Xcloud.id

Tag: Ribka Haluk

  • Roadshow di Jakarta, Pengusaha Diajak Investasi di Papua Barat Daya – Halaman all

    Roadshow di Jakarta, Pengusaha Diajak Investasi di Papua Barat Daya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelengggarakan acara Papua Barat Daya Invesment 2024 dalam rangka menarik investasi untuk pengembangan daerah Provinsi Papua Barat Daya yang inovatif, inklusif, dan kolaboratif, di Gedung Smesco, Jl. Gatot Subroto, DKI Jakarta.

    Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 11-12 Desember 2024 dan dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ekonomi dan Pariwisata, Kementerian BKPM, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan para pelaku Ulusaha, serta dibuka olehWakil Menteri I Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk.

    Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way mengatakan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya dengan semangat tinggi ingin melanjutkan komitmennya dalam mewujudkan visi besar untuk menjadikan Papua Barat Daya sebagai kawasan yang mandiri, adil, dan sejahtera.

    “Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memfokuskan pada tiga pilar utama yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip Sabtu, 14 Desember 2024.

    Dari dunia usaha dukungan datang dari PT Sombar Aviasi Nusantara (Sombar Air) yang menyambut baik kegiatan roadshow investasi ini melalui dukungan konektivitas penerbangan antar wilayah di daerah ini.

    Sombar Air juga melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan PT Sekolah Seniman Pangan untuk pengembangan solusi logistik untuk akses pasar bagi produk-produk komunitas, maupun kargo dan penumpang di Provinsi Papua Barat Daya.

    Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari pulau-pulau dan hanya bisa dihubungkan dengan pelayaran laut, dan memerlukan waktu yang cukup panjang.

    “Dalam kondisi tertentu cuaca tidak mendukung untuk perjalanan laut. Sombar Air akan berusaha mendedikasikan 1 unit pesawat grand caravan 208B untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi konektivitas tersebut. Semoga di tahun 2025 bisa terwujud,” kata George N. Kuahaty, CEO PT Sombar Aviasi Nusantara.

    “Saya menyambut baik akan kerjasama ini, semoga bisa menjadi solusi dalam meminimalisir jarak tempuh, dan keterbatasan sarana transportasi baik untuk pengiriman barang seperti udang, kepiting, ikan, maupun penumpang di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Helianti Hilman, Co-CEO PT Sekolah Seniman Pangan.

    Harapannya, arus barang semakin tinggi sampai ke tujuan/pasar, dan pendapatan masyarakat semakin meningkat karena harga jual dari petani/nelayan dibeli dengan harga lebih tinggi oeh pelaku usaha di daerah ini.

  • Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan Investasi Jadi Kunci Utama Pembangunan Papua Barat Daya – Page 3

    Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan Investasi Jadi Kunci Utama Pembangunan Papua Barat Daya – Page 3

    Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya atas upayanya mempromosikan potensi daerah, meskipun statusnya sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) masih relatif anyar. Oleh karena itu, Ia mendorong daerah lain di wilayah Papua untuk mencontoh langkah proaktif Pemprov Papua Barat Daya dalam mengelola potensi dan menarik investasi.

    “Saya pikir ini harus menjadi contoh untuk Papua yang lainnya,” ujarnya.

    Ribka berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat Daya terus meningkat. Ia juga mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama generasi penerus, untuk mengelola potensi lokal secara efektif.

    “Semua cendekiawan, semua anak-anak bangsa yang bisa berpikir untuk kemajuan bangsa lebih khusus dan saudara-saudara kita di Papua ini terus harus bisa kita jalani [melalui pendekatan] secara intelektual,” pungkasnya.

     

    (*)

  • Kemendagri Siap Dampingi Daerah Perluas Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Informal

    Kemendagri Siap Dampingi Daerah Perluas Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Informal

    loading…

    Wamendagri Ribka Haluk saat menghadiri kegiatan penyerahan kajian sistemik terkait potensi maladministrasi dalam optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/IST

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendampingi pemerintah daerah (pPemda) dalam mengimplementasikan program perlindungan dan jaminan keselamatan kerja. Sebab, pelaksanaan program ini membutuhkan sinergi antara Kemendagri, kementerian/lembaga terkait, dan pemda.

    “Kami dari Kementerian Dalam Negeri juga akan mendampingi pemerintah daerah untuk kita bersama-sama, termasuk kementerian/lembaga,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk usai menghadiri kegiatan penyerahan kajian sistemik terkait potensi maladministrasi dalam optimalisasi pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Ribka menjelaskan, saat ini sekitar 40% masyarakat Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, Kemendagri terus mendorong perluasan cakupan proteksi tersebut, terutama untuk pekerja sektor informal.

    Menurutnya, pekerja informal memerlukan perlindungan yang lebih baik, mengingat jumlah mereka yang signifikan dan tingginya risiko kerja yang dihadapi.

    “Ini kan jumlahnya lebih besar, masyarakat kita yang melakukan usaha dengan konsekuensi tingkat kecelakaan yang tinggi dan seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Ribka mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan kajian terkait potensi maladministrasi dalam pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Adanya kajian tersebut menunjukkan peran Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik yang aktif.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor informal, melalui proteksi penuh.

    “Kita bersama-sama memberikan proteksi, jaminan keselamatan terhadap kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh masyarakat kita, lebih khusus di bidang informal,” kata Ribka.

    (abd)

  • Kemendagri komitmen dampingi pemda perluas JKK bagi pekerja informal

    Kemendagri komitmen dampingi pemda perluas JKK bagi pekerja informal

    Kita bersama-sama memberikan proteksi, jaminan keselamatan terhadap kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh masyarakat kita, ….

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendampingi pemerintah daerah (pemda) dalam mengimplementasikan program Perlindungan dan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK).

    Menurut dia, upaya ini membutuhkan sinergi antara Kemendagri, kementerian/lembaga terkait, dan pemda.

    “Kami dari Kementerian Dalam Negeri juga akan mendampingi pemerintah daerah untuk bersama-sama, termasuk kementerian/lembaga,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Wamendagri menjelaskan bahwa saat ini sekitar 40 persen masyarakat Indonesia telah mendapatkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, Kemendagri terus mendorong perluasan cakupan proteksi tersebut, terutama untuk pekerja sektor informal.

    Ribka menilai pekerja informal memerlukan perlindungan yang lebih baik, mengingat jumlah mereka yang signifikan dan tingginya risiko kerja yang mereka hadapi.

    “Ini ‘kan jumlahnya lebih besar, masyarakat kita yang melakukan usaha dengan konsekuensi tingkat kecelakaan yang tinggi dan seterusnya,” tambahnya.

    Selain itu, Wamendagri mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah melakukan kajian terkait dengan potensi malaadministrasi dalam pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Adanya kajian tersebut, menurut dia, menunjukkan peran Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik yang aktif.

    Ia menekankan akan pentingnya kolaborasi berbagai pihak untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor informal, melalui proteksi penuh.

    “Kita bersama-sama memberikan proteksi, jaminan keselamatan terhadap kecelakaan kerja yang dikerjakan oleh masyarakat kita, lebih khusus di bidang informal,” pungkas Ribka.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamendagri Ribka minta warga Papua tenang tunggu keputusan KPU

    Wamendagri Ribka minta warga Papua tenang tunggu keputusan KPU

    Jayapura (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk minta masyarakat di Tanah Papua agar tetap tenang dan menunggu keputusan akhir pemilihan kepala daerah (pilkada) dari komisi pemilihan umum ( kpu) setempat.

    “Oleh sebab itu kepada seluruh kpu dan pemerintah setempat di Tanah Papua terus melakukan pengawalan agar proses tahapan perhitungan suara berjalan lancar,” katanya dalam siaran pers di Jayapura, Minggu (8/12).

    Menurut Ribka, secara umum pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah berjalan baik dan pihaknya terus mendorong penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu Papua untuk memperhatikan berbagai aspek substansi dari tahap lanjutan pilkada.

    “Misalnya terkait dengan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara,” ujarnya.

    Dia menjelaskan oleh sebab itu seluruh pihak penyelenggara, keamanan dan pemerintah daerah (pemda) agar terus bersinergi baik dalam menjalankan setiap tahapan Pilkada 2024 hingga terpilih pemimpin pilihan masyarakat Tanah Papua.

    “Saya telah melakukan pertemuan dengan Pemda Papua Tengah untuk mendengar langsung progres tahapan dan memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 pasca-pemungutan suara akan berjalan sesuai jadwal,” katanya.

    Dia menambahkan pihaknya akan terus mengawasi kinerja seluruh Desk Pilkada di daerah, termasuk Tanah Papua sehingga mengimbau Pemda maupun masyarakat mendukung tugas KPU dan Bawaslu dalam menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan demikian, seluruh tahapan pilkada dapat berjalan sesuai jadwal.

    “Sehingga akan sampai pada titik penghitungan terakhir secara nasional yaitu tanggal 16 Desember 2024,” ujarnya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tujuh Tahun Beruntun, Banyuwangi Raih Gelar Kabupaten Terinovatif

    Tujuh Tahun Beruntun, Banyuwangi Raih Gelar Kabupaten Terinovatif

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif pada ajang Indonesia Government Award  (IGA), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dengan raihan ini, Banyuwangi menjadi Kabupaten Terinovatif selama tujuh tahun berturut-turut. 

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dalam ajang tersebut Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara Kabupaten dan Kota untuk Regional Pulau Jawa. 

    “Alhamdulillah komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah  mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Ipuk, Jumat (6/12/2024)

    Dikatakan Ipuk budaya inovasi terus didorong karena selama ini  inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni program “Kanggo Riko”, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini. Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh  6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko.

  • Wamendagri: Pelaksanaan tahap Pilkada 2024 Papua Tengah sesuai jadwal

    Wamendagri: Pelaksanaan tahap Pilkada 2024 Papua Tengah sesuai jadwal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa pertemuan dengan forkopimda dan penyelenggara pemilu untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal.

    “Kami mengevaluasi pelaksanaan pilkada, baik gubernur maupun bupati/wali kota, yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024,” kata Wamendagri Ribka dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Kemendagri, kata Ribka, menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah.

    Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat Desk Pilkada Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, yang diikuti oleh jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah.

    Pertemuan ini, kata dia, salah satunya untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal.

    Pada kesempatan itu, Ribka mengimbau pemerintah daerah (pemda) maupun masyarakat agar dapat mendukung tugas KPU dan bawaslu setempat dalam menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan demikian, seluruh tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal.

    “Kami akan sampai di titik penghitungan terakhir secara nasional pada tanggal 16 Desember 2024,” katanya.

    Menurut Ribka, hal itu penting karena menyangkut tujuan Pilkada Serentak 2024, yaitu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

    “Jadi, titiknya kami harapkan supaya pada tanggal 16 Desember Papua Tengah sudah bisa melakukan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi sesuai dengan jadwal,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Usung 2 Inovasi, Jatim Berhasil Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

    Usung 2 Inovasi, Jatim Berhasil Raih Penghargaan Provinsi Terinovatif di IGA 2024

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dalam ajang Penganugerahan Innovative Government Awards 2024 (IGA 2024) yang digelar pada Kamis (5/12/2024), Jawa Timur berhasil meraih pengharaan Provinsi Terinovatif.

    Acara tersebut diselenggarakan di Mercure Surabaya Grand Mirama Hotel.

    Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk kepada Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.

    Pada acara ini, Provinsi Jawa Timur menjadi tuan rumah IGA 2024.

    Ini merupakan kali pertama perhelatan IGA dilaksanakan di daerah.

    Pada ajang IGA 2024, Provinsi Jatim mengusung 2 Inovasi.

    Untuk inovasi digital, ada Klinik Hoaks yaitu inovasi berbasis web untuk membantu masyarakat mengklarifikasi berita hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.

    Dan untuk inovasi non digital, ada Underwater Restocking (UWR) 2.0 yaitu implementasi ekonomi biru yang berpusat pada UWR yang didorong menjadi pusat ekosistem laut dan pusat perekonomian masyarakat pesisir.

    Atas raihan ini, Pj Gubernur Adhy mengaku sangat bersyukur dan bangga, karena tak hanya terinovatif, Jawa Timur juga menjadi Pemda dengan Indeks Inovasi Daerah Tertinggi Regional Klaster Provinsi untuk regional wilayah II. 

    Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diterima.

    Ditegaskannya, penghargaan ini didapatkan atas kerja keras semua pihak dari seluruh lapisan di Jawa Timur.

    “Alhamdulilah, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami sangat bersyukur atas penghargaan yang kami terima. Terlebih, bukan hanya provinsi, tapi kabupaten dan kota di Jatim juga memborong penghargaan pada IGA 2024 ini,” terangnya.

    “Kita memang membudayakan untuk mencari persoalan, membuat inovasi, dan kemudian melombakan di setiap tahapan dalam pemerintahan. Ini menandakan ekosistem inovasi di Jawa Timur sangat luar biasa. Masing-masing bupati/wali kota berlomba-lomba, bahkan kami harus membatasi,” ungkapnya menambahkan.

    Selama ini, kata Adhy Karyono, Pemprov Jatim sangat memfasilitasi inovasi-inovasi yang dibuat di Jawa Timur.

    Satu di antaranya dengan keberadaan Rumah Inovasi yang berfungsi melakukan seleksi dan kurasi bagi calon inovasi yang akan dipilih sebelum mewakili provinsi di ajang nasional seperti Sinovic maupun IGA.

    “Di Jawa Timur, kami menekankan bahwa inovasi harus betul-betul bisa memudahkan rakyat untuk melakukan kebutuhan hidupnya. Harus bermanfaat dan berbentuk digital agar lebih memudahkan seluruh proses layanan,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Pj Gubernur Adhy juga menekankan, inovasi haruslah berkelanjutan. Sehingga, di Jawa Timur terbiasa memonitor inovasi menurut rentang waktu tertentu. 

    “Yang kami soroti adalah keberlanjutan inovasi dan bertahan relatif lama. Sehingga diakui dan direplikasi oleh pihak lain, baik di kabupaten/kota di Jatim maupun provinsi lain. Seperti inovasi Klinik Hoaks dan UWR 2.0,” ungkapnya.

    Lebih jauh Adhy menegaskan, yang terpenting inovasi yang bagus bukan berarti terus menciptakan yang baru.

    Namun, mengoptimalkan inovasi yang ada dan sudah terbukti bermanfaat untuk diperluas dan direplikasi.

    “Dan ini menjadi konsen kami saat ini, ke depan bahwa  indikator inovasi yang baik adalah betul-betul bisa digunakan dengan mudah, bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat serta pernah direplikasi,” pungkas Pj Gubernur Adhy.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk sangat mengapresiasi prestasi di Jawa Timur.

    Pasalnya, Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menjadi tuan rumah IGA di daerah. 

    “Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki inovasi sangat tinggi. Jadi atas nama Menteri Dalam Negeri, saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini menjadi tuan rumah IGA 2024,” katanya. 

    Ribka Haluk berharap, IGA dapat menjadi ajang di mana seluruh provinsi di Indonesia dapat belajar dari satu sama lain.

    Sehingga, inovasi dari masing-masing daerah dapat dirasakan pula manfaatnya oleh keseluruhan rakyat. 

    “Saya harap kita bisa bersama-sama melakukan transfer inovasi. Supaya negara kita mendapatkan manfaat maksimal dari interaksi yang kita lakukan. Itu sesungguhnya yang diharapkan Presiden dan Wakil Presiden RI kita, agar kita benar-benar memperbaiki kinerja  untuk meningkatkan kemakmuran di Indonesia,” harapnya. 

    Untuk diketahui, penghargaan ini bukan kali pertama diterima Jawa Timur.

    Mengingat, Jawa Timur menjadi provinsi dengan inovasi terbanyak se-Indonesia yang masuk top 99 dan top 45 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

    Dengan rincian, total 72 inovasi masuk top 99, dan 35 inovasi masuk top 45 selama lima tahun terakhir. 

    Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Jatim juga turut menerima penghargaan. Di antaranya Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Batu yang mendapat predikat Kota Terinovatif.

    Sedangkan Kabupaten Terinovatif diraih Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bangkalan, Sampang, Sidoarjo, dan Pamekasan. 

    Selain itu, penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif diraih oleh Blitar, Jember, Lamongan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Trenggalek.

    Serta penghargaan Kota Sangat Inovatif diberikan kepada Kota Probolinggo. 
     
    Terakhir, kategori penghargaan Indeks Regional Tertinggi Kabupaten/Kota dan satu Pemda Pengirim Inovasi Daerah Tercepat Regional II Wilayah Jawa diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi.

  • Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pemanfaatan Digitalisasi demi Inovasi di Sektor Pemerintahan – Page 3

    Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pemanfaatan Digitalisasi demi Inovasi di Sektor Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan langkah ini penting karena dapat memberikan dampak positif dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi teknologi digital. Upaya ini dinilai penting karena mampu membawa dampak positif, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.

    “Fokus kita ke depan adalah integrasi dan interoperabilitas layanan publik untuk mempermudah masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, lebih pintar, dan lebih baik,” ujarnya dalam acara Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 di Hotel Mercure Grand Mirama, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/12/2024).

    Ribka menyoroti salah satu bentuk inovasi digital Sistem Analisa Data Kemiskinan (SIANDIK) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, sistem tersebut menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dan memastikan bantuan tepat sasaran.

    Dirinya menambahkan bahwa Indonesia berpotensi untuk menciptakan sistem pemerintahan digital yang canggih, terbukti dari perolehan kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) pada UN E-Government Survey 2024.

    Inovasi yang diciptakan pemerinta, lanjut Ribka, dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya menggali potensi yang belum dimanfaatkan untuk mendukung daya saing jangka panjang.

    “Inovasi merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan daya saing daerah dan mendukung peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

  • Inovasi Tiada Henti, Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif 7 Tahun Beruntun – Page 3

    Inovasi Tiada Henti, Banyuwangi Raih Predikat Kabupaten Terinovatif 7 Tahun Beruntun – Page 3

    Liputan6.com, Banyuwangi Dalam ajang Indonesia Government Award (IGA) 2024, Kabupaten Banyuwangi kembali meraih predikat sebagai Kabupaten Terinovatif. Capaian ini sekaligus menegaskan status Banyuwangi menjadi Kabupaten Terinovatif selama tujuh tahun berturut-turut.

    Penghargaan tersebut diserahkan dalam Penganugerahan IGA 2024, yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Surabaya, Kamis (5/12/2024). Penghargaan diserahkan Kepala Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara Kabupaten dan Kota untuk Regional Pulau Jawa. 

    “Alhamdulillah komitmen Banyuwangi melakukan berbagai inovasi untuk memajukan daerah mendapatkan apresiasi. Berbagai program inovasi akan terus kami dorong sebagai lokomotif pembangunan daerah ke depan,” kata Ipuk.

    Perbesar

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menerima Penghargaan Indonesia Government Award 2024.

    Ipuk mengatakan budaya inovasi terus didorong karena selama ini inovasi terbukti menjadi kunci Banyuwangi dalam mewujudkan kemajuan, memperbaiki kualitas layanan publik, dan menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

    Setidaknya ada 220 inovasi yang telah dijalankan Banyuwangi, salah satunya program inovasi peningkatan ekonomi warga yakni program “Kanggo Riko”, yang menjadi salah satu lokus penilaian IGA Award tahun ini.

    Kanggo Riko merupakan program penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin (RTM) dimana penerima program mendapatkan Rp2,5 juta, untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kanggo Riko telah dirasakan manfaatnya oleh 6.898 keluarga. Pada tahun ini, ditargetkan 1.890 warga menjadi penerima manfaat Kanggo Riko.

    Perbesar

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menerima Penghargaan Indonesia Government Award 2024.

    Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Ipuk menegaskan bahwa Banyuwangi secara berkelanjutan berhasil mempertahankan kemajuan di berbagai sektor pembangunan. Di antaranya pendapatan perkapita yang terus meningkat, pada 2022 sebesar Rp. 53,87 juta menjadi Rp. 58, 08 juta pada 2023.

    PDRB daerah juga naik dari Rp. 93,28 triliun pada 2022 menjadi Rp. 101,29 triliun (2023). Sedangkan angka kemiskinan turun dari 7,34 persen pada 2022 menjadi 6,54 persen pada 2023. 

    “Berbagai capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama, sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan dan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Ipuk.

     

    (*)