Xcloud.id

Tag: Ria Norsan

  • Menteri P2MI dorong peningkatan kesiapan tenaga kerja migran

    Menteri P2MI dorong peningkatan kesiapan tenaga kerja migran

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, menyatakan kesiapan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing calon pekerja migran, khususnya dari daerah seperti Kalimantan Barat, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional yang terus berkembang.

    “Anak-anak kita ini memiliki potensi besar, dari hasil tanya jawab tadi, banyak yang menyatakan ingin bekerja ke luar negeri karena tertarik dengan pendapatan yang menjanjikan dan pengalaman yang bisa didapat. Maka kita harus siapkan dari sekarang, termasuk dari sisi bahasa dan peminatan sejak mereka duduk di bangku kelas satu SMK,” kata Abdul Kadir saat melakukan kunjup2mingan kerja di SMTI Pontianak, Jumat.

    Abdul Kadir menjelaskan, Jepang memang menjadi negara yang semakin diminati oleh pekerja migran Indonesia, terutama karena beberapa faktor seperti tingginya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, terutama di sektor perawatan (care worker) dan industri yang membutuhkan tenaga muda terampil, serta program Specified Skilled Worker (SSW) yang menarik.

    Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara mitra, termasuk Jerman, Korea Selatan, dan Jepang.

    “Dalam skema ini, Pemerintah Indonesia juga dibantu oleh Kementerian Pengembangan Ekonomi Jerman (BMZ) melalui program pelatihan dan persiapan teknis,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh terhadap program Kementerian P2MI. Ia mengakui bahwa minat pemuda Kalbar untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi, namun perlu ditunjang dengan penguasaan keterampilan dan bahasa asing.

    “Kami dari Pemprov Kalbar akan mendukung penuh, termasuk menyiapkan program beasiswa bagi pelajar yang berminat bekerja ke luar negeri dan kami juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan balai industri yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan. Saat ini sudah ada pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin, tinggal kita tingkatkan juga untuk bahasa Jepang,” tuturnya.

    Ia berharap program ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Kalbar, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mengembangkan karier secara global.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kalbar harapkan kesejahteraan petani meningkat

    Gubernur Kalbar harapkan kesejahteraan petani meningkat

    Alhamdulillah semua stakeholder telah menjalankan tugasnya dengan baik.

    Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menyampaikan harapan agar kesejahteraan petani semakin meningkat, seiring dengan keberhasilan panen raya jagung serentak kuartal II yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di Dusun Kandasan, Desa Bange, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang.

    “Kemarin, kita sangat bersyukur atas kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Kalimantan Barat sejak dilantik, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan kebanggaan atas perhatian Presiden terhadap penguatan pangan di Kalbar,” kata Ria Norsan, di Pontianak, Jumat.

    Ia menyebutkan, capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi seluruh stakeholder, termasuk forkopimda dan jajaran kementerian serta institusi terkait, dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

    “Alhamdulillah semua stakeholder telah menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kita di Kalimantan Barat,” ujarnya lagi.

    Panen raya jagung tersebut juga diikuti secara serentak oleh 12 kepolisian daerah (polda) di Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga meresmikan pabrik dryer jagung dan memimpin seremoni peletakan batu pertama pembangunan 18 gudang jagung oleh Polri, serta pelepasan ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia.

    Gudang yang dibangun di Bengkayang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 5.000 ton, dan kapasitas pengolahan mencapai 300 ton per hari. Infrastruktur ini diharapkan menjadi pusat distribusi hasil pertanian petani lokal dan mendorong peningkatan nilai ekonomi jagung di Kalimantan Barat.

    Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi jajaran Polri, TNI, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penguatan sektor pangan. Ia menekankan pentingnya swasembada pangan bagi kemandirian bangsa.

    “Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang sungguh-sungguh merdeka jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan, dan itu harus dimulai dari setiap provinsi dan pulau,” kata Prabowo.

    Prabowo menyebutkan bahwa panen jagung yang dilakukan ini adalah bukti dari awal keberhasilan yang harus terus ditingkatkan. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor jagung mulai tahun 2026.

    “Tahun lalu kita masih impor jagung sekitar 500.000 ton. Tahun 2026 kita harus ekspor. Saya diberi jaminan oleh dua tokoh besar, Menteri Pertanian dan Kapolri bahwa kita akan mampu mencapainya,” katanya lagi.

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa total luas panen raya jagung kuartal II tahun ini mencapai 344.524 hektare, dengan estimasi hasil panen antara 1,78 hingga 2,54 juta ton secara nasional. Di Kalimantan Barat, panen dilakukan di lahan seluas 2.504 hektare, termasuk 218 hektare di Bengkayang.

    “Dengan bertambahnya luas lahan, kami memfasilitasi pembangunan gudang dan pabrik pengolahan jagung oleh PT Pangan Merah Putih. Ini bagian dari strategi besar mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujarnya pula.

    Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi titik tolak Kalimantan Barat sebagai salah satu lumbung jagung nasional dan memperkuat kontribusi daerah dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Didemo Mahasiswa, Gubernur Kalbar Ria Norsan Ajak Dialog Lesehan di Halaman Kantor Regional 2 Juni 2025

    Didemo Mahasiswa, Gubernur Kalbar Ria Norsan Ajak Dialog Lesehan di Halaman Kantor Regional 2 Juni 2025

    Didemo Mahasiswa, Gubernur Kalbar Ria Norsan Ajak Dialog Lesehan di Halaman Kantor
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menggelar aksi demonstrasi di Kantor
    Gubernur Kalimantan Barat
    (Kalbar), Senin (2/6/2025).
    Aksi ini bertujuan untuk mendengarkan langsung capaian program
    100 hari kerja
    Gubernur Kalbar,
    Ria Norsan
    .
    Alih-alih menyambut mereka secara formal di ruang rapat, Norsan justru memilih berdialog secara lesehan di halaman kantor gubernur. Suasana akrab pun menyelimuti pertemuan tersebut.
    “Kami ingin tahu sejauh mana progres 100 hari kerja ini. Karena bagi kami, ini cerminan lima tahun ke depan,” ujar Koordinator Aksi, Shultan Daulad.
    Dalam dialog tersebut, mahasiswa mendesak agar roda pemerintahan dijalankan secara transparan dan demokratis.
    Mereka meminta masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan publik.
    “Kami ingin Kalbar berkembang lewat tata kelola pemerintahan yang terbuka,” tambah Shultan.
    Shultan juga mengapresiasi gaya sambutan Gubernur Norsan yang dinilai terbuka dan responsif.
    “Kami harap ke depan, sikap seperti ini tetap dijaga jika kami datang lagi,” ujarnya.
    Menanggapi aksi ini, Ria Norsan menyambut mahasiswa dengan tangan terbuka dan menyatakan bahwa suara mahasiswa adalah pengingat bagi pemerintah untuk tetap berada di jalur yang benar.
    “Ini pengingat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik,” kata Norsan.
    Ia menegaskan bahwa program 100 hari kerja bukanlah titik akhir, melainkan pijakan awal dari pembangunan Kalbar lima tahun ke depan.
    “Saya bangga dengan mahasiswa yang terus kritis dan mengawal pembangunan. Ini semangat yang harus terus dijaga,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN

    Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN

    Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan delapan usulan proyek strategis pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung perwujudan visi jangka menengah nasional dan visi jangka menengah Kalbar 2025–2029.

    “Sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah adalah suatu keharusan. Melalui Musrenbang kali ini, kami menyampaikan beberapa usulan yang kami pandang dapat mempercepat transformasi pembangunan di Kalimantan Barat,” kata Norsan dalam kegiatan Musrenbang Kalbar yang dilaksanakan di Pontianak, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut selaras dengan tema dan fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Adapun delapan usulan yang diajukan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari konektivitas jalan, penguatan infrastruktur pelabuhan dan bandara, hingga dukungan pembangunan kawasan perbatasan.

    Delapan usulan tersebut meliputi:

    1. Pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III untuk mendukung kelancaran arus logistik dan mengurangi kemacetan di Pontianak.
    2. Pembangunan jalan bebas hambatan Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang guna mempercepat konektivitas kawasan industri dan pelabuhan.
    3. Reaktivasi Bandar Udara Internasional Supadio agar mampu kembali melayani penerbangan internasional dan mendukung sektor pariwisata serta investasi.
    4. Penetapan Terminal Kijing sebagai hub pelabuhan ekspor-impor nasional di jalur ALKI I, serta pelabuhan tujuan impor produk tertentu seperti makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, dan elektronika. Usulan ini dinilai strategis untuk mempercepat industrialisasi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.
    5. Operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong di Kabupaten Sanggau guna mendukung arus perdagangan lintas batas.
    6. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kabupaten Sintang dan Temajok, Kabupaten Sambas, untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.
    7. Pembangunan lanjutan jalan paralel perbatasan sebagai akses utama masyarakat di wilayah terpencil.
    8. Pembangunan Jalan Nasional Poros Tengah Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Melawi (Kalbar) dan Kabupaten Katingan (Kalteng) sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarprovinsi di Kalimantan.

    Gubernur Norsan menegaskan seluruh usulan tersebut merupakan bagian dari intervensi kebijakan pembangunan kawasan yang telah tertuang dalam lampiran RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat dapat mengimplementasikan usulan-usulan itu secara menyeluruh.

    “Kami mendukung penuh seluruh program dan intervensi kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dukungan ini akan diwujudkan melalui program-program yang dijalankan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

    Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan nasional serta pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti – Halaman all

    Capaian Indeks RB Kota Denpasar Jadi Yang Terbaik, MenPAN-RB: Reformasi Birokrasi Tak Boleh Berhenti

    Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih capaian positif dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di 2025.

    Bahkan indeks RB kota tersebut dinobatkan menjadi yang terbaik di wilayah Bali-Nusa Tenggara untuk kategori kabupaten/kota.

    Penghargaan atas capaian tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian Rapat Kordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. 

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengatakan bahwa secara berkelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi harus memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat.

    Reformasi Birokrasi, menurut Rini, tidak hanya bersifat prosedural, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

    “Reformasi Birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural saja tapi harus benar-benar menghasilkan dampak kepada masyarakat, dan kami ucapkan selamat kepada provinsi, kabupaten dan kota yang telah meraih penghargaan pada tahun ini, semoga terus bergerak untuk memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Rini melalui keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Percepatan Pelayanan ke Warga

    Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyatakan penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menyasar berbagai entitas. 

    Hal itu meliputi Indeks SPBE, Sistem Merit, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pengadaan Barang dan Jasa, Zona Integritas Lolos WBK, SPIP dan peningkatan Nilai SAKIP. 

    “Astungkara, kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan capaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar yang meningkat sebesar 7,22 poin dengan nilai 92,75 dan masuk dalam kategori A,” kata Kadek.

    Penghargaan ini, kata Kadek, menjadi motivasi bagi Pemkot Denpasar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arya Wibawa.

    Pemkot Denpasar akan terus fokus dalam merealisasikan program-program pro rakyat dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. 

    Salah satunya adalah percepatan pelayanan adminitrasi kependudukan, perijinan serta bernagai pelayanan yang terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Sewakadarma. 

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan merealisasikan program-program pro rakyat sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara,” ujarnya.

    Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto serta pejabat utama Kementerian PANRB. 

    Tampak pula beberapa kepala daerah peraih penghargaan, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, Walikota Surabaya, Eri Cahyadi serta undangan lainya. 

    Sementara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa turut didampingi Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Wayan Sudiana, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi.

  • ASN Jadi Korban Penyiraman Air Keras di Kalbar, Begini Kronologinya

    ASN Jadi Korban Penyiraman Air Keras di Kalbar, Begini Kronologinya

    Singkawang, Beritasatu.com – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Achmad menjadi korban penyiraman air keras di Kalimantan Barat (Kalbar). 

    Ia diketahui menjabat sebagai kepala bidang keperawatan di RSJ Provinsi Kalbar.

    Achmad mengatakan, kejadian tersebut terjadi saat dirinya dalam perjalanan pulang seusai kerja.

    “Dari perjalanan pulang dari kantor pukul 16.00 WIB. Di tengah perjalanan, saya disiram air keras,” kata Achmad, Rabu (23/4/2025).

    Achmad mengungkapkan, pelaku penyiraman air keras itu berjumlah empat orang yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

    Sayangnya, ia tidak sempat melihat wajah pelaku penyiraman air keras lantaran saat itu keempatnya mengendarai sepeda motor dan insiden tersebut berlangsung sangat cepat.

    Achmad menuturkan, kala itu arus lalu lintas sedang ramai, tetapi tidak ada seorang pun yang sempat menghentikan pelaku.

    “Tiba-tiba saya disiram. Saya bahkan tak sempat melihat wajah mereka. Setelah menyerang, mereka langsung kabur,” paparnya.

    Akibat aksi penyiraman air keras tersebut, Achmad kini menderita luka bakar serius di bagian wajah. Kini, mata kanannya lebam dan kelopak matanya rusak.

    “Alhamdulillah, mata kanan saya masih bisa melihat,” ucapnya.

    Menanggapi hal ini, Gubernur Kalbar Ria Norsan pun mendesak agar kepolisian segera menangkap pelaku penyiraman air keras.

    Norsan juga mengunjungi korban yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Abdul Azis Singkawang dan memberikannya santunan.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polres Singkawang AKP Dedi Sitepu mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus penyiraman air keras di Kalbar ini.

    “Kami melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian juga telah melakukan olah TKP,” katanya.

    Kendati demikian, polisi belum menemukan titik terang akibat minimnya saksi dan alat bukti di lapangan. Dedi  pun meminta kerja sama semua pihak dalam mengungkap kasus tersebut.

    “Kami mohon bantuan masyarakat dan media jika mendapat informasi terkait dugaan kekerasan ini untuk memberitahukan kepada kami,” ujarnya.

    Dedi menuturkan, saat ini pihaknya juga telah mengumpulkan data dan informasi dari pihak RSJ Kalbar, tempat korban bekerja.

    Dedi pun berharap agar pelaku penyiraman air keras terhadap seorang ASN di Kalbar itu segera terungkap.

  • ASN Disiram Air Keras, Gubernur Kalbar Desak Pelaku Ditangkap

    ASN Disiram Air Keras, Gubernur Kalbar Desak Pelaku Ditangkap

    Singkawang, Beritasatu.com – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) RSJ Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Kota Singkawang, Achmad menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal, Senin (21/4/2025).

    Akibat insiden mengenaskan tersebut, Achmad yang menjabat sebagai kepala bidang keperawatan harus menjalani perawatan intensif di RSUD Abdul Aziz Singkawang karena cedera yang cukup serius di wajah.

    Gubernur Kalbar Ria Norsan pun mengunjungi korban yang tengah dirawat di RSUD Abdul Azis. Dalam kesempatan itu, Norsan mendesak kepolisian segera mengutus tuntas tindak kekerasan yang menimpa Achmad.

    “Saya minta kepada aparat penegak hukum di Singkawang, dalam hal ini polres supaya dapat menangkap dan menindak pelaku kekerasan ini,” kata Norsan, Rabu (23/4/2025).

    Norsan juga sempat berbincang bersama ASN korban penyiraman air keras itu.

    Dengan tegas, Gubernur Kalbar itu meminta pelaku penyiraman air keras dihukum setimpal untuk memberikan efek jera.

    “Tentu kita ingin Kota Singkawang aman, damai karena Singkawang ini terkenal dengan kota toleransi,” pungkasnya.

    Selain menjenguk, Gubernur Kalbar itu juga diketahui memberikan santunan kepada ASN korban penyiraman air keras.

  • Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal

    Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal

    Asisten II Setda Pemprov Kalbar Ignasius IK, mewakili Gubernur Kalbar Ria Norsan saat membuka bimtek 1000 UMKM di Pontianak Convention Center. ANTARA/Rendra Oxtora.

    Kalbar apresiasi WGS dukung pembiayaan UMKM lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan apresiasi terhadap PT Win Global Solusitama (WGS) atas program pembiayaan dan pendampingan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

    “Apa yang dilakukan WSG ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem UMKM yang berdaya saing dan mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar Ignasius IK saat membuka kegiatan bimbingan teknis 1000 pelaku UMKM Minggu.

    Hal itu menunjukkan, katanya  bahwa pengembangan UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan bahwa program pembiayaan yang ditawarkan WGS dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.

    Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut digunakan secara bijak dan produktif.

    “Kami berharap para pelaku UMKM dapat memanfaatkan program ini untuk meningkatkan skala usahanya, bukan justru mengarah ke hal konsumtif. Jika dikelola dengan baik, program ini akan menjadi pemicu kemajuan UMKM di Kalbar,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kalbar, Yuliana juga menyampaikan dukungannya terhadap keterlibatan pihak swasta dalam penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Kita sangat mendukung kehadiran WGS yang turut serta mendorong pembiayaan UMKM. Ini merupakan kabar baik, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil,” tuturnya.

    Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut positif kiprah PT WGS yang hadir memberikan akses pembiayaan dan pelatihan bagi pelaku usaha di Pontianak dan sekitarnya. Menurutnya bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas dan bersaing di era perdagangan bebas.

    “Dukungan dari PT WGS sangat penting di tengah tantangan global seperti perang dagang dan tekanan ekonomi dunia. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan seperti BSI dan Bank Kalbar Syariah perlu terus diperkuat,” kata Edi usai menghadiri kegiatan bimtek dan pembukaan Expo UMKM di PCC.

    Ia menyebutkan bahwa kini terdapat sekitar 17.800 pelaku UMKM di Kota Pontianak yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi faktor penting agar UMKM tetap adaptif terhadap perubahan pasar.

    “Kita juga telah membangun rumah kemasan gratis bagi UMKM agar produk mereka bisa lebih bersaing, khususnya dalam hal tampilan dan daya tarik pasar,” katanya.

    Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sektor UMKM sebagai ujung tombak ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian global yang masih fluktuatif.

    Sumber : Antara

  • Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah telah selesai mengikuti pembekalan atau retret yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan masing-masing menceritakan cerita pengalaman di Magelang. Muzakir menuturkan bahwa kepala daerah dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan tentang NKRI oleh Presiden Prabowo.

    Diketahui bahwa sejumlah pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut memberikan materi dalam kegiatan retret tersebut.

    “Pada prinsipnya, bagus (retret). Dan kita dituntut untuk persatuan dan kesatuan dan menjaga status NKRI,” kata Muzakir saat ditemui seusai acara buka bersama DPP Hanura di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 2 Maret 2025.

    Selain itu, Muzakir menuturkan bahwa dalam retret tersebut memberikan kesepahaman dengan kepala daerah lain dan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

    “Itu yang dimintakan oleh Pemerintah kita Pak Presiden dan wakil Presiden. Mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kami, daerah masing-masing tetap kami dilaksanakan, dan juga kita tahu bahwa kami adalah perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.

    Terpisah, Ria Norsan merasa pembekalan di Magelang memberikan kesan baginya terutama soal sikap disiplin. Dia mengatakan diberikan pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi. Dia berharap materi dari retret itu mampu diterapkan di daerah yang dia pimpin di Kalimantan Barat.

    “Dan dengan pendidikan yang diberikan itu merupakan salah satu ilmu ya, untuk kami, untuk bekal kami nanti, ya, di dalam kami, mengimplementasikan ilmu kami di daerah kita masing-masing,” katanya.

    Norsan membenarkan mengenai rencana soal akan digelarnya lagi retret pada tahun mendatang. Menurutnya hal itu karena Presiden Prabowo melihat kegiatan tersebut memberikan hasil baik.

    “Keinginan daripada Bapak Presiden kemarin setelah melihat retret yang pertama ini, ya, menghasilkan hasil yang baik, ya, kemungkinan nanti, kalau tidak salah, tahun 2027 atau 2026 yang akan datang akan ada Retreat kembali untuk mempersatukan persepsi Kepala Daerah setelah retret pertama,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News