Xcloud.id

Tag: Ribka Haluk

  • Prabowo Terbuka Jika Militer Fiji Belajar di Indonesia dan Siapkan Beasiswa Pendidikan – Page 3

    Prabowo Terbuka Jika Militer Fiji Belajar di Indonesia dan Siapkan Beasiswa Pendidikan – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Fiji, Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/4/2025). Hubungan kemitraan antara Indonesia-Fiji sendiri telah berlangsung selama 50 tahun.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, PM Rabuka tiba di Halaman Istana Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB. Iring-iringan mobil yang membawa PM Rabuka sempat memasuki kawasan Monumen Nasional (Monas).

    Puluhan pasukan berkuda turut mengiringi rangkaian mobil PM Rabuka hingga ke Istana Merdeka. Setibanya di Istana, PM Rabuka disambut pasukan jajar kehormatan.

    Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) menggunakan seragam merah putih turut menyambut kedatangan PM Rabuka. Mereka membawa bendera Indonesia dan Fiji.

    Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu langsung menyambut kedatangan Perdana Menteri Fiji. Prabowo sempat memberi salam hormat, lalu keduanya tampak saling berjabat tangan.

    Kemudian, Prabowo dan PM Rabuka mengikuti upacara penyambutan pemimpin negara. Lagu kedua negara dikumandangkan yang diselingi bunyi meriam sebanyak 21 kali.

    Usai upacara, Prabowo dan PM Fiji mengenalkan para delegasi masing-masing Prabowo tampak didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Prabowo Sambut Kunjungan PM Fiji Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka – Page 3

    Prabowo Sambut Kunjungan PM Fiji Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Republik Fiji, Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/4/2025). Hubungan kemitraan antara Indonesia-Fiji sendiri telah berlangsung selama 50 tahun.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, PM Rabuka tiba di Halaman Istana Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB. Iring-iringan mobil yang membawa PM Rabuka sempat memasuki kawasan Monumen Nasional (Monas).

    Puluhan pasukan berkuda turut mengiringi rangkaian mobil PM Rabuka hingga ke Istana Merdeka. Setibanya di Istana, PM Rabuka disambut pasukan jajar kehormatan.

    Sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) menggunakan seragam merah putih turut menyambut kedatangan PM Rabuka. Mereka membawa bendera Indonesia dan Fiji.

    Prabowo yang mengenakan setelan jas bewarna abu-abu langsung menyambut kedatangan Perdana Menteri Fiji. Prabowo sempat memberi salam hormat, lalu keduanya tampak saling berjabat tangan.

    Kemudian, Prabowo dan PM Rabuka mengikuti upacara penyambutan pemimpin negara. Lagu kedua negara dikumandangkan yang diselingi bunyi meriam sebanyak 21 kali.

    Usai upacara, Prabowo dan PM Fiji mengenalkan para delegasi masing-masing Prabowo tampak didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

     

  • Prabowo Terima Kunjungan Resmi PM Fiji di Istana Merdeka Nasional 24 April 2025

    Prabowo Terima Kunjungan Resmi PM Fiji di Istana Merdeka Nasional 24 April 2025

    Prabowo Terima Kunjungan Resmi PM Fiji di Istana Merdeka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Fiji
    Sitiveni Rabuka
    , di
    Istana Merdeka
    , Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com,
    PM Fiji Rabuka
    tiba di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 10.30 WIB.
    Ia diantar menggunakan mobil berwarna hitam dengan pelat bertuliskan “Fiji” yang diiringi
    voorijder
    dan 70 pasukan berkuda.
    Mobil dengan bendera Republik Fiji dan Indonesia di sisi kanan dan kiri itu disambut oleh 100 anak sekolah dasar dari Jakarta yang berdiri di kanan dan kiri jalan utama menuju Istana Merdeka.
    Mereka mengibarkan bendera Fiji dan Indonesia sembari mengucapkan selamat datang di Indonesia.
    Mobil tersebut terus berjalan perlahan hingga tiba di sisi depan gedung Istana Merdeka.
    Saat turun dari mobil yang ditumpanginya, PM Rabuka langsung disalami oleh Prabowo yang menyambutnya di depan mobil.
    Prabowo terlihat memakai jas abu-abu dan peci berwarna hitam.
    Kemudian, Prabowo dan PM Rabuka menyaksikan upacara penyambutan di halaman Istana Merdeka, tepat di tenda beraksen biru di bawah tangga Istana.
    Upacara itu dilakukan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, tembakan meriam 21 kali, dan inspeksi pasukan.
    Setelah inspeksi pasukan oleh kedua pemimpin negara selesai, Presiden Prabowo dan PM Rabuka memperkenalkan delegasi masing-masing negara.
    Prabowo lalu mengajak Rabuka masuk ke Istana Merdeka Jakarta untuk melakukan foto bersama dan menandatangani buku tamu.
    Selanjutnya, keduanya melanjutkan prosesi kunjungan dengan melakukan pertemuan tête-à-tête untuk membahas penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis.
    Sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan ini, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
    Sebagai informasi, PM Rabuka baru saja tiba di Indonesia semalam, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 20.50 WIB.
    Kedatangan PM Rabuka menandai awal kunjungan resminya ke Indonesia selama dua hari pada 23-24 April 2025.
    Saat di bandara, PM Rabuka disambut dengan jajar pasukan kehormatan sebagai bentuk penghormatan kenegaraan.
    Selain itu, turut hadir dalam penyambutan tersebut adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Fiji Dupito D. Simamora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II harap penyelenggara-petahana tak intervensi PSU di 9 daerah

    Komisi II harap penyelenggara-petahana tak intervensi PSU di 9 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap penyelenggara pemilu dan petahana tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024 di sembilan daerah pada 16 dan 19 April 2025.

    “Kami berharap agar baik penyelenggara ataupun bupati incumbent/Pj bupati bersikap netral dan tidak mengarahkan ASN (aparatur sipil negara) untuk berpihak terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dan terbebas dari intervensi politik manapun,” kata Bahtra saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Sebab, menurut dia, dalam proses PSU masih ada pihak-pihak yang berupaya melakukan intervensi politik terhadap salah satu paslon agar memenangkan kontestasi.

    Hal tersebut, lanjut dia, utamanya dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu dan bupati petahana yang melakukan intervensi dengan menggunakan program pemerintah agar dapat terpilih kembali.

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, dia menyebut upaya-upaya intervensi dalam pelaksanaan PSU terjadi salah satunya di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

    “Harapan kami hal seperti ini tidak terjadi di kabupaten atau provinsi lain,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan seluruh persiapan pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah 2024 di sembilan daerah pada 16 dan 19 April 2025 telah dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

    “Kita perlakukan sama semua daerah yang PSU minggu ini. Insyaallah semua daerah sudah siap melaksanakan PSU,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

    Adapun pada Sabtu (12/4), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan bahwa sembilan daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PSU pada 16 dan 19 April 2025.

    Dia menyebut bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025.

    Sementara delapan daerah lainnya, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Wamendagri minta pemda segera selesaikan penyusunan RTRW

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menyelesaikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Ribka mengatakan bahwa penyusunan RTRW itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam mendukung implementasi gerakan Satu Data Indonesia.

    “Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, (di tingkat) provinsi maupun kabupaten/kota, (dan) batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional. Jadi, kita sudah mulai kerjakan,” kata Ribka saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra Tahun 2026 di Kota Baubau, Sultra, Senin.

    Dia menjelaskan penyelesaian RTRW yang komprehensif akan membantu daerah dalam mengatur pemanfaatan ruang, pengembangan potensi wisata, serta menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

    “Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk misalnya wisata, pembangunan, dan seterusnya. RTRW harus diselesaikan,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penyusunan RTRW, Ribka mendorong Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menjalin sinergi lintas sektor, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra, dengan pemerintah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga terkait.

    Wamendagri juga menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaian RTRW secara nasional pada tahun ini.

    “Tahun ini kita di Kementerian Dalam Negeri sudah komitmen untuk akan selesaikan RTRW,” tegas Ribka.

    Pada kesempatan itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi yang mampu menarik minat investasi dari sektor swasta.

    Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

    “Sehingga sangat diharapkan adanya inovasi daerah, kita meningkatkan PAD daerah, supaya bisa memberikan kekuatan pada fiskal daerah, ini yang sangat penting,” ujarnya.

    Selain membahas tentang PAD, Ribka mengingatkan agar penyusunan RKPD dan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, khususnya Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap program tersebut dapat segera disosialisasikan ke seluruh kepala daerah di Sultra.

    “Intisarinya sudah disimpulkan yang disebut dengan hari ini, kita tahu, kita kenal dikemas dengan Astacita,” tuturnya.

    Dia juga berharap dengan sinerginya penyusunan RTRW dan RKPD, Sultra lebih siap dalam menjawab tantangan pembangunan serta dapat mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan musrenbang itu dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra La Ode Tariala, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    Wamendagri: Pembangunan harus selaras dengan RPJMN Asta cita Presiden

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah PR, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,”

    Kendari (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan program pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara harus selaras dengan RPJMN, khususnya Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 di Kota Baubau, Senin.

    Di bagian lain, Wamendagri Ribka juga menyoroti masih minimnya pengelolaan APBD, serta masih bergantung pada tingginya dana transfer pusat ke daerah yang bersumber dari APBN.

    Wamendagri juga mendorong agar dilakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi di setiap Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara.

    “Secara Nasional, pengelolaan APBD Sulawesi Tenggara posisi kedua dari bawah. Ini adalah “PR”, Bupati, Wali Kota dan OPD harus bekerja keras. Pak Gubernur, kalau ada yang main-main, ganti saja. Orang pintar dan mau bekerja dengan hati banyak Pak Gub,” ujar Wamendagri.

    Menurutnya, jika OPD tidak dapat bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka reputasi birokrasi dan pemerintah darah menjadi buruk. Bahkan, wibawa Bupati, Wali Kota dan Gubernur menjadi taruhannya.

    “Saya harap di bulan depan bisa naik, minimal di tahun ini, memang berat. Kalau mau datanya untuk disandingkan dengan daerah-daerah lain ada sama Dirjen Keuangan Daerah, nanti di buka saja, kalau perlu beliau tinggal saja untuk berikan arahan khusus terkait ini,” ujarnya.

    RKPD Provinsi Sultra Tahun 2026 mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Musrenbang Provinsi Sultra dihadiri oleh 17 Kabupaten Kota. Sebelumnya telah di awali dengan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dengan maksud untuk menyingkronkan rencana pembangunan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

    Pewarta: Abdul Azis Senong
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri tekankan pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah pada RKPD 2026

    Wamendagri tekankan pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah pada RKPD 2026

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kemudian jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), dan RKPD daerah ini harus sinkron. Ini yang mungkin akan kita bahas besok,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal ini disampaikan Ribka dalam acara Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara di Pantai Kamali, Kota Baubau, Sultra, Minggu (13/4).

    Dia juga berharap terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Kota Baubau dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah setempat.

    Tidak hanya itu, dia juga berharap semua program pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sultra, dapat berjalan dengan baik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Hal-hal yang terjadi dengan semangat efisiensi anggaran dan seterusnya ini, kita harapkan itu tidak menurunkan semangat pemerintah daerah,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Ribka mengapresiasi etos kerja masyarakat Baubau yang dikenal ulet. Bahkan, masyarakat Baubau juga terkenal sebagai pelaut ulung sekaligus pelaku ekonomi di tingkat akar rumput di berbagai penjuru Tanah Air.

    Dia menyebut banyak dari mereka yang bahkan berani merantau hingga ke Tanah Papua.

    Ribka pun optimistis karakter dan kemampuan tersebut menjadi potensi besar yang dapat dimaksimalkan untuk membangkitkan perekonomian Kota Baubau.

    “Mereka adalah juga pemain ekonomi paling dasar sampai ke pelosok-pelosok mereka masuk, mereka pekerja keras. Itu sebenarnya modal yang bisa pemerintah bangkitkan supaya kita sama-sama maju,” tambah Ribka.

    Ribka juga menyampaikan rasa terima kasih kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Hal itu memang mutlak diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

    “Terus kita lakukan percepatan-percepatan pembangunan daerah supaya Indonesia Timur juga bisa bangkit bersama-sama dengan saudara kita yang lain,” tambahnya.

    Acara musrenbang tersebut juga dihadiri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Sultra Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sultra dan masyarakat setempat.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada pada 16 dan 19 April 2025 Nasional 12 April 2025

    9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada pada 16 dan 19 April 2025 Nasional 12 April 2025

    9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada pada 16 dan 19 April 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Ribka Haluk
    mengatakan, terdapat sembilan daerah yang menyatakan kesiapannya melaksanakan
    Pemungutan Suara Ulang
    (PSU) pada sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Parigi Moutong pada 16 April 2025, sedangkan sisanya, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.
    Sembilan daerah ini sudah mengikuti rangkaian PSU dan memastikan persiapan mencapai 99 persen, serta hanya menunggu tahap pelaksanaan.
    “Sehingga sekali lagi saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan PSU,” ujar Ribka dalam keterangan pers, Sabtu (12/4/2025).
    Ribka juga mengimbau daerah yang akan melaksanakan PSU untuk melakukan mitigasi kemungkinan tantangan saat pelaksanaan, salah satunya adalah cuaca buruk.
    Dia juga mengajak agar peserta Pilkada memiliki sikap bijaksana dalam menerima hasil PSU.
    Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca-PSU, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.
    Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait yang menyelenggarakan Pilkada agar benar-benar menyiapkan gelaran tersebut dengan baik.
    Menurut dia, pengawasan dan pembinaan perlu dijalankan secara optimal guna menghasilkan Pilkada yang berkualitas.
    “Supaya kualitas dari Pemilu (Pilkada) ini benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Supaya tidak terus kita melakukan pengulangan PSU, supaya demokrasi kita itu baik,” ucap dia.
    Adapun PSU di sembilan daerah ini merupakan lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil
    Pilkada 2024
    .
    MK menetapkan 24 daerah melakukan PSU karena adanya beragam pelanggaran Pemilu, baik dari sisi ketidakprofesionalan penyelenggara hingga kecurangan dari peserta.
    Saat ini sudah ada 10 daerah yang menggelar PSU, sedangkan sisanya 14 daerah akan dilanjutkan secara bertahap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri Ingatkan Rencana Kerja Pemda Harus Mengacu Asta Cita Prabowo Nasional 10 April 2025

    Wamendagri Ingatkan Rencana Kerja Pemda Harus Mengacu Asta Cita Prabowo Nasional 10 April 2025

    Wamendagri Ingatkan Rencana Kerja Pemda Harus Mengacu Asta Cita Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan kepada kepala daerah agar menyusun
    Rencana Kerja Pemerintah Daerah
    (RKPD) mengacu pada program
    Asta Cita Presiden
    Prabowo Subianto.
    Menurut Ribka, program pemerintah daerah akan berperan penting dalam mendukung
    pembangunan nasional
    .
    “Sebenarnya inti pembicaraan kita hari ini adalah kita mengacu pada ini, Pak, Asta Cita Pak Presiden,” kata Ribka saat memberikan arahan Musrenbang di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui keterangan pers, Kamis (10/4/2025).
    Ia menyebutkan, sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
    Ribka juga membeberkan berbagai program prioritas Presiden yang perlu didukung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peningkatan ekonomi.
    Menurut Ribka, Pemda harus mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden agar pelaksanaannya lebih optimal.
    Ia juga mengimbau bupati dan wali kota agar mengikuti arahan maupun kebijakan gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
    “Saya senang tadi Pak Gubernur (Kalteng) sudah menyampaikan bagaimana kita membangun sinergisitas antara pusat dan daerah,” tutur Ribka.
    Ribka pun mengapresiasi jajaran Pemda di Provinsi Kalteng dan pihak terkait yang antusias mengikuti forum Musrenbang tersebut.
    Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen untuk membangun Kalteng yang lebih baik.
    Ia juga menekankan bahwa dokumen RKPD harus dikawal hingga tahap implementasi agar sesuai dengan perencanaan.
    “Dalam implementasinya, kadang-kadang apa yang dibahas itu tidak sesuai dengan RKPD yang disusun oleh tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD Regional 10 April 2025

    Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD Regional 10 April 2025

    Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    ) Ribka Haluk menyoroti rendahnya persentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Provinsi Kalimantan Tengah (
    Kalteng
    ), yang menempati posisi keempat terendah se-Indonesia.
    Hal ini disampaikan Ribka saat memberikan paparan dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).
    Agenda tersebut dihadiri oleh kepala daerah dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
    Dalam forum itu, Ribka mempertanyakan langsung kepada para pejabat pemda alasan rendahnya realisasi APBD Kalteng dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan.
    “Bagaimana Pak Sekda (Kalteng) kenapa bisa begini (realisasi APBD terendah keempat)? Apa masalah realisasinya, Pak?” tanya Ribka kepada Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun, di tengah paparan berlangsung.
    Ribka kemudian mempersilakan Plt Sekda untuk memberikan penjelasan di hadapan forum.
    “Silakan Pak Sekda dulu, saya ingin tahu masalahnya apa, Pak, kenapa (realisasi belanjanya) ada di angka 1,30 persen,” ujarnya.
    Menanggapi hal tersebut, Katma menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memaksimalkan realisasi belanja APBD.
    “Tetapi untuk kegiatan belanja pembangunan sekarang semua tahap pertama sudah dicairkan, tetapi dalam proses perhitungan,” kata Katma.
    Ribka juga meminta klarifikasi dari kepala perangkat daerah terkait, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, mengenai penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut.
    “Terkait realisasi belanja yang 1,30 persen, pertama terkait dengan proses daripada pergeseran, kedua karena ada kebijakan pusat terkait dengan perpajakan,” jelas Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri.
    Syahfiri menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng yang menangani proyek-proyek besar mengalami kendala saat mengajukan uang muka, karena adanya aplikasi perpajakan baru.
    “Sehingga akan diajukan di bulan April ini setelah Lebaran, itu kendala yang dihadapi oleh Pemprov Kalteng pada saat ini, Bu,” tuturnya.
    Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kontrak yang masih dalam proses, yang menjadi alasan lain lambatnya realisasi belanja APBD.
    Menanggapi hal ini, Ribka meminta agar Plt Sekda dan Kepala BKAD memantau langsung proses realisasi di lapangan.
    Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi akan berdampak langsung terhadap penilaian publik terhadap kepala daerah.
    “Ini kinerja bapak-bapak ini, Pak Gubernur, kalau realisasi APBD-nya tidak sesuai, yang disoroti masyarakat adalah gubernur dan wakil,” tegasnya.
    Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp 9,3 triliun.
    “Sampai saat ini, realisasi pendapatan kami sebesar Rp 1,4 triliun atau Rp 15,79 triliun, targetnya Rp 9,3 triliun,” tuturnya.
    Wamen Ribka pun meminta jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan realisasi belanja.
    “Kalau antara target pendapatan tinggi tapi realisasinya rendah, pasti akan defisit, hati-hati, itu yang kita jaga saat ini. Kalau kita lihat Kalteng itu di bawah terus, sejajar dengan Papua,” tegasnya.
    Dalam paparannya, Ribka menyampaikan bahwa rata-rata realisasi belanja APBD 2025 provinsi se-Indonesia berada di angka 9,07 persen.
    Sementara itu, Kalteng termasuk provinsi dengan realisasi terendah, yakni hanya 1,30 persen.
    Adapun provinsi dengan realisasi lebih rendah dari Kalteng antara lain Papua Tengah (1,10 persen), Papua Barat (1,00 persen), dan Kepulauan Riau yang mencatatkan angka terendah yakni 0,97 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.