjutan.
    “Banjir
    moal anggeus ku
    sembako (tidak akan beres oleh sembako),” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi sampaikan perhitungan efisiensi sebesar Rp5,4 triliun

    Dedi Mulyadi sampaikan perhitungan efisiensi sebesar Rp5,4 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp5,4 triliun pada DPRD Jabar, Senin.

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar, yang kemudian akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan,” kata Dedi selepas rapat anggaran di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

    Angka ini, kata Dedi, belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan bisa terjadi perubahan baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang.

    “Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis,” katanya.

    Alokasi hasil efisiensi itu, dijelaskan Dedi, adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.

    Dedi mengungkapkan bahwa memang angka-angka realokasi akan terlihat perubahan yang cukup fantastis sampai berkali-kali lipat, semisal dari Rp20 miliar berubah menjadi Rp600 miliar.

    “Misalnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dulu berapa, ya mungkin paling sekitar Rp40 miliar, hari ini menjadi Rp600 miliar. Jadi perubahannya bisa mencapai 1.000 persen dari belanja sebelumnya,” ujarnya.

    Untuk menjalankan efisiensi yang direalokasikan pada pos-pos pembiayaan bagi kesejahteraan masyarakat, Dedi menjelaskan bahwa bisa dilakukan langsung oleh pimpinan daerah, mengingat ada surat edaran dari Mendagri Tito Karnavian yang mengamanatkan bahwa kepala daerah memiliki otorisasi dalam melakukan perubahan atau pergeseran anggaran melalui peraturan kepala daerah, dalam hal provinsi adalah Pergub.

    “Jadi tanpa menunggu APBD Perubahan. Sebenarnya sifatnya kami ke DPRD itu memberitahukan, tetapi kami menjaga hubungan kemitraan yang baik, sehingga kami menyampaikan hari ini. Kemudian meminta saran dan pendapat termasuk minta usulan-usulan di daerah pemilihannya,” tutur Dedi.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada tahun ini.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya usai dilantik sebagai Gubernur Jabar 2025-2030 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Ia mengatakan efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.

    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Ia hanya memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Dedi Mulyadi Kena Tipu Daya Pedagang Pasar Ciamis, Titin Ngaku Miskin dapat Uang Rp 5 Juta – Halaman all

    Gubernur Dedi Mulyadi Kena Tipu Daya Pedagang Pasar Ciamis, Titin Ngaku Miskin dapat Uang Rp 5 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIAMIS – Sekelas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kena tipu pedagang di Pasar Ciamis. 

    Adalah pedagang bernama Titin yang berhasil akting di depan Dedi Mulyadi hingga mendapat bantuan Rp 5 juta. 

    Titin mengaku sebagai korban kebakaran di Pasar Ciamis pada 28 Februari 2025 lalu.

    Ia mengatakan kiosnya hangus terbakar dilalap si jago merah.

    Bahkan Titin juga mengatakan kerugian yang dia alami mencapai Rp 600 juta.

    Depan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Titin berpura-pura menangis saat menceritakan nasib mirisnya usai ditimpa bencana kebakaran di Pasar Ciamis.

    “Gak tahu pak, saya juga udah gak jualan, udah berapa hari pak. Gak ada pendapatan, kemarin juga saya cuma bengong liatin orang yang beli. (untuk makan ?) yang ada saja, gimana,” kata Titin.

    Titin menerangkan ada 17 kios yang terdampak kebakaran di Pasar Ciamis, Jawa Barat.

    “17 kios dengan 5 pemilik. Kan ada yang punya kiosnya 4, ada yang 7, ada yang dua,” kata Titin.

    Dedi Mulyadi sebenarnya sudah mengendus kebohongan Titin.

    Ia menganggap sebenarnya meski tertimpa bencana namun pedagang di Pasar Ciamis tak membutuhkan bantuan karena termasuk ke dalam orang berkecukupan.

    Namun begitu, Titin justru mengaku hanya memiliki satu kios saja.

    “Nci yang cina, kalau aku mah cuma satu yang itu. Penghasilannya dari sana,” kata Titin.

    “Saya kalau bantu harus tetap pada orang yang membutuhkan,” timpal Dedi Mulyadi.

    Dedi pun memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 5 juta untuk Titin.

    “Kalau ibu mah nanti untuk bekal selama bulan puasa kirim aja rekeningnya nanti saya kirim Rp 5 juta buat ibu,” kata Demul.

    Dedi Mulyadi pun sempat menekankan kembali soal kondisi ekonomi Titin.

    “Kalau ibu betul membutuhkan yah ?” tanya Demul.

    “Membutuhkan pak, dari mana penghasilan aku,” katanya.

    Padahal dua anak Titin juga sudah berkeluarga dan memiliki anak.

    Dalam artian, Titin tak lagi memiliki tanggungan mengurus anak.

    Dan ternyata benar saja. Titin membuat video klarifikasi usai disidang pedagang Pasar Ciamis.

    Dalam video yang sebenarnya, yang mengalami dampak paling parah adalah kios milik Budi.

    Budi dan istrinya harus menepok jidat karena seluruh dagangannya hangus terbakar.

    “Bahwa saya menderita kerugian 600 juta itu tidak benar,” kata Titin.

    Mirisnya lagi Titin ternyata memiliki 8 unit kios di Pasar Cimahi.

    “Saya mempunyai satu kios itu juga tidak benar, yang benar saya memiliki 8 kios,” kata Titin.

     

  • Legislator PKB Sebut Ujian Terberat Pertama Dedi Mulyadi di 100 Hari Kerja  Saat Momen Idul Fitri

    Legislator PKB Sebut Ujian Terberat Pertama Dedi Mulyadi di 100 Hari Kerja  Saat Momen Idul Fitri

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyebutkan, jika ujian terberat pertama pada 100 hari kerja Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi adalah saat menjelang perayaan Idul Fitri 2025.

    Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat itu menilai, sekira 97,6 persen penduduk di Jabar beragama Islam, dengan jumlah 49,16 juta penduduk muslim.

    “Sehingga, butuh persiapan matang untuk menghadapi berbagai aspek yang berkaitan dengan momen lebaran,” katanya kepada Jabar Ekspres, Sabtu (1/3).

    Maulana meminta, kepada Kang Dedi Mulyadi agar tidak melulu bicara soal pendidikan, melainkan bergeser pada urusan kesejahteraan sosial.

    BACA JUGA: Pegawai Pemdaprov Ngantor Lebih Pagi, Dedi Mulyadi: Bukan Cari Sensasi

    Menurutnya, momentum menjelang lebaran, urusan kesejahteraan ini sangat penting dan perlu jadi perhatian, sebab bergantung pada kebutuhan hidup.

    “Jangan terus koar-koar di medsos soal pendidikan. Soalnya para jompo tidak tersentuh isu tersebut,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Maulana menyarankan agar Dedi Mulyadi dapat mulai memetakan persoalan-persoalan lain yang memang perlu diprioritaskan.

    “Pertama, banyak infrastruktur di Jawa Barat yang belum siap menghadapi peningkatan volume kendaraan selama arus mudik,” bebernya.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Perjuangkan Nasib Siswa yang Gagal Ikuti SNBP Akibat Kelalaian Sekolah

    Maulana mengingatkan kepada pemerintah, perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas pendukung lainnya, untuk memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik.

    “Kedua, pentingnya peningkatan keamanan dan kewaspadaan dari aparat serta masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan,” imbuhnya.

    Menjelang lebaran, ucap Maulana kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, yang dapat memicu peningkatan tindak kejahatan, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

    “Ketiga, pemerintah harus memastikan saat lebaran jangan sampai ada masyarakat Jawa Barat kelaparan. Karena menurutnya, seburuk-buruknya musik adalah dentingan alat makan ketika tetangganya kelaparan,” ucapnya.

    BACA JUGA: Gebrakan Dedi Mulyadi, Ubah Mercedes Benz Sprinter dari Kendaraan Dinas jadi Mobil Ambulans

    Maka dari itu, Maulana menyampaikan, pemerintah harus berpihak kepada para pekerja dan faqir miskin agar menerima haknya dengan baik.

    “Yaitu hak pekerja menerima gaji, hak guru mendapatkan honorarium, dan hak faqir miskin menerima zakat dari para aghniya serta santunan dari pemerintah,” pungkasnya. (Bas)

  • Bupati Bandung Dukung Perubahan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan

    Bupati Bandung Dukung Perubahan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan

    JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Dadang Supriatna mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan perubahan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci Ramadhan 2025.

    Dalam Surat Edaran Pemprov Jabar tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1446 H/2025, jam masuk kantor dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB dari sebelumnya pukul 07.30 WIB.

    Sementara itu, jam pulang juga dipercepat menjadi pukul 14.00 WIB, kecuali pada hari Jumat yang diperpanjang hingga pukul 14.30 WIB.

    Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menilai kebijakan tersebut sebagai langkah yang bijak dan sesuai dengan kondisi selama bulan puasa.

    BACA: Pemkab Bandung Keluarkan Surat Edaran Terkait Kegiatan Pembelajaran Selama Puasa

    “Saya sepakat dan mendukung perubahan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan ini. Ini keputusan yang bijak dan sesuai dengan kondisi,” ujar Kang DS, Sabtu (1/3/2025).

    Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas dan produktivitas pegawai. Selain itu, ia juga menyoroti aspek kesehatan yang turut menjadi pertimbangan Gubernur Jabar dalam menetapkan perubahan jam kerja tersebut.

    “Sebab banyak orang cenderung tidur lagi setelah salat subuh atau sahur. Akhirnya banyak yang terlambat masuk kerja karena bangun kesiangan,” ungkap Kang DS.

    Ia berharap dengan dimajukannya jam kerja, para ASN dapat langsung bersiap bekerja setelah sahur dan shalat subuh, tanpa kembali tidur.

    “Kalau jam kerja dimajukan, insya Allah para ASN langsung bersiap untuk bekerja, tidak ada yang tidur lagi. Dari sisi kesehatan maupun ajaran Rasulullah juga kan, kurang baik kalau setelah makan langsung tidur,” tambahnya.

    BACA JUGA: Lima Lokasi Berburu Takjil di Bandung Dengan Aneka Jajanan Menggoda Selera

    Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jabar, Kang DS menyatakan akan segera mengeluarkan Surat Edaran Bupati Bandung yang mengatur hal serupa.

    “Segera saya tindaklanjuti dengan membuat surat edarannya sebagai bahan acuan di Kabupaten Bandung. Karena Surat Edaran Gubernur juga baru turun,” katanya.

    Selain perubahan jam kerja, Surat Edaran Gubernur Jabar juga mengatur waktu istirahat siang yang diperpanjang dari 30 menit menjadi satu jam, yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

  • 133 SMA/SMK di Jabar Nekat Study Tour, Pemprov Jabar Dapat Arahan dari Dedi Mulyadi: Lagi Didalami – Halaman all

    133 SMA/SMK di Jabar Nekat Study Tour, Pemprov Jabar Dapat Arahan dari Dedi Mulyadi: Lagi Didalami – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suyatman, mengungkapkan pihaknya tengah memeriksa dan melakukan pendalaman terhadap 111 SMA dan 22 SMK di Jabar yang nekat melakukan study tour.

    Data itu diketahui lewat pendataan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik), Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Selain soal pendataan itu, kata Herman, Dedi juga mengarahkan agar dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap ratusan SMA/SMK itu, apakah melanggar Surat Edaran mengenai larangan study tour atau tidak.

    Diketahui, larangan study tour tertuang dalam SE Nomor: 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin.

    “Informasi terakhir yang kami dapatkan ada 111 SMA ada 22 SMK yang (study tour) keluar Jawa Barat dan ini berkembang terus ya, karena Alhamdulillah banyak yang melaporkan sehingga kami jadi tahu juga,” ujar Herman, Jumat (28/2/2025), dilansir TribunJabar.id.

    “Ini lagi didalami, apakah hanya melanggar SE atau ada aturan lain yang memang dilanggar ya, karena apabila hanya melanggar SE itu apakah masuk pelanggaran disiplin ringan atau sedang,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Herman menyinggung soal adanya kemungkinan pelanggaran berat yang dilakukan pihak sekolah untuk pelaksanaan study tour.

    Pelanggaran berat itu, kata Herman, termasuk soal biaya study tour yang dibebankan kepada wali murid secara keseluruhan.

    Menurutnya, apabila pihak sekolah melakukan hal tersebut, maka kemungkinan akan dilaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang bisa berujung pencopotan terhadap kepala sekolah.

    “Tapi kalau ada pembebanan ada pemberatan, misalnya pengelolaan keuangannya oleh sekolah ada hal lain terkait integritas, itu kan dugaan pelanggaran disiplin berat, maka harus dilaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu (PDTT)” jelas Herman.

    “Nanti kita lihat, kan masih ada pengawasan dengan tujuan tertentu, tentunya sedang dilakukan,” pungkas dia.

    Alasan Dedi Mulyadi Larang Study Tour

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menjelaskan mengenai larangan study tour bagi sekolah-sekolah di Jabar.

    Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, Selasa (25/2/2025), Dedi menegaskan kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, hingga kunjungan industri yang biasa dilakukan SMA/SMK, tegas dilarang.

    Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

    Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

    “Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

    Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

    Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

    “Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” imbuh Dedi.

    Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

    Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

    Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak.”

    “Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” pungkas Dedi.

    Diketahui, sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jabar setelah dilantik pada Kamis (20/2/2025), Dedi gencar menyuarakan larangan study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat.

    Bahkan, di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar, Dedi mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang ngotot melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Sejumlah Sekolah Batalkan Study Tour

    Imbas larangan yang disampaikan Dedi Mulyadi, sejumlah sekolah di Jawa Barat membatalkan kegiatan study tour ke Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Hal ini disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) KBB, Eko Suprianto.

    Eko mengatakan, dari data enam objek wisata di KBB, sudah ada 18 kunjungan wisata sekolah yang dibatalkan.

    “Sudah banyak sekolah-sekolah yang cancel (study tour)” kata Eko, Senin (24/2/2025).

    “Ada 18 event yang batal dengan total pesanan 4.300 pax. Itu data bulan Februari (2025)” imbuhnya.

    Atas larangan study tour, Eko mengatakan PHRI Jawa Barat akan menjadwalkan pertemuan dengan Dedi.

    Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi  jembatan diskusi untuk membahas dampak dari adanya pelarangan study tour.

    “Iya, rencananya dari pengurus PHRI Jabar yang mau menghadap,” ujar Eko.

    Terpisah, pengusaha perjalanan wisata di bawah naungan organisasi Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Jawa Barat, mengaku khawatir dengan adanya larangan study tour.

    Ketua ASITA DPR Jabar, Daniel Guna Nugraha, mengungkapkan kekhawatiran itu menjalar hingga ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.

    Sebab, menurut dia, selama ini pasar terbesar pelajar ketiga provinsi itu berasal dari Jawa Barat.

    Ia pun mengaku khawatir larangan study tour bagi SMA/SMK di Jawa Barat, bisa berdampak pada boikot berwisata ke Jabar.

    “Efek pelarangan ini telah menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya oleh pelaku industri pariwisata di Jawa Barat tetapi juga menjalar ke Provinsi lain di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali.”

    “Pasar terbesar pelajar mereka adalah dari Jawa Barat, mungkin saja nantinya bisa berdampak boikot berwisata ke Jawa Barat,” jelas Daniel, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ratusan SMA dan SMK di Jabar Diduga Langgar SE Larangan Study Tour, Sanksi Disiapkan Pemprov Jabar

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman/Rahmat Kurniawan/Kisdiantoro)

  • Tetap damai mewujudkan pemungutan ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

    Tetap damai mewujudkan pemungutan ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya

    Tasikmalaya (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan diskualifikasi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, karena Ade Sugianto, petahana yang memenangkan pilkada itu, dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan karena terbukti sudah menjabat selama dua periode.

    MK mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

    Ade Sugianto pertama kali menjadi Bupati Tasikmalaya untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Uu Ruzhanul Ulum, yang menjadi Wakil Gubernur Jabar tahun 2018. Ade merupakan wakil Uu selama dua periode.

    Selanjutnya, Ade yang memiliki hak politik memutuskan maju menjadi Calon Bupati Tasikmalaya sebagai petahana pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 dengan wakilnya Cecep Nurul Yakin. Dia terpilih dalam pilkada itu.

    Ade Sugianto kembali maju pada Pilkada Tasikmalaya tahun 2024 dengan wakilnya Iip Miptahul Paoz. Sementara wakil sebelumnya, Cecep, menjadi rival karena sama-sama maju menjadi calon bupati.

    KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan peserta Pilkada 2024 diikuti tiga pasangan calon dengan nomor urut pasangan yakni nomor 1 Iwan Saputra – Dede Muksit Aly, pasangan nomor 2 yakni Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al-Ayubi, dan nomor 3 yakni Ade Sugianto – Iip Miftahul Paoz.

    Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz menang dalam Pilkada 2024.

    Atas hasil itu, tim pasangan calon nomor 2 mengajukan keberatan hasil pilkada ke MK. Hasilnya, MK memutuskan diskualifikasi hasil pilkada, dan memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk kembali menggelar PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto.

    Putusan MK tersebut tentunya mengundang reaksi dari masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, terutama pendukung, tim sukses, dan kader partai politik pengusung, karena putusan tersebut telah menggugurkan perolehan suara terbanyak yang sudah diplenokan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, 6 Desember 2024.

    Namun putusan MK itu mau tidak mau harus diterima oleh semua kalangan. Tidak ada jalan lain lagi karena ini sudah putusan akhir.

    Putusan MK itu juga mendapatkan tanggapan serius dari sejumlah tokoh masyarakat dan agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya di hari kedua setelah putusan itu menggelar pertemuan dengan organisasi masyarakat Islam, lalu menyampaikan imbauan kepada semua kalangan agar bijak menerima putusan tersebut.

    Mereka yang semangat menggelorakan kedamaian itu datang dari organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Persis, Muhammadiyah, Persatuan Ummat Islam Kabupaten Tasikmalaya, Forum Kerukunan Umat Beragama.

    Pertemuan itu dipimpin oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tasikmalaya Dudu Rohman yang menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah, usai putusan MK itu.

    Mereka menyampaikan, keputusan MK itu harus diterima secara bijaksana dan penuh kedewasaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

    Legowo

    Reaksi tenang datang dari Ade Sugianto yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya. Dirinya menanggapi dengan tenang ketika sejumlah wartawan datang dalam acara peringatan Ke-81 Perjuangan Pahlawan Nasional KH Zainal Musthafa di Pondok Pesantren Sukamanah, Kecamatan Sukarame, Tasikmalaya.

    Sehari setelah putusan MK itu, wartawan dari beberapa media massa akhirnya berhasil menemuinya, dan Ade mempersilakan wartawan mencari tempat yang nyaman untuk mewawancarainya.

    Ade menyatakan, keputusan MK tersebut sudah menjadi ketetapan hukum yang harus diterima, disepakati bersama tanpa pengecualian, dirinya mentaati dan mematuhi hukum dan tidak akan melakukan perlawanan terhadap hukum.

    “Harus menerima lah, karena saya, kita orang beragama. Takdir Allah sudah dibuat sebelum kita lahir,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

    Ade melanjutkan pernyataannya bahwa sebagai warga negara yang baik maka dia menaati segala peraturan yang ada.

    Menurut dia, dirinya berdoa siapapun nanti penggantinya dalam pelaksanaan PSU diharapkan orangnya lebih baik dari dirinya maupun kebaikan untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya.

    “Mudah-mudahan Allah memberikan pengganti saya yang lebih baik daripada saya,” kata pria kelahiran Tasikmalaya tahun 1966 itu.

    Persiapan PSU

    KPU Kabupaten Tasikmalaya saat ini sedang melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat terkait petunjuk teknis dalam menyelenggarakan PSU nanti, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron menyampaikan pada saat pelaksanaan Pilkada 2024, pihaknya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 yang diyakini tidak melanggar peraturan, meski hasil penilaian dari MK keputusannya berbeda, sehingga putusan itu akan berdampak perubahan pada peraturan KPU tersebut.

    Keputusan MK itu, kata Ami, harus diterima dan melaksanakan permintaannya, begitu juga semua elemen masyarakat untuk menerimanya dan kembali bersiap untuk melaksanakan PSU yang dilaksanakan setelah 60 hari sejak keputusan MK diterbitkan.

    KPU Kabupaten Tasikmalaya setelah adanya petunjuk dan teknis dari KPU RI akan langsung mulai dilakukan berbagai persiapannya, terutama besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU.

    PSU Damai

    Kembali dilaksanakannya Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tasikmalaya tentunya tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, melainkan juga harus bisa memastikan keamanan selama tahapan, saat pemungutan, penghitungan, sampai akhir penetapan perolehan suara.

    Upaya mewujudkan pilkada yang damai bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Semua bisa terwujud apabila semua pihak, tidak hanya penyelenggara, kepolisian, maupun lembaga lainnya, juga masyarakat berkomitmen bersama-sama menjaga dan mensukseskan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

    Kepolisian Resor Tasikmalaya sudah bersiap melakukan berbagai langkah antisipasi setelah mendapatkan informasi hasil keputusan MK terkait Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Langkah awal yang dilakukan salah satunya mengajak semua elemen masyarakat untuk menerima hasil keputusan tersebut.

    Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah memastikan pihaknya sudah siap untuk menjaga keamanan masyarakat selama 60 hari menjelang pelaksanaan PSU Pilkada Tasikmalaya agar berjalan lancar, dan damai.

    “Kami semua menjamin, berkomitmen menjamin situasi 60 hari ke depan aman terkendali, nyaman, dan kondusif,” kata Haris.

    Keputusan MK tersebut menjadi pelajaran bersama. Penyelenggara pilkada harus lebih berhati-hati dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang jujur, transparan, dan adil sehingga bisa melahirkan pemimpin yang hebat sesuai pilihan rakyat secara demokrasi.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ramai-ramai Pemprov Larang Study Tour, dari Jabar hingga Jatim

    Ramai-ramai Pemprov Larang Study Tour, dari Jabar hingga Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah Pemerintah Provinsi ramai-ramai melarang digelarnya study tour siswa pasca terjadinya sejumlah kecelakaan bus yang mengangkut siswa dan guru saat study tour.

    Berbagai aturan juga telah dikeluarkan terkait larangan tersebut.

    Seperti halnya Pemprov Jawa Barat yang telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra. Adapun SE itu merupakan larangan agar sekolah tidak menggelar study tour yang sebelumnya dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

    Meski telah dilarang, nyatanya, masih ada sekolah yang tetap menggelar study tour. Karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang tetap menggelar study tour dan diduga tidak menaati.

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah meminta agar Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman untuk melakukan pendataan dan pendalaman bersama inspektorat, BKD, dan Dinas Pendidikan ke sekolah lain yang melakukan study tour.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, saat ini sedang ditindaklanjuti apakah ratusan SMA dan puluhan SMK yang tetap menggelar study tour terbukti tidak mematuhi SE dan melanggar peraturan lainnya atau tidak. 

    Sementara itu, Pemprov Jatim mempersilkan sekolah untuk melakukan study tour dengan syarat memenuhi SOP dan output-nya jelas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Pawei, mengatakan  dirinya tidak pernah menetapkan kebijakan melarang sekolah melaksakan stydy tour.

    SOP yang dimaksud, kata dia, banyak hal yang harus dilengkapi oleh sekolah dan siswa yang akan melaksanakan study tour, a.l., kendaraan yang layak dan  harus berdasarkan ijin dishub setempat, kegiatan tersebut harus ada manfaatnya, mulai dari perencanaan dan tujuan sasarannya harus jelas output-nya.

    Sementara itu, dilansir dari Antara, pada Mei 2024 lalu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melarang seluruh satuan pendidikan di Jakarta menggelar acara perpisahan dan “study tour” dilakukan di luar sekolah. 

    Hal ini menjadi penegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) usai terjadinya kecelakaan maut bus pengangkut pelajar asal Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat.

    Disdik DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) sejak 30 April 2024. Dalam SE Nomor e-0017/SE/2024 itu dijelaskan bahwa kegiatan perpisahan hanya boleh dilaksanakan di lingkungan sekolah.