Xcloud.id

Tag: Rico Marbun

  • Aksi Demo Saat Hari Tani Nasional Rabu 24 September 2025, Ribuan Personel Disiagakan – Page 3

    Aksi Demo Saat Hari Tani Nasional Rabu 24 September 2025, Ribuan Personel Disiagakan – Page 3

    Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun.

    Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya.

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Median baru saja merilis hasil penelitian terkait demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus dan awal September silam. Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya. 

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • Daftar Negara Paling Tidak Disukai Publik Indonesia Menurut Median

    Daftar Negara Paling Tidak Disukai Publik Indonesia Menurut Median

    Liputan6.com, Jakarta – Media Survei Nasional (Median) baru saja merilis hasil penelitian terbarunya terkait isu-isu yang sedang hangat di masyarakat Indonesia, termasuk salah satunya terkait konflik timur tengah.

    Penelitian dilakukan menggunakan rancangan Non-Probability Sampling, dengan menyebar secara proporsional kuesioner berbasis google form melalui media sosial sepanjang periode 12-18 Juni 2025.

    Hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial di Indonesia. Saat ditanya negara mana yang paling tidak disukai, mayoritas responden menjawab Israel dan Amerika Serikat.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun, saat merilis hasil penelitian, Senin (30/6/2025) mengatakan, dari pertanyaan ‘tolong sebutkan satu negara yang paling Anda tidak sukai?’, jabawannya adalah Israel yang menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak disukai publik Indonesia.

    “Israel besar sekali angkanya 60,8 persen tidak disukai publik, menjadi salah satu negara yang secara dominan,” katanya.

    Peringkat kedua adalah Amerika Serikar 9,2 persen, India 5,5 persen, Kamboja 4,6 persen, dan China 3,1 persen menempati peringkat lima besar.

    Rico juga mengatakan, terjadi ketidaksukaan terhadap negara Israel yang sangat tinggi daripada hasil penelitian sebelumnya. 

    “Tiga bulan lalu tinggi, tapi tidak setinggi ini, sekarang terjadi ketidaksukaan yang sangat besar dari publik,” kata Rico.

    Sementara itu, masuknya nama Kamboja sebagai negara yang paling tidak disukai publik Indonesia, menurut Rico hal itu terjadi lantaran terkait isu judi online, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap pekerja migran Indonesia yang terjadi belakangan ini.

    Temuan lainnya yang diungkap Rico Marbun adalah munculnya kekhawatiran publik Indonesia dengan meluasnya perang yang bisa terjadi di Asia. Sekitar 50,2 persen khawati timbul perang dan 10,8 persen tidak merasa khawatir ada perang di dekat Indonesia.

  • Dukung Rencana Prabowo, Partai Gelora Siapkan Relawan Trauma Healing untuk Korban Konflik Gaza – Halaman all

    Dukung Rencana Prabowo, Partai Gelora Siapkan Relawan Trauma Healing untuk Korban Konflik Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia siap mendukung kebijakan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menampung dan mengobati 1.000 korban luka dan trauma dari konflik di Gaza, Palestina.

    Selain itu, Partai Gelora Indonesia lewat para kadernya pun siap memfasilitasi dan memberikan pendampingan trauma healing bagi para korban konflik Gaza tersebut.

    “Selain terus berusaha memberi bantuan untuk sesama saudara di dalam negeri, kami juga meperluas bantuan untuk saudara-saudara kita dari Gaza bila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Koordinator Bidang (Korbid) Penggalangan Partai Gelora Indonesia, Triwisaksana, Jumat (25/4/2025).

    Sebagai bagian dari kesiapan memberikan pendampingan trauma healing, Partai Gelora Indonesia membuka perekrutan jaringan relawan trauma healing, yaitu Relawan Gelora untuk Palestina, dimulai dari Jakarta.

    “Kami sudah mulai melakukan pembekalan relawan trauma healing, Relawan Gelora untuk Palestina, untuk yang perdana di Jakarta, ” ujar Triwisaksana.

    Untuk mempermudah komunikasi dengan para korban dari Gaza, Relawan Gelora untuk Palestina juga diperkuat oleh sosok-sosok yang memiliki kemampuan multibahasa, termasuk bahasa Arab. 

    Salah satu relawan dengan kemampuan multibahasa tersebut adalah Hazem Anis Matta. 

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Gelora Indonesia ini sekaligus menjadi Komandan Lapangan relawan di wilayah kepengurusannya.

    “Alhamdulillah, kebetulan saya menguasai sekaligus beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, yang saya yakin dapat membantu mempermudah layanan trauma healing yang kami siapkan untuk para korban luka dan trauma dari Gaza yang rencananya dibawa ke sini,” ucap Hazem.

    Partai Gelora Indonesia telah pula menunjuk psikolog Debby Qurniasasi, sebagai Koordinator Nasional Relawan Gelora untuk Palestina. 

    Peluncuran dan pembekalan Relawan Gelora untuk Palestina ini digelar beriringan dengan agenda roadshow konsolidasi yang digelar jajaran DPP Partai Gelora Indonesia ke DPW di seluruh Indonesia, yang edisi perdananya digelar di DPW Jawa Barat, pada Selasa (15/4/2025). 

    “Kami menggelar roadshow konsolidasi ini untuk memastikan bahwa Partai Gelora Indonesia siap menjadi wadah politik dan penyambung aspirasi rakyat Indonesia, baik secara struktur maupun program,” kata Ketua DPP Korbid Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Rico Marbun, di sela pembekalan relawan di Jakarta.

    Peluncuran dan pembekalan Relawan Gelora untuk Palestina, ungkap Rico Marbun, tegak lurus dengan arah kebijakan partai yang antara lain terus berkomitmen mendukung Palestina melalui segala lini yang dimungkinkan, termasuk mengaktifkan jaringan relawan ini.

    Sebelumnya, Partai Gelora Indonesia juga telah menggalang dana senilai Rp 6 miliar untuk Palestina, selama Ramadhan 1446 H. Partai yang berdiri sejak 2019 ini mencanangkan Ramadhan 1446 H sebagai “Bulan Solidaritas Palestina”.

    Pencanangan itu sejalan dengan program yang diinisiasi Kementerian Luar Negeri, yaitu Kampanye Bersama Penggalangan Bantuan Kemanusiaan bagi Palestina, bertajuk “Solidaritas, Aksi Nyata, dan Harapan Baru”.

    Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa secara prinsip, Palestina dan lima pemimpin negara yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania setuju dengan tawaran Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza. Namun, ia menegaskan, pelaksanaannya secara teknis tidak mudah.

    Prasetyo menjelaskan, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan koordinasi intensif melalui Kementerian Luar Negeri agar tawaran bantuan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

    “Secara prinsip setuju. Tapi sekali lagi, tentunya secara teknis itu kan tidak mudah,” ujar Prasetyo di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (21/4/2025).

    “Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa berjalan dengan sebaik‑baiknya.” tambahnya.

    Menurut Prasetyo, inisiatif evakuasi tersebut merupakan bagian dari upaya Indonesia membela dan membantu warga Palestina. Lawatan Presiden Prabowo ke lima negara di Timur Tengah bukan hanya untuk membahas kerja sama politik dan ekonomi, tetapi juga untuk menentukan bentuk dan mekanisme bantuan kemanusiaan yang paling tepat bagi warga Gaza.

    “Kemarin beliau melakukan lawatan ke Timur Tengah dalam rangka berdiskusi mengenai hal tersebut apakah tawaran itu dianggap perlu, disetujui, dan bagaimana secara teknis—kan tidak mudah. Tapi itu bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang terus memberikan perhatian kepada saudara‑saudara kita di Gaza,” tuturnya.

    Prasetyo menambahkan, lokasi penampungan atau rehabilitasi warga Gaza apabila itu jadi dilakukan, belum ditentukan. Pemilihan lokasi akan disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang tersedia, termasuk tempat tinggal dan peralatan kesehatan.

    “Tergantung ya, tergantung. Jadi, yang kemudian nanti mau direhabilitasi di tempat kita itu seperti apa kondisinya; itu kita sesuaikan dengan fasilitas yang kita miliki, baik tempat tinggal maupun dari sisi peralatan kesehatan,” jelasnya.

    “Karena kalau rehabilitasi dari sisi kesehatan, tentunya kita pilih tempat-tempat yang peralatannya memadai, agar dapat membantu rehabilitasi saudara-saudara kita dari Gaza secepat mungkin,” pungkasnya.

  • Survei Median: Mayoritas Publik Indonesia Dukung Palestina Sebagai Satu-Satunya Negara Berdaulat – Halaman all

    Survei Median: Mayoritas Publik Indonesia Dukung Palestina Sebagai Satu-Satunya Negara Berdaulat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konflik Palestina-Israel yang kembali memanas pasca gencatan senjata, mendapat perhatian serius dari publik Indonesia. 

    Menurut survei terbaru Media Survei Nasional (Median) terhadap para pengguna media sosial, mayoritas netizen berpihak pada Palestina dalam isu kedaulatan negara.

    Peneliti senior Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran publik Indonesia.

    Kesamaan sejarah sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, kedekatan identitas, serta faktor kemanusiaan membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki ikatan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina. 

    “Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan dukungan terhadap Palestina, termasuk dalam berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kementerian Luar Negeri yang menjadikan Palestina sebagai isu prioritas,” katanya, Rabu (26/3/2025).

    Keberpihakan publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestin itu, terlihat dalam temuan survei.

    Menurut Rico, dalam survei ini, Median menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap solusi damai bagi konflik Palestina-Israel.

    Dengan tiga opsi yang diajukan antara lain pertama, hanya Israel yang berhak mendirikan negara; kedua, hanya Palestina yang berhak mendirikan negara; dan ketiga, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak mendirikan negara dalam skema solusi dua negara.

     

    “Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa hanya Israel yang berhak memiliki negara. Sebaliknya, mayoritas atau 56,9 persen menyatakan bahwa hanya Palestina yang berhak mendirikan negara, sementara 40,5 persen mendukung solusi dua negara, di mana baik Palestina maupun Israel dapat berdiri sebagai negara berdaulat. Serta 2.6 persen tidak tahu,” terangnya.

    Menurut Rico, temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Palestina. 

    “Lebih dari separuh responden menegaskan bahwa hanya Palestina yang berhak menjadi negara, sementara sisanya mendukung solusi kompromi berupa dua negara. Tidak ada dukungan sama sekali terhadap gagasan bahwa hanya Israel yang berhak atas kedaulatan,” kata Rico Marbun,” katanya.

    Survei ini dilakukan pada pekan IV Februari-pekan I Maret 2025, dengan pendekatan non-probability sampling, menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media sosial.

     Kuesioner disebarkan secara proporsional terhadap populasi pengguna media sosial di 34 provinsi, dengan hasil akhirnya melibatkan 1.000 responden yang tersebar di 28 provinsi.

    Menurut Rico, walaupun sampel survei ini adalah pengguna media sosial, hasil ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan persepsi populasi secara keseluruhan. 

    Namun, survei ini tetap memberikan gambaran bagaimana opini publik di dunia maya, yang semakin aktif dalam diskursus politik dan sosial, cenderung berpihak kepada Palestina. 

    “Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia yang pro-Palestina sejalan dengan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna media sosial yang aktif mengikuti isu-isu internasional,” pungkasnya.

  • Survei Median: Mayoritas Orang Indonesia Dukung Palestina sebagai Satu-satunya Negara Berdaulat

    Survei Median: Mayoritas Orang Indonesia Dukung Palestina sebagai Satu-satunya Negara Berdaulat

    Liputan6.com, Jakarta – Konflik Palestina-Israel yang kembali memanas pasca gencatan senjata, mendapat perhatian serius dari publik Indonesia di berbagai daerah. Menurut survei terbaru Media Survei Nasional (Median) terhadap para pengguna media sosial, mayoritas netizen berpihak pada Palestina dalam isu kedaulatan negara.

    Peneliti senior Median, Rico Marbun, mengungkapkan bahwa isu Palestina memiliki tempat tersendiri dalam kesadaran orang Indonesia. Kesamaan sejarah sebagai bangsa yang pernah mengalami kolonialisme, kedekatan identitas, serta faktor kemanusiaan membuat masyarakat Indonesia merasa memiliki ikatan emosional dengan perjuangan rakyat Palestina.

    “Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan dukungan terhadap Palestina, termasuk dalam berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kementerian Luar Negeri yang menjadikan Palestina sebagai isu prioritas,” katanya, Rabu (26/3/2025).

    Keberpihakan publik Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestin itu, terlihat dalam temuan survei. Menurut Rico, dalam survei ini, Median menanyakan kepada responden mengenai pandangan mereka terhadap solusi damai bagi konflik Palestina-Israel. Dengan tiga opsi yang diajukan antara lain pertama, hanya Israel yang berhak mendirikan negara; kedua, hanya Palestina yang berhak mendirikan negara; dan ketiga, baik Israel maupun Palestina sama-sama berhak mendirikan negara dalam skema solusi dua negara.

    “Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang menyatakan bahwa hanya Israel yang berhak memiliki negara. Sebaliknya, mayoritas atau 56,9 persen menyatakan bahwa hanya Palestina yang berhak mendirikan negara, sementara 40,5 persen mendukung solusi dua negara, di mana baik Palestina maupun Israel dapat berdiri sebagai negara berdaulat. Serta 2.6 persen tidak tahu,” terangnya.

    Menurut Rico, temuan ini mengonfirmasi bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam mendukung Palestina.

    “Lebih dari separuh responden menegaskan bahwa hanya Palestina yang berhak menjadi negara, sementara sisanya mendukung solusi kompromi berupa dua negara. Tidak ada dukungan sama sekali terhadap gagasan bahwa hanya Israel yang berhak atas kedaulatan,” kata Rico Marbun,” katanya.

     

  • Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

    Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

    JAKARTA – Partai NasDem bakal menggelar konvensi untuk mencari calon presiden di Pemilu 2024. Konvensi tersebut dilakukan secara terbuka dan tak terbatas pada kader partai. Proses konvensi ini akan dilakukan bertahap hingga terjaring satu orang.

    “Konvensi akan dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu. Jadi, kalau Pemilu 2024 maka konvensi calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan tahun 2022,” kata Ketua Steering Committee Kongres II Nasdem Sugeng Suparwoto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Partai NasDem sadar ada ambang batas yang berpotensi mengagalkan sistem konvensi ini. Sebab, sesuai aturan, calon presiden harus didukung partai atau gabungan partai dengan ambang batas tertentu. Tapi mereka yakin, konvensi ini dapat menemukan calon yang bisa diterima partai lain.

    “Semua punya hak konstitusi untuk jadi pimpinan nasional. Nanti toh ada mekanisme pemilihan seperti ada uji publik, uji intelektualisme, integritas, dan sebagainya,” ungkap Sugeng. 

    Sugeng membantah bila konvensi ini dianggap partainya kehabisan kader yang bisa jadi capres di Pemilu 2024. Apalagi, dalam beberapa kali gelaran pesta demokrasi, termasuk pilkada, partai ini mencomot tokoh yang bukan kadernya untuk bertarung. Kata dia, konvensi merupakan ajang untuk mencari pemimpin terbaik untuk bangsa. 

    “Partai memberikan ruang untuk siapapun yang punya akseptabilitas dan kapabilitas dalam memimpin, Tidak berarti kita tidak percaya diri, justru kita sangat percaya diri,” katanya.

    Pengamat politik Median Rico Marbun mengatakan, pelaksanaan konvensi menandakan kesadaran sebuah partai akan elektabilitas kader mereka yang tidak memadai untuk bertarung dalam pemilu.

    Namun, lebih jauh, Rico menilai, upaya konvensi yang dilakukan Partai NasDem bertujuan dua hal. Pertama, mencari siapa tokoh yang terbaik. Dan kedua, konvensi bisa dipakai sebagai gelanggang pertunjukan, atau show untuk menaikan nama partai dan calonnya.

    “Jika Nasdem menggelar konvensi dengan hak suara kandidat diperoleh dari konstituen NasDem seperti yang digunakan di Amerika serikat, ini jadi terlihat menarik,” katanya.

    Kalau sudah begini, lanjutnya, konvensi bisa dijadikan ajang untuk menjaring suara dalam Pemilu Legislatif. Ketika konvensi sukses, ini akan jadi pertimbangan partai lain untuk bergabung dengan Partai NasDem. Sehingga, masalah ambang batas calon presiden bisa dengan mudah dipenuhi.

    “Buat iklan aja dulu, soal gimana dukungan partai lain untuk gabung ke koalisi, itu dipikirkan nanti aja. Ini langkah Nasdem untuk memastikan elektabilitasnya naik dulu,” ujar Rico.

    Partai Demokrat, selaku partai yang lebih dulu melakukan konvensi capres di Indonesia, mendukung langkah Partai NasDem ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berharap konvensi Partai NasDem ini bisa berjalan dengan sukses.

    “Yang jelas itu pernah dilakukan Partai Demokrat. Dan pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi partai,” kata dia.

    “Tapi enggak apa-apa. Apa yang pernah dilakukan Partai Demokrat kemudian dilakukan teman-teman lain, kita malah berterima kasih kalau itu bisa berjalan dengan bagus,” tambah Syarief.

    Sistem konvensi ini pernah diterapkan Partai Demokrat jelang Pemilu 2014. Konvensi Partai Demokrat ini dilakukan setelah ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini dua periode.

    Ada sepuluh calon yang ikut konvensi saat itu. Hasilnya, Dahlan Iskan keluar sebagai juara. Namun, Dahlan Iskan tidak jadi diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden. Sebab, Partai Demokrat butuh partai lain untuk mengusung seorang capres. Saat itu, ambang batas untuk mengusung capres adalah 20 persen suara di parlemen. Partai Demokrat tak bisa memenuhi target itu.

  • Survei MEDIAN: Elektabilitas Paslon Hengki-Ade Menurun, Jeje-Asep Meningkat di Pilkada Bandung Barat 

    Survei MEDIAN: Elektabilitas Paslon Hengki-Ade Menurun, Jeje-Asep Meningkat di Pilkada Bandung Barat 

    JABAR EKSPRES – Pilkada Kabupaten Bandung Barat menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang akan memegang amanah selama lima tahun ke depan.

     

    Kontestasi kali ini menjadi sorotan publik karena diikuti oleh lima pasangan calon (paslon).

     

    Pada survei sebelumnya tiga figur publik nasional dari kalangan artis yang turut maju sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati bersaing cukup ketat.

     

    Survei ini dilakukan untuk melihat perkembangan terkini elektabilitas para calon pemimpin Kabupaten Bandung Barat. Namun tetap perlu diingat hasil hanya merupakan Gambaran elektoral saat data diambil karena situasi masih dinamis.

     

    Menurut Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (MEDIAN)

    Rico Marbun menjelaskan bahwa hasil survei menunjukkan dinamika politik yang terjadi selama masa pengambilan data.

     

    “Seluruh Warga yang memiliki hak pilih, dari 1600 responden, dengan margin of error sebesar +/- 2,45 % pada tingkat Kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara random dengan teknik Multistage. Random Sampling dan proporsional atas populasi & gender. Untuk quality control dilakukan terhadap 10% sampel yang ada, ” jelas Rico, Jumat 22 November 2024.

     

    Dalam survei pilkada Bandung Barat, diambil 5 besar popularitas tokoh Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail 96,0%, Hengki Kurniawan 95,9%, Gilang Dirgahari 84,7%, dan Didik Agus Triwiyono 64,6%.

     

    Sedangkan elektabilitas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, 1. Jeje-Asep 28, 3%, 2. Hengki-Ade 27, 9%, 3. Didik-Gilang 24, 0%, 4. Edi-Unjang 7, 4%, dan 5. Sundaya-Asep 3, 4%.

     

    “Hasil survey ini diambil dari suara per gender yaitu laki laki dan perempuan untuk laki laki : Jeje-Asep 28,8%, Hengki-Ade 29,5%, Didik-Gilang 23,3%, Edi-Unjang 6,8%, Sundaya-Asep 3,5%, dan Undecided 8,1%. Sementara perempuan :Jeje-Asep 27,8%, Hengki-Ade 26,3%, Didik-Gilang 24,8%, Edi-Unjang 8,0%, Sundaya-Asep 3,3%, dan Undecided 9,8%, ” papar Rico.

     

    Hasil survey juga diambildari kelompok usia 17-19, menunjukan pasangan Jeje-Asep 30,8%, Hengki-Ade 25,0%, Didik-Gilang 26,0%, Edi-Unjang 6,3%, dan Undecided 11,9%, 60+: Jeje-Asep 28,4%, Hengki-Ade 34,2%, Didik-Gilang 19,4%, Edi-Unjang 6,6%, Sundaya-Asep 2,6%, dan Undecided 8,8%.

     

    Selain itu dari tingkat pendidikan, tidak tamat SD: Jeje-Asep 26,5%, Hengki-Ade 24,3%, Didik-Gilang 19,9%, Edi-Unjang 13,5%, Sundaya-Asep 2,7%, dan Undecided 13,1%. Dari tingkat Sarjana: Jeje-Asep 28,4%, Hengki-Ade 15,6%, Didik-Gilang 32,1%, Edi-Unjang 11,1%, Sundaya-Asep 2,2%, dan Undecided 10,6%.

     

    “Dari tingkat kepuasan masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang puas terhadap Kinerja Hengki Kurniawan dalam perannya sebagai Bupati Bandung Barat sekitar 41,4%, 37,1% menyatakan TIDAK PUAS dan 21,5% sisanya tidak tahu/tidak jawab, ” pungkasnya.