Xcloud.id

Tag: Ria Norsan

  • KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan, Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Mempawah

    KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan, Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Mempawah

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK menggeledah rumah Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan (RN) terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah.

    Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025). Selain Ria, penyidik juga menggeledah rumah saudara RN.

    “Benar, bahwa dalam pekan ini Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,” kata Budi.

    Budi menyampaikan penggeladahan rumah dinas Ria telah dilakukan sejak Rabu (24/9/2025) hingga Kamis (25/9/2025). Penggeledahan bertujuan untuk mencari barang bukti dalam perkara ini.

    “Kegiatan-kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah,” tambahnya.

    Kendati demikian, Budi belum merincikan apa saja barang bukti yang telah di sita dari hasil penggeledahan tersebut. Akan tetapi, penyidik tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Polda Kalimantan Barat

    “Hari ini, Jumat (26/9), penyidik melanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi yang dilakukan di Polda Kalbar,” ucapnya.

    Sebelumnya KPK telah menggelar penggeledahan di 16 titik di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25-29 April 2025. Dari penggeledahan itu, KPK menyita dokumen serta barang bukti elektronik.

    Sebagai informasi, dalam kasus ini KPK telah menetapkan beberapa tersangka, tetapi belum mengungkapkan identitas para tersangka.

    “Dalam perkara ini KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya dan tentu nanti kami akan update secara lengkap siapa-siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Budi pada Senin (25/8/2025) lalu.

  • KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Kasus Korupsi Jalan

    KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Ria Norsan Terkait Kasus Korupsi Jalan

    Jakarta –

    KPK menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan (RN). Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah.

    “Benar, bahwa dalam pekan ini Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Bupati Mempawah, rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat, dan rumah pribadi saudara RN,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).

    Penggeledahan rumah dinas Ria dilakukan sejak Rabu (24/9) hingga Kamis (25/9). Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti di kasus ini.

    “Kegiatan-kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan penyidik untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan guna mengungkap perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Mempawah,” ujarnya.

    Namun, dia belum menjelaskan barang bukti apa saja yang diamankan dari penggeledahan itu. Budi menyebut penyidik melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi di Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

    Diketahui, sudah ada tiga tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas para tersangka belum diungkap.

    “Dalam perkara ini KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya dan tentu nanti kami akan update secara lengkap siapa-siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Budi pada Senin (25/8) lalu.

    (ial/haf)

  • Usut Dugaan Korupsi di Mempawah, KPK Telusuri Penyimpangan Saat Ria Norsan Jadi Bupati 

    Usut Dugaan Korupsi di Mempawah, KPK Telusuri Penyimpangan Saat Ria Norsan Jadi Bupati 

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah. Mereka kekinian mencari penyimpangan yang diduga terjadi saat Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap penelusuran dilakukan karena proyek yang dikerjakan pemerintah daerah ketika Ria Norsan menjabat itu terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Transfer ke Daerah (TUD). Proses penganggaran hingga mekanisme pengadaan ditelusuri dari sejumlah saksi.

    “Di antaranya didalami terkait dengan pengusulan anggaran. Karena proyek ini terkait dengan DAK TUD di Kabupaten Mempawah,” kata Budi kepada wartawan, Kamis, 28 Agustus.

    “Nah kita akan melihat itu pengusulannya seperti apa, mekanismenya pencairan seperti apa, teknis penyusulan awalnya seperti apa, dari HPS awal sampai dengan nanti realisasinya berapa. Nah itu masih terus di dalami,” sambungnya.

    Budi mengamini sejumlah saksi yang diperiksa mengetahui praktik korupsi.

    “Sehingga memang dibutuhkan keterangan dari pihak-pihak yang juga mengetahui prosesnya, yaitu mantan Bupati Mempawah pada saat era pembangunan, Wakil Bupati dan juga PNS di Kabupaten Mempawah yang memang mengetahui terkait dengan mekanisme penganggaran di Kabupaten Mempawah,” tegasnya.

    Dalam mengusut kasus korupsi di Kabupaten Mempawah, penyidik sudah menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Ria Norsan selaku eks Bupati Mempawah yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat.

    Adapun pemeriksaan terhadap Ria Norsan dilaksanakan sekitar 12 jam dan baru selesai pukul 21.00 WIB. Lalu, sehari setelahnya atau 21 Agustus, penyidik memanggil mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana.

    Dari pemanggilan itu, penyidik disebut mencari peran serta Ria Norsan. Sebab, sebagai kepala daerah di wilayah tersebut, dia diduga tahu pengerjaan proyek yang ujungnya dikorupsi.

    “Memang ada dugaan bahwa setiap pekerjaan itu karena di pekerjaan yang ada di kabupaten, tentunya juga karena pendanaannya ini melalui anggaran pendapatan daerah, kepala daerah itu pasti mengetahui, baik dari penganggaran mau pun juga pelaksanaannya. Ini yang sedang kita dalami,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung KPK Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Selasa, 26 Agustus.

    Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari bukti dugaan korupsi di Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu, 27 April. Posisi tepatnya dikabarkan di Kabupaten Mempawah. 

    Selain itu, upaya paksa juga dilakukan di wilayah Sanggau dan Pontianak dengan total 16 lokasi. Penyidik kemudian menemukan bukti elektronik dan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah.

     

    Belakangan, KPK menyebut penggeledahan ini untuk mencari bukti dugaan korupsi yang diusut menggunakan surat penyidikan (sprindik) baru. Diduga ada bancakan terkait peningkatan Jalan Sekabuk-Sei Sederam dan pekerjaan peningkatan Jalan Sebukit Rama-Sei Sederam pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.

    Ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan yang belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Tapi, dari informasi yang dihimpun mereka adalah Abdurahman selaku PNS; Lutfi Kaharuddin yang merupakan wiraswasta atau Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima; dan Idy Safriadi selaku PNS Kabupaten Mempawah.

    Ketiganya diduga telah membuat negara merugi hingga Rp40 miliar. Jumlah ini disebut masih bisa berubah karena penghitungan masih dilakukan.

  • Ini yang Digali KPK saat Periksa Gubernur Kalbar Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah – Page 3

    Ini yang Digali KPK saat Periksa Gubernur Kalbar Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Mempawah – Page 3

    “RN kami panggil untuk minta keterangan sebagai saksi. Kemudian apakah sudah diketahui ini (proyeknya merugikan negara), kita melakukan pendalaman,” jelas Asep.

    Asep memastikan, selanjutnya KPK juga akan menggali keterangan saksi dan mencari bukti lain dalam kasus ini. Dia memastikan, KPK tak segan menaikkan status hukum pihak terlibat jika ditemukan kecukupan bukti.

    “Tentunya pada saatnya nanti ketika kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk dialihkan statusnya,” Asep menandasi.

    Sebagai informasi, Gubernur Kalbar Ria Norsan diperiksa KPK sebagai saksi pada Kamis 21 Agustus 2025. Pemeriksaan terhadap Ria berlangsung sekitar 12 jam. Ria diperiksa karena saat kasus terjadi, dirinya menjabat sebagai bupati di kabupaten tersebut.

     

  • Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
    Kunjungannya ini digelar dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Gibran datang ke lokasi menggunakan helikopter dari Kota Pontianak. Kedatangan Gibran disambut antusias meriah oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya suku Dayak.
    Setiap langkah Gibran di lokasi selalu diikuti puluhan warga yang mengerumuninya untuk foto atau sekadar bersalaman.
    Pantauan dari lokasi, Gibran dikalungkan syal serta dipakaikan rompi tradisional khas suku Dayak oleh pasukan merah TBBR.
    Sejumlah tari-tarian seperti tari Jubata juga dipersembahkan untuk menyambut Gibran.
    Sejumlah pejabat daerah hingga aparat penegak hukum juga hadir di lokasi bersama Gibran di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
    Di hadapan ribuan warga suku Dayak, Gibran menyatakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin pembangunan di Tanah Air bersifat Jawa sentris.
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan.
    “Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN,” ucap Gibran.
    Bukan hanya itu, Gibran menegaskan kepada masyarakat di Mempawah bahwa pembangunan IKN akan diselesaikan.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
    Menurut Gibran, pembangunan di IKN yang kini berjalan sudah sesuai rencana.
    Dia berpandangan IKN adalah simbol pemerataan di Indonesia.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ungkapnya.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun Istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Selain itu, Gibran meminta semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN.
    Dia mengimbau jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” tuturnya.
    Selain IKN, Gibran juga melakukan sosialisasi terkait program pemerintah Sekolah Rakyat.
    Gibran turut melakukan sosialisasi soal program Sekolah Rakyat kepada warga suku Dayak di Mempawah.
    Menurutnya, sekolah rakyat akan beroperasi seperti asrama atau boarding school.
    “Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil,” jelas Gibran.
    Gibran mengungkap bahwa mulai tahun depan Sekolah Rakyat akan dibangun di Kabupaten Mempawah.
    Bapak dua anak ini tidak ingin ada jarak atau gap antara pendidikan anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
    “Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” tegas dia.
    Lebih lanjut, Gibran pun meminta doa masyarakat suku Dayak agar program-program dari pemerintah bisa berjalan semua.
    Kemudian, Wakil Presiden RI ini mengajak masyarakat di Kalimantan mendoakan Presiden RI Prabowo Subianto agar selalu sehat.
    “Dan Bapak Ibu salam hangat dari Bapak Presiden, semoga Bapak Ibu sehat semua dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Gibran.
    Di hadapan Gibran, Panglima Jilah mengaku bersyukur daerahnya kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
    Bahkan, ia turut menyampaikan permintaan agar dibuatkan rumah adat. Sebab, sudah sejak lama, masyarakat Dayak di Kecamatan Toho tidak punya rumah adat.
    “Karena ini masih ada hutan besar. Tempat ini indah sekali. Jika ini dibangun sebagai rumah adat, saya pastikan ini sangat menyenangkan, Pak,” ungkapnya.
    Selain itu, pemimpin besar pasukan merah TBBR dari suku Dayak Kanayatn meminta Gibran mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Panglima Jilah meminta agar Gibran melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi di daerahnya.
    “Dulu dimulai dari ayahanda bapak, beliau banyak membangun daerah kami, terutama di perbatasan,” bebernya.
    Menurutnya, pembangunan di daerah juga merupakan tugas Gibran sebagai Wapres RI.
    “Jalan yang bapak lewati, besar juga harapan kami, bapak bisa melanjutkan pembangunan wilayah kami karena itu adalah tugas bagian bapak juga sebagai wapres, dan bisa menyampaikan ke pak presiden, karena kami semua pasukan merah mendukung mas Gibran dan Pak Prabowo,” tuturnya.
    Hal yang sama juga dimintakan oleh Panglima Jilah kepada kepala daerah setempat.
    “Kami bersyukur mempunyai Wakil Presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini,” tuturnya di hadapan Gibran.
    Salah seorang warga suku Dayak bernama Yato juga menyorot soal pembangunan di Kalimantan.
    Sebagai warga setempat, Yato ingin di desanya ada rumah adat serta pembangunan di Kalimantan diutamakan.
    “Ya, kami dari khususnya Pasukan Merah dari Bapak Wakil Presiden sangat mengharapkan pembangunan yang terutama di Pulau Kalimantan ini dan untuk rumah adat yang diminta oleh Pemimpin besar kami, Pangalangok Jilah,” ungkap dia.
    Anggota Pasukan Merah ini juga sangat mengapresiasi Wapres RI mau datang ke daerahnya.
    “Kami sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau dan kami sangat bangga beliau bisa hadir,” ungkap Yato.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres tinjau pasar Flamboyan Pontianak, pastikan harga terkendali

    Wapres tinjau pasar Flamboyan Pontianak, pastikan harga terkendali

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025) (Foto ; BPMI Setwapres)

    Wapres tinjau pasar Flamboyan Pontianak, pastikan harga terkendali
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau aktivitas Pasar Flamboyan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu pagi (23/8/2025). Pasar tradisional terbesar di Pontianak itu menjadi lokasi strategis bagi Wapres untuk menyerap aspirasi pedagang sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

    Dalam kunjungannya, Wapres didampingi Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalullael, dan Kapolda Kalbar Pipit Rismanto.

    Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menyebut kunjungan ini memberi dorongan positif bagi warga dan pedagang pasar.
    “Harapan kita bisa memberi semangat bagi warga Kota Pontianak terutama, dan beliau bisa melihat langsung kondisi pasar sekarang ini. Kita memang mengendalikan inflasi daerah, serta ada beberapa program pembangunan yang difasilitasi dan diusulkan. Dengan kunjungan ini, beliau melihat langsung kondisi Kota Pontianak,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Pasar Flamboyan berperan sebagai pasar induk dengan sekitar tiga ribu pedagang yang menjadi tolok ukur pergerakan harga kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan harga, Pemkot Pontianak telah mengembangkan sistem digitalisasi hampir satu dekade terakhir.

    “Alhamdulillah, kita kendalikan terus karena ada sistem digitalisasi yang sudah berjalan hampir 10 tahun. Dengan begitu, kita bisa mengendalikan inflasi di Kota Pontianak yang sejauh ini tetap terkendali,” paparnya.

    Pengawasan harga, lanjut Edi, juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta didukung asosiasi pedagang pasar.

    Kunjungan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong modernisasi pasar tradisional agar lebih nyaman dan berdaya saing.

    Kehadiran Wapres mendapat sambutan dari pedagang. Abdi (33), penjual bawang, bahkan merasa bangga produknya dibeli langsung oleh orang nomor dua di Indonesia. “Alhamdulillah, perasaannya senang sekali bawang saya dibeli Bapak Wapres. Dengan kehadiran beliau, euforia masyarakat makin bahagia dan semakin semangat,” ungkapnya.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terpopuler, KPK OTT Wamenaker hingga sita puluhan kendaraan

    Terpopuler, KPK OTT Wamenaker hingga sita puluhan kendaraan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Jumat untuk disimak, KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer hingga KPK sita puluhan kendaraan dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Lebih lanjut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyant mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠KPK panggil Gubernur Kalimantan Barat jadi saksi kasus Mempawah

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (RN) untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mempawah, Kalimantan Barat.

    Lebih lanjut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Ria Norsan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah, Kalbar. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Siap-siap nabung! Inilah daftar harga iPhone 17 terbaru

    Apple Inc., pabrikan gadget asal Amerika Serikat, diperkirakan akan kembali meluncurkan seri iPhone terbarunya pada September 2025. Setelah sukses memperkenalkan iPhone 16 pada 2024, perusahaan yang berbasis di Cupertino itu disebut tengah menyiapkan empat model anyar, yakni iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.

    Berdasarkan laporan analis teknologi dan Bloomberg, iPhone 17 Pro diperkirakan dijual mulai dari Rp16,78 juta (sekitar US$999). Namun, menurut 9to5Mac, harga perangkat tersebut bisa mencapai US$1.049 atau sekitar Rp17,2 juta. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Polda Metro Jaya tangkap empat penculik kacab bank

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap empat pria terduga penculik seorang kepala cabang (Kacab) bank di Jakarta berinisial MIP.

    Namun, Kasubdit Reserse Mobile (Resmob) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy belum bisa membeberkan terkait kronologis penangkapan dan motif para pelaku, ia hanya menyebutkan keempat orang tersebut merupakan pelaku penculikan terhadap korban berinisial MIP. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠KPK sita puluhan kendaraan dari OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan kendaraan roda dua maupun empat dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. 

  • Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memperluas jaringan bandara internasional di berbagai daerah.

    Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas secara virtual dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Agustus, guna mengevaluasi perkembangan sejumlah program kerja kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Presiden memerintahkan dibuka sebanyak-banyaknya bandara internasional di berbagai daerah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dilansir ANTARA.

    Menurut Teddy, arahan untuk memperluas jejaring bandara internasional di daerah itu guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata di daerah.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menetapkan tiga bandara di Indonesia sebagai bandara internasional, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Bangka Belitung), dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pembukaan kembali status internasional ini didasari oleh peningkatan trafik pasca pandemi serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kegiatan keagamaan.

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan juga mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar penerbangan rute Pontianak-Kuching, Malaysia, dapat kembali dibuka.

    Dalam ratas yang digelar seusai ibadah Jumat, Presiden juga memerintahkan agar otoritas terkait melakukan pencegahan potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta meningkatkan perkembangan di sektor ekonomi, pertanian dan kelautan.

    Hadir dalam kegiatan itu di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi, Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

  • Gubernur Kalbar tinjau Samsat Go Kecamatan di Pontianak

    Gubernur Kalbar tinjau Samsat Go Kecamatan di Pontianak

    ANTARA – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meninjau pelaksanaan program Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau “Samsat Go” di enam Kecamatan Kota Pontianak, Selasa (1/7). Program baru Pemprov Kalbar tahun 2025 itu bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan roda dua maupun roda empat. (Indra Budi Santoso/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.