Xcloud.id

Tag: Ribka Haluk

  • Gibran Kunker ke Papua, Kawal Pembangunan Sektor Pendidikan hingga Ekonomi

    Gibran Kunker ke Papua, Kawal Pembangunan Sektor Pendidikan hingga Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Papua pada hari ini, Selasa (13/1/2026).

    Berdasarkan keterangan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Gibran bakal berkunjung ke sejumlah tempat mulai dari Biak, Wamena hingga Yahukimo.

    Kunjungan itu merupakan upaya pemerintah mendorong pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan, serta memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan optimal hingga ke wilayah timur Indonesia.

    “Kunjungan kerja ini dilaksanakan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan di Tanah Papua secara menyeluruh dan berkeadilan,” dalam keterangan tertulis Setwapres pada Selasa (13/1/2026).

    Dalam siaran pers yang sama, Gibran bakal meninjau pelaksanaan program di sektor pendidikan dan perikanan, serta menyapa langsung masyarakat setempat di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. 

    Selanjutnya, Wapres melanjutkan perjalanan ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di wilayah ini, Wapres akan berinteraksi dengan generasi muda, meninjau aktivitas ekonomi serta bersilaturahmi dengan unsur Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

    “Melalui kunjungan kerja ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir di Tanah Papua, memastikan pembangunan berjalan inklusif, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan,” pungkas Setwapres.

    Sekadar informasi, Gibran didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai dalam kunjungan ini.

  • Dari Biak Numfor, Gibran lanjutkan ke Wamena bertemu Forkopimda

    Dari Biak Numfor, Gibran lanjutkan ke Wamena bertemu Forkopimda

    Wamena, Papua Pegunungan (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Tanah Papua ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa setelah menuntaskan kegiatannya di Biak Numfor, Papua.

    Kunjungan Wapres di Papua, termasuk Wamena sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya percepatan pembangunan secara menyeluruh dan berkeadilan.

    Dalam​​​​​​​ kunjungannya di Wamena, Wapres bersilaturahmi dengan Forkopimda dan bermain bola bersama bibit muda bertalenta.​​​​​​​ Gibran dan rombongan terbatas bertolak ke Wamena dari Biak Numfor dengan menaiki pesawat Hercules.​​​​​​​

    Setelah ​​​​​​​terbang sekitar satu jam, pesawat Hercules yang dinaiki Gibran mendarat di Bandara Wamena Kabupaten Jayawijaya.​​​​​​​ Saat turun dari pesawat, Gibran mengenakan tas noken merah-krem khas Papua yang diselempangkan di badannya.​​​​​​​

    Mantan Wali Kota Solo itu juga disambut meriah oleh warga setempat dengan tarian tradisional asal Papua. ​​​​​​​Para penari pria terlihat memakai koteka saat menyambut kedatangan Wapres.​​​​​​​

    Tak ​​​​​​​hanya itu, dua anak kecil juga memberikan ikat kepala dengan bulu Kasuari merah kepada Wapres. Gibran lantas memakai ikat kepala tersebut dan berfoto dengan para penari dan kedua anak tersebut.​​​​​​​

    Dari Bandara Wamena, Gibran dan rombongan langsung menuju Stadion Wamena untuk bermain bola bersama anak-anak Papua.​​​​​​​

    Dalam kunjungannya ini, Gibran didampingi jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai dan Ribka Haluk, serta KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dana Otsus Jangan Dipakai untuk Jalan-jalan

    Dana Otsus Jangan Dipakai untuk Jalan-jalan

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se-Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut dia, Prabowo akan memberikan arahan terkait percepatan pembangunan di Papua kepada kepala daerah. Selain itu, pertemuan tersebut juga untuk koordinasi program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Papua.

    “Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak presiden dengan Gubernur dan Bupati menunggu perkembangan tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” ucap Ribka Haluk.

    Terkait fokus pembangunan Papua pada 2026, Ribka menuturkan Kemendagri telah meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Nantinya, kata dia, hal tersebut akan ditindaklanjuti.

    “Ya tadi baru saja kami launching dengan Bappenas terkait dengan RIPPP, rencana pembangunan jangka menengah percepatan pembangunan Papua,” tutur Ribka.

  • Indonesia Harus Maju, Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan

    Indonesia Harus Maju, Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang modern dan maju, sehingga dia menekankan transformasi di setiap kabupaten/kota.

    “Tidak ada, tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal,” kata dia saat memberikan pengarahan kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    “Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota, harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” sambungnya.

    Prabowo mengaku dirinya tak ingin ada rakyat Indonesia yang masih mengalami kelaparan dan kesulitan hidup.

    “Negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” jelasnya.

    Prabowo pun mengajak semua pihak lebih bekerja keras untuk meneruskan tranformasi bangsa.

    “Transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh. Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita, untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” pungkas Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se- Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

     

  • Pemerintah Berencana Bangun Perguruan Tinggi Negeri di 3 Provinsi di Papua

    Pemerintah Berencana Bangun Perguruan Tinggi Negeri di 3 Provinsi di Papua

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah berencana membangun perguruan tinggi negeri (PTN) di 3 provinsi di Papua. Ketiga provinsi tersebut yakni, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    “Kita akan, lihat seperti apa yang mungkin untuk dibangun PTN. Papua Tengah, Papua Pegunungan, satu lagi Papua Barat Daya” kata Brian usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan kepala daerah se-Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Menurut dia, ketiga provinsi di Papua tersebut sama sekali belum memiliki perguruan tinggi negeri. Brian akan menyampaikan perencanaan tersebut kepada pemerintah daerah terkait.

    “Jadi Presiden mengundang seluruh kepala daerah Papua, kita nanti lihat apa yang pendidikan tinggi bisa lakukan, tentu kita memiliki perencanaan ya. Beberapa, 3 provinsi di Papua itu belum memiliki perguruan tinggi negeri,” jelas Brian.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se- Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

     

  • Prabowo Kumpulkan Tim Percepatan Otsus Papua di Istana, Sinkronkan Program Pusat dan Daerah

    Prabowo Kumpulkan Tim Percepatan Otsus Papua di Istana, Sinkronkan Program Pusat dan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri unsur kementerian/lembaga terkait, enam gubernur di Papua, serta para bupati. Presiden dijadwalkan memberikan arahan langsung terkait langkah konkret percepatan pembangunan.

    “Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga kementerian K/L dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua. Tujuannya untuk mencerahkan dan nanti sebentar ada arahan dari Pak Presiden langsung terkait dengan percepatan pembangunan di Papua,” kata Ribka.

    Ribka menyebutkan, dialog antara Presiden dengan para gubernur dan bupati akan menjadi ruang penyampaian perkembangan serta berbagai persoalan di lapangan. Namun, secara garis besar pertemuan ini diarahkan pada harmonisasi kebijakan.

    “Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak Presiden dengan gubernur dan bupati menunggu perkembangan, tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Terkait agenda ke depan, Ribka menyampaikan bahwa Komite Percepatan Otsus Papua bersama Bappenas baru saja meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) yang akan menjadi acuan pembangunan jangka menengah.

    “Ya tadi baru saja kami launching dengan Bappenas terkait dengan RIPP, rencana pembangunan jangka menengah percepatan pembangunan Papua,” kata Ribka.

    Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan bahwa arahan Presiden diharapkan menyentuh percepatan pembangunan di seluruh sektor.

    “Papua perlu percepatan pembangunan di semua sisi-sisi,” ujarnya.

    Dia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menjawab aspirasi yang disampaikan para kepala daerah Papua.

    “Mudah-mudahan bapak Presiden yang punya hati untuk orang Papua itu bisa menjawab apa yang kami para gubernur sampaikan,” kata Mathius.

    Mathius menambahkan, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur di Papua. “Kami semua enam gubernur ada. Dan saya belum tahu, mungkin para bupati juga. Tapi kami enam gubernur,” pungkasnya.

  • Mendagri Minta Standar Pelayanan Minimal Jadi Fokus Percepatan Pembangunan Papua

    Mendagri Minta Standar Pelayanan Minimal Jadi Fokus Percepatan Pembangunan Papua

    Mendagri Minta Standar Pelayanan Minimal Jadi Fokus Percepatan Pembangunan Papua
    Penulis
    KOMPAS.com 
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi fokus percepatan pembangunan di wilayah Papua.
    SPM tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
    “Enam ini yang kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk, yaitu Komite (Eksekutif) Percepatan Pembangunan [Otonomi Khusus] Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri dalam siaran persnya yang diterima Kompas.com.
    Hal tersebut dikatakan Mendagri Tito kepada awak media usai Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
    Mendagri menjelaskan, komite tersebut akan mengharmonisasikan berbagai program kementerian maupun lembaga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua.
    Ia mendapat informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama para kepala daerah wilayah Papua dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
    “Nanti akan memberikan arahan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh Komite ini,” ujarnya.
    Dalam pertemuannya dengan DPD RI, Mendagri turut memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, salah satunya melalui pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB).
    Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan aspirasi masyarakat Papua sekaligus bagian dari strategi mempermudah pelayanan publik, mengingat wilayah Papua yang sangat luas.
    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tersebut, kata Mendagri, juga masih tergolong rendah, sehingga percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.
    Mendagri mencontohkan sejumlah daerah yang mengalami kemajuan setelah dilakukan pemekaran, salah satunya Provinsi Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran pertama dari Papua induk. Ia optimistis hal serupa juga bakal terjadi pada empat DOB.
    “Kita melihat hasilnya. Hasilnya Papua Barat terjadi percepatan (pembangunan) tadi,” jelasnya.
    Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu strategis terkait Papua, antara lain keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua (OAP), aspirasi pembentukan DOB dengan skala prioritas, batas wilayah, keuangan daerah, dukungan pariwisata, hingga persoalan infrastruktur.
    Selain itu, dibahas pula perlunya Kemendagri meningkatkan pengawasan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah (pemda) seiring penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
    “Ini (pengawasan) akan kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan apa solusi ke depan,” terang Mendagri.
    Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas. 
    Lalu juga hadir Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai; Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam; Ketua Komite III Filep Wamafma; Wakil Ketua Komite I Carel Simon Petrus Suebu; Wakil Ketua Komite I Bahar Buasan; serta sejumlah anggota Komite I DPD RI. Hadir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri: Nilai-nilai HAM wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah

    Wamendagri: Nilai-nilai HAM wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah, baik dalam penyusunan peraturan, pengambilan keputusan, hingga pelayanan publik.

    Ribka dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025 di Jakarta, Senin, menyebut HAM tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah.

    “Tugas utama pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah adalah mempercepat kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang sejati hanya dapat dicapai apabila dilandasi dan dijiwai oleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sehingga HAM sebagai dasar dan wajib untuk diterapkan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” ucapnya.

    Ia mengatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara jelas mengatur hak-hak warga negara sehingga HAM harus dijunjung tinggi, tidak terkecuali oleh pemerintah daerah.

    Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, pemerintah daerah diingatkan untuk menghormati HAM. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada kebijakan atau tindakan aparatur yang melanggar HAM.

    “Pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada satupun perda (peraturan daerah) yang diterbitkan bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin maupun status sosial,” tutur Ribka.

    Selain itu, ia menyebut pemerintah daerah wajib melindungi hak asasi masyarakat. Kewajiban ini menuntut pemerintah daerah untuk bertindak proaktif mencegah pihak ketiga, baik individu maupun korporasi, agar tidak melanggar HAM.

    Menurut Wamendagri, kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi HAM tersebut meliputi pengawasan bisnis dan lingkungan hingga penyediaan mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan.

    Berdasarkan data Komnas Perempuan, imbuh dia, dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah pelayanan publik masih terjadi. Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah daerah agar menggalakkan sosialisasi nilai-nilai HAM kepada aparaturnya.

    Selain menghormati dan melindungi HAM, Ribka mengatakan pemerintah daerah juga wajib memenuhi hak asasi warganya. Kewajiban ini menuntut pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.

    “Hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya ini adalah implementasi nyata otonomi daerah. Pemda harus memastikan alokasi APBD yang optimal untuk kesehatan, untuk pelayanan puskesmas yang mudah diakses, dan ketersediaan air bersih, serta sanitasi layak,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wamendagri mengingatkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang berbasis HAM. Seluruh layanan publik di daerah, mulai dari perizinan hingga pencatatan sipil, harus diselenggarakan dengan inklusif.

    Ia turut mengajak kepala daerah, khususnya yang hadir dalam musrenbang tersebut, untuk tidak gentar berinovasi, bersinergi, dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai kompas utama dalam pengambilan keputusan.

    “Marilah kita jadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di mana setiap warganya dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan berkeadilan,” ajar Ribka.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Terima Kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana

    Prabowo Terima Kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja dari Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda dengan kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

    Pantauan Liputan6.com, Kamis (27/11/2025), Ratu Maxima tiba sekitar pukul 12.02 WIB di Istana Negara, Jakarta dan langsung disambut oleh Prabowo. Didit Hediprasetyo yang juga putra dari Kepala Negara ikut menyalami.

    Tampak keduanya berbincang sebelum menaiki tangga selasar. Prabowo terlihat mengenakan setelan jas abu-abu, sementara Ratu Maxima dengan busana serba merah terang.

    Setelah menaiki tangga, Prabowo langsung memperkenalkan Ratu Maxima dengan sejumlah jajaran menterinya, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Terlihat pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi; Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, hingga jurnalis senior Najwa Shihab.

    Momen penyambutan pun berlangsung hangat dan penuh perbincangan. Prabowo dan Ratu Maxima juga menyempatkan menyapa awak media sebelum memasuki ruangan.

    Diketahui, Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggunakan penerbangan komersial KLM 809 pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya ke Indonesia dalam rangka kunjungan kerja dengan kapasitasnya sebagai United Nation Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health.

     

    Presiden Prabowo Subianto menerima Menpora Erick Thohir di Istana Merdeka, di mana Erick menyoroti keseriusan Presiden dalam memajukan olahraga nasional. Komitmen itu terlihat dari lonjakan anggaran pembinaan Kemenpora, yang sebelumnya hanya Rp10 miliar untuk 120 atlet, kini meningkat menjadi Rp6…

  • Prabowo terima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka

    Prabowo terima Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Ratu Maxima berkunjung sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Ratu Maxima tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 12.00 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Di serambi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan kopiah telah menantikan dan menyambut langsung Ratu Maxima yang mengenakan busana bernuansa merah untuk turun dari kendaraannya.

    Kedua tokoh lalu berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama ke selasar Istana Merdeka. Ketibaan Ratu Maxima turut disambut oleh tari-tarian yang menghibur.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi dari Indonesia kepada Ratu Maxima, sebelum keduanya melanjutkan agenda di dalam Istana Merdeka.

    Sejumlah delegasi yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab.

    Presiden Prabowo kemudian mempersilakan Ratu Maxima memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama.

    Selanjutnya, keduanya akan melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar jamuan santap siang untuk Ratu Maxima.

    Diketahui, Ratu Maxima dari Belanda tiba di Jakarta, Senin (24/11) malam dalam rangka kunjungan kerja yang berlangsung 24-27 November 2025.

    Sebelumnya, Ratu Maxima telah mengunjungi salah satu pabrik garmen di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kampung Batik Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/11), membahas soal kesehatan finansial.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.