Xcloud.id

Tag: Ribka Haluk

  • Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Hardiknas 2025, Presiden: Terima kasih para guru seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Indonesia atas dedikasi dan perjuangan mereka mendidik anak-anak bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden juga menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan masalah-masalah pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas seluruh tenaga pendidik di Tanah Air.

    “Terima kasih para guru seluruh Indonesia. Sungguh-sungguh para guru ini adalah memang pahlawan yang sering tanpa tanda jasa,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei bertepatan dengan hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional.

    “Terima kasih para guru. Selamat berjuang, dan saya akan monitor terus masalah pendidikan ini. Saya kira kalau ditanya setiap undangan ke sekolah, setiap undangan ke kampus, setiap undangan lembaga pendidikan, setiap undangan yang berurusan dengan pendidikan itu saya prioritaskan,” kata Presiden di penghujung pidatonya.

    Presiden, dalam pidato yang sama, juga menekankan pentingnya pendidikan untuk kebangkitan bangsa. Hal ini mengingat pendidikan merupakan kunci dari majunya bangsa.

    Oleh karena itu, Presiden kembali menekankan pendidikan selalu mendapatkan porsi terbesar dalam APBN. Namun, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bertanya kembali apakah anggaran besar untuk pendidikan itu telah tepat sasaran.

    Alasannya, Presiden melanjutkan masih banyak sekolah yang bangunannya rusak dan tidak layak. Selain itu, juga menyoroti satu bangunan sekolah yang hanya punya satu toilet.

    Presiden menegaskan bahwa perbaikan sekolah-sekolah yang rusak bakal terus menjadi prioritasnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepala-kepala daerah untuk ikut turun mengecek dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di daerahnya yang bangunannya rusak dan tidak layak.

    “Mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah (diperbaiki), selanjutnya kita tambah perbaikan-perbaikan itu,” sambung Presiden.

    Peringatan Hardiknas 2025 tersebut dihadiri perwakilan guru dan perwakilan murid-murid dari SDN Cimahpar 5 Bogor, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo luncurkan empat program pendidikan di SD Bogor saat Hardiknas

    Prabowo luncurkan empat program pendidikan di SD Bogor saat Hardiknas

    Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil

    Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan empat program pendidikan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, saat Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat menentukan bagi kebangkitan suatu bangsa dan Negara.

    “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari coklat dan kacamata hitam itu tiba di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor sekitar pukul 14.20 WIB.

    Di sepanjang jalan menuju SDN Cimahpar 5, Presiden Prabowo dari atap kendaraan dinasnya, Maung putih Garuda, terlihat menyapa sambil melambaikan tangan kepada warga sekitar yang menyambut dan memanggil namanya.

    Saat tiba di lokasi, Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memasuki salah satu ruangan kelas untuk sejenak mengikuti pelajaran terdigitalisasi melalui sistem “smart classroom”.

    Presiden kemudian menuju lokasi acara untuk meluncurkan empat paket program strategis di bidang pendidikan.

    Keempat program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan bagi guru honorer, serta dukungan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan renovasi sekolah ditargetkan dapat menyasar hingga 10.440 sekolah pada akhir 2025 dengan total anggaran sekitar Rp16,9 triliun.

    Selain peluncuran rehabilitasi sekolah, Presiden juga mencanangkan program transfer bantuan langsung untuk guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan.

    Kemudian, Presiden juga memberikan bantuan dana pendidikan untuk guru yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana atau setara D4 sebesar Rp3 juta per semester.

    Adapun dalam peringatan Hardiknas ini, Presiden Prabowo didampingi Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknop, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Hadiri Peringatan Hardiknas di Bogor, Istana Bagikan Tas Sekolah

    Prabowo Hadiri Peringatan Hardiknas di Bogor, Istana Bagikan Tas Sekolah

    Prabowo Hadiri Peringatan Hardiknas di Bogor, Istana Bagikan Tas Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menghadiri acara
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025) siang.
    Prabowo tiba di SDN Cihmahpar 5 sekitar pukul 14.22 WIB didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Medikdasmen) Abdul Mu’ti.
    Sebelum tiba di lokasi acara, Prabowo sempat mendatangi salah satu ruang kelas untuk menyaksikan interaksi antara guru dan murid-muridnya.
    “Selamat siang anak-anak semua,” kata Prabowo saat tiba di ruang kelas.
    “Belajar yang baik semua ya,” ujar dia lagi saat meninggalkan ruang kelas.
    Ketika tiba di lokasi acara, Prabowo isambut antusias oleh para pelajar sekolah dasar yang membawa bendera merah putih dalam ukuran kecil.
    Para siswa dan siswi yang hadir di lokasi juga diberikan suvenir dalam
    totebag
    berwarna biru muda bertuliskan Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
    Di dalamnya terdapat tas sekolah, alat tulis, buku tulis, tempat pensil, hingga botol minum.
    Dalam acara Hardiknas ini, Prabowo juga akan meluncurkan program hasil terbaik cepat (PTHC) Presiden.
    Abdul Mu’ti menyebutkan, program yang akan diluncurkan adalah peluncuran pembangunan atau renovasi sekolah dan bantuan untuk guru.
    Kemudian, pemerintah juga merencanakan ada program bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan bagi guru honorer.
    Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan bantuan untuk guru yang belum lulus sarjana atau S1.
    Selain Prabowo, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, serta Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

    Pemerintah komit wujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sebagai bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi.

    Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Ribka membacakan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang mengusung tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

    Dia menekankan bahwa peringatan Hardiknas bukan semata seremonial, tetapi momentum reflektif untuk memperkuat dedikasi, komitmen, dan semangat pelayanan negara di bidang pendidikan.

    “Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak atas pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara,” kata Ribka.

    Ribka menambahkan negara tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik karena latar belakang agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, gender, maupun lokasi geografis.

    “Pendidikan merupakan hak asasi dan hak sipil setiap individu baik sebagai warga pribadi maupun warga negara,” ujarnya.

    Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa.

    “Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual,” terangnya.

    Apalagi, Presiden RI Prabowo Subianto telah menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional.

    Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil serta makmur. Melalui pendidikan, Presiden berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan.

    “Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan,” ungkap Ribka.

    Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban.

    Guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid. Guru adalah sosok orang tua yang senantiasa mendampingi murid dalam suka dan duka serta memandu mereka meraih cita-cita luhur.

    Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa.

    “Dengan semangat Hari Pendidikan Nasional mari kita saling bergandeng tangan, bahu membahu, dan bergotong royong mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Semoga Tuhan meridai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jumlah BUMD se-Indonesia 1.057, Setoran Dividen Rp13 Triliun

    Jumlah BUMD se-Indonesia 1.057, Setoran Dividen Rp13 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mencatat nilai dividen yang disetorkan oleh badan usaha milik daerah atau BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia senilai Rp13,02 triliun dari total laba yang mencapai Rp29,5 triliun.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa terdapat 1.057 BUMD di Indonesia dengan beragam aktivitas layanan, mulai dari sektor keuangan, jaminan asuransi, layanan air minum, pertambangan, dan lain sebagainya.

    “Jumlah aset seluruh BUMD sebesar Rp1.170,1 triliun,” ujar Ribka Haluk saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada Senin (28/4/2025).

    Dalam laporannya tersebut, dia menuturkan jumlah pegawai di lingkungan BUMD tercatat sebanyak 154.608 orang. Jumlah itu belum termasuk jajaran direksi dan komisaris BUMD yang masing-masing jumlahnya sebanyak 1.911 orang dan 1.993 orang.

    Wamendagi menyampaikan sebagian besar BUMD yang mampu mencatat laba, bergerak di sektor jasa keuangan. Dari data yang dipaparkan, sebanyak 26 bank pembangunan daerah (BPD) mencatatkan laba dan hanya 1 BPD yang tidak laba.

    Sementara itu, bank perekonomian rakyat (BPR) yang dikelola pemerintah daerah, sekitar 190 di antaranya mencatat laba dan sekitar 25 lainnya mencatat rugi.

    Di layanan jasa penyediaan air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), lebih dari 200 perusahaan PDAM mencatat laba, sedangkan yang merugi sebanyak 127 perusahaan.

    Ribka menuturkan BUMD didirikan dengan empat tujuan, pertama, perintis dalam sektor usaha yang bekum diminati oleh kalangan swasta. Kedua, sebagai pelaksana pelayanan publik; ketiga, turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah, dan keempat, penyumbang bagi penerimaan daerah.

    “BUMD memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian daerah,” katanya dalam rapat yang turut dihadiri sejumlah kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tersebut.

    Tantangan Pengelolaan BUMD

    Kendati berperan penting bagi ekonomi, Ribka juga menyatakan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan BUMD yang menyebabkan kinerja BUMD kurang optimal, bahkan cenderung menjadi beban fiskal bagi pemerintah daerah.

    Tantangan yang dihadapi a.l. penyelenggaraan BUMD belum memiliki satuan pengawas internal dan manajemen risiko yang baik.

    Kemudian, banyak BUMD yang masih berada dalam zona nyaman dan diintervensi oleh berbagai kepentingan. Aspek lain yakni pembinaan dan pengawasan serta tata kelola yang belum optimal lalu, penyertaan modal yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan.

    Hal lain yang turut menjadi perhatian yakni tidak adanya sanksi terkait kebijakan yang dilanggar dalam pengelolaan BUMD serta belum meratanya sumber daya manusia (SDM) di BUMD.

    Kondisi BUMD
    Keterangan

    Jumlah BUMD
    1.057

    Jumlah aset BUMD
    Rp1.170,1 triliun

    Jumlah ekuitas
    Rp236,5 triliun

    Jumlah laba
    Rp29,5 triliun

    Jumlah dividen
    Rp13,02 triliun

    Jumlah direksi
    1.911 orang

    Jumlah dewan pengawas/komisaris
    1.993 orang

    Jumlah pegawai
    154.609 orang

    Sumber: Paparan Kemendagri; diolah

  • Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Kendalikan Inflasi Daerah, Kemendagri dan Gubernur Bakal Rapat Tiap Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah setiap minggu untuk rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah.

    Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, Ribka Haluk mengatakan bahwa rapat pengendalian inflasi itu merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan (Binwas) ke kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 lalu.

    Tidak hanya itu, menurutnya, Kemendagri juga akan bekerja sama dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjadi fasilitator percepatan eksekusi program pemerintah pusat di daerah. Dia berharap dengan adanya rapat setiap minggu bisa menjaga stabilitas perekonomian di tingkat daerah maupun nasional.

    “Misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Beberapa waktu lalu Menteri Sosial sudah langsung hadir di Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan sosialisasi kepada para gubernur,” tuturnya di Jakarta, Rabu (30/4)

    Dia membeberkan bentuk pelaksanaan Binwas lainnya adalah digelarnya Retret Kepala Daerah Tahun 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tujuan pelaksanaan retret itu adalah untuk meningkatkan pemahaman teknis dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperkuat hubungan pemerintah daerah (Pemda) dengan pemerintah pusat. 

    Selain itu, kegiatan retret juga bertujuan membangun hubungan emosional antar kepala daerah dan mendukung kelancaran implementasi kerja di tingkat daerah.

    “Sehingga mampu membangun chemistry dalam menyelaraskan pelaksanaan program pemerintahan pusat dan daerah,” katanya.

    Ribka memastikan bahwa Kemendagri telah berkomitmen mendorong para Pemda agar mendukung berbagai program pemerintah pusat. 

    Program-program tersebut di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program strategis lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami berharap berbagai upaya yang telah dilakukan Kemendagri dapat terus didukung oleh DPR RI dan Pemda, sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.

  • Wabup Blora Sri Setyorini Hadiri Rakortek Perumahan Perdesaan Dukung Program Tiga Juta Rumah

    Wabup Blora Sri Setyorini Hadiri Rakortek Perumahan Perdesaan Dukung Program Tiga Juta Rumah

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan. 

    Kegiatan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).

    Rakortek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. 

    Acara dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Perumahan Pedesaan, para pejabat eselon I dari berbagai kementerian terkait, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia. Wakil Bupati Blora turut hadir bersama Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Blora, Pitoyo.

    Agenda Rakortek difokuskan pada pengarahan dan sinkronisasi kebijakan sektor perumahan dan kawasan permukiman, dengan penekanan pada percepatan penyediaan hunian layak, khususnya di wilayah perdesaan.

    “Kehadiran kami di sini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung program nasional penyediaan perumahan, terutama di wilayah perdesaan yang masih membutuhkan hunian layak,” kata Wakil Bupati Sri Setyorini, dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora akan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat agar program pembangunan perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah.

    Dalam sambutannya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung program ini. 

    Ia menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat kebijakan perumahan nasional.

    “Di sini saya ingin menyampaikan tiga hal: skala persoalan yang kita hadapi, cara penyelesaiannya, dan tugas masing-masing pihak dalam mengatasi persoalan tersebut,” ujarnya.

    Fahri Hamzah juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah perusahaan yang telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pembangunan perumahan.

    Melalui Rakortek ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional guna mewujudkan permukiman yang layak, sehat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan.(Iqs)

  • Menteri PANRB Bakal Usut Pemda yang Angkat PPPK Tak Sesuai Jadwal

    Menteri PANRB Bakal Usut Pemda yang Angkat PPPK Tak Sesuai Jadwal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengaku akan mengusut temuan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang menemukan adanya pemerintah daerah mengangkat tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tak sesuai jadwal.

    Sebagaimana diketahui, temuan ini Ribka sampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR dan Pemerintah Daerah di seluruh provinsi di Indonesia yang sebanyak 38, dengan total Kabupaten 416, Kota 98, Kecamatan 7.277, Kelurahan 8.498, dan Desa 75.265.

    Dalam temuannya itu, ada sejumlah pemda yang enggan ia sebutkan secara spesifik mengangkat PPPK. Padahal, proses seleksi untuk formasi PPPK bagi tenaga honorer K1 dan K2 telah selesai dilakukan pemerintah pada awal tahun ini.

    Rini sendiri mengaku belum mengetahui lebih detail temuan tersebut. Ia memastikan akan meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk melakukan pengecekan karena tenaga honorer K1 dan K2 yang bisa diangkat menjadi PPPK sudah masuk ke dalam database BKN.

    “Saya enggak bisa spekulasi, harus cek dulu, nanti saya akan minta Kepala BKN untuk dicek ini yang masuk K1 dan K2,” kata Rini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (30/2/2025).

    Rini pun menegaskan, telah mengeluarkan empat Peraturan Menteri PANRB untuk mengakomodir pengangkatan tenaga honorer K1 dan K2 sebagai PPPK. Tujuannya untuk mengakomodir penataan tenaga non ASN yang tak lagi boleh ada pada tahun ini.

    Maka, proses seleksi untuk menjadi PPPK pada 2024 telah digelar untuk fokus seluruhnya menyelesaikan penataan tenaga non-ASN itu dan proses pengkatannya telah diputuskan maksimal pada Oktober 2025.

    “Dengan adanya Permenpan itu seharusnya pemda memasukkan orang itu ke dalam data BKN sebagai yang harus masuk ke PPPK. Saya nggak bisa berspekulasi apakah ini karena memang pemdanya nggak masukkan data ke BKN atau bagaimana,” kata dia.

    Ia pun menegaskan, sebetulnya telah ada ancaman sanksi bagi pemda yang kedapatan masih mengangkat tenaga honorer di luar batas waktu yang ditetapkan dalam UU ASN terbaru. Namun, menurutnya pemberlakuan sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Dalam Negeri.

    “Jadi nanti saya akan bicara dengan Mendagri (Tito), tentunya yang beri sanksi Mendagri. Seperti kasus kemarin kan juga ada yang kena berapa KL coba nanti tanya ke Mendagri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer ini menjadi penting dicatat para gubernur atau pemimpin pemda lainnya karena masih ada yang kedapatan menyalahgunakan wewenangnya terkait itu.

    “Karena ada juga yang kita lihat di daerah mengangkat juga. PPPK per hari ini sudah selesai K1, K2, itu sudah selesai, tapi ada juga yang mengangkat, dan bahkan ada juga yang belum mengusulkan,” tutur Ribka.

    “Sehingga pada kesempatan ini komisi II bisa didalami pengangkatan di luar PPPK dan K2 untuk provinsi lainnya,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Komisi II DPR komitmen pastikan pemerintah daerah mampu mandiri fiskal

    Komisi II DPR komitmen pastikan pemerintah daerah mampu mandiri fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu mandiri secara fiskal dengan pendapatan asli daerah (PAD), melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    “Komisi II DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya bisa memberdayakan daerah itu sendiri dengan cara pendekatan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi peran BUMD dan BLUD,” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya ketika ditemui usai berakhirnya rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan belasan gubernur maupun perwakilannya serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk guna membahas soal dana transfer pusat ke daerah, yang merupakan rapat lanjutan dengan gubernur-gubernur lainnya sejak Senin (28/4).

    “Tiga hari berturut-turut kami undang dan semuanya datang, kendati tidak semua gubernur, ada yang beberapa mewakilkan kepada wakil gubernur, tentu ini sejarah baru untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Adapun hal-hal teknis yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan otonomi selama ini, kami akan lakukan secepat mungkin bersama Kementerian Dalam Negeri dan mitra kerja yang lain.”

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyebut rapat sejak Senin hingga Rabu (28-30 April 2025) memberikan gambaran utuh tentang semangat desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah guna memberdayakan masyarakat di daerah tersebut.

    “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan kami perbaiki regulasinya, mungkin barangkali ada yang belum mewadahi dengan desentralisasi tersebut,” kata Ribka.

    Ihwal kemandirian fiskal oleh pemerintah daerah menjadi salah satu butir kesimpulan dari keseluruhan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Wamendagri dan 38 gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia.

    “Mendorong kemandirian fiskal daerah yang kuat kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia dengan menggali lagi seluruh potensi di berbagai sektor untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rifqinizamy di akhir rapat saat membacakan butir demi butir kesimpulan.

    Dia kemudian melanjutkan, mendorong kepala daerah yang ada di Indonesia untuk meningkatkan tata kelola BLUD berbasis prinsip kemandirian keuangan dan optimalisasi layanan BLUD di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya melalui inovasi manajerial dan pelayanan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harta Kekayaan Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    Harta Kekayaan Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    PIKIRAN RAKYAT – Rudi Mas’ud, Gubernur Kaltim, menjuluki Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten, simak harta kekayaan pemimpin tertinggi Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Hal itu disampaikan Rudi di Rapat Komisi II DPR pada Selasa, 29 April 2025.

    Diketahui Rudi baru menjabat gubernur sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, ia menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 dapil Kalimantan Timur. Saat itu, ia menjadi anggota dewan Komisi VII bidang energi, riset, dan teknologi.

    Gubernur Kaltim sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten

    Gubernur Kaltim Rudi Masud menyampaikan julukannya untuk Gubernur Jabar saat dipersilakan bicara oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Rudi mengucapkan hal itu setelah mengucapkan salam kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, pejabat eselon I Kemendagri, dan kepala daerah lain.

    “Terima kasih banyak Bu Wamen dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten, mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir, bupati, wali kota via Zoom,” ujarnya sambil tersenyum.

    Julukan itu ditanggapi Dedi Mulyadi dengan menyebut belanja iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi menurun. Konten yang dibuatnya membuat pemprov hemat anggaran dari yang sebelumnya Rp50 miliar. Salah satu konten yang sedang disorot adalah dialog dengan remaja yang kecewa rumahnya dibongkar, remaja itu juga menuntut kegiatan perpisahan di sekolah tetap digelar meski dinilai memberatkan orang tua siswa.

    “Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tetapi viral terus,” ujar pria yang akrab disapa KDM tersebut disambut tepuk tangan.

    Harta kekayaan Gubernur Kaltim

    Rudi Masud yang merupakan Gubernur Kaltim terakhir kali lapor harta kekayaan pada 29 Maret 2023. Berikut rinciannya menurut laman e-LHKPN KPK:

    Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Samarinda seluas 170 m2/170 m2, hasil sendiri Rp3.000.000.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 200 m2/50 m2, hasil sendiri Rp250.500.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 685 m2/590 m2, hasil sendiri Rp6.200.000.000 Tanah dan bangunan di Kab/Kota Kota Jakarta Selatan seluas 720 m2/590 m2, hasil sendiri Rp15.000.000.000
    Tanah di Kab/Kota Kota Penajam Paser Utara seluas 100000 m2, lainnya Rp2.050.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp26.500.500.000

    Daftar kendaraan milik Gubernur Kaltim Mobil Honda Freed keluaran tahun 2008, hasil sendiri Rp125 juta Mobil Honda CRV keluaran 2010, hasil sendiri Rp125 juta Mobil Suzuki X-Over keluaran 2007, hasil sendiri Rp75 juta

    Total kendaraan: Rp325.000.000

    Daftar harta lainnya milik Gubernur Kaltim Harta Bergerak Lainnya: Rp450.000.000 Kas dan Setara Kas: Rp28.723.263.772 Harta Lainnya: Rp265.000.000.000 Utang: Rp137.694.480.000

    Total harta kekayaan: Rp183.304.283.772

    Demikian harta kekayaan Gubernur Kaltim Rudi Masud. Pemimpin tertinggi Provinsi Kalimantan Timur ini menyebut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News