Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Indonesia mencatatkan momen bersejarah pada Kamis (20/2/2025) kemarin, ketika 961 orang kepala dan wakil kepala daerah dilantik secara bersamaan di
Istana Kepresidenan Jakarta
.
“Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden
Prabowo Subianto
, Kamis.
Prabowo mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing.
Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar para kepala daerah harus menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
“Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih,” ujar Prabowo.
Seusai melantik dan berpidato, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami satu per satu para kepala daerah yang baru dilantik.
Prabowo dan jajaran berjalan dari barisan paling depan hingga paling belakang.
Dengan penuh senyuman, ia menyapa para kepala daerah secara hangat yang ada di lokasi.
Sesekali, Prabowo juga memeluk beberapa kepala daerah yang baru dilantik.
Selama momen ini berlangsung, iringan musik lagu-lagu kebangsaan pun bergema mengiringi langkah Prabowo.
Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI saat bersalaman.
“Presiden tadi menyapa, ‘Masinton, kamu hebat sekali.’ Siap, Presiden,” kata Masinton usai pelantikan.
“‘Di kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” katanya lagi.
Sembari tertawa, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran.
Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman.
“Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih,” ungkap Masinton.
Momen menarik lain dalam acara pelantikan ini adalah sumpah/janji jabatan yang diucapkan menurut enam agama yang diakui di Indonesia.
Enam orang kepala daerah didaulat untuk maju mewakili agama masing-masing memimpin sumpah/janji jabatan di hadapan Prabowo.
Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik, dan Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha.
Kemudian, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Khonghucu, dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Kendati begitu, semua kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para kepala daerah dipandu Prabowo.
“Semoga Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
Seusai mengucapkan sumpah/janji, enam orang perwakilan kepala daerah itu juga menerima penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo.
Prosesi
pelantikan kepala daerah
ini dimulai dengan kirab kepala daerah dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana.
Ratusan kepala daerah itu berjalan baris-berbaris dari Lapangan Silang Monas sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wamendagri Ribka Haluk memimpin pasukan kepala daerah tersebut.
Sepanjang perjalanan, barisan kepala daerah yang berpakaian serba putih diiringi oleh penampilan dan musik “marching band” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Mereka pun tiba di gerbang Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.
Dari gerbang Kompleks Kepresidenan, ratusan kepala daerah itu pun berjalan hingga memasuki tenda lokasi pelantikan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang menjadi lokasi pelantikan.
Setelah prosesi pelantikan rampung, para kepala daerah kembali harus baris-berbaris.
Bedanya, kali ini mereka berbaris untuk mengantre menumpangi bus Transjakarta yang akan membawa mereka dari Istana menuju Monas.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com,
para kepala daerah itu berbaris di pintu Istana Negara yang terletak di Jalan Veteran.
Sejumlah bus listrik Transjakarta berwarna oranye dengan tulisan “Rombongan VIP” disiagakan untuk mengangkut kepala daerah.
Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam bus pun terpaksa menunggu kedatangan bus berikutnya di gerbang istana.
Seusai pelantikan, ratusan para kepala daerah ini akan berkumpul kembali pada retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
Mereka juga akan kembali berjumpa dengan Prabowo yang telah mewanti-wanti kepala daerah agar kuat selama ‘digembleng’ di Akmil.
“Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Ribka Haluk
-
/data/photo/2025/02/20/67b6ab3a6f450.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak")
Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
-
Resmi Dilantik Presiden, Khofifah-Emil Sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita
Surabaya (beritajatim.com) – Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Gubernur Khofifah dan Wagub Emil dilantik Presiden serentak bersama dengan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Mengawali prosesi pelantikan, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil berkumpul di Kawasan Monumen Nasional (Monas) mengenakan pakaian dinas upacara besar (PDUB) bewarna putih lengkap dengan topi dan lencana. Dilanjutkan dengan baris berbaris (long march) Monas menuju Istana Merdeka.
Dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wamendagri Bima Arya dan Ribka Haluk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya berbaris diiringi Marching Band Gita Abdi Praja IPDN.
Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah oleh Presiden Prabowo. Usai pengambilan sumpah jabatan, ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis.
Di antaranya Gubernur Lampung sebagai perwakilan Agama Islam, Gubernur Maluku Utara sebagai perwakilan Agama Katholik, Wali Kota Singkawang mewakili Agama Buddha, serta Bupati Karangasem sebagai perwakilan Agama Hindu, Wali Kota Kota Manado sebagai perwakilan Agama Konghucu, sedangkan perwakilan Agama Kristen Protestan diwakili oleh Bupati Merauke.
“Selamat atas pelantikan saudara-saudara. Selamat atas mandat yang telah diberikannya oleh rakyat dari daerah masing-masing. Dan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Presiden Prabowo, dalam sambutannya.
Presiden Prabowo menegaskan, pelantikan serentak ini adalah momen bersejarah. Dimana ini merupakan kali pertama pelantikan serentak digelar dengan melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di Indonesia. Semuanya dilantik serentak oleh Kepala Negara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Ini juga menunjukkan betapa besar bangsa kita. Bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengutamakan pengabdian dalam tugasnya. Bahwa setelah terpilih sebagai kepala daerah mereka adalah pelayan rakyat.
“Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan Mendagri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di sana. Mudah mudahan saudara akan kuat di situ digembleng,” pungkasnya.
Setelah seluruh prosesi pelantikan usai, Presiden Prabowo bekesempatan menyalami satu persatu kepala daerah bersama para pendamping atau keluarga yang diundang di Halaman Istana Kepresidenan.
Usai pelantikan, Khofifah menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas bersama Wagub Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
“Alhamdulillah, kami baru saja dilantik bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon doa kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kami, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik bisa menjalankan tugas secara amanah, memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapannya melanjutkan Program Nawa Bhakti Satya dan siap bersinergi dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
“Tentu yang ingin kami pastikan adalah kami siap untuk menyinergikan program Nawa Bhakti Satya kami di Jawa Timur dengan program program Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Khofifah.
Selain itu, Khofifah menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung program serta kebijakan nasional, maupun bersinergi antar provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami siap membangun sinergitas dan kolaborasi baik antara provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional. Serta mitigasi-mitigasi dinamika global,” kata Khofifah.
Pihaknya pun menyebutkan seusai pelantikan akan menggelar rakor bersama Sekdaprov Jatim dan para Kepala Perangkat Daerah Pemprov.
“Semalam kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jatim. Hari ini kami langsung tancap gas mengadakan Rakor bersama Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD Pemprov Jatim di Jakarta. Khususnya membahas terkait anggaran, dan efisiensi. Karena banyak yang harus dikoordinasikan sebelum kami berangkat ke Magelang untuk mengikuti retreat kepala daerah,” tegasnya.
Masih terkait anggaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak mengurangi sektor layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos). “Kedua sektor ini tidak boleh terpengaruh dan terdampak efisiensi,” tegasnya.
Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Khofifah memprediksi terdapat fluktuasi harga sembako dan harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjangkau. Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis kepada masyarakat baik melalui jalur darat maupun laut.
“Setiap lebaran kami mengadakan mudik gratis baik darat maupun laut. Setelah ini kami melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pak Sekdaprov bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah akan melaporkan dan kita rumuskan kebijakan bersama,” sebutnya.
Karangan Bunga Ucapan Selamat Pelantikan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menjadi Gubernur-Wagub Jatim penuhi Gedung Negara Grahadi.
Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan kesannya usai mengikuti prosesi pelantikan hari ini. Menurutnya pelantikan ini sangat berbeda dengan tahun 2019 lalu.
“Silaturahmi hari ini kami semua kompak. Bahkan tadi salamannya salaman nusantara, karena hadir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sabang sampai Merauke,” kata Khofifah.
Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Halaman Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. [tok/suf]
-
Momen Pramono, Khofifah, hingga Bobby Nasution Jalani Prosesi Pelantikan
Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 961 orang kepala daerah terpilih telah memasuki tenda utama Pelantikan Kepala Daerah 2025-2030 yang berlokasi di antara halaman Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para kepala daerah yang sebelumnya menjani Kirab dari Monas ke Istana Kepresidenan memasuki tenda utama pada pukul 09.30 WIB.
Mengenakan setelan pakaian dinas upacara, ratusan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota mulai berbaris secara tertib. Barisan mereka memanjang hingga bagian belakang tenda utama.
Barisan pertama kirab yang masuk dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.
Kemudian, di belakang mereka, kepala daerah langsung mengikuti. Beberapa di antaranya adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno yang berada di barisan pertama setelah Mendagri.
Kemudian, terlihat juga Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa hingga Gubernur Sumatra Utara terpilih Bobby Nasution.
Untuk diketahui, total 961 orang kepala daerah yang akan dilantik hari ini meliputi 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik.
Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
“Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Rabu (19/2/2025).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa tanggal 20 Februari 2025 dipilih sebagai tanggal pelantikan karena sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari situ kita mengincar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 [Februrari 2025],” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.
Tito menambahkan bahwa lokasi pelantikan akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih menjadi ibu kota negara karena belum ada aturan teknis yang memastikan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
“Selagi Perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta,” terang mantan Kapolri itu.
-
Momen Prabowo Cium Tangan Try Sutrisno saat Tiba di HUT ke-17 Gerindra
Jakarta –
Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto sempat mencium tangan Wapres ke-6 Jenderal (Purn) Try Sutrisno beberapa saat. Momen itu terjadi saat Prabowo tiba di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat.
Pantauan detikcom, Sabtu (15/2/2025), Prabowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.07 WIB bersama dengan Wapres Gibran Rakabuming, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Tiba di lokasi, Prabowo langsung menyalami satu per satu tokoh yang hadir, termasuk Try Sutrisno. Saat itu, Prabowo memegang dan mencium tangan Try Sutrisno beberapa saat. Try Sutrisno lalu menyambut momen itu dan memegang bahu Prabowo.
Sejumlah tokoh hadir dalam perayaan HUT ke-17 Gerindra ini, di antaranya para ketua umum partai politik yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, hingga Ketum PSI Kaesang Pangarep.
Selain itu, hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menkomdigi Meutya Hafid, Mendagri Tito Karnavian, Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Wamendagri Bima Arya Sugiharto, Wamendagri Ribka Haluk, Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Kemudian Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPD Sultan Nadjamudin, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
(eva/idh)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Prabowo Hadiri HUT ke-17 Gerindra Bareng Gibran dan Jokowi
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wapres Gibran Rakabuming, hingga Presiden ke-7 Joko Widodo.
Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (15/2/2024), Prabowo tiba pukul 09.07 WIB. Prabowo, Gibran, dan Jokowi kompak mengenakan kemeja lengan panjang putih.
Tiba di lokasi, Prabowo tampak menyalami satu per satu tokoh yang hadir. Gibran dan Jokowi tampak berada di belakang Prabowo dan turut menyalami para tokoh.
Sementara Gibran dan Jokowi duduk, Prabowo menghampiri para kader Gerindra. Prabowo melayani kader yang antusias ingin bersalaman dengan Prabowo.
Sufmi Dasco dan Mensesneg Prasetyo Hadi tampak mendampingi Prabowo dalam momen tersebut. Prabowo lalu kembali ke tengah untuk duduk di kursi yang telah disediakan.
Adapun tokoh yang hadir dalam HUT Gerindra ini diantaranya, Menko Polkam Budi Gunawan; Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas; Menko PMK Pratikno; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Hadir pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum Supratman Andi Agtas; Menkomdigi Meutya Hafid; Mendagri Tito Karnavian; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi; Menkes Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Migrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim; Wamendagri Bima Arya Sugiharto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla; Ketua DPD Sultan Nadjamudin; Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzili; Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno; Cagub Sumatera Utara terpilih, Bobby Nasution; Cagub Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi; eks Ketua MPR Bambang Soesatyo; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko;
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh; Plt Ketum PPP Mardiono; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; Ketua DPP PDIP Said Abdullah; Bendum PDIP Olly Dondokambey.
(eva/eva)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Momen Wapres Gibran Tinjau Makan Bergizi Gratis
Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di beberapa lokasi. Salah satunya, di SMA Negeri 10 Surabaya. Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi Wamendagri Ribka Haluk mengunjungi satu per satu ruangan kelas untuk melihat pelaksanaan MBG.
Siswa-siswi SMA Negeri 10 Surabaya tampak antusias menyambut kunjungan tersebut. Mereka juga lahap menyantap makanan yang merupakan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, setiap sekolah wajib memberikan MBG sebagai implementasi dari visi Presiden Prabowo, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
“Program makan bergizi gratis atau MBG ini sejalan dengan visi Bapak Presiden yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu program ini wajib diberikan untuk anak-anak kita guna mewujudkan generasi unggul dan emas,” ungkap Ribka kepada wartawan, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.
Menurutnya, program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di masa depan. “Harus dimulai sejak dini. Baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini telah diriset dan Indonesia diproyeksi akan memiliki generasi muda sehat, produktif, dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan,” jelasnya.
Dirinya juga mengapresiasi Wapres Gibran yang selalu semangat mengawal program tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan salah satu misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan SDM.
“Terima kasih Bapak Wapres Gibran yang sudah terjun langsung meninjau proses jalannya makan bergizi gratis di setiap sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya seperti hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” pungkasnya.
Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau program makan bergizi gratis di beberapa lokasi. Salah satunya, di SMA Negeri 10 Surabaya. Dalam kesempatan itu, Gibran didampingi Wamendagri Ribka Haluk mengunjungi satu per satu ruangan kelas untuk melihat pelaksanaan MBG.
Siswa-siswi SMA Negeri 10 Surabaya tampak antusias menyambut kunjungan tersebut. Mereka juga lahap menyantap makanan yang merupakan program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, setiap sekolah wajib memberikan MBG sebagai implementasi dari visi Presiden Prabowo, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
“Program makan bergizi gratis atau MBG ini sejalan dengan visi Bapak Presiden yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu program ini wajib diberikan untuk anak-anak kita guna mewujudkan generasi unggul dan emas,” ungkap Ribka kepada wartawan, dikutip pada Rabu, 12 Februari 2025.Menurutnya, program ini dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di masa depan. “Harus dimulai sejak dini. Baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini telah diriset dan Indonesia diproyeksi akan memiliki generasi muda sehat, produktif, dan siap membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan,” jelasnya.
Dirinya juga mengapresiasi Wapres Gibran yang selalu semangat mengawal program tersebut. Hal ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan salah satu misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan SDM.
“Terima kasih Bapak Wapres Gibran yang sudah terjun langsung meninjau proses jalannya makan bergizi gratis di setiap sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya seperti hari ini. Saya sangat mengapresiasi hal ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)
-
Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.
Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.
Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.
Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan
Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo
Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati
Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga
Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia
Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia
Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo
Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani
Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO
Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Menteri PPPA Masih Bahas Rancangan Pembatasan Medsos Bagi Anak
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.
Arifah menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lainnya.
“Saat ini sedang berproses untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan medsos di kalangan anak-anak khususnya,” jelasnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Lanjutnya, berdasarkan hasil survei dan analisis kementeriannya, Arifah menyebut bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun yang dilakukan oleh anak, salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh.
“Dan yang kedua karena penggunaan gadget yang tidak bijaksana khususnya di kalangan anak-anak,” jelasnya.
Terkait bentuk kebijakan yang akan diterapkan, Arifah mengaku belum dapat memastikan apakah akan berbentuk undang-undang, peraturan, atau kebijakan lainnya. Meski demikian, ia meminta untuk menunggu.
“Kita tunggu saja, karena saat ini masih [dalam] proses,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kedatangan KemenPPPA ke Balaikota dilakukan untuk mewujudkan Rumah Bersama Indonesia (RBI) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara. Mereka disambut oleh Pejabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Teguh Setyabudi.
Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
-
Wamendagri dorong percepatan proses pengangkatan DPRP dan DPRK
“Kita masih terus bersemangat untuk melakukan kerja-kerja kita sebagaimana amanat dari pemerintah untuk menyukseskan pengangkatan DPRP maupun kabupaten/kota (DPRK) sebagaimana amanat dari undang-undang,”
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Laporan Perkembangan Pengisian Keanggotaan DPRP dan DPRK melalui Mekanisme Pengangkatan yang digelar secara virtual dari Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan itu, Ribka menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam menyelesaikan proses tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Kita masih terus bersemangat untuk melakukan kerja-kerja kita sebagaimana amanat dari pemerintah untuk menyukseskan pengangkatan DPRP maupun kabupaten/kota (DPRK) sebagaimana amanat dari undang-undang,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan pengangkatan keanggotaan DPRP dan DPRK melalui mekanisme ini merupakan bentuk afirmasi yang diberikan negara kepada Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.
Menurutnya, pengisian keanggotaan ini harus berjalan seiring dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum (pemilu), sehingga proses pembangunan dan pengambilan keputusan di daerah dapat berlangsung optimal.
Ribka juga menekankan pentingnya percepatan dalam setiap tahapan pengisian keanggotaan dengan target penyelesaian pada Februari 2025.
Ia mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta panitia seleksi untuk bekerja cepat dan konsisten sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
“Kami harapkan, kalau boleh, kita mengikuti tahapan ini. Kemudian, kita bisa ending-nya itu kalau boleh sama-sama. Begitulah harapan kami seperti itu, sehingga perlu ada percepatan-percepatan yang dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, Ribka menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap mendukung penuh Pemda yang menghadapi kendala dalam proses ini.
Dia menyatakan kesiapannya untuk memberikan advokasi serta mengawal seluruh tahapan agar berjalan lancar.
“Nanti kalau ada kesulitan dan kendala, silakan koordinasi dengan kami di pusat. Dalam hal ini menjadi fokus kami [untuk] siap mendukung, kemudian mengadvokasi [dan] mengawal,” pungkas Ribka.
Dengan arahan tersebut, dirinya berharap seluruh proses pengangkatan anggota DPRP dan DPRK dapat rampung sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga para anggota yang terpilih dapat segera berkontribusi dalam pembangunan daerah secara optimal.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/01/24/679350a763c45.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke
Nasional
24 Januari 2025")
Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025
Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum
PDI-PMegawati Soekarnoputri
secara khusus memberikan arahan kepada legislator dari partainya untuk mengawasi rencana proyek
food estate
di
Merauke
, Papua.
Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan bahwa Megawati cukup lama menyinggung proyek pemerintah yang banyak dikhawatirkan tersebut dalam acara pembekalan terhadap legislator PDI-P.
“Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek
food estate
di Merauke,” ujar Deddy di sela-sela acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI-P di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).
Menurut Deddy, Megawati meminta para legislator mengawasi program tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau
food estate
di Merauke, Papua Selatan.
Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
“Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
“Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Ribka menyebut food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate.
Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam.
Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.