Xcloud.id

Tag: Ribka Haluk

  • KPU RI minta maaf untuk tidak maksimalnya pilkada di Sumut dan Papua

    KPU RI minta maaf untuk tidak maksimalnya pilkada di Sumut dan Papua

    “Kami mengakui, dan pada saat bersamaan harus menyampaikan permohonan maaf,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta maaf untuk tidak maksimalnya pelaksanaan Pilkada 2024 di Sumatera Utara, Papua Tengah, maupun Papua Pegunungan.

    “Kami mengakui, dan pada saat bersamaan harus menyampaikan permohonan maaf,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia menyampaikan permintaan maaf untuk di Sumut karena sekitar ratusan tempat pemungutan suara (TPS) tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara karena terdampak banjir pada hari-H, Rabu (27/11), sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang, susulan, atau lanjutan.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa peristiwa tersebut perlu menjadi refleksi, meskipun KPU telah mengkhawatirkan curah hujan tinggi.

    Sementara itu, dia menyampaikan permintaan maaf untuk pelaksanaan pilkada di Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, karena mengalami kendala keamanan sehingga sebagian daerah belum melaksanakan pemungutan suara.

    Padahal, kata dia, KPU telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pada lima hari menjelang hari pemungutan suara.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan pada saat ini rapat pleno rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan atau distrik, dan kabupaten, masih terkendala.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Papua tunjukkan kematangan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024

    Papua tunjukkan kematangan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024

    Sentani (ANTARA) – Wilayah Papua memiliki tujuh daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Daerah yang berbatasan langsung itu adalah Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Kampung Banda, Distrik Waris, Kampung Favenembu, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

    Selan itu, Muara Torasi, Distrik Sota Kabupaten Merauke, Kampung Yetetkun, Distrik Nienati, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Kampung Oksingsing, Kampung Bitipding, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

    Dari tujuh daerah itu proses pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, atas dukungan kuat tokoh masyarakat, adat, agama serta TNI-Polri yang berkolaborasi dan saling berkoordinasi dalam meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

    Warga perbatasan begitu antusias sehingga datang berbondong-bondong menyalurkan hak politiknya di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan siapa yang cocok memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan 2024-2029.

    Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Skouw, perbatasan RI-PNG dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sesuai regulasi yang telah ditetapkan, lancar dan aman.

    “Puji Tuhan, pelaksanaan pemungutan suara di sini berjalan baik,” kata Ketua RT 005 Perbatasan, Skouw RI-PNG, Yeni Rahayaan.

    Dukungan tokoh pemuda perbatasan RI-PNG memberikan pengaruh signifikan terhadap suksesnya pemungutan suara di daerah itu.

    Tokoh pemuda Perbatasan Skouw RI-PNG, Joap Tanfa Chilong menegaskan Pilkada merupakan hajatan nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia termasuk wilayah perbatasan Skouw RI-PNG.

    Aparat keamanan baik TNI-Polri melakukan pendekatan secara intens dan berkomunikasi dengan sangat baik kepada masyarakat perbatasan.

    “Masalah keamanan merupakan tanggung jawab sesama sehingga kami mendukung penuh situasi keamanan di sini,” ujarnya.

    Dukungan Polda Papua

    Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengerahkan 10.417 personel dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 pada 29 kabupaten/kota di empat provinsi yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

    Pengamanan itu juga termasuk peran aktif aparat di jajaran Polres dalam membantu menciptakan situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar selalu kondusif.

    Polda Papua juga dibantu oleh TNI dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat di empat provinsi tersebut.

    Kodam XVII/Cenderawasih menyiagakan 7.118 personel termasuk 14 satuan tugas pengamanan kewilayahan dalam membantu tugas-tugas Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2024.

    Menurut Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin situasi kondisi kamtibmas di Papua sebelum dan sesudah pemungutan suara masih dapat terkendali dengan komunikasi persuasif.

    Meskipun jenderal bintang dua itu tidak memungkiri bahwa ada terjadi “sedikit” gejolak di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah tetapi masih dapat dikendalikan.

    Hingga empat hari setelah pencoblosan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

    Dukungan TNI AD

    Guna mendukung tugas-tugas kepolisian, Kodim 1701 Jayapura bahkan menerjunkan kurang lebih 700-an personel dalam mengamankan situasi kondisi di wilayah Jayapura khususnya perbatasan RI-PNG.

    Tugas kewilayahan dari Kodim 1701 Jayapura berfokus ke tiga daerah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Aparat TNI AD seperti bintara pembina desa (Babinsa) menyebar di hampir semua titik yang dianggap rawan khususnya di sekitar wilayah-wilayah perbatasan.

    Babinsa dituntut dapat membaur dengan masyarakat di wilayah perbatasan bersama Bhabinkamtibmas serta satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif 131/Braja Sakti.

    Aparat dan masyarakat yang membaur akan menciptakan rasa percaya yang tinggi yang bermuara pada jaminan kamtibmas dan masyarakat di wilayah itu dapat beraktivitas dengan aman tanpa khawatir terjadi gangguan yang tidak diinginkan.

    “Kondisi sampai saat ini baik, tidak ada pergerakan yang mencurigakan” kata Dandim 1701 Jayapura Kolonel Inf Hendry Widodo.

    Setelah pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024, sampai saat ini hasil peroleh suara belum diumumkan oleh KPU Papua maupun KPU Kabupaten/Kota di Papua hingga 12 Desember 2024.

    Selama itu pula, pengamanan di wilayah Papua masih terus dilakukan oleh Polda Papua dengan dibantu oleh Kodam, Kodim di wilayah tersebut.

    Pengamanan ini akan terus dilakukan hingga proses rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Papua maupun kabupaten/kota selesai dilaksanakan.

    Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengharapkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca pencoblosan. Situasi kamtibmas yang kondusif seperti ini harus tetap dijaga sehingga agar seluruh komponen masyarakat dapat menjalani keseharian dengan baik.

    Kemendagri RI

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Ketua KPU Papua Steve Dumbon, Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin memantau secara langsung proses pemungutan suara di beberapa daerah di Papua.

    Kehadiran para pejabat dan tokoh masyarakat itu menandakan keseriusan dan harapan besar pemerintah pusat dan daerah agar pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak berjalan sesuai peraturan dan berlangsung secara aman dan tertib.

    Menurut Wamendagri Ribka Haluk, pelaksanaan pilkada yang baik di Jayapura menjadi barometer pelaksanaan Pilkada serentak di tanah Papua.

    Kekompakan dan kerja sama antara forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda menjadi simbol kesatuan yang kuat di daerah ini.

    Tokoh Adat

    Kerja nyata telah dibangun dengan baik oleh Forkopimda Papua maupun kabupaten/kota dengan membangun komunikasi baik dengan masyarakat adat, agama, perempuan, pemuda sehingga pesta rakyat ini dapat berlangsung baik.

    Tokoh masyarakat adat Papua Yanto Eluay sejak awal sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah mengimbau untuk seluruh masyarakat Papua untuk menjaga situasi kamtibas. Menurutnya, pesta rakyat merupakan hajatan besar yang harus semua warga negara mensukseskannya.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pilkada Serentak di Provinsi Papua, Wamendagri Ribka: Masyarakat Antusias dan Semua Berjalan Kondusif – Page 3

    Pilkada Serentak di Provinsi Papua, Wamendagri Ribka: Masyarakat Antusias dan Semua Berjalan Kondusif – Page 3

    Liputan6.com, Jayapura Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk melaporkan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua secara umum berjalan dengan kondusif, aman, dan terkendali.

    Hal itu disampaikan Wamendagri Ribka usai melakukan pemantauan bersama rombongan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

    “Jadi, puji Tuhan, kami lihat pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua ini, masyarakatnya sangat antusias. Kemudian, ya mereka datang, ada semuanya hampir tepat waktu,” katanya di Cristho Resto, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (27/11/2024).

    Perbesar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat melakukan pemantauan bersama rombongan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

    Ribka mengungkapkan, masyarakat menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengikuti Pilkada. Mereka juga telah menyampaikan harapan-harapan kepada para gubernur dan bupati/wali kota yang terpilih nantinya.

    “Semuanya kondusif, aman, terkendali,” tambahnya.

    Untuk di wilayah Papua perbatasan, pihaknya masih melakukan pemantauan. Dirinya menyampaikan, ketika nanti ada laporan terjadi gejolak di beberapa distrik, hal itu akan ditangani oleh penyelenggara Pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Bawaslu yang bisa menyatakan itu aman, apa namanya ada pelanggaran hukum dan tidak seperti itu [terjadi]. Tapi dalam pelaksanaan pada umumnya, yang kami pantau Forkopimda seluruh gubernur enam provinsi ini, sudah kami dapat laporan semuanya masih aman dan terkendali,” ujarnya.

    Perbesar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat melakukan pemantauan bersama rombongan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

    Adapun dalam kesempatan itu Ribka dan rombongan mengunjungi berbagai TPS di Provinsi Papua yang terdiri dari: TPS 005 JAPUT (Kota Jayapura), TPS 019 LVRI JAPUT (Kota Jayapura), TPS 028 Wajib Senyum Hamadi (Kota Jayapura), TPS 003 Kampung Wamena Koya Koso (Kota Jayapura), TPS 001 Kampung Yowong (Kabupaten Keerom), TPS Heram (Kota Jayapura), TPS Kalkote Sentani (Kabupaten Jayapura), dan TPS Kampung Sereh (Kabupaten Jayapura). Dia menekankan, di semua TPS yang dia kunjungi, pelaksanaan Pilkada berlangsung dengan baik.

    Perbesar

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat melakukan pemantauan bersama rombongan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

    “Dari beberapa TPS, mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, sampai di Kabupaten Jayapura. Jadi, dua kabupaten dan satu kota yang kami sudah datangi. Ini rombongannya Forkopimda Papua beserta kami. Ya, kami lihat semuanya berjalan normal,” tandasnya.

     

    (*)

  • Wamendagri Ribka pantau TPS, sebut Pilkada di Jayapura berjalan aman

    Wamendagri Ribka pantau TPS, sebut Pilkada di Jayapura berjalan aman

    Rabu, 27 November 2024 14:01 WIB

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jayapura berjalan aman dan lancar. Rabu (27/11), Wamen Ribka mendatangi sejumlah TPS di Kota Jayapura untuk memastikan hari pencoblosan berjalan sesuai dengan arahan dan harapan. (Laksa Mahendra/Arif Prada/Rinto A Navis)

  • Wamendagri: Pembangunan pusat perkantoran PBD butuh perhatian khusus

    Wamendagri: Pembangunan pusat perkantoran PBD butuh perhatian khusus

    Sorong (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk menyebutkan bahwa pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) butuh perhatian khusus melalui koordinasi lintas stakeholder untuk mewujudkan pembangunan pusat perkantoran yang representatif di provinsi ke-38 itu.

    Wamendagri dalam kunjungan kerja di Papua Barat Daya, Jumat, menjelaskan Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu daerah otonomi baru sehingga membutuhkan perencanaan yang matang guna mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan representatif.

    “Proyek ini membutuhkan perhatian khusus, mengingat perjalanan yang masih panjang untuk menyelesaikan seluruh pembangunan,” jelas Wamendagri saat berkunjung ke Provinsi Papua Barat Daya.

    Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga koordinasi dan memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

    “Proyek ini adalah investasi masa depan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Kita harus pastikan kualitas dan keberlanjutanya,” ujar Wamendagri.

    Wamendagri Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad dan Penjabat Wali Kota Sorong Bernhard Rondonuwu melakukan kunjungan ke pembangunan kawasan inti pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi kawasan ini berada di Jl. Sorong Klamono Km 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong.

    Wamendagri mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja untuk memastikan perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah otonomi baru ini.

    “Kawasan ini diharapkan menjadi pusat aktivitas pemerintahan yang modern dan terintegrasi, sejalan dengan visi Papua Barat Daya yang lebih maju dan mandiri,” kata Wamendagri.

    Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, melaporkan bahwa status tanah untuk pembangunan kawasan tersebut sudah 95% memiliki sertifikat.

    “Total lahan yang disiapkan mencapai hampir 53 hektare, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan berbagai gedung pemerintahan,” beber Musa’ad.

    Beberapa fasilitas yang akan dibangun di lokasi itu meliputi Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), Gedung DPRD, Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kantor Bank Indonesia (BI), dan Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menciptakan pusat pemerintahan yang representatif dan mendukung pelayanan publik yang optimal,” kata Musa’ad.

    Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian terhadap Provinsi Papua Barat Daya.

    Ia optimistis bahwa pembangunan ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.

    “Kami siap mendukung penuh percepatan pembangunan ini, karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bernhard.

    Dia memastikan bahwa kawasan ini akan segera menjadi pusat pemerintahan yang memadai dan mendorong kemajuan di tanah Papua khususnya di Papua Barat Daya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri dorong provinsi di Papua punya perguruan tinggi

    Wamendagri dorong provinsi di Papua punya perguruan tinggi

    Dari Barat ke sana, dari Selatan, dari mana-mana semua kumpul di Jayapura, ini juga memberikan beban-beban tersendiri untuk pemerintah daerah khusus yang ada di Provinsi Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong setiap provinsi di wilayah Papua agar memiliki perguruan tinggi yang representatif untuk menampung anak-anak Papua yang hendak belajar.

    Hal ini juga selaras dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sebab, keberadaan infrastruktur ini penting termasuk bagi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

    “Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, keberadaan perguruan tingi akan memudahkan anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup.

    Dia menjelaskan selama ini mereka banyak yang mengandalkan Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura ketika hendak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, mereka tak sedikit yang berasal dari luar Provinsi Papua sehingga jaraknya cukup jauh.

    “Dari Barat ke sana, dari Selatan, dari mana-mana semua kumpul di Jayapura, ini juga memberikan beban-beban tersendiri untuk pemerintah daerah khusus yang ada di Provinsi Papua,” ujarnya.

    Selain itu, Ribka mengungkapkan kehadiran perguruan tinggi di setiap provinsi akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dan daerah setempat.

    Kemudian, dari sisi keamanan, keberadaan perguruan tinggi yang jaraknya dekat dengan masyarakat juga akan terpantau lebih baik.

    “Ini yang dipesan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kami terus dorong supaya di daerah DOB ini harus berdiri universitas yang akan menampung anak-anak yang ada di sekitaran daerah itu,” tegas Ribka.

    Di lain sisi, dia menegaskan pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Dengan pemekaran ini diharapkan pelayanan publik di daerah Papua berjalan lebih baik.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri tinjau KIPP guna pacu percepatan pembangunan DOB Papua

    Wamendagri tinjau KIPP guna pacu percepatan pembangunan DOB Papua

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Papua Pegunungan guna memacu percepatan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

    Dalam keterangannya usai meninjau kawasan tersebut, dia mengatakan sebagai Wamendagri dirinya memperoleh tugas untuk memastikan proses pembangunan di DOB Papua terus berjalan sesuai rencana.

    “Di Papua Pegunungan, saya sudah datang, ya, saya memahami dan mengakui situasi yang sementara berjalan. Tapi satu hal kami mau pastikan, bahwa sudah dijaminkan bahwa masalah tanah itu sudah selesai. Artinya masalahnya sudah selesai,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dirinya juga banyak melihat progres pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Papua Pegunungan, baik dari segi pembebasan lahan, hingga pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana.

    Ribka terus mendorong percepatan pembangunan yang lebih teknis, seperti dalam aspek kelengkapan dokumen.

    Pasalnya, aspek tersebut akan berkaitan erat dengan kelanjutan pembangunan perkantoran, meliputi kantor gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hingga Majelis Rakyat Papua (MRP).

    Ia menyebutkan berkaitan dengan upaya pembangunan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan terus mengawal langkah tersebut.

    Selain itu, Ribka mengapresiasi upaya penyelesaian masalah lahan di Papua Pegunungan. Dia juga memastikan semua masyarakat telah mendukung proses pembangunan yang terus berjalan.

    “Orang-orang tua di sini sudah sepakat, sudah menyerahkan (penyelesaian lahan), terima kasih banyak. Saya dan pemerintah pusat, sekali lagi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih,” imbuhnya.

    Dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Papua Pegunungan. Dengan demikian, pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

    Di samping itu, pihaknya juga terus memonitor persiapan pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) di Papua Pegunungan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri sosialisasikan “Makan Bergizi Gratis” di Jayawijaya

    Wamendagri sosialisasikan “Makan Bergizi Gratis” di Jayawijaya

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin.

    Ia menekankan MBG yang merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

    “Program MBG telah tercantum dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dengan target pencapaian pada tahun 2025 mencakup 5.000 satuan pelayanan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Program ini akan diujicobakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di 102 satuan pelayanan di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

    Uji coba ini dijadwalkan berlangsung mulai minggu keempat November hingga Desember 2024, dengan sasaran 306.000 penerima manfaat yang akan mendapatkan edukasi gizi serta porsi makan MBG senilai Rp15.000 per orang.

    “Keberhasilan uji coba ini akan menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan program secara lebih luas pada tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil.

    Untuk itu, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta stakeholder terkait untuk memastikan kelancaran dan pemantauan program di lapangan menjadi sangat penting.

    “Kemendagri selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah akan terus berupaya mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memperkuat dan mendorong pemerintah daerah,” tegas Ribka.

    Selain itu, Ribka pun menyampaikan beberapa poin penting yang harus dipedomani seluruh kepala daerah. Pertama, memastikan infrastruktur di setiap satuan pelayanan, baik yang dikelola oleh BGN maupun kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga, dapat mendukung pelaksanaan program ini secara efektif.

    Kedua, melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petani, UMKM, dan koperasi sebagai penyedia komoditas guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan program MBG.

    Ketiga, menyediakan data penerima program MBG yang akurat dan terpercaya secara by name by address.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan kalian,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Mendagri selama 100 hari kerja prioritaskan pilkada-digitalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat akan memprioritaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang utama sekali itu pilkada. Itu yang paling utama karena lead dari pemerintah itu Kemendagri. Pilkada kami konsentrasi penuh di situ,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Kemudian melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan setiap pekan sejak September 2022.

    Tito menyampaikan program tersebut akan berhenti apabila Presiden Prabowo Subianto menghendakinya.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri

    Lalu, Kemendagri pun akan senantiasa melakukan pengecekan harga di lapangan secara rutin. Hal ini mengingat Tito memiliki dua orang wakil menteri yang dapat berbagi tugas untuk ke daerah.

    Selanjutnya, Kemendagri akan mendukung program hilirisasi, industrialisasi hingga ketahanan pangan.

    Mendagri tak menampik bebannya berada di Kemendagri. Meski begitu, masih sangat terkait pemda sebagai pembina, pengawas, dan koordinator.

    “Ini akan paralel dengan kementerian teknis, kementerian pangan dan sebagainya untuk mengurusi masalah pangan,” jelasnya.

    Baca juga: Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10). Pelantikan ini telah mengukuhkan Tito Karnavian sebagai Mendagri selama dua periode.

    Pelantikan para menteri negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua
    Baca juga: Tito Karnavian, dari Jenderal Polisi hingga Mendagri dua periode

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024