Tag: Richard

  • Daftar Terbaru 7 Buronan RI Paling Dicari Interpol Usai Nama Fredy Pratama Hilang

    Daftar Terbaru 7 Buronan RI Paling Dicari Interpol Usai Nama Fredy Pratama Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama buronan gembong kelas internasional Fredy Pratama telah menghilang dalam daftar red notice Interpol.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis dalam situs red notice Interpol pada Kamis (2/10/2025) sekitar 10.09 WIB, nama Fredy sudah tidak termasuk dalam buronan asal Indonesia yang ditampilkan di web Interpol.

    Dalam hal ini, Sekretariat National Central Bureau Interpol (Ses NCB Interpol) Brigjen Pol Untung Widyatmoko menjelaskan bahwa dalam daftar buronan yang masuk dalam red notice Interpol itu ada dua macam.

    Secara terperinci, ada buronan berstatus red notice yang ditampilkan untuk publik dan buronan yang hanya ditampilkan untuk aparat penegak hukum saja.

    “Dalam red notice Interpol memang ada dua tipe, satu published for public dan kedua published for law enforcement only,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/10/2025).

    Lantas, siapa saja buronan asal Indonesia yang masuk dalam web red notice Interpol hingga Kamis (2/10/2025)?

    1. Evelina Pietruschka 

    Pada Selasa (2/8/2022) Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan pemalsuan data pemegang polis asuransi PT Wanaartha Life.

    Salah satu tersangka itu adalah Evelina Pietruschka. Dia sempat menjabat sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life sejak 1999, lalu pada 2011 menjadi Presiden Komisaris perusahaan asuransi tersebut.

    Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, seperti tersangka MA dikenakan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 78, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 374 KUHP dan 345 tentang TPPU.

    Dalam catatan Bisnis, Whisnu Hermawan selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri kala itu mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri keberadaan dan status kewarganegaraan dari maupun Evelina.

    “Untuk status kepindahan kewarganegaraan [Evelina Pietruschka] masih dikoordinasikan kepada pihak yang terkait untuk memastikan status kewarganegaraannya,” kata Whisnu.

    2. Manfred Pietruschka Armin

    Manfred merupakan suami dari Evelina. Dia juga dituduhkan pasal serupa dengan istrinya. Ses NCB Interpol Hubinter Polri Brigjen Untung menyatakan saat ini pihaknya memburu keduanya.

    Interpol mengetahui bahwa Evelina berada di California, sejalan dengan penangkapan Rezanantha Petruschka di kota tersebut.

    Meskipun begitu, menurut Untung sulit untuk menangkap pelaku tindak pidana ekonomi, karena mereka memiliki sumber daya dan kuasa untuk menghindari jerat hukum.

    “Kan namanya pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi tidak ada yang kismin, enggak ada yang miskin, semua kaya, semua bisa menyewa lawyer dan di situlah mereka selalu bail, selalu challenge ke kita, supaya Interpol red notice-nya gugur, cabut dengan alasan ini perdata, bukan pidana, dan lain sebagainya. Jadi, masih di California dong si Reza? Mudah-mudahan,” ujar Untung usai konferensi pers penangkapan Adrian Gunadi, Jumat (26/9/2025).

    3. Mendomba Randy

    Tidak banyak informasi mengenai Mendomba Randy. Mengacu pada web Interpol, dia terjerat dalam kasus penyelundupan senjata api. Pria kelahiran Filipina berkebangsaan Indonesia ini lahir pada (9/4/1976).

    Dia kini menjadi buronan Indonesia. Adapun, ciri-ciri Mendomba memiliki tinggi hingga 1,7 meter, memiliki rambut dan mata berwarna hitam.

    4. Edo Kurniawan

    Wakil presiden Wirecard Asia untuk pengendalian dan keuangan internasional Edo Kurniawan melarikan diri dari Singapura dan menjadi buronan.

    Edo dan dua bawahannya di Wirecard Asia melakukan persengkongkolan untuk menggelapkan dana perusahaan. Kedua bawahannya itu adalah WNI dan penduduk tetap Singapura, James Aga Wardhana dan mantan kepala keuangan Wirecard Asia, Chai Ai Lim, warga negara Singapura.

    Adapun James telah ditangkap dan dijatuhi hukuman bui bersama koleganya bernama Chai Ai Lim di Singapura. Secara total, Wirecard Asia mencatatkan kerugian senilai 123.070 dolar Singapura.

    5. Richard Jude Daschbach

    Dikutip justice.gov, Richard Jude Daschbach, mantan pendeta yang dituduh melakukan hubungan seksual terlarang dengan korban di bawah umur di Timor Leste setidaknya sejak 2013.

    Menurut dokumen pengadilan, Daschbach mengoperasikan “rumah penampungan” untuk anak-anak di Timor Leste. Para korban mengungkapkan bahwa Daschbach melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang tinggal di rumah penampungan.

    Kemudian, Daschbach dipecat oleh gereja Katolik setelah beberapa korban mengungkapkan pelecehan tersebut kepada gereja. Daschbach saat ini menghadapi dakwaan terkait eksploitasi seksual anak di Timor Leste.

    Selain itu, pada 2019, dewan juri di Distrik Utara California mengembalikan dakwaan terhadap Daschbach atas penipuan yang berhubungan dengan dugaan penggelapan dana untuk rumah penampungan.

    Pria berkebangsaan Amerika-Indonesia ini tengah dicari oleh Amerika Serikat.

    6. Nugroho Sofyan Iskandar Nugroho

    Dalam situs interpol, Sofyan dicari karena dituduh melakukan pencabulan terhadap anak di bawah 14 tahun. Pria kelahiran Semarang (4/4/1968) itu, kini menjadi buronan Amerika Serikat.

    Adapun, ciri khusus yang dimiliki Sofyan adalah memiliki tahi lalat di pipi kanannya, tinggi badan 1,7 meter warna mata coklat dan rambut hitam.

    7. Djatmiko Febri Irwansyah

    Seperti halnya Mendomba, tidak banyak juga informasi dari Djatmiko. Bahkan, tempat kelahiran Djatmiko tidak tercantum dalam situs Interpol.

    Meskipun begitu, pria kelahiran 1982 menjadi buronan karena diduga membunuh seorang warga Singapura Dexmon Chua Yizhi pada 2014. Dengan begitu kini dia menjadi buronan warga Singapura.

  • Lepas 12% Saham ke RI, Freeport Minta Perpanjang Hak Tambang di Papua

    Lepas 12% Saham ke RI, Freeport Minta Perpanjang Hak Tambang di Papua

    Jakarta

    Raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), masih bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait hak untuk mengoperasikan tambang tembaga dan emas Grasberg di Papua setelah 2041 mendatang.

    Melansir Reuters, Kamis (2/10/2025), negosiasi ini dilakukan setelah perusahaan sepakat untuk melepas 12% saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia (PTFI), kepada pemerintah Indonesia. Grasberg adalah tambang emas terbesar dan tembaga terbesar kedua di dunia.

    Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham PTFI. Dengan 12% saham yang dilepas Freeport AS, total pemerintah akan menguasai 63% saham perusahaan.

    “Para pihak sedang berupaya mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan semua pemangku kepentingan. (Freeport) akan mengeluarkan pengumuman resmi setelah kesepakatan berhasil diselesaikan,” ujar juru bicara Freeport kepada Reuters.

    Diketahui, negosiasi tersebut mulai terjadi setelah Freeport menyatakan keadaan kahar di Grasberg minggu lalu akibat tanah longsor pada awal September ini.

    Paska-kecelakaan, Freeport menyatakan tambang Grasberg di Papua kemungkinan besar tidak akan beroperasi normal sampai 2027. Penutupan sementara tambang ini diperkirakan akan menghambat pasokan tembaga global selama beberapa tahun ke depan.

    Sebagai tambahan informasi, sebelumnya CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara.

    Dalam catatan detikcom, hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta.

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    (igo/fdl)

  • Duh! Direktur FBI Beri Hadiah Senjata Api Ilegal ke Pejabat Selandia Baru

    Duh! Direktur FBI Beri Hadiah Senjata Api Ilegal ke Pejabat Selandia Baru

    Wellington

    Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (AS) atau FBI, Kash Patel, menghadiahkan senjata api ilegal kepada pejabat kepolisian dan intelijen Selandia Baru selama kunjungannya beberapa waktu lalu. Berdasarkan aturan senjata api yang ketat di Selandia Baru, hadiah dari Patel itu telah dimusnahkan.

    Patel mengunjungi Selandia Baru pada Juli lalu untuk meresmikan kantor intelijen permanen FBI dan bertemu para menteri senior pemerintah serta pimpinan intelijen serta pejabat penegakan hukum negara tersebut.

    Dalam pengumuman terbaru, seperti dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), Komisioner Kepolisian Selandia Baru Richard Chambers mengatakan dirinya menerima “stand pajangan koin yang menampilkan replika pistol plastik yang dicetak secara 3D dan tidak dapat dioperasikan” dari Patel selama kunjungannya.

    “Saran dari Otoritas Keamanan Senjata Api diupayakan keesokan harinya dan hadiah-hadiah tersebut diambil dari para penerima dan diamankan pada hari itu juga,” kata Chambers dalam pernyataannya.

    “Meskipun tidak dapat dioperasikan dalam bentuk hadiah, analisis lanjutan oleh Otoritas Keamanan Senjata Api dan Gudang Senjata Kepolisian menetapkan bahwa modifikasi dapat membuatnya dapat dioperasikan,” sebutnya.

    Senjata api lainnya dihadiahkan dalam stand pajangan kepada dua pimpinan badan intelijen Selandia Baru, Andrew Hampton dan Andrew Clark.

    Chambers mengatakan bahwa mematuhi undang-undang senjata api yang berlaku, replika senjata api itu telah dimusnahkan.

    “Untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang senjata api Selandia Baru, hadiah-hadiah tersebut diserahkan kepada Kepolisian Selandia Baru keesokan harinya,” demikian pernyataan bersama dari badan-badan intelijen Selandia Baru.

    “Setelah penilaian oleh spesialis senjata api dari kepolisian, hadiah-hadiah tersebut disimpan oleh Kepolisian Selandia Baru,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam pernyataan kepada AFP, seorang juru bicara Kedutaan Besar AS di Wellington mengatakan bahwa hadiah tersebut berupa stand pajangan koin yang dilengkapi replika senjata api plastik, inert (tidak aktif), dan non-fungsional sebagai elemen desain.

    “Kami mendukung upaya para pejabat Selandia Baru untuk memastikan hadiah ini tidak secara tidak sengaja melanggar undang-undang senjata api Selandia Baru apa pun,” ucap juru bicara Kedutaan Besar AS.

    “Kedutaan Besar telah menyampaikan kepada rekan-rekan kami di Selandia Baru bahwa kami memahami dan menerima keputusan mereka terkait dengan pemberian hadiah yang dimaksudkan baik dari direktur tersebut,” sebutnya.

    Selandia Baru semakin memperkuat undang-undang senjata apinya dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah serangan penembakan di masjid-masjid Christchurch yang menewaskan sedikitnya 50 orang pada tahun 2019 lalu.

    Simak juga Video FBI Tawarkan hingga Rp 1,6 M Buat Informan Penembakan Charlie Kirk

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Nama Fredy Pratama Mendadak Hilang dari Situs Red Notice Interpol, Ini Penjelasan Polisi

    Nama Fredy Pratama Mendadak Hilang dari Situs Red Notice Interpol, Ini Penjelasan Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama buronan kasus narkoba internasional Fredy Pratama menghilang dalam daftar red notice Interpol.

    Berdasarkan penelusuran Bisnis dalam situs red notice Interpol pada Rabu (1/10/2025) sekitar 08.45 WIB, nama gembong narkoba sudah tidak termasuk dalam buronan red notice yanh ditampilkan di web Interpol.

    Padahal, buruan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri itu nampak diperlihatkan di situs Interpol dalam beberapa tahun sebelumnya.

    Kala itu, dalam situs Interpol tercatat bahwa Fredy Pratama lahir pada 25 Juni 1985 di Banjarmasin dengan jenis kelamin laki-laki. Adapun, dalam foto yang diunggah Interpol, Fredy nampak memiliki rambut hitam panjang dengan mengenakan kaus berwarna biru.

    Adapun, buronan berkewarganegaraan Indonesia yang tercantum dalam red notice Interpol saat ini ada tujuh orang.

    Mereka adalah Pietruschka Evelina Fadil (64), Pietruschka Manfred Armin (66), Mendomba Randy (49), Kurniawan Edo (40), Daschbach Richard Jude (88), Nugroho Sofyan Iskandar (57), dan Djatmiko Febri Irwansyah (43).

    Dalam hal ini, Sekretariat National Central Bureau Interpol (Ses NCB Interpol) Brigjen Pol Untung Widyatmoko menjelaskan bahwa dalam daftar buronan yang masuk dalam red notice Interpol itu ada dua macam.

    Secara terperinci, ada buronan berstatus res notice yang ditampilkan untuk publik dan buronan yang hanya ditampilkan untuk aparat penegak hukum saja.

    “Dalam Red Notice Interpol memang ada dua tipe, satu published for public dan kedua published for law enforcement only,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/10/2025).

    Sekadar informasi, Fredy Pratama memiliki beberapa julukan seperti The Secret, Airbag, Mojopahit dan termasuk Casanova. 

    Setiap bulannya, jaringan Fredy disebut mampu selundupkan narkotika sebanyak 100 kg hingga 500 kg per bulan.

    Dalam memuluskan bisnisnya, Fredy Pratama menyelundupkan narkoba dari kawasan ‘Segitiga Emas’ menggunakan kemasan teh China yang kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia. 

  • Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Jakarta

    Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), sepakat menyerahkan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

    Menurut Rosan,penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara. Hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (30/9/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan yakni sebesar 10%.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penambahan saham lebih dari 10% tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Freeport untuk bisa memperoleh porsi hingga 12%. Nantinya, sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti pasca 2041,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2018 lalu Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan MIND ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum (Persero).

    Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PTFI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Sementara 48,77% saham lainnya dimiliki oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX).

    (acd/acd)

  • Polres Gresik Lakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan di SPPG

    Polres Gresik Lakukan Pemeriksaan Keamanan Pangan di SPPG

    Gresik (beritajatim.com)– Guna menjamin kualitas serta keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari sebelum didistribusikan.

    Polres Gresik berkomitmen rutin memeriksa menu makanan yang diproduksi. Langkah ini diambil karena institusi Polri ini tak mau kecolongan menu yang disajikan basi.

    Tujuan pemeriksaan tersebut memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi dan aman bagi penerima manfaat.

    Menggunakan alat food security, tim melakukan uji organoleptik dan kimiawi pada sejumlah menu (Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari nasi putih, ayam suwir, kentang goreng, kubis, tomat, tempe gimbal, kuah soto, hingga air isi ulang dan buah jeruk.

    Hasil uji organoleptik menyimpulkan semua sampel makanan dalam kondisi normal dari segi bentuk, warna, bau, maupun rasa.

    Sementara itu, hasil uji kimiawi juga memberikan kepastian antara lain formalin, arsenik, sianida nitrat dinyatakan negatif. Setelah melalui uji pemeriksaan berbagai tahap. Seluruh makanan dan minuman yang diperiksa layak disajikan dan aman dikonsumsi.

    Kasidokkes Polres Gresik Iptu Sugioto mengatakan pengawasan kualitas gizi dan keamanan makanan merupakan prioritas utama. Harapanny makanan dari program MBG ini benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

    “Pengawasan kualitas gizi dan keamanan makanan ini bukan sekadar rutinitas, tapi wujud kepedulian supay masyarakat benar-benar mendapat sajian bergizi yang aman untuk dikonsumsi,” katanya, Senin (29/9/2025).

    Sementara itu, Penanggungjawab SPPG Kemala Bhayangkari Armyati Permana menuturkan, dirinya memastikan standar kebersihan dan pengolahan selalu diterapkan secara ketat demi menjaga kualitas sajian.

    “Kami ingin memastikan setiap piring makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kebersihannya, bebas dari bahan berbahaya, dan menyehatkan,” tuturnya.

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menyatakn peran Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saja. Tetapi juga mendukung program kesehatan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi yang terjamin aman.

    “Kami hadir bukan hanya menjaga keamanan saja, tapi juga ikut menjaga kesehatan masyarakat melalui pangan yang aman dan bergizi,” ungkapnya. (dny/ted)

  • Dua Warga Gresik Diringkus Polisi Saat Edarkan Narkoba Jenis Sabu

    Dua Warga Gresik Diringkus Polisi Saat Edarkan Narkoba Jenis Sabu

    Gresik (beritajatim.com)- Dua orang warga berinisial R (49) warga Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, dan SA (44) warga Desa Kramatinggil yang berdomisili di Kelurahan Tlogopojok, diringkus aparat kepolisian saat sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Dari tangan kedua tersangka, polisi juga menyita 84 gram barang haram tersebut.

    Terungkapnya kasus narkoba ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskoba Polres Gresik.

    Kasatreskoba Polres Gresik AKP Ahmad Yani mengatakan, penangkapan kedua tersangka itu dilakukan pada Senin (22/9) di rumah tersangka di Jalan Gubernur Suryo Gang 5B/20 Gresik.

    “Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat total 84 gram yang terbagi dalam delapan plastik klip. Barang haram itu disimpan dalam sebuah tas kresek hitam dan tempat kacamata,” katanya, Senin (29/9/2025).

    Selain itu lanjut dia, anggotanya di lapangan juga menyita sejumlah barang bukti lain, diantaranya satu set alat hisap (bong) bekas pakai, satu pak plastik klip kosong. Kemudian satu timbangan digital, dan uang tunai Rp 7.000.000. Serta dua unit ponsel yang diduga dipakai untuk transaksi.

    “Dari penggeledahan itu, kedua tersangka R dan SA tak bisa berkutik kemudian diamankan di Mapolres Gresik guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya.

    Kedua tersangka juga dijerat dengan pasal 114 ayat (2) subs pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengingatkan masyarakat untuk menjauhi narkoba yang sangat merusak kesehatan dan masa depan. Ia juga mengajak warga berperan aktif membantu kepolisian dalam pemberantasan narkoba.

    “Jika menemukan adanya tindak pidana narkotika, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan hotline Lapor Kapolres Gresik, WhatsApp di nomor 0811-8800-2006,” pungkasnya. [dny/aje]

  • Drone Misterius Bikin Eropa Kalang Kabut, Denmark: Pelaku Profesional

    Drone Misterius Bikin Eropa Kalang Kabut, Denmark: Pelaku Profesional

    Jakarta

    Penampakan drone misterius membuat beberapa negara di Eropa kalang kabut. Terbaru, bandara Aalborg di Denmark ditutup menyusul kedatangan drone yang belum jelas asal muasalnya ke wilayah udaranya. Drone tak berawak juga dilaporkan terlihat di bandara Esbjerg, Sonderborg, dan Skrydstrup.

    Awal pekan ini, penampakan drone menyebabkan penangguhan sementara penerbangan di bandara Kopenhagen. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan kejadian ini ulah aktor profesional. “Ini jelas bukan kebetulan. Ini terlihat sistematis. Inilah yang saya definisikan sebagai serangan hibrida,” cetusnya.

    Menteri Kehakiman Peter Hummelgaard mengatakan tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun terkait siapa dalang di balik ini. Meskipun tidak ada konfirmasi bahwa Rusia terlibat, selama sebulan terakhir drone Rusia telah melanggar wilayah udara Polandia, Rumania, dan mungkin juga Belanda, Finlandia, dan Denmark.

    Menanggapi pesawat drone Rusia yang memasuki wilayah udara Polandia awal September, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengumumkan pihaknya meluncurkan operasi untuk melindungi sisi timurnya.

    Adapun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding armada bayangan kapal tanker minyak Rusia digunakan untuk meluncurkan dan mengendalikan drone Rusia di atas kota-kota Eropa. “Ini adalah bukti lebih lanjut Laut Baltik dan laut lainnya harus ditutup untuk tanker Rusia, setidaknya untuk armada bayangan,” cetusnya.

    Armada bayangan tersebut mencakup ratusan tanker tua, seringkali tidak diasuransikan atau dirawat seadanya. Kapal-kapal ini biasanya beroperasi di bawah bendera negara lain sehingga menyulitkan regulator untuk menegakkan sanksi.

    Drone, atau beberapa jenis kendaraan udara tempur nirawak, telah digunakan oleh militer sejak tahun 1970-an, dan sekarang menjadi andalan peperangan modern, khususnya dalam perang Rusia di Ukraina. Teknologinya juga telah berkembang pesat di pasar komersial,

    “Drone lebih mudah didapat dan digunakan. Dan harganya pun turun drastis. Orang-orang kini dapat melakukan hal-hal di gudang kebun mereka yang hanya dapat dilakukan dengan kemampuan militer canggih 10 atau 15 tahun yang lalu,” sebut Richard Gill, pendiri dan CEO Drone Defence yang dikutip detikINET dari Duetsche Welle.

    Dalam peperangan, drone sering ditembak jatuh. Namun di perkotaan, seringkali mustahil untuk menentukan dari jauh apakah sebuah drone militer atau rekreasi dari warga sipil. Ancaman drone di area seperti bandara pun jadi sulit diantisipasi.

    “Tak mudah mengenai drone dengan proyektil kinetik, jadi Anda harus menembakkan banyak untuk mengenai sasaran. Bahkan jika berhasil mengenai, sebagian besar proyektil akan jatuh setelah ditembakkan. Jadi, saya tak menyarankan menembak di area padat penduduk, kecuali drone tersebut dianggap sebagai sumber ancaman langsung dan berbahaya,” kata Savolainen dari Hybrid CoE.

    (fyk/fyk)

  • Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 sukses digelar

    Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 sukses digelar

    “Akhirnya rangkaian kegiatan Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 telah berakhir dapat berjalan selama tiga hari dengan tertib, aman, dan sukses,”

    Jakarta (ANTARA) – Kejuaraan Internasional Taekwondo Panglima TNI Cup 2025 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) sukses digelar dengan diikuti oleh 1.528 peserta dari sebelas negara di dunia.

    Kejuaraan internasional yang digelar sejak Jumat (26/9) itu resmi ditutup pada Minggu ini oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon di Gelanggang Olahraga A. Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta.

    “Akhirnya rangkaian kegiatan Panglima TNI Cup International Taekwondo Championship 2025 telah berakhir dapat berjalan selama tiga hari dengan tertib, aman, dan sukses,” kata Richard dalam sambutannya saat menutup kejuaraan internasional itu.

    Selama tiga hari terakhir, para peserta dari Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Myanmar, Thailand, Timor Leste, Singapura, dan Vietnam bertanding dalam kategori kyorugi (sparing), poomsae (jurus), dan gaya bebas.

    Mereka terdiri atas 119 tim. Adapun para peserta berusia enam hingga 30 tahun dengan kategori antara lain pra-cadet, cadet, junior, dan senior.

    “Penghargaan yang setinggi-tingginya, kami sampaikan kepada para atlet, pelatih dan ofisial yang telah menunjukkan sportivitas, semangat juang, yang menjadi jiwa dari olahraga taekwondo,” ucap Richard.

    Richard mengapresiasi para peserta, pelatih, ofisial, wasit, hingga penyelenggara yang telah menunjukkan sportivitas dan semangat juang selama kejuaraan berlangsung. Menurut dia, hal itulah yang menjadi jiwa dari olahraga taekwondo.

    “Saya melihat ini semangat mulai dari dari pra-cadet, cadet, junior, senior, dan ini ajang kita selalu mempunyai kesempatan pas bagi seluruh wajah-wajah, termasuk seluruh provinsi-provinsi untuk mencoba kemampuannya dan tambah jam terbangnya,” kata dia.

    Ia pun berharap pengalaman selama bertanding dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sehingga kelak akan lahir tunas-tunas atlet taekwondo masa depan yang akan mengharumkan nama Indonesia.

    “Semoga kejuaraan ini bukan hanya prestasi yang kita raih, tetapi juga agar bersama keluarga besar taekwondo Indonesia, keluarga besar taekwondo internasional terjalin sepanjang masa,” ucapnya pula.

    Juara umum untuk kategori profesional anak-anak diraih oleh Tim DKI Jakarta dengan perolehan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul oleh Tim Kabupaten Semarang (2 emas, 1 perak, 2 perunggu) dan Tim Daegu Jimyo Korea Selatan (2 emas dan 1 perunggu).

    Juara umum kategori profesional cadet digondol oleh Tim DKI Jakarta yang mengantongi 3 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Menyusul setelahnya, yakni BTJ Bogor (3 emas, 1 perak, 1 perunggu) dan Pengprov TI Jawa Tengah (3 emas, 1 perak, 1 perunggu).

    Juara umum kategori junior diraih oleh Tim Vietnam dengan perolehan 8 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Disusul oleh Pengprov TI Jawa Tengah (4 emas, 6 perak, 5 perunggu) dan Koryo Taekwondo Malaysia (2 emas, 1 perak, 1 perunggu).

    Juara umum kategori senior berhasil diraih oleh Garbha Presisi Polri yang memperoleh 6 emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu serta Kota Bekasi di posisi ketiga dengan 2 emas, 2 perak, 1 perunggu.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direstui Mahkamah Agung, Trump Tahan Dana Bantuan Luar Negeri Rp 66 T

    Direstui Mahkamah Agung, Trump Tahan Dana Bantuan Luar Negeri Rp 66 T

    Jakarta

    Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengizinkan Presiden Donald Trump menahan kucuran dana bantuan luar negeri senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 66,80 triliun (kurs Rp 16.700). Sebelumnya, hakim federal memutuskan pemerintahan AS harus menghabiskan dana tersebut sebelum akhir bulan.

    Namun, keputusan Mahkamah Agung menunda kewajiban tersebut. Dalam perintah singkatnya, pengadilan menilai pemerintahan AS telah menunjukkan alasan yang cukup bahwa kelompok penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini berdasarkan Undang-Undang Impoundment Control.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (27/9/2025), dengan mayoritas konservatif 6-3, pengadilan juga menekankan bahwa potensi dampak negatif terhadap urusan luar negeri oleh eksekutif dinilai lebih besar daripada kerugian yang mungkin dialami para penerima dana bantuan luar negeri.

    Tiga hakim liberal menyatakan pendapat berbeda. Hakim Elena Kagan menulis bahwa isu hukum dalam perkara ini belum pernah diputuskan sebelumnya, sehingga pengadilan sedang bergerak di wilayah yang belum dipetakan.

    Ia menambahkan bahwa mayoritas kembali mengabulkan permintaan darurat pemerintah tanpa sidang lisan maupun putusan lengkap yang beralasan. “Seharusnya kita menolak permohonan ini, membiarkan pengadilan bawah melanjutkan, dan memastikan pertanyaan penting ini mendapat pertimbangan yang layak,” tulis Kagan.

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah John Roberts pada 9 September sudah mengeluarkan penangguhan sementara atas putusan pengadilan bawah sambil menunggu langkah selanjutnya.

    Pemerintahan Trump telah menginformasikan legislator bahwa dana itu tidak akan dibelanjakan. Langkah ini memicu perdebatan soal apakah presiden memang memiliki kewenangan semacam itu, sebab menurut Konstitusi, Kongreslah yang berwenang menetapkan anggaran yang kemudian dijalankan presiden.

    Pemerintah juga telah mengambil langkah cepat untuk membongkar fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), lembaga yang selama ini menyalurkan miliaran dolar bantuan untuk isu-isu seperti akses air bersih dan pencegahan penyakit.

    Dana sebesar US$ 4 miliar yang disengketakan merupakan bagian dari alokasi anggaran tahun fiskal berjalan yang berakhir pada 30 September. Pemerintahan Trump menyatakan akan menahan dana tersebut, namun tetap membelanjakan 6,5 miliar dolar lain yang juga dialokasikan Kongres.

    Undang-Undang Impoundment Control disahkan pada 1974 untuk mengatur kontrol presiden atas anggaran, setelah Presiden Richard Nixon mencoba menahan pengeluaran pada program yang tidak ia dukung.

    Pemerintahan Trump berargumen bahwa mereka dapat menahan dana melalui mekanisme “rescission,” yakni ketika presiden memberi tahu Kongres bahwa ia tidak akan menggunakan sebagian dana. Namun, karena waktunya hampir habis, kecil kemungkinan Kongres akan menanggapi, meskipun ingin.

    (ily/hns)