Rabu, 27 November 2024 14:01 WIB
ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jayapura berjalan aman dan lancar. Rabu (27/11), Wamen Ribka mendatangi sejumlah TPS di Kota Jayapura untuk memastikan hari pencoblosan berjalan sesuai dengan arahan dan harapan. (Laksa Mahendra/Arif Prada/Rinto A Navis)
Sorong (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menyebutkan bahwa pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) butuh perhatian khusus melalui koordinasi lintas stakeholder untuk mewujudkan pembangunan pusat perkantoran yang representatif di provinsi ke-38 itu.
Wamendagri dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah otonomi baru sehingga membutuhkan perencanaan yang matang guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan representatif.
“Proyek ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat perjalanan yang masih panjang untuk menyelesaikan seluruh pembangunan,” jelas Wamendagri saat berkunjung ke Provinsi Papua Barat Daya.
Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga koordinasi dan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Proyek ini adalah investasi masa depan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Kita harus pastikan kualitas dan keberlanjutanya,” ujar Wamendagri.
Wamendagri Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad dan Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Rondonuwu melakukan kunjungan ke pembangunan kawasan inti pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi kawasan ini berada di Jl. Sorong Klamono Km 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong.
Wamendagri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja untuk memastikan perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah otonomi baru ini.
“Kawasan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern dan terintegrasi, sejalan dengan visi Papua Barat Daya yang lebih maju dan mandiri,” kata Wamendagri.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melaporkan bahwa status tanah untuk pembangunan kawasan tersebut sudah 95% memiliki sertifikat.
“Total lahan yang disiapkan mencapai hampir 53 hektare, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan berbagai gedung pemerintahan,” beber Musa’ad.
Beberapa fasilitas yang akan dibangun di lokasi itu meliputi Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung DPRD, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Bank Indonesia (BI), dan Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang representatif dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” kata Musa’ad.
Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap Provinsi Papua Barat Daya.
Ia optimistis bahwa pembangunan ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
“Kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan ini, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bernhard.
Dia memastikan bahwa kawasan ini akan segera menjadi pusat pemerintahan yang memadai dan mendorong kemajuan di tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Dari Barat ke sana, dari Selatan, dari mana-mana semua kumpul di Jayapura, ini juga memberikan beban-beban tersendiri untuk pemerintah daerah khusus yang ada di Provinsi Papua
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong setiap provinsi di wilayah Papua agar memiliki perguruan tinggi yang representatif untuk menampung anak-anak Papua yang hendak belajar.
Hal ini juga selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sebab, keberadaan infrastruktur ini penting termasuk bagi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
“Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, keberadaan perguruan tingi akan memudahkan anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup.
Dia menjelaskan selama ini mereka banyak yang mengandalkan Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura ketika hendak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, mereka tak sedikit yang berasal dari luar Provinsi Papua sehingga jaraknya cukup jauh.
“Dari Barat ke sana, dari Selatan, dari mana-mana semua kumpul di Jayapura, ini juga memberikan beban-beban tersendiri untuk pemerintah daerah khusus yang ada di Provinsi Papua,” ujarnya.
Selain itu, Ribka mengungkapkan kehadiran perguruan tinggi di setiap provinsi akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dan daerah setempat.
Kemudian, dari sisi keamanan, keberadaan perguruan tinggi yang jaraknya dekat dengan masyarakat juga akan terpantau lebih baik.
“Ini yang dipesan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kami terus dorong supaya di daerah DOB ini harus berdiri universitas yang akan menampung anak-anak yang ada di sekitaran daerah itu,” tegas Ribka.
Di lain sisi, dia menegaskan pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Dengan pemekaran ini diharapkan pelayanan publik di daerah Papua berjalan lebih baik.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Papua Pegunungan guna memacu percepatan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Dalam keterangannya usai meninjau kawasan tersebut, dia mengatakan sebagai Wamendagri dirinya memperoleh tugas untuk memastikan proses pembangunan di DOB Papua terus berjalan sesuai rencana.
“Di Papua Pegunungan, saya sudah datang, ya, saya memahami dan mengakui situasi yang sementara berjalan. Tapi satu hal kami mau pastikan, bahwa sudah dijaminkan bahwa masalah tanah itu sudah selesai. Artinya masalahnya sudah selesai,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dirinya juga banyak melihat progres pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan, baik dari segi pembebasan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana.
Ribka terus mendorong percepatan pembangunan yang lebih teknis, seperti dalam aspek kelengkapan dokumen.
Pasalnya, aspek tersebut akan berkaitan erat dengan kelanjutan pembangunan perkantoran, meliputi kantor gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hingga Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ia menyebutkan berkaitan dengan upaya pembangunan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mengawal langkah tersebut.
Selain itu, Ribka mengapresiasi upaya penyelesaian masalah lahan di Papua Pegunungan. Dia juga memastikan semua masyarakat telah mendukung proses pembangunan yang terus berjalan.
“Orang-orang tua di sini sudah sepakat, sudah menyerahkan (penyelesaian lahan), terima kasih banyak. Saya dan pemerintah pusat, sekali lagi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih,” imbuhnya.
Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Papua Pegunungan. Dengan demikian, pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.
Di samping itu, pihaknya juga terus memonitor persiapan pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) di Papua Pegunungan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin.
Ia menekankan MBG yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
“Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.
Uji coba ini dijadwalkan berlangsung mulai minggu keempat November hingga Desember 2024, dengan sasaran 306.000 penerima manfaat yang akan mendapatkan edukasi gizi serta porsi makan MBG senilai Rp15.000 per orang.
“Keberhasilan uji coba ini akan menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan program secara lebih luas pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Untuk itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran dan pemantauan program di lapangan menjadi sangat penting.
“Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah akan terus berupaya mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memperkuat dan mendorong pemerintah daerah,” tegas Ribka.
Selain itu, Ribka pun menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipedomani seluruh kepala daerah. Pertama, memastikan infrastruktur di setiap satuan pelayanan, baik yang dikelola oleh BGN maupun kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga, dapat mendukung pelaksanaan program ini secara efektif.
Kedua, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, UMKM, dan koperasi sebagai penyedia komoditas guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan program MBG.
Ketiga, menyediakan data penerima program MBG yang akurat dan terpercaya secara by name by address.
“Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan kalian,” pungkasnya.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.
Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.
Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.
Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.
“Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.
Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.
Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.
Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Pilkada kami konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022.
Tito menyampaikan program tersebut akan berhenti apabila Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.
Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
Lalu, Kemendagri pun akan senantiasa melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin. Hal ini mengingat Tito memiliki dua orang wakil menteri yang dapat berbagi tugas untuk ke daerah.
Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi hingga ketahanan pangan.
Mendagri tak menampik bebannya berada di Kemendagri. Meski begitu, masih sangat terkait pemda sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.
“Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan dan sebagainya untuk mengurusi masalah pangan,” jelasnya.
Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Pelantikan ini telah mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri selama dua periode.
Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.
Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
Baca juga: Tito Karnavian, dari Jenderal Polisi hingga Mendagri dua periode
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.
“Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.
Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.
“Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.
Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.
Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.
Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri
Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.
Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.
Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).
Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.
“Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri
Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.
Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.
Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.
Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).
Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).
Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.
Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerja
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.
Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.
Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.
Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.
Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya
Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara
Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.
Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).
Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.
1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
18. Yassierli (Akademisi)
19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
35. Dito Ariotedjo (Menpora)
36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
38. Dody Hanggodo (profesional)
39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
48. M. Herindra (Wamenhan)
49. Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024