Xcloud.id

Tag: Richard

  • KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga tersangka pada kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) saat pandemi Covid-19. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara ini.

    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/8/2025).

    Namun, Budi belum bisa merincikan identitas para tersangka. Dia memaparkan bahwa KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak Agustus 2025. 

    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” jelas Budi.

    Selain itu, Budi telah memanggil lima orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk pengembangan lebih lanjut, yakni Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik Herry Tho periode 2021-2024, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik Kanisius Jerry Tengker periode 2018-2022, Pegawai Kemensos Ibnu Solihin dan Fathin Chamama, Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini Gray Judianto Tanoesoedibjo, sekaligus Direktur Bussiness Development PT Storesend Elogistic

    Sebagaimana informasi yang dihimpun Bisnis, kasus ini bermula ketika KPK mengendus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan sosial tahun 2020 di lingkungan kementerian sosial untuk membantu warga yang terdampak akibat Covid-19.

    Perkara ini menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara pada Senin, (23/8/2021) karena terbukti menerima suap senilai Rp32,4 miliar.

    Diketahui, saat itu Kemensos telah melakukan rekayasa pemilihan perusahaan penyaluran bantuan sosial beras dengan memilih BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR dan meneken nilai kontrak Rp326 miliar.

    PT BGR kemudian menggaet PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP sebagai pendamping/rekanan. KPK menduga PT BGR memberikan Rp151 miliar kepada PT PTP dari uang yang diberikan Kemensos. Namun PT PTP tidak menyalurkan uang tersebut untuk distribusi beras Program Keluarga Harapan (PKH)

    “Perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan nilai tambah atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang kami duga seharusnya tidak berhasil atas pembayaran uang sejumlah Rp152 miliar yang sudah dikirimkan PT PTP selaku perusahaan pendamping atau konsultan tadi,” kata mantan Waka KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Rabu, (23/8/2023)

    Lalu, KPK menetapkan enam orang tersangka; Direktur Utama BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo;  Direktur Komersial BGR 2018-2021 Budi Susanto; VP Operasional BGR 2018-2021 April Churniawan;

     Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; tim penasihat PT PTP Roni Ramdani; serta General Manager PT PTP sekaligus Direktur Utama PT Envio Global Persada Richard Cahyanto.

  • Prabowo Bikin 6 Grup Kopassus, TNI AD Ungkap Tugasnya dan Ancaman yang Mengintai – Page 3

    Prabowo Bikin 6 Grup Kopassus, TNI AD Ungkap Tugasnya dan Ancaman yang Mengintai – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto yang langsung meresmikan 6 Grup Kopassus tersebut di Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat Minggu (10/8/2025). 

    Tak cuma itu, Prabowo juga meresmikan Komando Daerah dari tiga Matra TNI. 

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Penunjukan tersebut tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor Kep/1033/VIII/2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Daftar Komandan Grup Kopassus: 

    1. Kolonel Inf. Raden Nashrul Fathurrohman Jabatan lama: Danrindam III/Slw Jabatan baru: Dangrup 1 Kopassus

    2. Kolonel Inf. Edwin Apria Candra Jabatan lama: Koorsmin Kasum TNI Jabatan baru: Dangrup 2 Kopassus

    3. Kolonel Inf. Bram Pramudia Jabatan lama: Paban V/Pam Sintel TNI Jabatan baru: Dangrup 3 Kopassus

    4. Kolonel Inf. Suharma Zunam Jabatan lama: Paban III/Bainteman Spresad Jabatan baru: Dangrup 4 Kopassus

    5. Kolonel Inf. Josep Dat Dariyamanta Jabatan lama: Paban V/Kermalat Asean Slatad Jabatan baru: Dangrup 5 Kopassus

    6. Kolonel Inf. Richard Arnold Y. Sangari Jabatan lama: Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih Jabatan baru: Dangrup 6 Kopassus

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Trump & Putin Mau Bertemu di Alaska, Ekonomi Rusia Diprediksi Berotot Lagi

    Trump & Putin Mau Bertemu di Alaska, Ekonomi Rusia Diprediksi Berotot Lagi

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan bertemu di Alaska pada Jumat (15/8/2025). Pertemuan ini dinilai menjadi kemenangan diplomatik besar bagi Rusia sekaligus peluang memperbaiki ekonomi yang tengah terpuruk.

    Kepala Fakultas Ekonomi di London Business School, Richard Portes, mengatakan pertemuan tersebut akan menjadi momen bersejarah karena baru pertama kali sejak 2007 Putin diundang ke AS.

    “Ini sudah merupakan kemenangan besar bagi Putin, tanpa syarat apa pun, tanpa Ukraina, tanpa perwakilan Eropa,” ujarnya Portes, dikutip CNBC, Senin (11/8/2025).

    Pertemuan itu berlangsung tanpa melibatkan Ukraina maupun negara Eropa. Rusia disebut berpeluang mendorong pencabutan sanksi internasional sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, sekaligus memperoleh konsesi teritorial Ukraina.

    Meski begitu, Portes mengingatkan ekonomi Rusia masih tertekan sanksi dan inflasi yang menembus 9,4% pada Juni 2025.

    Di sisi lain, Penasihat Urusan Luar Negeri Presiden Putin, Yuri Ushakov, menyebut pertemuan ini juga membuka peluang investasi besar.

    “Kepentingan ekonomi kedua negara bersinggungan di Alaska dan Arktik, dengan prospek proyek-proyek besar yang saling menguntungkan,” kata Portes.

    Pengumuman pertemuan ini langsung menggairahkan pasar global. Bursa saham di Eropa dan AS kompak menguat, namun saham-saham pertahanan di Eropa justru tertekan karena pelaku pasar melihat peluang perdamaian bisa mengurangi kontrak besar NATO.

    Harga emas spot yang kerap jadi aset lindung nilai juga ikut turun 1% menjadi US$ 3.364 per ons pada Senin pagi waktu London. Saham Rheinmetall Jerman merosot hampir 4%, Hensoldt turun 1,5%, dan Renk melemah 3,3%. Saham Leonardo Italia dan Thales Prancis masing-masing turun 1,9% dan 1,7%. Di London, BAE Systems dan Babcock juga terkoreksi 1,1% dan 1,3%.

    (rrd/rrd)

  • Keluar Penjara, Bandar Kripto Penipu Bawa Kabar Mengejutkan

    Keluar Penjara, Bandar Kripto Penipu Bawa Kabar Mengejutkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dua tahun setelah mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang di Amerika Serikat, pendiri Binance Changpeng Zhao kini bebas dari penjara. Kabarnya, ia sedang menggalang kampanye untuk mendapatkan pengampunan (grasi) dari Presiden AS Donald Trump.

    Miliarder kelahiran China itu mengaku bersalah pada 2023 bersama Binance atas kejahatan serius, termasuk sistem kepatuhan yang lemah sehingga memungkinkan pelaku kriminal memindahkan dana lewat platformnya.

    Namun, pemerintahan Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan memberi grasi, langkah yang bisa membuka jalan bagi Binance kembali beroperasi di pasar AS. Meski banyak pemohon grasi membayar mahal pelobi dan pengacara yang dekat dengan Trump, upaya Zhao terbilang menonjol.

    Zhao secara terbuka memuji kebijakan kripto Trump lewat podcast, sementara di balik layar timnya merekrut pelobi yang terhubung ke lingkaran Trump. Binance bahkan membangun hubungan bisnis dengan keluarga Trump lewat kesepakatan yang menguntungkan perusahaan kripto keluarga tersebut, World Liberty Financial.

    Gedung Putih disebut telah menerima permohonan grasi dari Zhao dan Binance. Menurut sumber yang mengetahui, permohonan tersebut sedang dalam tahap peninjauan. Hal ini menjadi fakta mengejutkan bahwa Zhao akan kembali berkiprah di industri kripto, setelah tersandung kasus besar.

    Dalam percakapan pribadi dengan eksekutif lain, penasihat Trump disebut-sebut membahas peluang grasi untuk Zhao dan mempertimbangkan dampak politiknya.

    Kabar ini memicu kekhawatiran dari kubu Demokrat. Senator Richard Blumenthal menuding langkah ini sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan grasi demi keuntungan pribadi presiden, keluarga, dan kolega, serta memberi jalan bagi pelaku kejahatan kembali ke pasar kripto yang minim regulasi.

    “Ini membuka jalan emas menuju kesepakatan tambahan,” kata Senator Richard Blumenthal dari Connecticut, dikutip dari New York Times, Senin (11/8/2025). Ia telah meminta informasi dari Gedung Putih dan World Liberty terkait hubungan perusahaan itu dengan Binance dan upaya lobi grasi.

    Di media sosial, Zhao menepis tuduhan bahwa hubungan Binance dengan World Liberty terkait kampanye pengampunannya.

    Pada Mei lalu, ia mengakui bahwa sebuah perusahaan modal ventura menggunakan koin digital buatan World Liberty untuk berinvestasi di Binance, namun berpendapat bahwa mata uang yang digunakan dalam transaksi semacam itu “lebih banyak ditentukan oleh pilihan pihak pembayar.”

    Jika grasi dikabulkan, Binance bisa menghapus hambatan lisensi di AS, yang sempat mandek sejak pengakuan bersalah. Dalam podcast pada Juli, Zhao mengatakan Binance ingin kembali hadir di Amerika Serikat.

    “Ada regulasi yang berlaku, jadi kita harus melangkah selangkah demi selangkah,” ujarnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya? Nasional 11 Agustus 2025

    Deretan Jabatan Baru di TNI yang Diresmikan Prabowo, Apa Tujuannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah satuan dan jabatan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Satuan baru tersebut dari dari Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau) serta satuan tempur maupun non tempur lainnya.
    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden RI dengan ini meresmikan enam Komando Daerah Militer,” ujar Prabowo dalam upacara kemarin, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
    Enam kodam baru tersebut adalah:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau);
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi);
    3. Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu);
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan);
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat);
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora (berpusat di Merauke, Papua Selatan).
    Prabowo sekaligus melantik para panglima yang memimpin satuan baru itu, yakni Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX), Mayjen TNI Arief Gajah Mada (Pangdam XX), Mayjen TNI Kristomei Sianturi (Pangdam XXI), Mayjen TNI Zainul Arifin (Pangdam XXII), dan Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar (Pangdam XXIII), serta Mayjen TNI Lucky Avianto (Pangdam XXIV).
    Selain kodam, Prabowo juga meresmikan 14 Kodaeral atau Komando Daerah Laut.
    Berikut daftar lokasi Kodaeral beserta pemimpinnya:
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana;
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung;
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia;
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko;
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto;
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz;
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto;
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi;
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas;
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon;
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan;
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa;
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi;
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko.
    Tiga Kodau merupakan perubahan nomenklatur dari Komando Operasi Udara Koopsud, satu Komando Operasi Udara tambahan.
    Daftar Kodau dan Panglimanya:
    1. Kodau I (Wilayah Indonesia Bagian Barat) – Marsda TNI Muzafar;
    2. Kodau II (Wilayah Indonesia Bagian Tengah) – Marsda TNI Deni Hasoloan;
    3. Kodau III (Wilayah Indonesia Bagian Timur) – Marsda TNI Azhar Aditama D
    Dalam upacara tersebut, kepala negara juga meresmikan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    1. Grup 1 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman

    2. Grup 2 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Edwin Apria Candr

    3. Grup 3 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Bram Pramudia

    4. Grup 4 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Suharma Zunam

    5. Grup 5 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S

    6. Grup 6 Kopassus, Komandan Grup dijabat Kolonel Inf Richard Arnold Y Sangari
    Prabowo juga meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri Marinir, dan lima Batalion Komando Kopasgat.
    Adapun Batalion Teritorial yang baru dibentuk memiliki fungsi berbeda dari pasukan tempur.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan, satuan ini disiapkan untuk mendukung pembangunan di daerah, mulai dari pertanian hingga layanan kesehatan.
    “Setiap batalion berdiri di lahan seluas 30 hektar, dengan kompi-kompi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada Kompas.com pada 3 Juni 2025.
    Kompi tersebut terdiri dari Kompi Pertanian, Kompi Peternakan, Kompi Medis, dan Kompi Zeni. Dengan demikian TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga mitra strategis pembangunan.
     
    Dia pun menyinggung bahwa peperangan sedang berlangsung di banyak kawasan, meskipun Indonesia tidak menginginkannya.
    “Keadaan dunia penuh ketidakpastian. Walaupun kita tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, di kontinen Eropa, di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu,” ujar Prabowo.
    Menurut Prabowo, sikap Indonesia yang tidak berpihak pada blok manapun justru menuntut kekuatan pertahanan yang mumpuni.
    Oleh karena itu, Prabowo berpandangan bahwa penambahan satuan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pertahanan negara.
    “Indonesia tidak mau memihak blok mana pun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. dan untuk itulah hari ini saya melantik enam Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para panglima dan komandan satuan baru TNI. Dia meminta agar kepemimpinan militer dijalankan dari garis terdepan, bukan dari belakang.
    “Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pimpin dari depan, dari tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis,” kata Prabowo.
    Analis intelijen dan pertahanan Ngasiman Djoyonegoro menilai penambahan satuan baru dalam rangka memperkuat pertahanan negara, menjadi langkah antisipatif Presiden untuk menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
    Menurutnya, latar belakang militer Presiden dan pengalamannya sebagai Menteri Pertahanan membuatnya peka terhadap perkembangan dinamika global.
    “Melihat perkembangan lingkungan strategis, di mana konflik, peperangan, perang dagang, dan perebutan pengaruh semakin intensif, wajar jika Presiden mengambil langkah antisipatif berupa penguatan teritorial dan organisasi militer,” ujar Ngasiman kepada Kompas.com, Minggu (10/8/2025).
    Dia pun berpandangan bahwa kebijakan yang diambil ini memiliki korelasi dengan lawatan Prabowo ke berbagai negara, baik di poros Global South maupun Global North.
    “Lawatan ke luar negeri terakhir tampaknya memberikan perspektif yang kuat bagi Presiden untuk mempersiapkan kekuatan penuh militer Indonesia,” kata Ngasiman.
    “Ini juga tidak terlepas dari kapasitas presiden kita yang memiliki latar belakang militer dan menteri pertahanan selama periode sebelumnya,” sambungnya.
    Meski demikian, Ngasiman mengingatkan bahwa penambahan satuan saja tidaklah cukup. Langkah tersebut harus juga diiringi dengan tiga hal penting, yakni akuntabilitas komando agar tidak digunakan untuk melemahkan demokrasi, pembaruan doktrin operasi yang relevan dengan tantangan modern, dan modernisasi alutsista.
    “Percuma punya banyak pasukan dan unit komando, tetapi peralatannya tidak mampu bersaing,” tegasnya.
    Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai penambahan struktur TNI ini tidak sejalan dengan semangat reformasi dan ketentuan dalam UU TNI, seperti dikutip dari Kompas.id.
    Dia mengingatkan bahwa undang-undang TNI tidak memperkenankan duplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil oleh TNI.
    Selain itu, Al Araf juga menyoroti dampak penambahan satuan-satuan baru tersebut terhadap beban anggaran. Sebab, anggaran TNI saat ini sudah terbebani belanja rutin yang mencapai 60–70 persen dari total anggaran.
    Penambahan struktur akan membuat alokasi untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit semakin sulit, karena bertambahnya anggaran belanja pegawai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IndoXXI & LK21 Bahaya! Ini Link Nonton Online Bebas Malware Pencuri Data

    IndoXXI & LK21 Bahaya! Ini Link Nonton Online Bebas Malware Pencuri Data

    Jakarta –

    Menonton film atau serial secara online menjadi salah satu cara favorit untuk mengisi akhir pekan. Namun, waspadalah terhadap situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan LK21!

    Meski menawarkan akses gratis ke berbagai film dan serial terbaru, situs-situs ini menyimpan ancaman serius berupa malware pencuri data yang dapat membahayakan perangkat dan privasi kamu. Berdasarkan laporan keamanan siber, situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan LK21 sering menjadi sarang malware, spyware, hingga phishing.

    Ancaman ini biasanya tersembunyi di balik iklan pop-up, tombol unduh palsu, atau file video yang sudah terinfeksi. Sekali pengguna mengklik tautan mencurigakan, malware dapat menyusup ke perangkat, mencuri data sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, hingga detail rekening bank.

    Dalam kasus ekstrem, penjahat siber bahkan bisa menguras rekening atau menyalahgunakan identitas Anda. Microsoft melaporkan bahwa situs streaming ilegal telah menyebarkan malware ke lebih dari 1 juta pengguna melalui iklan berbahaya.

    Selain risiko keamanan, IndoXXI dan LK21 juga melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan menyediakan konten bajakan. Pemerintah Indonesia telah memblokir akses ke situs-situs ini sejak beberapa tahun lalu, meskipun mereka sering muncul kembali dengan domain baru. Mengakses situs ilegal tidak hanya berisiko bagi perangkat kamu, tetapi juga merugikan industri kreatif.

    Daripada mempertaruhkan keamanan data dan perangkat, beralihlah ke platform streaming legal yang menawarkan pengalaman menonton aman, berkualitas tinggi, dan mendukung industri perfilman. Berikut beberapa rekomendasi platform resmi untuk akhir pekan yang bebas malware:

    1. Netflix

    Wednesday Foto: JONATHAN HESSION/NETFLIX/

    Wednesday Season 2 telah tayang di Netflix, dengan Part 1 (episode 1–4) rilis pada 6 Agustus 2025, diikuti Part 2 pada 3 September 2025. Musim ini membawa Wednesday Addams (Jenna Ortega) kembali ke Nevermore Academy, menghadapi misteri supernatural yang lebih kelam dan kompleks.

    Berbekal kecerdasan tajam dan pesona sinisnya, Wednesday menyelami kasus pembunuhan baru yang melibatkan gagak pembunuh dan sosok berkerudung misterius, sambil bergulat dengan visi mengganggu tentang kematian sahabatnya, Enid (Emma Myers). Keluarga Addams, termasuk Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán), dan Grandmama (Joanna Lumley), hadir dengan peran lebih besar, menambah dinamika keluarga yang penuh konflik.

    Musim ini juga memperkenalkan karakter baru, seperti Barry Dort (Steve Buscemi) dan penampilan spesial Lady Gaga, serta menghadirkan sentuhan horor yang lebih kuat sesuai visi Jenna Ortega. Dengan intrik yang semakin dalam, Wednesday Season 2 menjanjikan petualangan penuh ketegangan dan kegelapan.

    Kamu bisa menontonnya melalui aplikasi Netflix di HP, tablet, laptop dan TV pintar. Biayanya mulai dari Rp 54 ribu hingga Rp 186.000 per bulan.

    Link akses Netflix di sini.

    Eyes of Wakanda Foto: Disney

    2.Disney Plus

    Eyes of Wakanda, serial animasi Marvel Studios, tayang perdana di Disney+ pada 1 Agustus 2025. Miniseri empat episode ini mengikuti petualangan Hatut Zeraze, prajurit elit rahasia Wakanda, yang menjelajahi dunia untuk mengambil kembali artefak vibranium dari tangan musuh.

    Setiap episode menghadirkan misi berbeda di era dan lokasi unik, memadukan aksi spionase, petualangan sejarah, dan kekuatan khas Wakanda. Disutradarai Todd Harris dan diproduksi Ryan Coogler, serial ini menampilkan pengisi suara ternama seperti Winnie Harlow, Cress Williams, dan Anika Noni Rose. Sebagai bagian dari Fase Enam MCU, Eyes of Wakanda memperluas mitos Wakanda dengan visual memukau dan narasi mendalam.

    Untuk menonton semua koleksi Disney+ Hotstar kamu harus berlangganan. Adapun tarif berlangganan Disney+ Hotstar di Indonesia mulai dari paket Basic dikenakan tarif Rp 65 ribu (bulanan) Rp 450 ribu (tahunan), sementara Premium Rp 119 ribu (bulanan) dan Rp 799 ribu (tahunan).

    Untuk menonton Disney+ Hotstar bisa klik di sini.

    3. Apple TV+

    Adegan Chief of War Foto: Dok. Apple TV+

    Chief of War, serial drama sejarah yang tayang di Apple TV+ sejak 1 Agustus 2025, menghadirkan kisah epik penyatuan Kepulauan Hawaii pada akhir abad ke-18. Dibintangi dan diciptakan Jason Momoa bersama Thomas Pa’a Sibbett, serial ini menonjolkan perspektif autentik masyarakat adat Hawaii, dengan visual memukau dan pemeran mayoritas asli, menjadikannya tontonan wajib bagi penggemar drama sejarah.

    Berlatar ketika Hawaii terpecah menjadi kerajaan-kerajaan yang bersaing, serial ini mengikuti Ka’iana (Jason Momoa), kepala perang dari Kaua’i, yang terjebak dalam konflik berdarah melawan ambisi Raja Kahekili (Temuera Morrison) dan ancaman kolonisasi Barat. Bersama sekutu seperti Kamehameha (Kaina Makua) dan Ka’ahumanu (Luciane Buchanan), Ka’iana berjuang mewujudkan ramalan penyatuan Hawaii dalam narasi penuh intrik dan emosi.

    Layanan Apple TV+ disertakan selama tiga bulan saat kamu membeli perangkat Apple dan menukarkan penawarannya dalam 90 hari. Atau bisa berlangganan Rp 99.000 per bulan setelah percobaan gratis selama tujuh hari.

    Apple TV+ bisa ditonton di sini.

    Cuplikan adegan dalam film Final Destination: Bloodlines. Foto: Dok. Ist

    4. HBO Max

    Final Destination: Bloodlines, film horor supernatural keenam dalam seri Final Destination, tayang di HBO Max. Disutradarai Zach Lipovsky dan Adam Stein, film ini mengikuti Stefani (Kaitlyn Santa Juana), mahasiswi yang dihantui mimpi buruk berulang tentang kematian kakek-neneknya dalam runtuhnya restoran pencakar langit pada 1969.

    Ternyata, neneknya, Iris, selamat dari bencana itu berkat firasat, namun kini Kematian kembali mengejar keturunan keluarga mereka. Stefani berjuang mencari cara memutus siklus kematian mengerikan yang mengancam keluarganya, di tengah serangkaian kecelakaan maut yang kreatif dan menegangkan.

    Dibintangi juga oleh Teo Briones, Richard Harmon, Brec Bassinger, dan Tony Todd sebagai William Bludworth, film ini menawarkan teror segar dengan sentuhan drama keluarga.

    Di HBO Max juga bisa menikmati film dan acara TV dari HBO, Warner Bros., DC Comics, Dicovery, dan lainnya. Kamu bisa menonton konten-konten seperti semua film Harry Potter, Game of Thrones, Westworld, Succession, Euphoria, dan lainnya. Harga berlangganan Max mulai dari Rp 49.000 per bulan atau Rp 349.000 per tahun.

    Akses HBO Max di sini.

    5. Prime Video

    War of the Worlds Foto: Prime

    War of the Worlds (2025), adaptasi modern dari novel klasik H.G. Wells, tayang di Prime Video mulai awal Agustus 2025. Disutradarai oleh Rich Lee dan dibintangi Ice Cube serta Eva Longoria, film fiksi ilmiah ini menghadirkan perspektif baru dengan pendekatan teknologi dan narasi screenlife.

    Film ini mengikuti Will Radford (Ice Cube), seorang analis keamanan siber dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang bekerja pada program pengawasan global. Saat mengejar peretas misterius bernama “Disruptor” bersama seorang agen FBI, bencana melanda ketika meteor menghantam Bumi.

    Dari meteor tersebut muncul mesin-mesin raksasa alien yang menyerang umat manusia dengan teknologi canggih, memicu kekacauan global. Will, dibantu seorang ilmuwan NASA, berjuang melindungi keluarganya sambil menghadapi invasi alien yang mengancam peradaban. Dengan latar belakang ketegangan teknologi dan pertempuran sengit, Will harus menemukan cara untuk menghentikan kehancuran, bahkan jika itu berarti terhubung langsung ke sistem alien melalui layar komputernya.

    Berbeda dari adaptasi sebelumnya, War of the Worlds (2025) menonjolkan elemen screenlife, di mana banyak adegan ditampilkan melalui layar komputer dan perangkat digital, mencerminkan era pengawasan dan teknologi modern. Namun, film ini menuai kritik karena dianggap seperti iklan produk Amazon, meskipun tetap menghibur dengan aksi absurd dan penampilan karismatik Ice Cube.

    6. CubMu

    CubMu adalah aplikasi hiburan digital yang menawarkan berbagai macam konten. Layanan ini menyediakan akses ke berbagai saluran TV lokal dan internasional, memungkinkan kamu untuk menonton acara favorit kapan saja dan di mana saja.

    Ribuan judul film dan serial TV dari berbagai genre tersedia di CubMu, baik produksi dalam negeri maupun mancanegara dari Cinema World. Bagi para penggemar anime, CubMu juga menawarkan koleksi anime populer yang siap memanjakan mata seperti Momentary Lily dan Dandadan.

    Kamu dapat mengunduh aplikasi CubMu secara gratis tinggal klik melalui Google Play Store (untuk pengguna Android) dan App Store (untuk pengguna iOS). Setelah mengunduh aplikasi, kamu dapat langsung menikmati berbagai konten hiburan yang tersedia. Agar bisa mengakses semua konten dapat berlangganan mulai dari Rp 3.000.

    Kamu bisa mengakses CubMu di sini.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Staf Prabowo Bisa Ketipu Love Scam, Data Kepresidenan Aman?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/rns)

  • Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja? Nasional 8 Agustus 2025

    Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja? Nasional 8 Agustus 2025

    Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyetujui validasi organisasi pada beberapa jabatan strategis di lingkungan TNI, pada 6 Agustus 2025.
    Salah satunya adalah keberadaan enam jabatan Komandan Grup (Dangrup) Kopassus.
    Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.
    “Iya benar,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi Kompas.com mengenai Surat Keputusan tersebut, Jumat (8/8/2025).
    Enam jabatan itu diisi oleh seorang perwira tinggi berpangkat Kolonel Infanteri (Inf). Berikut daftarnya:
    1. Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman, jabatan sebelumnya Danrindam III/Siliwangi, menjadi Dangrup 1 Kopassus
    2. Kolonel Inf Edwin Apria Candra, jabatan sebelumnya Koorsmin Kasum TNI, menjadi Dangrup 2 Kopassus
    3. Kolonel Inf Bram Pramudia, jabatan sebelumnya Paban V/Pam Sintel TNI, menjadi Dangrup 3 Kopassus
    4. Kolonel Inf Suharma Zunam, jabatan sebelumnya Paban III/Binteman Spersad, menjadi Dangrup 4 Kopassus
    5. Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S, jabatan sebelumnya Paban V/Kermalat Asean Slatad, menjadi Dangrup 5 Kopassus
    6. Kolonel Inf Richard Arnold Y. Sangari, jabatan sebelumnya Asintel Kasdam XVII/Cendrawasih, menjadi Dangrup 6 Kopassus
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kompleksitas Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

    Kompleksitas Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

    Jakarta –

    Sudah lewat satu bulan putusan MK Nomor 135/PUU-XII/2024 dibacakan, pemerintah dan DPR masih belum merespons putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut ke dalam sebuah bentuk kebijakan konkret: revisi UU Pemilu dan Pilkada.

    Dalam putusan tersebut, MK memutus pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal: Pemilu nasional untuk memilih presiden dan DPR/DPD, dan pemilu lokal untuk memilih gubernur, walikota/bupati dan DPRD yang diperpanjang paling cepat 2 tahun dan paling lambat 2,5 tahun setelah pemilu nasional selesai dilaksanakan.

    Alasannya sederhana, MK berkaca pada dua peristiwa pemilu serentak sebelumnya (2019 dan 2024); karena pemilih kebingungan ketika disodorkan banyaknya surat suara dan calon; dekatnya jarak waktu antara pemilu dan pilkada yang membuat pemilih jenuh; beratnya beban penyelenggara yang berakibat pada kelelahan hingga kematian.

    Selain itu ada juga alasan sulitnya parpol dalam mempersiapkan kader untuk bertarung; dan yang paling penting karena permasalahan daerah kerapkali tidak mendapat perhatian serius akibat tertimpa isu nasional.

    Kontradiksi Norma dan Pilihan Paling Mungkin

    Apabila dicermati, dalam putusan ini MK tidak bertindak dalam fungsinya sebagai negative legislator (pembatal undang-undang), melainkan sebagai positive legislator (pembentuk undang-undang).

    Meskipun MK masuk ke dalam wilayah teknis penyelenggaraan pemilu yang seharusnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang (open legal policy), tetap dapat dibenarkan dan putusannya tetap dianggap sah secara hukum (erga omnes).

    Karena, di tengah rusaknya kualitas demokrasi akibat kartelisasi politik yang kuat seperti sekarang ini, MK dapat melakukan penyelamatan demokrasi melalui judicial activism untuk menjembatani kehendak rakyat yang suaranya seringkali diabaikan di dalam ruang pembentukan kebijakan.

    Namun, akibat campur tangan MK dalam membuat norma baru tersebut, kontradiksi hukum tak dapat dielakkan, khususnya dalam mengatasi permasalahan pemilu lokal yang jadwal pelaksanaannya bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

    Dalam pemilu lokal, MK memutus dilaksanakan paling cepat dua tahun dan paling lambat dua setengah tahun setelah pemilu nasional usai dilaksanakan. Konsekuensinya, akan ada kekosongan masa jabatan dalam waktu yang cukup lama (2-2,5 tahun) yang harus dipikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk diisi oleh siapa dan bagaimana cara pengisiannya.

    Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi, mungkin masih bisa dilakukan penunjukan penjabat (Pj) oleh presiden dan mendagri.

    Meskipun pilihan tersebut bertentangan dengan prinsip yang paling penting di dalam demokrasi, yakni legitimasi, kemungkinan yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah demikian. Tapi dengan catatan bahwa masyarakat sipil harus mendesak presiden dan DPR untuk mempersiapkan norma yang membatasi dan mengawasi para Pj tersebut agar tidak menjadi alat politik kekuasaan untuk cawe-cawe memenangkan calon tertentu.

    Sementara, untuk mengisi kekosongan masa jabatan DPRD, belum ada landasan norma yang bisa dijadikan tempat bersandar untuk memperpanjang masa jabatan mereka. Sehingga mau tidak mau harus dibuat aturan mainnya agar tidak terjadi kekosongan jabatan.

    Jika opsi yang dipilih adalah memperpanjang masa jabatan DPRD selama dua tahun, tentu saja kebijakan itu bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga DPRD harus berasal dari mandat rakyat yang dipilih secara sah melalui pemilu.

    Jika pun selama dua tahun itu ditunjuk pelaksana tugas, maka juga bertentangan dengan nilai demokrasi yang mengedepankan legitimasi ketimbang legalitas.

    Di antara kebuntuan itu, pilihan yang paling mungkin untuk dilakukan adalah dengan dibuatnya pemilu sela untuk memilih anggota DPRD yang akan menjabat selama 2 hingga 2,5 tahun sampai dilaksanakannya pemilu lokal di tahun 2032.

    Yang Prosedural dan Yang Substansial

    Jika ditelaah lebih dalam, walaupun putusan tersebut dianggap oleh sebagian pengamat adalah putusan yang progresif, tapi nyatanya, hanya menyentuh persoalan prosedural. Bukan persoalan substansial dari berbagai persoalan pemilu yang sudah-sudah. Mahar politik, politik uang, pengerahan aparat dan birokrat untuk memenangkan calon tertentu, dan lain sebagainya.

    Berharap adanya jeda selama 2 sampai 2,5 tahun agar partai politik bisa bernafas dan mempersiapkan kader secara serius juga adalah sebuah alasan paling utopis yang pernah ada di negeri demokrasi yang mau berumur 80 tahun merdeka ini.

    Dalam Kronik Otoritarianisme Indonesia yang ditulis Zainal Arifin Mochtar dan Muhidin M. Dahlan, Herlambang P. Wiratraman mengatakan, demokrasi di Indonesia cenderung telah didominasi dan difasilitasi oleh sistem politik yang telah terkartelisasi.

    Fenomena ini oleh Richard S Katz dan Peter Mair disebut dengan istilah “partai kartel” yang kenunculannya ditandai dengan hubungan erat antara partai politik dan negara yang saling bekerja sama dalam berkolusi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satunya berkolusi dalam memenangkan pemilu.

    Tak bisa dipungkiri, demokrasi elektoral kita telah dilumuri politik uang. Biaya politik elektoral yang tinggi membuat partai politik memberi karpet merah kepada pemilik modal untuk ikut serta mengendalikan pemilu dan menjadi bagian di dalam negara. Akibatnya, pemilu hanya menjadi sarana bagi oligarki untuk mengontrol kebijakan negara.

    Untuk dapat berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya, partai politik tidak lagi memilih calon legislatif maupun eksekutif berdasarkan standar ideologis. Lebih condong kepada standar pragmatis. Sudah menjadi rahasia umum, mulai dari sejak fase pra pemilu (rekrutmen calon), yang dilihat paling pertama oleh partai politik bukanlah kualitas (kapabilitas), tetapi kuantitas (seberapa besar isi brangkas).

    Alhasil, mengutip laporan ICW (Indonesia Corruption Watch), yang diperoleh dari pemilu berbiaya tinggi tersebut adalah: Dari total 580 anggota DPR periode 2024- 2029, sekitar 354 orang (61%) terafiliasi dengan sektor bisnis. Dengan kata lain, sebagian besar anggota DPR yang memenangkan pemilu dan duduk di parlemen hari-hari ini adalah politisi pebisnis. Bukan ideolog, bukan pula aktivis, atau politisi yang berasal dari beragam latar belakang.

    Dengan besarnya postur politisi pebisnis yang duduk di DPR saat ini, jangan heran apabila mereka abai melaksanakan demokrasi deliberatif dalam pengambilan keputusan politik negara, terutama dalam proses pembentukan undang-undang kontroversial akhir-akhir ini (UU BUMN, UU Minerba, UU TNI).

    Data ini tidak hanya memperburuk kualitas parlemen dan pemerintahan kita, tapi juga akan memperpanjang nasib demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi. Apalagi, di tahun 2024, menurut data yang dirilis Bank Dunia, angka kemiskinan masyarakat Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa atau setara 68,2% dari total populasi sebanyak 285,1 juta penduduk.

    Kondisi ini tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan sekali pukul perubahan jadwal pemilu, tapi juga harus diiringi dengan pembenahan di berbagai sektor: Partai politik, pembiayaan partai politik dan pemilu, hingga sistem pengawasan yang kuat. Jika tidak, kaki-kaki oligarki di dalam tubuh negara akan semakin kokoh, dan pemilu 2029 dan 2032 hanya akan memperluas potensi politik uang yang muaranya akan menghasilkan pemimpin serakah.

    Dengan begitu, mau sistem pemilu seperti apapun, baik serentak ataupun tidak, terpisah antara nasional dan lokal sekalipun, jika tidak diiringi dengan pembenahan lintas sektor, maka pemisahan jadwal pemilu hanya akan memperpanjang peluang oligarki untuk mengontrol kebijakan publik dengan seluruh perangkat yang mereka punya. Uang, media, aparat, dan segenap perangkat lainnya. Pada akhirnya, putusan MK tidak menyumbang apa-apa untuk peningkatan kualitas demokrasi kita.

    Zieyad Alfeiyad Ahfi atau Ziyad Ahfi. Mahasiswa pascasarjana hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tengah mengambil studi Hukum Tata Negara.

    (rdp/rdp)

  • Heboh Harga Tiket Pesawat Diatur AI, Maskapai Buka Suara

    Heboh Harga Tiket Pesawat Diatur AI, Maskapai Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Maskapai Delta Air Lines buka suara soal kabar akan menggunakan AI untuk mengatur harga pesawat. Perusahaan memastikan tidak akan menggunakan teknologi dan data pribadi untuk mengatur harga tiket pesawat yang dipersonalisasi.

    Ini menjawab pernyataan sejumlah senator Demokrat, Ruben Gallego, Mark Warner dan Richard Blumenthal. Mereka menyebut perusahaan akan menggunakan teknologi AI untuk menetapkan harga individual.

    Harga yang dipersonalisasi ini akan membuat kenaikan hingga mencapai ‘titik kesulitan’ pada masing-masing konsumen maskapai.

    “Tidak ada produk tarif yang pernah digunakan, diuji, atau direncanakan Delta menargetkan pelanggan dengan harga individu berbasis data pribadi,” jelas Delta kepada para senator melalui surat, dikutip dari Reuters, Senin (4/8/2025).

    Pengakuan itu disambut baik para senator. Meski begitu mereka menyampaikan banyak pertanyaan dan ingin lebih banyak detil soal data apa yang dikumpulkan saat menetapkan harga tiket.

    “Delta menyampaikan satu hal pada investor dan menyampaikan hal lain pada publik. Jika Delta memang menggunakan data agregat, bukan data individual itu kabar baik,” kata Gallego.

    Sebelumnya, Delta memang telah mengungkapkan rencana penggunaan AI pada manajemen pendapatan. Bersama dengan perusahaan penetapan harga AI, Fetcherr, setidaknya 20% jaringan domestiknya akan menggunakan teknologi tersebut pada akhir tahun 2025.

    Sementara itu, Presiden Delta Glen Hauenstein pernah juga berbicara soal penetapan harga berbasis AI pada Desember lalu yang kemudian dikutip para senator. Dia mengatakan teknologi milik perusahaan mampu menetapkan tarif berdasarkan prediksi jumlah yang bersedia dibayarkan orang untuk produk premium terkait tarif dasar.

    Di sisi lain, penggunaan AI untuk harga tiket ditolak oleh maskapai lain American Airlines. CEO Robert Isom mengatakan penggunaan teknologi akan merusak kepercayaan konsumen dan tidak pantas.

    “Soal penggunaan AI dengan cara itu, tidak pantas. Dan dari pihak American, itu bukan sesuatu yang akan dilakukan,” tegasnya minggu lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pernyataan Resmi Grab Indonesia soal Keributan Konsumen Vs Driver di Jambi Regional 30 Juli 2025

    Pernyataan Resmi Grab Indonesia soal Keributan Konsumen Vs Driver di Jambi Regional 30 Juli 2025

    Pernyataan Resmi Grab Indonesia soal Keributan Konsumen Vs Driver di Jambi
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Pihak
    Grab Indonesia
    memberikan pernyataan resmi terkait permasalahan antara
    mitra pengemudi
    GrabFood atas nama Rosdewi dengan konsumen di Jambi pada Minggu, 20 Juli 2025.
    Richard Aditya, Director of West Indonesia, Grab Indonesia, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Rabu (30/7/2025), menyampaikan bahwa setelah pemberitaan tersebut viral, pihaknya langsung turun ke Jambi dan ikut mendampingi proses
    mediasi
    kedua belah pihak yang berlangsung di Mapolresta Jambi pada Selasa (29/7/2025).
    “Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan penanganan kejadian dapat diselesaikan sepenuhnya oleh mitra pengemudi dan konsumen secara kekeluargaan,” katanya.
    Richard menyebut, Grab sangat mengapresiasi konsumen dan mitra pengemudi (driver) yang memutuskan untuk menempuh jalur penyelesaian yang damai dan kooperatif.
    Dia mengatakan, sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi, konsumen telah secara resmi mencabut laporan kepolisian tentang tindak penganiayaan yang sebelumnya ditujukan kepada mitra pengemudi.
    Sebelum proses perdamaian ini, kata Richard, pada 26 Juli 2025, pihaknya juga telah bertemu mitra pengemudi mereka untuk merespons aspirasi yang disampaikan sebelumnya, dan mengedukasi kembali konsekuensi pelanggaran yang telah dilakukan.
    Dalam hal tersebut, mitra pengemudi telah melakukan permohonan maaf secara langsung atas tindak pelanggaran hukum serta Kode Etik Mitra Grab yang berlaku.
    “Yang bersangkutan mengakui tindakan emosional tersebut dipicu oleh adanya keterlambatan konfirmasi pembayaran pasca-pemesanan GrabFood,” tambahnya.
    “Ke depannya, mitra terkait menyatakan ingin fokus pada aktivitas harian yang telah dijalankan sejak 2016 sebelum menjadi mitra pengemudi Grab, seperti melanjutkan usaha makanan yang dimiliki dan mengumpulkan barang bekas,” tambahnya.
    Richard juga memastikan bahwa mitra pengemudinya akan disanksi tegas, berupa pengakhiran hubungan kemitraan sebagai mitra pengemudi.
    Dia mengatakan, hal ini didasarkan pada tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan, di antaranya secara sepihak menyambangi langsung lokasi kediaman konsumen, hingga masuk ruangan pribadi tanpa izin, serta terlibat dalam pertikaian verbal dan fisik.
    1. Pasal 1.1: melakukan/terlibat kasus tindakan melawan hukum baik ketika sedang menjalankan orderan Grab maupun sedang tidak menjalankan orderan Grab yang membahayakan Grab atau konsumen atau pihak ketiga.
    2. Pasal 1.5: bertikai/melakukan tindakan di luar norma kesopanan/berperilaku kasar/melampiaskan emosi dalam bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan kepada siapa pun baik verbal maupun non-verbal, fisik maupun non-fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam/mengintimidasi/menakut-nakuti/melecehkan secara SARA/fisik/seksual, dengan cara dan media apa pun kepada pihak manapun, baik kepada penumpang/karyawan Grab/sesama mitra Grab/restoran yang terdaftar dalam platform Grab/konsumen/pengguna jalan lainnya.
    “Namun, sebagai iktikad baik perusahaan, Grab Indonesia menawarkan peluang kepada mitra terkait untuk beralih menjadi Mitra Merchant Grab yang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha makanan yang dimiliki terdaftar dalam layanan GrabFood, dengan tetap melewati standar proses pendaftaran dan verifikasi data yang berlaku,” tambahnya.
    Masih dalam keterangan tertulisnya, pihak Grab menyebut, kejadian ini berawal dari keterlambatan bayar non-tunai sebesar Rp 30.000 oleh konsumen kepada mitra pengemudi setelah pengantaran pesanan GrabFood diselesaikan.
    Grab menyebut, mitra pengemudi mereka mengaku saat itu sudah menunggu beberapa waktu tetapi tidak mendapat konfirmasi bahwa pembayaran non-tunai telah diterima.
    Kemudian, yang bersangkutan mendatangi kembali lokasi kediaman pribadi konsumen untuk menagih pembayaran hingga tersulut emosi dan terlibat dalam pertikaian fisik.
    Setelah pertikaian terjadi, pihak keluarga konsumen melakukan pembayaran tunai kepada mitra pengemudi.
    Grab sendiri mengaku senantiasa mengimbau seluruh konsumen dan mitra pengemudi untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan bersama selama menggunakan layanan Grab.
    “Penting bagi konsumen untuk memastikan pembayaran berhasil dilakukan tepat waktu kepada mitra pengemudi setelah pesanan/perjalanan selesai,” jelasnya.
    Sebaliknya, mitra pengemudi juga memiliki komitmen utama dalam menjaga standar pelayanan konsumen yang santun dan ramah.
    “Jika terjadi kendala saat perjalanan/pemesanan, baik konsumen maupun mitra pengemudi dapat melaporkannya ke Pusat Bantuan Grab agar dapat ditindaklanjuti dan ditangani dengan tepat,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.