Xcloud.id

Tag: Ridwan Kamil

  • Tangani Pencemaran di Sungai Citarum, Gubernur Jabar Siapkan Program IPAL Komunal

    Tangani Pencemaran di Sungai Citarum, Gubernur Jabar Siapkan Program IPAL Komunal

    Oxbow Cicukang, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya penuh sampah, kini sudah dibersihkan. Sebelumnya Dedi melakukan sidak ke Oxbow Cicukang, Senin (3/3/2025). Saat itu nampak tumpukan sampah di permukaan sungai sepanjang sekitar 500 meter.

    Dediyang juga turut memantau gerak cepat pembersihan sampah di Oxbow Cicukang, yang dilakukan Satgas Citarum Harum bersama Pemdaprov Jabar, dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Setelah dibersihkan, kondisi Oxbow Cicukang pada Rabu (5/3/2025), nampak bersih, meski masih ada sisa sampah yang bermunculan dari dasar ke permukaan sungai. “Ini sudah bersih ya, sebagian besar sudah diangkut sampahnya, meskipun masih ada sisa yang bermunculan dari dasar sungai ke permukaan,” ujar Dedi seperti dikutip dari akun Instagramnya.

    Ia menyatakan pula akan menata kawasan tersebut menjadi asri dan indah sebagai ruang rekreasi bagi warga sehingga di lokasi itu juga bisa digunakan untuk memancing. Sebagai tindak lanjut penanganan sampah di  Oxbow Cicukang, Pemdaprov Jabar akan memasang jaring sampah di anak Sungai Citarum yang berada di bagian hulu, juga berupaya mencegah masuknya sampah ke oxbow dari pasar-pasar.

    Penataan Kawasan Hulu

    Dedi menyebut pula, usai pembersihan sampah itu, pihaknya akan bergerak menata kawasan hulu, terutama permukiman dan pasar. Ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas menertibkan bangunan liar di sekitar sungai dan yang membuang limbah rumah tangga ke sungai. “Nanti akan saya tempatkan petugas dari penduduk sekitar untuk membersihkan sampah setiap hari, dan melaporkan siapa saja yang masih membuang sampah ke sungai,” tegasnya.

    Dedi juga mengimbau warga untuk tidak lagi membuang limbah rumah tangga dan sampah ke sungai guna menjaga kebersihan Sungai Citarum.

  • Pemilik Modal Hibisc Fantasy di Puncak Bogor Berasal dari 3 Kota, Dedi Mulyadi Beberkan Ini – Halaman all

    Pemilik Modal Hibisc Fantasy di Puncak Bogor Berasal dari 3 Kota, Dedi Mulyadi Beberkan Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR –  Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding tempat rekreasi Hibisc Fantasy menjadi biang kerok banjir Puncak, Kabupaten Bogor.

    Perusahaan tersebut ternyata masih satu gerbong dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ).

    Menurut Dedi Mulyadi, Hibisc yang berada di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor itu sudah melanggar izin.

    Hibisc Fantasy Puncak Bogor mengajukan 4.800 meter persegi lahan, namun pada pelaksanaannya justru mereka mengembangkan sampai 15 ribu meter persegi. Diketahui pembangunan wahana wisata tersebut menelan Rp40 miliar.

    Artinya ada sekitar 11 ribu meter persegi bangunan Hibisc Fantasy yang tidak memiliki izin.

    Hibisc Fantasy merupakan milik perusahaan PT Jaswita Lestari Jaya.

    Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.

    Melansir dari webnya, PT Jaswita Lestari Jaya berlokasi Grha Jaswita Jl. Lengkong Besar No. 135 Bandung.

     PT Jaswita Lestari Jaya mulai didirikan pada tanggal 08 Februari 2018 Nomor 23 dihadapan Notaris Diana Dewi, S.H dengan Nomor AHU-0008901.AH.01.01. Tahun 2018 dengan Modal Dasar Rp60.000.000.000,- dan Modal ditempatkan sebesar Rp15.000.000.000,- 

    Dalam Akta Pendirian tersebut terdapat dalam Pasal 3 menjelaskan Maksud & Tujuan Perseroan ialah menyediakan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman.

    Saham PT Jaswita Lestari Jaya dimiliki PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar sebesar 70 persen dan PT Bajo Tirba Juara 30 persen.

    Adapun struktu kepengursan tahun 2023 antara lain :

    Komisaris Utama : Hendra Guntara

    Komisaris : Himawan

    Direktur Utama : R. Ridha Wirahman P.

    Direktur Operasional : Angga Syafriel Prasetyo Latief.

    Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, Angga Kusnan kini pasrah atas semua keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    “Pada prinsipnya, JLJ akan kooperatif melaksanakan perintah Pak Gubernur untuk mengevaluasi Hibisc Puncak. Selama ini, kami sangat kooperatif kepada pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

    Sampai pada akhirnya Demul memerintahkan membongkar Hibisc Fantasy Puncak.

    Dedi Mulyadi menekankan pembongkaran dilakukan karena pengelola yang tidak koopratif.

    “Karena tidak dibongkar sendiri. Perintah saya bongkar mulai hari ini,” tegas Dedi Mulyadi.

    Dedi juga tak segan meski PT Jaswita bagian dari Pemprov Jabar.

    “Saya tidak segan meskipun ini BUMD milik Pemprov Jabar. Kita harus memberikan contoh bahwa yang melanggar harus ditindak,” katanya.

    Dedi Mulyadi juga meminta dukungan dari Wakil Bupati Sukabumi, pimpinan DPRD Bogor, dan Bupati Bogor untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. 

    “Kita kasih contoh. Kita mulai bongkar hari ini,” kata Demul.

    Pinjam nama

    Dedi Mulyadi bertemu dengan perwakilan pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak Bogor. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak adalah pengusaha dari Semarang, Jakarta, dan Bogor.

    Kemudian, pengelolaannya dilakukan PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jabar, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita).

    “Siapa yang punya modalnya sih?” tanya Dedi Mulyadi kepada perwakilan pemilik modal, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (8/3/2025).

    “Yang punya PT Laksmana, domisilinya Semarang. Ada juga yang dari Jakarta dan Bogor. Namanya saya tidak tahu (yang Jakarta dan Bogor),” ujar perwakilan tersebut.

    Menurut perwakilan tersebut, saham tersebut sebesar 70 persen dimiliki Jaswita dan sisanya swasta,

    Namun, menurut Dedi itu hanyalah akal-akalan pinjam bendera saja.

    “Pinjam benderanya doang,” kata Dedi. (TribunBogor/Kompas.com)

  • Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar Pemilik Sendiri, PT Jaswita Sah atau Melawan Hukum?

    Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar Pemilik Sendiri, PT Jaswita Sah atau Melawan Hukum?

    PIKIRAN RAKYAT – Hibisc Fantasy Puncak disegel karena melanggar aturan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 6 Maret 2025.

    Tempat wisata tersebut diketahui dibongkar pemilik sendiri yakni PT Jasa dan Kepariwisataan (PT Jaswita), salah satu BUMD Provinsi Jawa Barat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengkonfirmasi pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak di Cibinong pada Sabtu, 8 Maret 2025.

    “Pemerintah daerah memandangnya Pak Gubernur sebagai pemilik Jaswita, jadi itu pembongkaran mandiri, karena oleh kami sudah ditegur,” ucap Ajat seperti dikutip dari Antara.

    Sah atau Melawan Hukum?

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lega atas pembongkaran tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak yang dikomandoi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Menurutnya, pembongkaran bangunan berdasarkan instruksi dari Gubernur Jabar sah dilakukan.

    Hal ini karena kepala daerah berperan secara langsung dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal).

    Pemkab Bogor memerlukan sejumlah tahapan lagi untuk melakukan pembongkaran secara paksa.

    Bongkar Paksa

    Bangunan Hibisc Fantasy Puncak sebagian besar tak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

    “Kita sudah melakukan peneguran, Pak Teuku Mulya (Kepala DPKPP Kabupaten Bogor) sudah melakukan teguran satu, teguran dua, teguran tiga,” lanjutnya.

    Mereka telah melayangkan beberapa kali peringatan pada PT Jaswita guna melakukan pembongkaran secara mandiri tapi tak diindahkan.

    “Artinya menegur untuk menyesuaikan dengan ketentuan. Akhirnya dilimpahkan ke Satpol PP,” lanjut Ajat.

    Petugas membongkar bangunan Hibisc Fantasy Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 7 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kementerian PUPR Bangun Rumah Pompa

    Kementerian PUPR Bangun Rumah Pompa

    PIKIRAN RAKYAT – Skema penanganan banjir di wilayah Karawang, khususnya di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat yang bakal dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum bersama Kementerian PUPR dan Pemkab setempat ternyata berbeda dengan rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

    Pihak BBWS menyebutkan akan membangun rumah pompa di sekitar aliran Sungai Cibeet dan Citarum yang menjadi penyebab banjir di Karangligar dan sekitarnya. Sementara Pemkab Karawang bakal membebaskan lahan seluas lebih kurang 6 hektare di sepanjang bantaran Cibeet dan Citarum agar air mengalir lancar ke arah hilir saat banjir datang.

    Hal itu disampaikan Bupati Karawang Aep Syaepuloh, sesuai menggelar buka bersama para awak media dan pejabat setempat, Jumat petang, 7 Februari 2025.

    “Pembebasan lahan dimaksudkan agar aliran Cibeet dan Citarum tidak terhambat rumah warga dan pepohonan. Di lokasi itu juga akan dibangun tanggul agar air tidak mudah tumpah ke pemukiman saat bajir datang,” kata Aep. 

    Menurutnya, skema itu sudah dibahas sejak tahun 2024 silam. Bahkan pihak BBWS sudah melakukan survey beberapa kali ke lokasi bertemunya aliran Cibeet dan Citarum di wilayah Karawang. 

    Berdasarkan hasil survei tersebut, lanjut Aep, Kementerian PUPR atas dorongan dari anggota DPR RI asal Katawang, Saan Mustopa, sudah menyetujui dibangunnya tanggiul dan rumah pompa untuk mengatasi banjir di Karawang. 

    “Insya Allah tahun 2025 ini juga, pihak BBWS bakal merealisasikan skema tersebut. Pak Mentri PUPR juga sudah menyetujui hal ini,” kata Aep. 

    Dijelaskan, Kepala BBWS Citarum, Dian Al’maruf, dua hari lalu kembali datang ke Karawan untuk mematangkan rencana itu. Yang bersangkutan menyetujui pula pembangunan pintu air di muka anak Sungai Cidawolong agar luapan dari Cibeet tidak mengalir bebas ke Desa Karangligar. 

    Ketika ditanya anggaran, Aep menyebutkan, biaya pembangunan rumah pompa ditannggu negara melalui Kementerian PUPR, sebesar Rp 128 miliar. Sementara pihak Pemkab Karawang akan menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan seluas 6 hektare. 

    Aep berharap melalui skema tersebut banjir di wilayah Karangligar yang sudah terjadi sejak belasan tahun silam, segera teratasi. Apalagi, pada tahun yang sama bakal dibangun pula dua bendungan di hulu Sungai Cibeet. 

    “Dengan adanya bendungan di hulu Cibeet, air hujan yang turun di bagian hulu tidak langsung mengalir ke sungai, tepi akan tertampung oleh bendungan,” katanya. 

    Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menjajikan akan membangun 1000 rumah panggung untuk warga Desa Karangligar. Hal itu dilakukan agar warga Desa itu tidak terus menerus mengungsi ketika rumahnya kebanjiran. 

    Janji Dedi dikatakan di hadapan sebagian warga yang tengah mengungsi di Masjid Al-Ikhlas, Dusun Pangasinan, Desa Karangligar. Dedi bahkan memvideokan sendiri janjinya dan telah diunggah di sejumlah akun media sosial. 

    “Tahun ini juga, Pemprov Jabar akan membangun 1000 rumah panggung setinggi 2,5 meter. Dengan demikian warga tidak harus terus menerus mengungsi,” katanya, kala itu. 

    Salanjutnya Dedi meminta persetujuan warga dan menekankan jangan ada penolakan ketika rencananya akan direalisasikan. “Awas kalau nanti ada penolakan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov Siap Ganti Rugi Investor Rp40 M, Jaswita hanya Dapat 6,5 Persen dari Omset Wisata Puncak Bogor

    Pemprov Siap Ganti Rugi Investor Rp40 M, Jaswita hanya Dapat 6,5 Persen dari Omset Wisata Puncak Bogor

    JABAR EKSPRES – Objek Hibisc Fantasy Puncak di kawasan Puncak Bogor akhirnya dibongkar. Pembongkaran baru terlaksana setelah Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jabar.

    Padahal, proyek milik PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) atau anak usaha PT Jaswita Jabar itu sudah berpolemik sejak pertengahan 2024 lalu. Termasuk rekomendasi untuk membongkar secara mandiri.

    Sejumlah teka–teki terkait proyek di kawasan Gunung Mas itu mulai terkuak. Mulai dari investor, hingga besaran bagi hasil dari proyek tersebut.

    Dedi Mulyadi ingin kawasan itu dikembalikan pada fungsinya dan Pemprov Jabar juga berkenan ganti rugi duit investasi kepada investor dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada.

    Polemik Luas Lahan yang Dikelola

    Dedi Mulyadi juga sempat menyemprot PT JLJ saat di lokasi, Kamis (6/3).

    “Jaswita perusahan siapa, harus ngasih contoh gak kalau BUMD, kenapa melanggar,” ucap nya kepada Dirut PT JLJ Angga Kusnan saat baru datang ke lokasi.

    Dalam momen yang juga dibagikan melalui akun mendsos Dedi Mulyadi itu, Angga Kusnan nampak tertunduk mendapat pertanyaan itu. “Saya minta maaf,” ucap Angga.

    Angga pun menjelaskan terkait pengelolaan lahan tersebut. Ia mendapat izin awal untuk mengelola 15 hektar lahan di kawasan itu. Namun PTPN merekomendasikan untuk menggarap 21 hektar.

    “Ini sesuai KSO,” kata Angga.

    Namun data itu dibantah langsung oleh Kasatpol PP Jabar M.Ade Afriandi. Menurutnya, data yang masuk ke Pemkab Bogor untuk izin pengelolaan lahan tersebut kurang dari 5 hektar atau 5.000 meter persegi.

    Di lain kesempatan, M.Ade juga menjabarkan lagi sejumlah bangunan yang melanggar di kawasan itu. Total ada 14 bangunan yang itu bisa dibilang resmi. Artinya sesuai perizinan. Namun di kawasan itu ada 39 bangunan. Sehingga ada 25 bangunan tak berizin.

    Selain soal luasan, beberapa bangunan juga menyalahi site plan. Misalnya gerbang masuk yang seharusnya tidak berbahan beton dalam site plan, kini bangunan-bangunan tak berizin itu tengah dirobohkan petugas.

    Jaswita Diduga hanya Jadi Bendera, Bagi Hasil hanya 6,5 Persen

    Pertemuan Dedi Mulyadi dengan sejumlah pejabat termasuk Dirut PT JLJ di lokasi juga mengorek terkait besaran investasi proyek tersebut. Menurut Dedi, pembangunan proyek itu juga merupakan duit investor. Artinya, tidak murni duit dari PT Jaswita maupun anak usahanya.

  • Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Tinjau Hibisc Fantasy Puncak: Dari Tangis hingga Tawa, Begini Ceritanya – Halaman all

    Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Tinjau Hibisc Fantasy Puncak: Dari Tangis hingga Tawa, Begini Ceritanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memperlihatkan emosi yang bertolak belakang pada saat mengunjungi kawasan wisata Bogor, Jawa Barat.

    Salah satu kawasan wisata yang dikunjungi, yaitu Hibisc Fantasy. Hibisc Fantasy berada di  Kebun Teh Puncak Bogor, Jl. Raya Puncak – Gadog, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Untuk diketahui, Demul, sapaan akrab Dedi Mulyadi meninjau kawasan wisata Bogor selama dua hari terakhir ini.

    Jika pada hari Kamis (6/3/2025) kemarin Dedi Mulyadi menangis, hari ini Dedi Mulyadi tertawa.

    Bagaimana Ceritanya?

    Pada Kamis kemarin, Dedi Mulyadi mengunjungi tempat wisata di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pada saat mengunjungi lokasi itu, dia terlihat lesu.

    Matanya melihat ke arah kejauhan.

    Dedi Mulyadi menangis melihat alih fungsi lahan di kawasan itu.

    Pada saat mengunjungi kawasan itu, Dedi Mulyadi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi.

    Wawan berupaya menenangkan Dedi Mulyadi.

    Wawan tersebut ketika Dedi Mulyadi menanyakan soal perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata itu mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu bupati?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Demul yang gusar melihat pengerusakan alam itupun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak Ini sudah berizin dikeluarkan oleh bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Demul.

    Hari Ini Tertawa

    Pada Jumat ini, Dedi Mulyadi kembali mendatangi kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Pada kunjungannya ke kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menemukan kondisi yang mengejutkan. 

    Salah satu temuan yang mengejutkan adalah sungai alami yang tertutup beton, yang ternyata menjadi salah satu penyebab banjir yang sering melanda wilayah Puncak. 

    Dedi Mulyadi menyatakan bahwa aliran air yang seharusnya mengalir dengan lancar kini terhambat, menyebabkan limpahan air ke wilayah sekitar.

    Tak hanya itu, Kang Dedi juga sempat berkeliling dan menyaksikan berbagai masalah lain, termasuk area longsor yang ditutup dengan terpal. 

    Meski kecewa dengan temuan tersebut, Kang Dedi tetap menunjukkan sisi positif dengan tertawa saat menyaksikan keadaan tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pembongkaran di Hibisc Fantasy berjalan sesuai rencana.

    Selain temuan sungai yang tertutup, perhatian Kang Dedi juga tertuju pada sebuah titik di kawasan Hibisc Fantasy yang ditutupi terpal.

    ernyata, area tersebut merupakan lokasi longsor. Mengetahui hal ini, Kang Dedi tak bisa menahan tawa. 

    “Ini karena longsor? Oh dikasih garis bukan oleh Satpol,” ujar Kang Dedi.

    “Ini longsor, di sana kan banjir pak,” jawab pria yang diduga pegawai Hibisc.

     

  • Warga Ngamuk Bongkar Hibisc Fantasy yang Diduga Jadi Pemicu Banjir, Satpol PP Tak Berkutik

    Warga Ngamuk Bongkar Hibisc Fantasy yang Diduga Jadi Pemicu Banjir, Satpol PP Tak Berkutik

    TRIBUNJATIM.COM – Tempat wisata Hibisc Fantasy dianggap melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga menyebabkan bencana banjir bandang di kawasan Puncak.

    Ratusan warga Puncak pun turun tangan membongkar paksa wisata Hibisc Fantasy Puncak, Kamis (6/3/2025) sore.

    Petugas Satpol PP hanya diam dan tak bisa berbuat banyak di tengah kekacauan tersebut.

    Diberitakan, warga di sekitar lokasi objek wisata Hibisc Fantasy Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengamuk.

    Hal itu dipicu lantaran Satpol PP tidak membongkar tempat wisata yang lokasinya berada di Cisarua, Kabupaten Bogor, tersebut.

    Padahal Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (6/3/2025), sudah tegas memerintahkan Hibisc Fantasy Puncak dibongkar, karena dianggap menjadi biang kerok banjir bandang.

    Menurut seorang warga, Satpol PP Kabupaten Bogor bukannya langsung membongkar, tapi malah memasang tanda ‘pengawasan’.

    “Jangan mau dibodohi,” teriak seorang warga yang mengamuk sambil melempar palang yang hendak digunakan untuk penutupan akses masuk.

    “Aing mah lahir jeung gede di dieu, teu sieun aing (saya lahir dan besar di sini, saya tidak takut),” ucap dia lagi.

    Ia juga mengatakan kalau dirinya tidak menikmati tanah negara atau digaji oleh negara.

    Dirinya hanya ingin kawasan Puncak kembali hijau.

    “Aing mah hayang jadikeun deui leweung (saya ingin dikembalikan lagi jadi hutan),” katanya.

    Warga pun meminta Satpol PP Kabupaten Bogor melaksanakan perintah Dedi Mulyadi.

    “Disegel, hari ini bongkar! Buktikan!” teriak dia lagi.

    Warga di sekitar lokasi objek wisata Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat, mengamuk. Hal itu dipicu lantaran Satpol PP tidak membongkar tempat wisata yang lokasinya berada di Cisarua, Kabupaten Bogor, tersebut. (TikTok/mang_uka)

    Warga juga menyinggung soal ucapan Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi.

    “Bieu isuk keneh ngomong, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, tolong bongkar, saya tidak mau tahu. Ayo dong, jangan bodohi masyarakat,” kata warga yang lainnya.

    Warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri.

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut.

    Satpol PP yang berada di lokasi tak berkutik dan mampu tidak bisa mencegah tindakan warga.

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang! Takbir!” teriak salah seorang warga, melansir TribunnewsBogor.com.

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy.

    Tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran.

    Warga Puncak, Hendrik (38) menyebut, tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang.

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi?”

    “Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar.”

    “Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik.

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga.

    Wisata keluarga ini awalnya mengantongi izin pengelolaan 4.800 meter persegi, tetapi pembangunannya meluas hingga 15.000 meter persegi, bahkan mencapai pinggir sungai.

    Pintu masuk destinasi wisata Hibisc Fantasy di kawasan Puncak Bogor dirobohkan massa, Kamis (6/3/2025). (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Sementara itu, anggota Satpol PP Pemprov Jawa Barat, Khairul mengatakan, palang yang dibo​ngkar warga tersebut bukan dari pihaknya, melainkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    “Saya hanya membantu (pasang), makanya enggak dipasang enggak apa-apa. Niat kami baik, puasa, hanya membantu saja, yang di sana sudah terpasang, Pak,” kata Khairul.

    Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi mengatakan, masyarakat mendesak operator alat berat yang ada di lokasi untuk melakukan pembongkaran.

    “Ada pihak yang ingin segera, tidak menunggu deliniasi dan sebagainya,” ungkapnya, Kamis (6/3/2025).

    “Sehingga tadi dengan cara mereka, secara maksa minta tenaga operator untuk melakukan pembongkaran gerbang, nah, itu yang terjadi hari ini,” lanjut Ade.

    Ade mengungkapkan bahwa masyarakat yang bergerak tersebut juga merupakan gabungan dari pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban di sepanjang pinggiran Jalan Raya Puncak.

    “Jadi tadi aksi massa dari masyarakat yang ada di sini terutama yang mantan-mantan PKL di sekitar kawasan ini.”

    “Mereka meluapkan kepuasannya untuk menandai bahwa kawasan Hibisc ini ditertibkan,” sambung Ade.

    Lebih lanjut Ade mengungkan bahwa bangunan yang dibongkar tersebut memang tidak masuk dalam site plan.

    “Gerbang ini setelah kami tadi cek dengan DPKPP, ternyata ada perubahan. Jadi site plan yang diajukan itu berubah.”

    “Jadi kalau dibongkar hari ini, juga memang ini ada ketidaksesuaian,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

    Ade menjelaskan, dalam melakukan pembongkaran, pihaknya harus sesuai dengan prosedur.

    Ia mengaku tidak ingin tindakan yang dilakukan justru salah sararan karena terdapat bangunan yang sudah berizin sehingga perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu.

    Pasalnya, sekitar 4.800 dari 15.000 meter persegi kawasan tersebut telah mengantongi izin.

    “Jadi itu peralatan yang kami siapkan, personel ada yang kami siapkan, tapi langkah kami tidak langsung main bongkar, kami lakukan deliniasi dulu.”

    “Kami tidak mau main bongkar, ternyata yang berizin dan itu salah,” jelasnya.

    Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi, ditemui di Hibisc Fantasy Puncak, Kamis (6/3/2025). (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah disegel, wahana BUMD PT Jaswita, Hibisc Fanatasy, dibongkar paksa oleh warga Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025) sore.

    Tindakan ini pun viral di media sosial.

    Pembongkaran dilakukan warga setelah wahana disegel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menduga tempat wisata itu menjadi dalang banjir bandang yang terjadi belakangan ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Menurutnya, Hibisc Fantasy melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga merusak alam.

    Sebab itu, Dedi langsung memutuskan untuk membongkar tempat tersebut.

    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. 

    Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan. 

    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. 

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. 

    Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga. 

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga. 

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran. 

    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. 

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik. 

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. 

    Hibisc Fantasy, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), diketahui berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. 

    Dalam tinjauan langsung di lokasi, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam, yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari lalu. 

    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, air-nya mengalir ke kampung itu. Jadi banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi, Kamis (6/3/2025). 

    Selain merusak lingkungan, Hibisc Fantasy juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan. 

    Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, melaporkan bahwa izin yang diajukan pengelola hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, tiga kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. 

    “Sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami,” ujar Ade.

    Dedi Mulyadi menangis lihat tempat wisata rusak alam

    Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata.

    Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).

    Dedi Mulyadi terlihat lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut.

    Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang kerap disapa Wanhai, turut menyorot bencana yang terjadi di Puncak Bogor. Ia menangkan Dedi Mulyadi yang menangis. (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Dia tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampinginya sempat berupaya menenangkan Dedi.

    Namun betapa terkejutnya Dedi ketika menanyakan perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata tersebut mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu Bupati?” tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam itu pun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani, agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi.

    Sementara itu, Rasio Ridlo Sani mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu.

    “Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak,” kata Rasio.

    Selain itu, Dedi juga mengintruksikan membongkar tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • 6 Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi Itu Ternyata Kakak Penyanyi Terkenal Bandung

    6 Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi Itu Ternyata Kakak Penyanyi Terkenal Bandung

    Sosok Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi Itu Ternyata Kakak Penyanyi Terkenal
    Editor
    PANGANDARAN, KOMPAS.com
    – Bupati Pangandaran
    Citra Pitriyami
    menjadi sorotan setelah memutuskan tidak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    terkait jam kerja aparatur sipil negara (
    ASN
    ) selama Ramadhan 2025.
    Menurut kebijakan Gubernur Jabar, ASN di seluruh wilayah seharusnya bekerja mulai pukul 06.30 hingga 14.00 WIB pada Senin hingga Kamis, dan hingga pukul 14.30 WIB pada Jumat.
    Namun, Pemkab Pangandaran tetap menerapkan jam kerja seperti biasa, yaitu masuk pukul 07.30 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB, dan pulang pukul 16.00 WIB.
    “Jadi jam kerja kita masih tetap seperti biasa,” ujar Citra Pitriyami kepada wartawan di Setda Kabupaten Pangandaran, Rabu (5/3/2025).
    Citra menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui musyawarah dengan Sekretaris Daerah (Sekda) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangandaran. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan mengganggu ibadah selama Ramadan.
    “Prinsip kerja di kita yang penting 8 jam kerja,” kata Citra Pitriyami.
    Keputusan ini menuai perhatian publik karena berbeda dengan kebijakan yang diterapkan di daerah lain di Jawa Barat. Namun, Citra menegaskan bahwa aturan jam kerja yang berlaku di Pangandaran tetap sesuai dengan ketentuan efisiensi kerja ASN.
    Citra Pitriyami merupakan bupati wanita satu-satunya di Jawa Barat. Ia terpilih dalam Pilkada 2024 bersama wakilnya, Ino Darsono, dengan perolehan 132.007 suara.
    Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024.
    Di luar kiprah politiknya, Citra juga dikenal sebagai kakak dari penyanyi terkenal Cakra Khan.
    Dukungan dari sang adik tampak saat kampanye Pilkada, di mana Cakra Khan beberapa kali hadir dan bernyanyi di acara kampanye Citra Pitriyami.
    BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Kabupaten Sukabumi dan aparat setempat terus melakukan pencarian serta koordinasi untuk menangani dampak bencana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    Golkar Kecele Jokowi Ingin Gagas Partai Baru, Beda Ucapan Bakal Berproses di Partai Beringin: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi sempat mengaku ingin menggagas partai baru.

    Hal ini membuat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham kecele.

    Idrus Marham terkejut keputusan Jokowi ingin menggagas partai terbuka atau Tbk.

    Padahal sebelumnya, Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu dikaitkan gabung dengan Golkar.

    “Loh? Ya ada begitu? Ya malah kita belum tahu. Tapi kan selama ini kan katanya (Jokowi) berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan?” kata Idrus Marham dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, Idrus Marham menyatakan, pihaknya ada dalam posisi tidak bisa menghalangi apa yang diinginkan oleh Jokowi.

    Pasalnya kata dia, negara memberikan kebebasan hak kepada setiap warganya untuk berpolitik termasuk dalam membentuk suatu partai.

    “Tapi kalau ada begitu ya namanya warga apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan ya tergantung beliau kan? Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga,” beber dia.

    Saat disinggung soal kekhawatiran partai berlogo pohon beringin itu terhadap langkah politik Jokowi mendatang, Idrus menjawabnya dengan tenang.

    Dia menyatakan, sejatinya Golkar merupakan partai yang tidak tergantung pada salah satu sosok individu.

    Joko Widodo alias Jokowi tantang aduan disampaikan ke Bawaslu usai dituduh kerahkan partai cokelat (Tribunnews)

    Golkar kata dia, merupakan partai yang besar dengan berlandaskan ideologis serta peran kuat dari para pimpinan dan pendahulu partai.

    “Pendiri Golkar ini memiliki intuisi yang sangat kuat melihat ke depan dan ada jaminan bahwa Golkar dalam kondisi apapun pasti tidak hanya exist tetapi survive,” tandas dia.

    Untuk diketahui kabar mengenai rencana Jokowi akan membentuk partai baru mencuat setelah Presiden Ketujuh RI tersebut dipecat PDIP.

    Dalam satu pekan, Jokowi dua kali membuat pernyataan soal keinginan mendirikan partai.

     JOKOWI – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Tribun Solo)
    Pertama, keinginan untuk mendirikan partai tersebut diungkap Jokowi saat wawancara khusus dengan jurnalis senior Najwa Shihab di kediamannya beberapa waktu lalu.

    Kedua pada Kamis (13/2/2025) sore, pernyataan yang sama kembali diungkap oleh Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka tersebut.

    Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab tersebut Jokowi membocorkan berniat mendirikan partai ala Perusahaan Super Terbuka.

    Menurut dia, partai politik yang ideal akan memiliki format terbuka bagi anggotanya.

    “Partai politik itu akan seperti perusahaan terbuka atau tbk. Saat ini rencananya tersebut masih dimatangkan. Baru dimatangkan, keinginan kami ada sebuah partai politik yang super tbk,” ungkap Jokowi di depan Najwa.

    Ditemui awak media, Jokowi disinggung terkait maksud pernyataan membuat partai super tbk tersebut.

    Sambil tertawa lirih, Jokowi hanya menyebut satu kalimat di depan awak media yakni partai super terbuka.

    “Partai super terbuka,” ungkap Jokowi sambil tertawa.

    Alasan Jokowi tak masuk struktur Golkar

    Alasan Joko Widodo alias Jokowi tak masuk dalam struktur pengurus Golkar yang baru saja diumumkan.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadia menyebut jika Jokowi punya pertimbangan kenapa tak masuk menjadi kader Golkar.

    Bahlil juga menghormati keputusan Presiden ke-7 RI tersebut.

    Bahliil menambahkan, padahal aspirasi agar Jokowi bisa masuk menjadi kader Golkar sudah banyak disampaikan di internal.

    Namun, dia tetap menghargai keputusan Jokowi.

    “Kalau itu aspirasi banyak, Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa, pasti juga punya pertimbang-pertimbangan, tidak semua aspirasi kan bisa diterima.”

    “Kita hargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Menteri ESDM RI itu menyampaikan isu Jokowi akan masuk menjadi kader sudah banyak dibicarakan sebelum pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar ke-XI pada Agustus 2024 kemarin.

    Namun, kata Bahlil, Jokowi memang belum kunjung masuk menjadi kader Golkar.

    Padahal, partai berlambang pohon beringin itu sudah terbuka agar Jokowi masuk menjadi kader.

    “Kami bukan hanya Pak Jokowi, siapapun. Siapa saja. Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana.”

    “Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” pungkasnya.

    Adapun nama Jokowi tidak masuk ke dalam daftar nama pengurus Golkar 2024-2029.

    Eks Gubernur Jakarta itu dan putra sulungnya yang kini jadi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka tak masuk ke dalam daftar ratusan nama pengurus DPP Golkar.

    Daftar pengurus Golkar

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029 mencakup Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang.

    Menariknya tak ada nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Sebab sebelumnya dua nama itu santer disebut masuk ke partai Golkar.

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengumumkan kepengurusan Golkar 2024-2029 pada Kamis (7/11/2024), di Markas Golkar, Slipi, Jakarta.

    Total ada 107 tokoh yang menjadi pengurus Golkar.

    “Kami akan mengumumkan susunan pengurus Golkar lengkap, hari ini,” kata Bahlil, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

    Sejumlah nama kerabat petinggi Golkar, turut mengisi kursi kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu.

    Di antaranya adalah putra Jusuf Kalla, Solihin Kalla; adik Agus Gumiwang Kartasasmita, Galih Kartasasmita; hingga putra Airlangga Hartarto, Ravindra Airlangga.

    Berikut ini daftar pengurus Golkar periode 2024-2029, mulai Ketua Umum hingga Sekretaris Bidang:

    Ketua Umum

    Ketua Umum: Bahlil Lahadalia

    Wakil Ketua Umum

    Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir

    Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik I: Adies Kadir

    Wakil Ketua Umum Fungsi Kebijakan Publik II: Idrus Marham

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatra: Ahmad Doli Kurnia

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah  Jawa-Kalimantan: Wihaji

    Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Immanuel Mercedes Lakalena

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral I: Ace Hasan Syadzily

    Wakil Ketua Umum Fungsi Elektoral II: Meutya Hafid
     
    Ketua Bidang

    Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin

    Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya-kekaryaan: Panggah Susanto

    Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fadh A Rafiq

    Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Ilham Pangestu

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Yudha Novanza

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Putri Kamaruddin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Mukhtarudin

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen (Purn) Pol Rikwanto

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Muhidin M Said

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusa: Gde Sumarjaya Linggih

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Mohammad Uswanas

    Ketua Bidang Keagamaan dan Keharmonian: Nusron Wahid

    Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabil Rachman

    Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Laode Saiful Anwar

    Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Raja

    Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dito Ariotedjo

    Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung

    Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah Sjaifudian

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Imam Ariyadi

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Resti

    Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Handoko

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin

    Ketua Bidang Kepemudaan: Said Ali Idrus

    Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Mukhamad Misbakhun

    Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christina Aryani

    Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor

    Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga

    Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Letjen (Purn) Muhammad Syafi’i

    Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil

    Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Muktar Ngabalin

    Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga

    Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual

    Ketua Bidang Kebijakan Peternakan dan Reforma Agraria: Airin Rachmi Diany

    Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana

    Sekretaris Jenderal

    Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji

    Wakil Sekretaris Jenderal

    Wakil Sekretaris Jenderal Kepartaian: Hakim Kamarudin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Riyono Asnan

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Priyo Atmojo

    Wakil Sekretaris Jenderal: Umar Lessy

    Wakil Sekretaris Jenderal: Venmo Tetelepta

    Wakil Sekretaris Jenderal: Ratu Diah Hatifa

    Wakil Sekretaris Jenderal: Daniel Muttaqin

    Wakil Sekretaris Jenderal: Dwi Yulistiana

    Wakil Sekretaris Jenderal: M Shoim Haris

    Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati

    Wakil Bendahara

    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar

    Wakil Bendahara: Gavriel Putranto

    Wakil Bendahara: Ernawati

    Wakil Bendahara: Raymond C Syauta

    Wakil Bendahara: Ravindra Airlangga

    Wakil Bendahara: Akbar Tohari

    Wakil Bendahara: Ahmad Hidayat Mus

    Sekretaris Bidang

    Sekretaris Bidang Organisasi: Derek Loupatty

    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil

    Sekretaris Bidang Hukum dan Ormas: Siti Marhamah

    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kusuma Nasution

    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Djen

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Utara: Karmila Sari

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatra Bagian Selatan: Sekarwati

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sulawesi: Haris Andi Surahman

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Bali-Nusra: Herman Hayong

    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Maluku-Papua: Soedeson Tandra

    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Choirul Anam

    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri

    Sekretaris Bidang Kewirausahaan: Fitri Krisnawati Tandjung

    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abdul Razak Said

    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo

    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hidayana

    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Perdana

    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar

    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih

    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajulu

    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto

    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoerunnisa

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintah Dalam Negeri: Ahmad Irawan

    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satu Pali

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen

    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita

    Sekretaris Bidang Pertahananan: Chaerudin

    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Valentino

    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ifan Utara

    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi: Abdul Rahman Fariz

    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Novianti

    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajuddin Wahab

    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reforma Agraria: Mustahudin

    Sekretaris Bidang Hubungan dan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotu