Tag: Retno Lestari Priansari Marsudi

  • Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Kemlu Bagikan Pengalaman Indonesia Bangun Kolaborasi Multiagama

    Jakarta, Gatra.com – Indonesia menjadi referensi dunia dalam membangun perdamaian dan harmoni di tengah bangsa yang sangat majemuk. Upaya tersebut tidak bisa dianggap remeh, namun harus senantiasa dipelihara dengan terus memperkuat pemahaman tentang literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat.

    Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam sesi penutupan Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Institut Leimena pada Kamis, 11 Juli 2024.

    Dian membagikan pengalaman Indonesia dalam membangun kolaborasi multiagama di depan sekitar 160 peserta konferensi yang berasal dari dalam dan luar negeri terdiri dari pejabat lembaga pemerintahan negara lain, pemimpin organisasi internasional, pemuka agama, dan guru.

    Menurutnya, Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya menjadi contoh nyata bangsa dimana komunitas agama dan etnik bisa hidup saling berdampingan dalam perdamaian dan harmoni. “Hal itu tidak bisa dianggap remeh, persatuan nasional dan kohesi sosial kita harus selalu dijaga lewat pembinaan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama di dalam masyarakat,” kata Dian.

    Dian mengingatkan situasi dunia saat ini diwarnai konflik bersenjata, politik yang terpolarisasi, dan krisis multifaset telah menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Krisis-krisis tersebut seringkali diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi digital yang baru, kecerdasan intelijen yang bias dan negatif, stigmatisasi, dan perpecahan yang semakin dalam di masyarakat.

    “Mempromosikan literasi keagamaan lintas budaya dan kolaborasi multiagama sangat penting untuk menciptakan dan membina masyarakat yang toleran dan damai, dimana nilai-nilai kasih sayang, empati, dan saling menghargai, dibagikan dan memandu kehidupan anggotanya,” ujarnya.

    Dian menegaskan upaya mempromosikan toleransi keagamaan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia selama keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa. Indonesia sebagai bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah pengusul dua resolusi penting yaitu Resolusi 16/18 tentang pemberantasan intoleransi beragama dan kekerasan dan Resolusi 53/1 tentang pemberantasan kebencian agama. Kedua dokumen politik itu menekankan perlindungan kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai hak asasi manusia (HAM) fundamental.

    Lebih lanjut, Resolusi 16/18 mempromosikan pendidikan dan dialog di antara individu yang berbeda agama dan keyakinan. Selain itu, komitmen kuat Indonesia dalam kolaborasi multiagama juga dilakukan lewat pelaksanaan Jakarta Plurilateral Dialogue tahun 2023 untuk mengarusutamakan Resolusi 16/18.

    “Itu artinya, Indonesia tidak hanya sekadar mempromosikan tapi mempraktikkan kolaborasi multiagama dalam diplomasi kita. Lewat kolaborasi ini, kami mengirimkan pesan penting ke dunia tentang kontribusi berharga dari kerja sama lintas agama dalam mewujudkan HAM, perdamaian, dan pembangunan,” ucap Dian.

    Konferensi Internasional LKLB berlangsung dua hari pada 10-11 Juli 2024 dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, serta dihadiri 22 perwakilan negara asing termasuk enam duta besar, yaitu Duta Besar Austria untuk Indonesia Thomas Loidl, Dubes Jordania untuk Indonesia dan ASEAN Sudqi Atallah Abd Alkader Al Omoush, Dubes Romania Dan Adrian Balanescu, Dubes Spanyol Francisco Aguilera Aranda, Dubes Uni Emirat Arab Abdulla Salem Al Dhaheri, dan Dubes Takhta Suci Vatikan untuk Republik Indonesia Mgr Piero Pioppo.

    14

  • Retno Marsudi, perempuan kapten diplomasi

    Retno Marsudi, perempuan kapten diplomasi

    Saya seorang perempuan, saya seorang ibu, saya juga seorang nenek, dan saya seorang Muslim. Namun saya punya kebebasan, akses setara untuk banyak halJakarta (ANTARA) – Sehari sebelum dilantik menjadi menteri pada 27 Oktober 2014, Retno Marsudi diperkenalkan kepada publik oleh Presiden Jokowi sebagai seorang diplomat karier yang saat itu menjabat Duta Besar RI untuk Belanda.

    Dalam perkenalan itu juga disebutkan bahwa Retno menjadi perempuan pertama menteri luar negeri dalam sejarah Bangsa Indonesia.

    Sepuluh tahun berselang, dua periode pemerintahan dijalani Retno sebagai kapten diplomasi, di tengah situasi tak banyak perempuan yang mencapai posisi pengambil keputusan.

    “Dulu waktu saya masuk ke Kementerian Luar Negeri, masih sarat dengan sebuah anggapan bahwa diplomasi ini adalah dunia laki-laki, kalau perempuan masuk pasti kita akan tertinggal,” ucap Retno.

    Retno menepis anggapan seksis itu melalui cara dan hasil kerja. Kisah Retno menjadi contoh bahwa perempuan dapat berkontribusi untuk terlibat menyelesaikan permasalahan global, asalkan diberikan akses yang cukup.

    Perempuan diplomat di Kementerian Luar Negeri RI jumlahnya kian bertambah. Ketika Retno awal bergelut di dunia diplomasi pada 1986, hanya ada sekitar 10 persen perempuan diplomat.

    Pada periode pertama ia memimpin, jumlah diplomat perempuan tercatat 36 persen pada 2019. Kini, pada akhir masa jabatannya, Retno mengaku bahwa komposisi perempuan diplomat setiap kali perekrutan dibuka sudah menyentuh 50 persen.
     

    Perempuan dan perdamaian

    Dalam perjalanan 10 tahun terakhir, Retno melihat kondisi perempuan di berbagai belahan dunia ternyata tak semua serupa. Ada sisi yang memberikan perkembangan menggembirakan, namun ada pula sisi suram bagi perempuan.

    Retno mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh, pada 2016. Dia juga bertemu dengan para pengungsi Palestina pada 2019. Tak sedikit pula pertemuannya dengan orang-orang yang terdampak perang dan konflik.

    Banyak perang dan konflik itu berimbas luar biasa, terutama dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. Wujud krisis kemanusiaan ini jadi perhatian besar bagi Retno.

    “Dan di situlah, setiap kali melihat mereka, saya berjanji bahwa saya harus melakukan hal yang baik. Do the right thing, untuk membantu manusia. Karena bagaimana kita memperlakukan manusia merupakan isu sentral dari semua pekerjaan kita, termasuk sebagai diplomat,” kata dia.

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Israel Vs Hizbullah Makin Panas Bikin WNI di Lebanon Mulai Dievakuasi

    Israel Vs Hizbullah Makin Panas Bikin WNI di Lebanon Mulai Dievakuasi

    Jakarta

    Saling serang antara Israel dan Hizbullah membuat situasi di Lebanon semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Indonesia pun mulai mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Lebanon.

    Sebagai informasi, saling serang antara Hizbullah dan Israel sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, intensitasnya semakin meningkat sejak akhir September 2024.

    Serangan Hizbullah membuat warga di Israel utara dievakuasi. Israel pun melakukan serangan ke Lebanon dengan alasan menghancurkan Hizbullah agar warga mereka bisa kembali ke Israel utara.

    Konflik tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas di Lebanon, termasuk pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah. Korban tewas juga ada di pihak militer Israel.

    Situasi yang memanas itu membuat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kemlu untuk melakukan evakuasi terhadap WNI di Lebanon. Jokowi menegaskan keselamatan WNI di luar negeri merupakan prioritas pemerintah.

    “Kementerian luar negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan warga negara kita dinomorsatukan, evakuasi disegerakan,” ujar Jokowi di RSUD Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/10/2024).

    WNI di Lebanon Mulai Dievakuasi

    Menlu Retno Marsudi mengatakan 25 dari 159 orang WNI telah dievakuasi dari Lebanon. Dia mengatakan evakuasi dilakukan lewat jalur darat.

    “Jadi kita sudah mengevakuasi sebagian dari warga negara kita, jadi yang dievakuasi kali ini adalah melalui darat,” kata Retno di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

    Retno telah menerima laporan WNI yang dievakuasi dalam keadaan selamat. WNI yang dievakuasi itu segera diterbangkan ke Indonesia.

    “Tadi pagi saya sudah mendapatkan laporan bahwa mereka sudah sampai melalui Suriah, melalui Damaskus dengan selamat, untuk kemudian kembali ke Indonesia. Totalnya 20-25 kalau nggak salah, sekitar segitu,” katanya.

    Retno mengatakan dirinya terus memonitor perkembangan proses evakuasi WNI dari Lebanon. Dia mengatakan ruang udara di sejumlah negara di Timur Tengah mulai buka-tutup.

    “Karena situasi yang sangat dinamis di lapangan, ruang udara bisa dibuka kemudian ditutup lagi. beberapa hari yang lalu, ruang udara di atas Jordan juga ditutup, kemudian dibuka lagi, jadi sangat dinamis, dan kita akan terus memantau perkembangan ini,” ujarnya.

    Retno mengatakan masih ada WNI yang bertahan di Lebanon. Dia menjelaskan alasan sejumlah WNI memutuskan bertahan di Lebanon.

    “Tentunya pada saat evakuasi ini kita mengimbau yang ingin dievakuasi, ada beberapa juga keluarga, yang karena urusan keluarga, ya memilih untuk tinggal,” katanya.

    “Sebenarnya tidak menolak ya, kita mengevakuasi, ada beberapa yang dengan pertimbangan keluarga dan sebagainya, mereka memilih untuk tetap tinggal di sana,” sambung Retno.

    Jumlah WNI Dievakuasi Bertambah

    Kemlu terus menyampaikan perkembangan evakuasi WNI dari Lebanon. Terbaru, Kemlu menyatakan ada 40 orang WNI yang telah dievakuasi dari Lebanon ke Yordania.

    Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, awalnya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan rencana evakuasi sejak perang meletus di Gaza, Palestina, pada 7 Oktober 2023. Dia mengatakan rencana evakuasi itu dibuat untuk melindungi WNI.

    “Dari situasi tersebut, kita kembali melakukan asesmen, dan berdasarkan asesmen kita bahwa seluruh wilayah Lebanon itu berbahaya bagi warga negara kita dan oleh karena itulah kemudian pada 4 Agustus 2024 KBRI Beirut meningkatkan status siaga I tidak terbatas di Lebanon selatan, namun kita perluas untuk wilayah Lebanon, artinya seluruh wilayah Lebanon kita pandang berbahaya bagi warga negara kita dan sejak saat itu kita melakukan memulai proses evakuasi bagi warga negara kita,” ujar Judha di Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

    Judha mengatakan masih banyak WNI yang tidak mau dievakuasi dengan alasan pribadi. Hanya 25 orang yang bersedia dievakuasi pada Agustus 2024.

    “Dari proses yang kita sudah lakukan selama tanggal 10, 18, 28 Agustus, ada 25 warga negara kita yang bersedia dievakuasi, dan kemudian sudah kita lakukan evakuasi melalui jalur udara, dan alhamdulillah 25 warga negara tersebut sudah tiba di Indonesia dengan selamat,” katanya.

    Judha menyebut proses evakuasi masih terus dilakukan terutama setelah tewasnya Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Setelah Hassan dinyatakan tewas dalam serangan Israel, 40 WNI bersedia dievakuasi.

    “Tanggal 29 September kami lakukan pertemuan virtual dengan seluruh warga negara di sana, menyampaikan update situasi terakhir, kami menyampaikan perkiraan kabar ke depan yang kami sampaikan bahwa ‘this is time for us to leave Lebanon’. Kami kembali menyampaikan ke WNI untuk mau dievakuasi, untuk dalam pertemuan kedua ini yang awalnya hanya enam yang bersedia dievakuasi, akhirnya ada 40 warga negara kita yang bersedia dievakuasi,” ujar Judha.

    Menurut Judha, ada 40 WNI plus satu orang WN Lebanon yang merupakan pasangan dari WNI dievakuasi ke Amman, Yordania. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat.

    “40 orang tersebut selama tanggal 2 dan 3 (Oktober) kita sudah lakukan proses evakuasi melalui jalur darat, 40 ini ditambah satu WN Lebanon yang merupakan pasangan dari warga negara kita,” ucapnya.

    Ke-40 orang itu dievakuasi dalam dua gelombang. Gelombang pertama sudah berada di Amman, sedangkan gelombang kedua saat ini masih dalam perjalanan ke Amman dari Damaskus.

    “Saat ini mereka sedang di perbatasan antara Suriah dan Yordania, teman-teman KBRI Amman sudah standby di perbatasan untuk menjemput akan hangover dari Damaskus, dan akan dikawal menuju Amman bergabung dengan WNI sebelumnya,” jelasnya.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Judha mengatakan para WNI ini akan dipulangkan ke Indonesia. WNI yang sudah dievakuasi akan dipulangkan via jalur udara pada 7 Oktober mendatang.

    Judha mengatakan masih ada 116 orang WNI yang berada di Lebanon. Angka itu disebut akan berubah sesuai dengan situasi di sana. Para WNI itu merupakan mahasiswa, pekerja migran, dan kawin campur.

    “Status terakhir per tanggal 4 Oktober mengenai jumlah WNI yang masih ada di Lebanon, ada 116. Kalau kemarin ada sekitar 159, angkanya memang naik turun ada beberapa yang sudah bisa keluar menggunakan penerbangan komersial, ada yang baru lapor diri, dan data itu menambah,” ujarnya.

    Imbauan Agar WNI Tak ke Lebanon-Israel

    Kemlu RI juga mengimbau WNI untuk tidak bepergian ke Lebanon ataupun Israel. Kemlu meminta WNI menghindari wilayah yang sedang berkonflik.

    “Bagi WN kita yang memiliki rencana berkunjung ke Lebanon, Suriah, Iran, Palestina, Israel, kami meminta untuk tidak dapat menunda perjalanan. Kami masih mencatat ada WN kita yang lakukan perjalanan ke Israel walaupun untuk tujuan situasi religi, dalam situasi saat ini kami sangat mengimbau perjalanan tersebut agar ditunda,” ucap Judha.

    Dia meminta WNI yang berada di wilayah konflik mematuhi imbauan evakuasi demi keselamatan. Dia mengatakan evakuasi harus segera dilakukan sebelum negara-negara di kawasan Timur Tengah menutup ruang udara karena konflik yang semakin memanas.

    “Terakhir, ketika ada serangan rudal antara Israel dan bebalas dan juga beberapa titik konflik yang lain kemungkinan beberapa negara di timur tengah melalukan penutupan wilayah udara sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi warga negara kita yang memiliki rencana perjalanan dan akan menggunakan wilayah timteng untuk transit, seperti di Abu Dhabi, Dubai, kemudian Doha dan beberapa titik transit lain, please respect this instruction,” tuturnya.

    “Antisipasi kalau ada gangguan penerbangan, untuk menghindari warga negara kita stranded (terdampar) di beberapa titik penerbangan,” imbuhnya.

    Judha juga menyampaikan data keadaan kawasan Timur Tengah beserta jumlah WNI yang berada di sana:

    1. Palestina/Israel status siaga I. Jumlah WNI 4 di Palestina, 231 di Israel

    2. Lebanon status siaga I, jumlah WNI 116

    3. Iran status siaga II, jumlah WNI 391

    4. Suriah statusnya siaga III, dan siaga I di beberapa wilayah yakni Al Hasakeh, Ar Raqqah, Deir ez-Zur, dan Idlib. Jumlah WNI di Suriah 1.201.

    Pasukan TNI di Lebanon Siap Bantu Evakuasi

    TNI menyatakan prajurit yang berada di United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) siap membantu jika ada evakuasi. Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan prajurit TNI yang ditugaskan di Lebanon bersama UNIFIL untuk misi perdamaian dalam kondisi baik.

    “TNI di Lebanon tetap berada di markas dan melakukan kegiatan seperti biasa,” kata Hariyanto di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

    “Yang disampaikan Panglima TNI kemarin juga seperti itu. Karena memang di sana aturan yang mengatur adalah commander UNIFIL itu pun harus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,” sambungnya.

    Hariyanto mengatakan pasukan TNI siap membantu jika ada perintah evakuasi. Hariyanto mengatakan pasukan TNI akan menunggu petunjuk yang dikoordinasikan oleh Kemlu.

    “TNI yang di homebase siap untuk membantu kapan saja dengan atas petunjuk atau perintah dari yang sudah dikoordinasikan oleh Kemlu. Kemlu juga akan berkoordinasi dengan situasi yang di sana commander UNIFIL untuk apa bila evakuasi dan sebagaimanya. Sementara sampai sekarang belum dan kita masih menunggu instruksi selanjutnya. Ini masih koordinasi,” tuturnya.

    Berdasarkan situs UNIFIL, ada 1.231 orang prajurit TNI yang menjadi bagian dari UNIFIL. Prajurit TNI itu bergabung bersama pasukan dari negara lain.

    UNIFIL sendiri dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 425 (1978) dan 426 (1978) tertanggal 19 Maret 1978. UNIFIL didirikan untuk memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional serta membantu Pemerintah Lebanon dalam memastikan kembalinya otoritas efektifnya di wilayah tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Menkominfo Budi Arie Bicara Kans Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Menkominfo Budi Arie Bicara Kans Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menjawab soal kemungkinan dirinya masuk ke jajaran kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024) Budi Arie melemparkan senyum ketika memberikan tanggapan.

    “Wah, kalau itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujarnya sambil berlalu.

    Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan menteri kabinetnya pada 21 Oktober 2024. Ini diamini oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    “Ya iyalah, pelantikan kan 20 (Oktober), diumumkannya ya kalau nggak 20 malam atau 21 pagi,” kata Zulhas, dilansir detikSumut, Rabu (7/8).

    Budi Arie merupakan pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969. Dia merupakan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia.

    Sebelum menjadi menteri, Budi Arie mendirikan surat kabar ‘BERGERAK’ pada tahun 1998. Bersama mantan wartawan Tempo yang dibredel, ia ikut mengelola Media Indonesia pada tahun 1994-1996.

    Setelah berkiprah di jurnalistik, Budi Arie terjun ke dunia politik. Dia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

    Budi Arie kemudian mendirikan dan menjadi Ketua Umum Projo, relawan terbesar pendukung Joko Widodo pada Agustus 2013.

    Budi Arie resmi dilantik menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, menggantikan Johnny G Plate yang tersandung korupsi. Budi Arie dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

    Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno LP Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Wantimpres Wiranto.

    (ask/fay)

  • Menkominfo Budi Arie Bicara Kans Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

    Sisa 2 Bulan Jadi Menkominfo, Budi Arie Akui Masih Banyak PR

    Jakarta

    Kurang dari dua bulan, masa jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie akan berakhir. Dia mengaku masih banyak hal yang perlu diselesaikan.

    Ditemui di acara peluncuran film dokumenter APJJI ‘Derang Daring’, Jumat (30/8/2024), Budi Arie mengatakan bahwa transformasi digital memang selalu bergerak. Karena itu, tidak pernah ada kata usai untuk mengerjakan seputar isu tersebut.

    “Nggak ada yang bilang selesai dan nggak ada yang belum selesai, harus dilanjutkan. Jadi harus bergerak terus. Seperti data, data kan dinamis, berkembang. Nah, transformasi digital juga harus berkembang,” jabar Budi Arie.

    Budi Arie menekankan bahwa masih banyak tugas yang harus dikerjakan Kominfo. Misalnya soal isu coverage, Kominfo harus memastikan infrastruktur digital di seluruh Indonesia sudah memadai. Terlebih, akses konektivitas telah menjadi isu utama.

    Budi Arie Setiadi resmi dilantik menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Budi Arie dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo.

    Pelantikan dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menlu Retno LP Marsudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Ketua Wantimpres Wiranto.

    Sebelum pergi, Budi Arie ditanya soal kemungkinannya bergabung dengan kabinet baru. Dengan singkat, dia menjawab itu adalah hak Prabowo selaku Presiden Terpilih.

    “Wah, kalau itu hak prerogatif Pak Prabowo,” ujarnya sambil berlalu.

    (ask/fay)

  • Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

    Pertamina Jajaki Peluang Kerja Sama Strategis di Forum Bisnis Indonesia-AS

    Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui subholdingnya Pertamina New and Renewable Energy menjajaki peluang kerja sama strategis pada Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat yang berlangsung di The Mayflower Hotel, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (26/8/2024). Forum Bisnis digelar dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan bilateral Indonesia – AS.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Under Secretary of Commerce for International Trade of The United States Marisa Lago, dan sejumlah perwakilan pemerintah AS dan Indonesia, juga pelaku usaha dari kedua negara.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan sebagai BUMN, Pertamina turut berpartisipasi aktif dalam acara yang diselenggarakan KBRI di Amerika Serikat. Pasalanya, acara ini berperan penting untuk membuka peluang dan mendorong Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.

    “Pertamina menggunakan momen penting ini untuk menyampaikan kebijakan sustainability perusahaan sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama dengan mitra global khususnya di sektor pengembangan energi baru terbarukan,” ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Fadjar menambahkan, kebijakan sustainability Pertamina sangat terbuka untuk dijalankan dengan kerja sama yang kuat bagi di tingkat nasional maupun global.

    “Indonesia memiliki potensi sumber daya energi bersih sehingga bisa menarik investor internasional. Pertamina terus meyakinkan dunia internasional untuk mendukung program transisi energi untuk mempercepat target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060,” imbuh Fadjar.

    CEO Pertamina Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis yang menjadi panelis dalam forum bisnis tersebut mengatakan PNRE memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Indonesia mencapai target penurunan emisi, sekaligus untuk menyiapkan bisnis masa depan bagi Pertamina. PNRE juga memiliki aspirasi menjadi pemimpin dalam membangun ekosistem NZE di Indonesia.

    “PNRE mengalokasikan Capex yang besar untuk pengembangan energi baru terbarukan. Hingga 2029, Capex PNRE akan mencapai USD 6,2 miliar,” kata John Anis.

    Ia menambahkan, sebanyak 63 persen Capex dialokasikan untuk pengembangan tenaga surya, angin dan geothermal. Selebihnya sebanyak 18 persen untuk pengembangan solusi rendah karbon termasuk dekarbonisasi. Kemudian, biomassa dan bioetanol (11 persen) serta pengembangan bisnis masa depan (6 persen).

    “PNRE berkomitmen untuk menumbuhkan bisnisnya, oleh karena itu, kami membuka peluang untuk bekerja sama baik dengan mitra domestik maupun internasional termasuk Amerika Serikat,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

    (anl/ega)

  • Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Mengapa Sejumlah Negara Asia Tenggara Ingin Bergabung dengan BRICS?

    Jakarta

    BRICS menarik perhatian negara-negara Asia Tenggara. Thailand dan Malaysia baru-baru ini menyatakan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan blok ini.

    Thailand bulan lalu mengajukan permohonan keanggotaan, sementara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam sebuah wawancara dengan portal berita RRT Guancha mengatakan, negaranya akan segera memulai prosedur formal dalam BRICS.

    “Menjadi anggota BRICS akan membuka peluang perdagangan dan investasi, jadi mengapa tidak?” Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, mengatakan kepada DW.

    “Blok ini memiliki anggota dari seluruh dunia, namun belum ada yang berasal dari Asia Tenggara,” tambahnya.

    James Chin, seorang profesor Studi Asia di University of Tasmania mengatakan, “Baik Thailand maupun Malaysia dipandang sebagai kekuatan menengah.”

    “Lebih baik mereka bergabung dengan kelompok-kelompok seperti BRICS agar mereka memiliki suara yang lebih besar di kancah internasional. Namun, manfaat utamanya adalah perdagangan,” tambahnya.

    Peluang ekonomi yang lebih besar

    Tahun lalu, BRICS–sebuah akronim yang awalnya digunakan untuk merujuk pada Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, memutuskan untuk memperluas keanggotaannya, dengan mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab agar bergabung dengan blok tersebut.

    “Blok ini dapat membantu ekonomi digital Malaysia tumbuh lebih cepat, dengan memungkinkannya untuk berintegrasi dengan negara-negara yang memiliki pasar digital yang kuat, dan juga memanfaatkan praktik-praktik terbaik dari anggota lainnya,” kata Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, kepada DW.

    “Thailand juga akan dapat menarik investasi di industri-industri penting termasuk jasa, manufaktur, dan pertanian,” tambahnya.

    Profesor Studi Asia di University of Tasmania, James Chin, meyakini hubungan perdagangan yang telah dimiliki Cina dengan Malaysia dan Thailand telah memengaruhi keputusan mereka untuk bergabung dengan BRICS.

    Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun terakhir dan mitra dagang Thailand selama 11 tahun. Menurut Chin, bergabungnya kedua negara Asia Tenggara ini dengan BRICS akan meningkatkan hubungan mereka dengan Cina.

    Bergabung dengan BRICS bukan untuk memihak

    Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiampongsa menegaskan, langkah Bangkok bergabung dengan BRICS bukan tindakan “memilih-milih,” atau sebagai cara untuk mengimbangi blok lainnya.

    “Thailand unik karena kami berteman dengan semua negara dan tidak memiliki musuh. Kami dapat bertindak sebagai jembatan antara negara-negara berkembang dan anggota BRICS,” kata Maris.

    Selain BRICS, Thailand juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris, yang beranggotakan 38 negara–yang sebagian besar berasal dari Barat.

    “Negara-negara kecil dan menengah tidak memiliki banyak pilihan,” kata Piti Srisangam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation.

    “Apa yang dilakukan Thailand adalah sebuah tindakan penyeimbang, satu kaki dengan demokrasi liberal Barat dan kaki lainnya dengan negara-negara berkembang,” lanjutnya.

    Di Malaysia, sentimen publik saat ini lebih berpihak pada Cina, yang jadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, menurut survei terbaru oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, sebuah lembaga pemikir Singapura.

    Hampir tiga perempat dari responden survei tersebut menyebutkan, ASEAN harus lebih mendukung Cina daripada AS jika blok ini dipaksa untuk bersekutu dengan salah satu dari dua negara adidaya tersebut.

    Pada bulan Juni, selama kunjungan tiga hari Perdana Menteri Cina Li Qiang ke Malaysia, Anwar mengkritik “propaganda yang tak henti-hentinya bahwa kita harus melontarkan kebencian dan ketakutan terhadap dominasi Cina secara ekonomi, militer, dan teknologi.”

    “Kami tidak melakukannya. Kami di Malaysia, dengan sikap netral, memiliki tekad untuk bekerja sama dengan semua negara dan dengan Cina,” tambahnya.

    Apakah negara-negara ASEAN lainnya akan mengikuti?

    Negara di Asia Tenggara yang tertarik untuk bergabung dengan BRICS bukan cuma Malaysia dan Thailand.

    Pada bulan Mei silam, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang mengatakan pada sebuah konferensi pers di Hanoi; “Seperti banyak negara di seluruh dunia, kami memantau dengan saksama proses perluasan keanggotaan BRICS.”

    Rahul Mishra, profesor di Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, juga meyakini bahwa Vietnam, Laos dan Kamboja dapat menjadi calon anggota yang potensial” karena mereka telah memiliki hubungan yang baik dengan Cina, India, dan Rusia–yang merupakan para pemain kunci di BRICS.

    “Bagi Vietnam, yang telah mencatatkan investasi yang signifikan, ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan perdagangannya di luar pasar tradisional mereka ke Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika,” tambahnya.

    Menjelang KTT BRICS di Afrika Selatan tahun lalu, ada spekulasi bahwa Indonesia–satu-satunya negara G20 di Asia Tenggara yang berharap untuk menyelesaikan proses aksesi dengan OECD dalam waktu tiga tahun, dapat menjadi anggota BRICS.

    Namun pada akhirnya, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada publik, pemerintahannya telah memutuskan untuk tidak mengajukan surat minat untuk bergabung dengan BRICS. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada sebuah konferensi pers di bulan Januari lalu mengatakan, Jakarta masih menimbang-nimbang pro dan kontra dari keanggotaan BRICS.

    mel/as

    (ita/ita)

  • 4 Daftar Kritik Luhut ke Tom Lembong soal Kritik Nikel-Contekan Jokowi

    4 Daftar Kritik Luhut ke Tom Lembong soal Kritik Nikel-Contekan Jokowi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membalas kritikan Thomas Lembong atau dikenal Tom Lembong terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Luhut menyampaikan amarahnya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (24/1).

    Salah satu kritik berisi mengenai keraguan Luhut akan intelektualitas Tom Lembong.

    Berikut daftar kritik Luhut pada Tom Lembong:

    1. Meragukan Intelektualitas

    Luhut mengatakan sangat sedih dan meragukan intelektual Tom Lembong akibat menyebutkan harga nikel anjlok. Padahal, harga komoditas tersebut dinilai tak bisa hanya dilihat per tahun saja, tapi harus jangka panjang.

    Sehingga ia menilai, karakter Lembong tidak baik karena menyampaikan kebohongan kepada capres dan cawapres yang didukung.

    “Jadi saya nggak ngerti bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih melihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan. Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya nggak bagus,” kata Luhut dalam video tersebut.

    Menurutnya, tak hanya untuk harga nikel, pertambangan lainnya seperti batu bara dan emas pun harus dilihat siklusnya dalam jangka panjang.

    “Tapi kalau kita lihat 10 tahun ini, harga nikel dunia itu ya di Rp15 ribuan, bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya Rp12 ribu,” jelasnya.

    2. Jangan jelekkan pemerintahan

    Luhut juga meminta Lembong untuk tidak menjelekkan pemerintahan saat ini, apalagi dengan informasi yang tidak benar. Sebab kata Luhut, Tom juga pernah menjadi bagian dari tim kabinet Jokowi.

    “Ini saya titip pada Tom, anda walaupun sudah tidak di goverment lagi, jangan menceritakan yang tidak baik padahal tidak sepenuhnya benar di luar,” kata dia.

    Luhut pun membanggakan capaian ekonomi saat ini. Di mana inflasi pernah berhasil di bawah 3 persen, surplus neraca dagang 44 bulan berturut-turut, dan pertumbuhan berhasil dijaga di level 5 persen di tengah kondisi dunia yang tak menentu.

    Menurutnya, itu bisa tercapai tak lain salah satunya karena kebijakan hilirisasi.

    “Kita masih berharap trajectory kita income per capita kita 10 ribu dolar dan kita masih berharap dan yakin besaran GDP kita sekitar US$3 triliun atau lebih,” tegas Luhut.

    3. Tidak Hanya Tom yang beri contekan ke Jokowi

    Luhut juga mengomentari mengenai Lembong yang memberikan contekan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu memang menjadi tugasnya saat itu sebagai pembantu presiden.

    Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tom, tapi juga menteri lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Menurutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada presiden, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran, memang hanya Tom Lembong saja yang paling banyak kasih note kepada pak presiden adalah bu Menlu Bu Retno,” ungkap Luhut.

    Lanjut Luhut, tidak hanya Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Apakah karena Anda hebat melakukan itu? tidak, itu tugas anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu sebagai Kepala BKPM,” imbuhnya.

    4. Minta Tom berkaca

    Luhut pun mengakhiri amarahnya dengan mengungkit kinerja Lembong yang dinilai gagal selama menjadi pembantu Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).

    “Tapi anda harus refleksi juga apa sih yang anda lakukan sudah menjadi perdagangan, coba tanya dirimu. waktu anda BKPM apa yang anda lakukan, anda kan ditugasi untuk OSS,” jelasnya.

    Menurut Luhut, OSS tidak pernah selesai di tangan Lembong. Justru kabinet saat ini yang melanjutkan.

    “Saya ingat betul itu bagaimana anda curhat ke saya, tapi itulah sampai anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam,” kata Luhut.

    Sekali lagi, Luhut menekankan Lembong tak lagi menjelekkan pemerintahan di mana ia pernah menjadi bagiannya.

    “Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah kalau sudah selesai masa kita sudahlah, semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus, tidak. Semua itu terjadi karena hasil kerja teamwork,” pungkas Luhut.

    CNNIndonesia.com berupaya minta tanggapan kepada Tom terkait pernyataan Luhut tersebut.

    (skt/ldy)

  • Isi Lengkap ‘Amarah’ Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

    Isi Lengkap ‘Amarah’ Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut  Panjaitan menyampaikan amarahnya kepada Thomas Lembong alias Tom Lembong melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya.

    Amarah ia ungkapkan terkait beberapa pernyataan Tom, seperti; hilirisasi nikel dan juga pengakuan soal contekan ke Jokowi.

    Dalam video itu, Luhut membantah sejumlah pernyataan Co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) itu. Apalagi kini Tom sedang di atas angin karena viral di media sosial usai namanya disebut-sebut dalam debat keempat Pilpres 2024.

    “Ini saya titip pada Tom (Lembong), Anda walaupun sudah tidak di goverment lagi, jangan menceritakan yang tidak baik, padahal tidak sepenuhnya benar di luar,” ujar Luhut kepada Tom, Rabu (24/1).

    Berikut isi kemarahan lengkap Luhut ke Tom Lembong;

    1. Ragukan intelektualitas

    Luhut menuduh Tom berbohong atas pernyataannya bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda. Artinya intelektual Anda menurut saya jadi saya ragukan,” kata Luhut.

    “Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus,” sambungnya.

    Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

    Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

    “Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini,” kata dia.

    Luhut juga menyoroti pernyataan Tom terkait lithium ferro phosphate (LFP). Pasalnya, LFP menjadi andalan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi.

    Tom menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan dan eks kepala BKPM itu tidak benar.

    “Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai,” jelasnya.

    2. Minta Tom berkaca hasil kerjanya sebagai menteri perdagangan

    Amarah Luhut kepada Tom juga dilakukan dengan mengungkit ‘kegagalan’ Tom Lembong selama menjadi bawahan Jokowi. Kegagalan itu salah satunya berkaitan dengan mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem izin Online Single Submission (OSS).

    Luhut mengatakan saat itu Jokowi menugaskan Tom Lembong yang kebetulan menjadi kepala BKPM untuk melaksanakan proyek tersebut. Namun kata Luhut, sampai dengan Tom mengakhiri masa tugasnya sebagai kepala BKPM tugas itu belum selesai.

    Kegagalan lain adalah selama menjadi menteri perdagangan. Luhut menilai tidak ada prestasi besar yang dilakukan Tom Lembong.

    Atas kegagalan itu, Luhut lantas meminta Tom berkaca. Ia ingin orang yang kini berada di balik pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin itu merefleksikan hasil kerjanya dulu sebagai bawahan Jokowi.

    “Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sebagai menteri perdagangan, coba tanya dirimu. Waktu anda (kepala) BKPM, apa yang anda lakukan? Anda kan ditugasi untuk Online Single Submissions (OSS). Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya, tapi itulah sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai OSS. Sekarang kami yang menyelesaikan itu yang sudah digadang-gadang begini begono dan segala macam,” ungkap Luhut.

    3. Minta Tom jangan gede rasa (GR)

    Luhut juga menyinggung bagaimana Tom mengklaim dirinya sering memberikan catatan atau contekan kepada Jokowi saat menjabat sebagai salah satu menteri di dalam kabinet.

    Luhut menegaskan bahwa hampir seluruh jajaran di kabinet melakukan hal yang sama. Bahkan, kata dia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi menteri yang paling sering memberikan catatan kepada presiden, khususnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong saja? Yang paling banyak kasih note kepada Pak Presiden adalah Bu Menlu, Bu Retno,” kata Luhut.

    Di samping itu, lanjut dia, tidak hanya Jokowi yang menerima catatan dari menterinya. Semua kepala negara, jelasnya, mendapatkan catatan dari para menteri yang duduk di belakangnya dalam setiap pertemuan bilateral.

    “Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai menteri perdagangan waktu itu, sebagai kepala BKPM,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com masih berupaya minta tanggapan kepada Tom Lembong terkait pernyataan Luhut tersebut.

    Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

    Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

    Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

    Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

    “Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply,” ujar Lembong.

    Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

    (skt/del)

  • Dua Kata dari Sri Mulyani Jawab Isu Mundur Jadi Menkeu

    Jakarta, CNN Indonesia

    Setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. Padahal isu dirinya akan mundur dari kabinet semakin kencang akhir-akhir ini.

    Isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pertama kali diungkap oleh ekonom senior, Faisal Basri. Kata dia, Sri Mulyani adalah sosok menteri paling siap untuk mundur dari kabinet.

    Alasannya, karena Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sudah melanggar aturan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Para pembantunya yakni menteri merasa sudah tak sejalan dalam membangun negeri.

    Bahkan menurut Faisal, bukan hanya Sri Mulyani yang akan mundur. Sejumlah menteri lain, mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga akan mundur dari kabinet.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah, muncullah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki. Dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” kata Faisal.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Keesokan harinya setelah pernyataan Faisal Basri, Sri Mulyani malah mengunggah foto bersama Basuki.

    Dalam unggahan di akun instagramnya @smindrawati pada Minggu (14/1), keduanya tampak berdiskusi. Sri Mulyani mengungkapkan ia dan Basuki sedang membahas ibu kota negara (IKN) Nusantara hingga APBN.

    “Pak Bas dan saya Sahabat dalam kerja. Minggu lalu Hari Selasa Di Istana Negara Tukar pikiran dan tukar kata Tentang membangun negara Juga Ibu Kota Nusantara Dan anggaran belanja Yang terencana dan tertata Wujud tanggung jawab kita Untuk Nusa Bangsa,” katanya seperti dikutip dari unggahan tersebut.

    Ini bukan pertama kali isu Sri Mulyani disebut bakal mundur jadi Menkeu. Sebelumnya isu serupa juga pernah muncul .

    Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo sendiri sudah pernah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang Bendahara Negara kecewa dengan pemerintahan saat ini.

    “Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab,” tegas Prastowo di akun X @prastow, Jumat (5/1) lalu.

    (tst/chs)

    [Gambas:Video CNN]