Xcloud.id

Tag: Ridha Wirakusumah

  • CEO Eramet Indonesia Ungkap Perkembangan Kerja Sama dengan Danantara – Page 3

    CEO Eramet Indonesia Ungkap Perkembangan Kerja Sama dengan Danantara – Page 3

    Pandu menjelaskan dalam kemitraan ini, Danantara Indonesia dan INA akan mengelola pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam menjalankan proyek pertambangan skala besar sesuai standar berkelanjutan internasional.

    “Kemitraan ini mencerminkan komitmen ketiga pihak untuk mendorong investasi hilirisasi nikel kelas dunia di Indonesia, yang merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat daya saing industri nasional. Kolaborasi ini juga mengintegrasikan kapasitas teknis tingkat global di bidang tambang berwawasan lingkungan yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan,” kata Pandu dalam keterangan tertulis, Rabu (28/5/2025).

    Bangun Fondasi Industri

    Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah menyambut positif kemitraan ini dan menyatakan bahwa Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memperkuat rantai pasok dan hilirisasi mineral penting Indonesia, khususnya nikel, selaras dengan fokus investasi INA di sektor mineral dan hilirisasi.

    “Kolaborasi strategis antara Eramet, Danantara Indonesia, dan INA memadukan keunggulan teknis serta rekam jejak global dalam pengelolaan tambang berkelanjutan dengan perancangan struktur pendanaan jangka panjang yang mendukung pertumbuhan industri. Sinergi ini mencerminkan komitmen kolektif untuk membangun fondasi industri bernilai tambah di dalam negeri serta mendorong masuknya investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis nasional,” ujar Ridha.

     

  • Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pramono akui Program `Jakarta Funding` tak bisa selesai dalam 100 hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

     

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Sumber : Antara

  • Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Program “Jakarta Funding” tak bisa selesai dalam 100 hari

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui program Pendanaan Jakarta (Jakarta Funding) tak bisa selesai dalam waktu 100 hari setelah ia menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

    “Terkait ‘Jakarta Funding’, bukan program 100 hari, itu tidak mungkin. Tetapi ‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang,” kata Pramono.

    Hal itu disampaikan usai peluncuran kembali (relaunching) aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) Jakarta Timur di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Apalagi, kata Pramono, “Jakarta Funding” merupakan program jangka panjang yang dibuat untuk meningkatkan pemasukan di Pemprov DKI Jakarta. Lembaga ini akan mendorong pemasukan dari berbagai sektor di luar pajak.

    “‘Jakarta Funding’ itu adalah program jangka panjang untuk menambah revenue Jakarta, karena tidak bisa Jakarta hanya bergantung pada pajak, distribusi, retribusi dan sebagainya,” ujar Pramono.

    Pramono berencana melakukan diskusi dengan CEO Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah di minggu ini untuk meminta saran mengenai pembentukan “Jakarta Funding”.

    “Dalam minggu ini saya akan bertemu, berdiskusi secara detail dengan Pak Ridha. Pak Ridha itu adalah sekarang menjadi CEO-nya INA Funding,” katanya.

    Pramono berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut apabila ‘Jakarta Funding” terbentuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta juga siap dengan pandangannya mengenai “Jakarta Funding” tersebut.

    Sebelumnya, saat Pramono belum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, dirinya sempat menyampaikan akan mengembangkan Program “Jakarta Funding”:yang dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan ekonomi Jakarta.

    “Jakarta Funding” akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.

    Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya nggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar ‘Jakarta Funding’, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi ‘revenue’ (pendapatan) baru bagi Jakarta,” kata Pramomo.

    Pramono meyakini bahwa “Jakarta Funding” dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah merealisasikan sebagian besar dari 40 Program Capaian Cepat (Quick Wins).

    Program-program yang sudah berhasil diluncurkan, misalnya, pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), rumah susun, pencanangan pusat (hub) seperti Dukuh Atas, Blok M Hub, menggratiskan 15 golongan untuk transportasi umum, hingga meluncurkan Transjabodetabek.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • INA dan DBJ perkuat kolaborasi lewat dana hybrid capital solutions

    INA dan DBJ perkuat kolaborasi lewat dana hybrid capital solutions

    Ini mencerminkan komitmen INA untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia Investment Authority (INA) dan Development Bank of Japan Inc (DBJ) memperkuat kolaborasi dengan meluncurkan IJ Hybrid Capital Solution Fund ILP, yang akan dikelola bersama.

    Skema investasi ini akan berfokus pada berbagai proyek di Indonesia.

    “Berdasarkan perjanjian kerangka investasi (investment framework agreement/IFA) yang ditandatangani pada November 2023. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kedua institusi dalam mendorong perkembangan sektor keuangan Indonesia melalui solusi permodalan yang inovatif dan berdampak,” kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Pendanaan ini berfokus pada senior secured investments, menawarkan solusi pembiayaan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik dan dinamis perusahaan-perusahaan di Indonesia.

    Hybrid capital solutions yang semakin berkembang di kawasan Asia Pasifik, menyediakan pendanaan alternatif yang fleksibel dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan modal yang kompleks.

    Solusi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan memperkuat pasar keuangan Indonesia.

    Dengan memanfaatkan pemahaman mendalam INA terhadap dinamika pasar lokal serta kapabilitas pembiayaan terstruktur, dikombinasikan dengan pengalaman DBJ dalam pengelolaan finansial dan investasi serta jaringan bisnis yang terkait dengan Jepang, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong investasi sektor swasta dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

    Kolaborasi ini menegaskan pentingnya peran hybrid capital solutions dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi perusahaan kelas menengah dan atas di Indonesia.

    Dengan memanfaatkan struktur dana kelolaan investasi yang dirancang untuk menghimpun dan menyalurkan modal secara efisien, inisiatif ini memiliki posisi strategis untuk memperkuat rekam jejak kedua institusi dalam kelas aset hybrid capital solutions.

    Dana kelolaan investasi ini bertujuan mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

    “Pembentukan dana kelolaan investasi joint venture pertama kami ini mencerminkan komitmen INA untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan DBJ, kami membuka akses terhadap permodalan global dan menciptakan struktur pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di Indonesia. Kemitraan ini menekankan peran INA dalam menjembatani peluang lokal dengan nilai tambah internasional untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan,” tutur Ridha.

    DBJ merupakan bank milik pemerintah Jepang dengan rekam jejak yang kuat dalam bidang pembiayaan, investasi, layanan konsultasi/penasihat, dan manajemen aset.

    Melalui divisi Growth & Cross-Border Investment, DBJ telah menjadi pemain utama dalam investasi ekuitas dan mezzanine, termasuk di Asia Tenggara.

    Melalui kerja sama ini, DBJ akan memperluas aktivitas investasinya di Indonesia untuk mendukung perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia.

    Kemitraan ini memperkuat dasar yang telah dibangun dari perjanjian sebelumnya dan menegaskan upaya berkelanjutan INA dalam menarik permodalan global ke Indonesia melalui solusi pembiayaan yang inovatif dan fleksibel.

    “Melalui dana hybrid capital solutions, INA dan DBJ menghadirkan platform yang tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mendorong kontribusi yang signifikan dan berkelanjutan bagi ekosistem keuangan Indonesia,” jelas Ridha.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra

    Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra

    Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Medan-Binjai, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-INA

    Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com –  Platform jalan tol Indonesia Investment Authority (INA), yang melibatkan investasi dari APG Asset Management (APG) dan anak perusahaan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), mengumumkan investasi pada ruas Medan-Binjai (MB) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (BTB) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    Investasi ini merupakan kelanjutan dari strategi platform investasi, yang meliputi ruas Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang di Jalan Tol Trans Jawa, dengan target investasi hingga 2,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp43 triliun di berbagai jaringan jalan tol di seluruh Indonesia.

    “Nilai gabungan dari aset-aset baru ini adalah sekitar 1,4 miliar dolar AS atau Rp21 triliun yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi Indonesia yang sedang berlangsung,” kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Ridha menjelaskan, JTTS merupakan bagian penting dari strategi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, khususnya di Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera memiliki lebih dari 58 juta penduduk dan menyumbang 22,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal II-2024.

    Inisiatif pembangunan ini mencakup ruas Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer (km) dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km, yang keduanya sangat penting untuk meningkatkan konektivitas regional dan dampak ekonomi. Ruas Tol Medan-Binjai melintasi Medan, ibu kota Sumatera Utara dan kota terbesar keempat di Indonesia, serta merupakan pusat pembangunan utama bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

    Sementara itu, ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung berperan sebagai penghubung penting antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan Pelabuhan Bakauheni, Lampung yang memfasilitasi koneksi ke Pelabuhan Merak, Banten, di Jawa. Selain itu, kepentingan strategis ruas ini semakin dipertegas melalui kedekatannya dengan Pelabuhan Panjang di Bandarlampung, dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan.

    Jalan tol yang sangat strategis ini akan berfungsi sebagai arteri transportasi vital yang dapat memperkuat jaringan logistik dan meningkatkan akses ke berbagai layanan di seluruh koridor ekonomi penting di Sumatera. Lebih lanjut, Ridha menyampaikan bahwa inisiatif INA ini sejalan dengan arahan Dewan Pengawas agar INA sesuai dengan visinya, terus mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

    Investasi ini merupakan contoh dari strategi kolaboratif antara INA, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, dan investor global. Keterlibatan investor seperti APG dan ADIA mencerminkan upaya kolektif dalam mengelola proyek infrastruktur besar, menegaskan pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur.

    Selain itu, upaya ini menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan INA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi global.

    “Investasi ini tidak hanya memperkuat platform jalan tol kami bersama APG dan ADIA, tetapi juga memperluas basis aset kami, membangun platform investasi yang berskala besar, yang dapat membuka berbagai peluang ekonomi baru,” katanya pula.

    Head of Infrastructure & Private Natural Capital APG Asset Management Asia-Pacific Hans-Martin Aerts mengatakan, investasi yang digelontorkan mencerminkan keyakinan perusahaan akan manfaat jangka panjang yang akan diciptakan oleh infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.

    “Inisiatif ini menunjukkan peran mendasar yang dimiliki infrastruktur di Asia dalam membantu ekonomi lokal yang tersebar untuk terhubung dan maju ke tingkat berikutnya, berdampak pada masyarakat luas sekaligus memberikan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Adapun perluasan JTTS bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan integrasi ekonomi. Investasi strategis ini tidak hanya berperan sebagai stimulus bagi perekonomian dengan membuka potensi Sumatera, namun juga berpotensi meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

    Upaya ini dinilai merupakan bagian integral dari optimalisasi infrastruktur Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh nusantara.

    Sumber : Antara