Xcloud.id

Tag: Retno Lestari Priansari Marsudi

  • Beri Banyak Bantuan, Orang Terkaya RI Dapat Penghargaan dari Palestina

    Beri Banyak Bantuan, Orang Terkaya RI Dapat Penghargaan dari Palestina

    Jakarta –

    Pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir, sudah lama dikenal sebagai sosok filantropis. Bahkan, gelar Dato Sri-nya didapat dari Sultan Pahang, Malaysia, berkat kontribusinya terhadap masyarakat Malaysia. Lewat Tahir Foundation, dukungan bagi kemanusiaan tidak lupa Dato Sri Tahir kirimkan ke seluruh penjuru dunia.

    Tidak terkecuali saat terjadi krisis kemanusiaan di Palestina, Dato Sri Tahir turut memberikan bantuan. Pada Oktober 2023 ia memberikan donasi sebesar US$ 500.000 atau sekitar Rp7,5 miliar untuk mendukung warga Palestina di Jalur Gaza yang menjadi korban perang. Sumbangan tersebut diserahkan secara resmi melalui Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

    Atas berbagai kontribusi kemanusiaan yang diberikan, Tahir mendapat penghargaan Star of Merit:Order of The State of Palestine dari Presiden Palestina hari ini. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Penasihat Khusus Presiden Palestina Mahmoud Al Habbash beserta Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair S.M Alshun di hotel Shangri-La, Jakarta.

    “Terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan. Saya berharap ini bisa jadi salah satu cara mempererat hubungan Indonesia dengan Palestina. Saya juga berencana berkunjung ke Palestina pada akhir April tahun ini,” kata Tahir dalam keterangan resminya, Senin (17/3/2025).

    Dato Sri Tahir Menerima Penghargaan dari Palestina Foto: Dok. Mayapada

    Perlu diketahui, Star of Merit adalah penghargaan tingkat khusus yang diberikan oleh Presiden Palestina kepada pejabat setingkat menteri, duta besar, utusan, gubernur, hingga anggota parlemen negara sahabat yang dinilai berjasa untuk negara Palestina.

    Selain Dato Sri tahir, ada beberapa tokoh nasional yang pernah mendapat penghargaan Star of Merit dari pemerintah Palestina seperti Retno Marsudi hingga Hasan Kleib.

    Retno Marsudi mendapat penghargaan tersebut pada Agustus 2024 lalu. Kala itu ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di era pemerintahan Joko Widodo. Retno Marsudi dianggap memiliki peran besar mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan. Ia juga dianggap berjasa besar dalam mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Palestina.

    (fdl/fdl)

  • Soal Nasib Transfer of Prisoners untuk Hambali, Yusril: Bukan Prioritas tapi Kita Concern – Page 3

    Soal Nasib Transfer of Prisoners untuk Hambali, Yusril: Bukan Prioritas tapi Kita Concern – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sempat membuka kemungkinan untuk melakukan transfer of prisoners terhadap Hambali, seorang warga negara Indonesia yang saat ini mendekan di Penjara Guantanamo akibat terlibat kasus terorisme.

    Menurut Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, nasib yang bersangkutan saat ini masih tunduk di bawah kewenangan hukum militer Amerika Serikat. Upaya mendorong Hambali untuk diadili sudah terus didorong oleh Retno Marsudi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

    “Pemerintah kita Ibu Retno juga dulu pernah mengupayakan kepada pemerintah Amerika Serikat supaya yang bersangkutan diadili karena sampai hari ini yang bersangkutan tidak diadili,” kata Yusril di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/2/2025).

    Yusril menyatakan karena tidak kunjung diadili maka timbul masalah lainnya yakni Hak Asasi Manusia (HAM) dari yang bersangkutan. Karenanya, sebagai Menko yang membidangi masalah HAM terhadap warga negara Indonesia dimana pun keberadaannya, Yusril mengaku menaruh concern terhadap nasib Hambali.

    Sebab menurut catatannya, sejumlah warga negara Malaysia sudah melakukan transfer of prisoners dari Amerika Serikat dalam kasus senada. Kendati demikian, posisi Indonesia masih belum menjadikan Hambali sebuah prioritas tapi tetap ada concern terhadapnya.

    “Fokus pemerintah Amerika Serikat mungkin sekarang sudah agak berkurang dan sudah ada beberapa warga negara Malaysia yang dikembalikan oleh Amerika Serikat. Tapi kita belum ada satu pembicaraan yang agak rinci mengenai Hambali jadi sudah clear ini bukan menjadi prioritas tapi pemerintah concern terhadap permasalahan ini,” tegas Yusril.

     

  • 300 Terpidana Mati Tak Kunjung Dieksekusi, Yusril Akan Lapor dan Minta Arahan Presiden Prabowo – Halaman all

    300 Terpidana Mati Tak Kunjung Dieksekusi, Yusril Akan Lapor dan Minta Arahan Presiden Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memaklumi perasaan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang gelisah, karena 300 terpidana mati hingga kini belum dieksekusi meski vonisnya sudah inkrah.

    “Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu,” kata Yusril ditemui usai peluncuran buku dan bedah novel ‘Irian Barat: Bayang – Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy’ karya eks Dubes RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya masalah eksekusi para terpidana mati, khususnya terpidana warga negara asing (WNA) berhubungan dengan banyak negara.

     Misalnya negara-negara asal terpidana yang mengajukan grasi kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara tersebut.

    Perihal ini, Yusril mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga maupun instansi terkait nasib eksekusi mati terhadap para terpidana yang sudah dijatuhi vonis inkrah.

    Ia juga akan melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo untuk meminta pertimbangan apakah para terpidana mati ini tetap dieksekusi atau ada arahan lain.

    “Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya,” katanya.

    “Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri,” ucap Yusril.

    Jaksa Agung Ngeluh 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi

    Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkap kegelisahannya lantaran terdapat 300 terpidana mati yang hingga kini belum dilaksanakan tahap eksekusi meski vonisnya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Ia menerangkan, belum dilakukannya eksekusi mati terhadap 300 terpidana itu salah satu kendalanya karena mereka merupakan warga negara asing (WNA). 

    Adapun hal itu Burhanuddin ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Buku Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Khusus Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

    “Yang saya sayangkan gitu lho, sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati udah hampir 300an yang hukumannha mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” kata Jaksa Agung. 

    “Tidak bisa dilaksanakan itu karena ininya (terpidana) orang luar,” sambungnya. 

    Selain itu kendala lain dalam penerapan hukuman mati itu terkait faktor hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asal para narapidana tersebut. 

    Menurut Burhanuddin banyak dari negara asal narapidana yang keberatan jika warganya dilakukan proses hukuman mati di Indonesia. 

    “Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya ibu (Retno Marsudi) ‘Kami masih berusaha menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya’,” ujar Burhanuddin. 

    Tak hanya itu Burhanuddin juga menceritakan hasil pembicaraannya dengan Menlu Retno saat itu, salah satunya tentang eksekusi mati WN asal China. 

    Saat itu menurut Burhanuddin pertimbangan pihaknya akan mengeksekusi terpidana asal China, karena di negara tirai bambu itu juga masih menerapkan hukuman yang sama bagi para narapidana. 

    “Apa jawabannya bu Menteri waktu itu? ‘Pak kalau orang China di eksekusi disini, orang kita disana akan dieksekusinya’,” ungkap Jaksa Agung. 

    Atas keadaan ini Burhanuddin pun mengaku gerah dan menilai persoalan pelaksanaan hukuman mati di tanah air masih menyisakan problematika. 

    “Jadi emang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak dilaksanakan, itu mungkin problematika kita,” pungkasnya.

     

  • 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Jaksa Agung Curhat: Capek-capek Kita Tuntut, Tak Dilaksanakan – Halaman all

    300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi, Jaksa Agung Curhat: Capek-capek Kita Tuntut, Tak Dilaksanakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap kegelisahannya lantaran terdapat 300 terpidana mati yang hingga kini belum dilaksanakan tahap eksekusi meski vonisnya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

    Ia menerangkan, belum dilakukannya eksekusi mati terhadap 300 terpidana itu salah satu kendalanya karena mereka merupakan warga negara asing (WNA).

    Adapun hal itu Burhanuddin ungkapkan saat hadir dalam acara Peluncuran Buku Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Khusus Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    “Yang saya sayangkan gitu lho, sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati udah hampir 300an yang hukumannya mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” kata Jaksa Agung.

    “Tidak bisa dilaksanakan itu karena ininya (terpidana) orang luar,” sambungnya.

    Selain itu kendala lain dalam penerapan hukuman mati itu terkait faktor hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara asal para narapidana tersebut.

    Menurut Burhanuddin banyak dari negara asal narapidana yang keberatan jika warganya dilakukan proses hukuman mati di Indonesia.

    “Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya ibu (Retno Marsudi) ‘Kami masih berusaha menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya’,” ujar Burhanuddin.

    Tak hanya itu Burhanuddin juga menceritakan hasil pembicaraannya dengan Menlu Retno saat itu, salah satunya tentang eksekusi mati WN asal China.

    Saat itu menurut Burhanuddin pertimbangan pihaknya akan mengeksekusi terpidana asal China, karena di negara tirai bambu itu juga masih menerapkan hukuman yang sama bagi para narapidana.

    “Apa jawabannya bu Menteri waktu itu? ‘Pak kalau orang China di eksekusi disini, orang kita disana akan dieksekusinya’,” ungkap Jaksa Agung.

    Atas keadaan ini Burhanuddin pun mengaku gerah dan menilai persoalan pelaksanaan hukuman mati di tanah air masih menyisakan problematika.

    “Jadi emang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati enggak dilaksanakan, itu mungkin problematika kita,” pungkasnya.(Fahmi)

  • Jaksa Agung: 300 Terpidana Mati di RI Belum Dieksekusi, Kenapa?

    Jaksa Agung: 300 Terpidana Mati di RI Belum Dieksekusi, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA), ST Burhanuddin mengungkap ada 300 terpidana mati yang masih belum dieksekusi di Indonesia hingga saat ini.

    Dia menyampaikan pelaksanaan eksekusi mati itu kerap terkendala karena ratusan terpidana itu merupakan warga negara asing atau WNA.

    “Sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an yang hukumnya mati tapi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Burhanuddin dalam acara peluncuran buku di Kejati DKJ, Rabu (5/2/2025).

    Dia menyampaikan dalam melakukan eksekusi mati, maka pihaknya harus berkoordinasi dengan negara yang bersangkutan melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI. 

    Di samping itu, Burhanuddin juga mengemukakan bahwa banyak negara luar yang keberatan soal adanya eksekusi mati. Salah satu kasusnya yaitu berkaitan dengan peredaran narkoba.

    “Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih Menteri Luar Negerinya ibu [Retno Marsudi], ‘Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu [dieksekusi], nanti kami akan diserangnya nanti’,” tambahnya.

    Selain itu, dia juga mengungkap persoalan lain eksekusi mati yaitu berkaitan dengan nasib terpidana mati WNI di negara lain.

    “Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati, [tapi] tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita,” pungkas Burhanuddin.

  • Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali Nasional 15 Januari 2025

    Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali Nasional 15 Januari 2025

    Ditangkap Hari Ini, Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Pernah Kunjungi Indonesia Dua Kali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah kontroversi yang dibuat Presiden Korea Selatan (Korsel)
    Yoon Suk Yeol
    membuatnya ditangkap pada Rabu (15/1/2025).
    Penangkapan ini mengakhiri kebuntuan selama berminggu-minggu atas upaya penangkapan Presiden Yoon yang dimakzulkan.
    Penangkapan Yoon itu juga menjadi sejarah di Korea Selatan karena ia menjadi presiden pertama yang ditahan selama masa jabatannya.
    Ia diketahui mendapat tuduhan pemberontakan usai menetapkan darurat militer di Korea Selatan.
    Kala itu, beberapa titik kota krusial dijaga ketat oleh militer, sementara demonstrasi dari masyarakat terus berdatangan tak kunjung padam.
    Kini, Yoon berpotensi mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup jika dia terbukti bersalah atas upaya pemberontakan.
    Selain itu, Yoon juga beberapa kali menghindar ketika para penyidik berusaha menangkapnya dari kediamannya.
    Bahkan, anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) juga berusaha melakukan barikade agar penyidik tidak bisa masuk ke kediaman Presiden Yoon.
    Yoon sebelumnya berhasil menggagalkan upaya penangkapan pertama pada 3 Januari.
    Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korsel sejak 10 Mei 2022 hingga 14 Desember 2024.
    Sepanjang menjabat sebagai Presiden Korsel, Yoon tercatat dua kali mengunjungi Indonesia untuk sejumlah kegiatan.
    Kunjungan pertama Yoon terjadi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia, pada 2022.
    Sebelum menghadiri G20, Presiden RI saat itu, Joko Widodo, lebih dulu mengunjunginya di Seoul, Korea Selatan, di tahun yang sama.
    Pada kesempatan itu, Yoon menyatakan bakal hadir dalam KTT G20 di Bali.
    “Pemerintah Korsel memberikan dukungan penuh kepada Indonesia sebagai Presidensi G20. Saya sangat menantikan November tahun ini untuk menghadiri KTT G20 di Bali,” ujar Presiden Yoon dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/7/2022).
    Kunjungan perdana Presiden Yoon ke Indonesia lantas terjadi dalam momen KTT G20, didampingi sang istri, Kim Keon Hee.
    Kedatangan Yoon ke Indonesia sudah menarik perhatian sejak tiba di Bandara Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (13/11/2022), karena mobil yang dipilihnya.
    Keduanya dijemput tidak menggunakan Genesis G80 yang notabene merupakan mobil buatan Korea Selatan.
    Yoon dan istri malah terlihat menaiki Mercedes-Benz S600 Guard.
    Hal ini lantaran pihak Korea Selatan kemungkinan besar lebih mementingkan keamanan, sehingga yang dipilih adalah mobil mewah tersebut.
    S600 Guard telah mendapatkan sertifikat VR10, yakni sertifikasi tingkat perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer.
    Pada momen itu, Yoon bersama Presiden ke-7 Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan para pengusaha Republik Korea di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Senin (14/11/2022).
    Kedua Presiden itu terlebih dahulu berfoto bersama dengan para pengusaha Korea dan pengusaha Indonesia sebelum acara dimulai.
    Selepas itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid membacakan daftar sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati baik oleh pemerintah maupun para pengusaha kedua negara.
    Presiden Yoon mengaku senang bisa berkunjung ke Indonesia dan bertemu Presiden Jokowi.
    “Senang bertemu dengan Presiden kembali, saya sudah bertemu tiga kali. Hari ini, saya mengunjungi beberapa tempat acara dan bisa merasakan banyak upaya dilakukan, terutama oleh Presiden Jokowi untuk mempersiapkan acara ini (G20),” ujar Presiden Yoon sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin.
    Pertemuan kedua antara Yoon dan Jokowi terjadi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Korea Selatan di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (6/9/2023).
    Pertemuan tersebut membahas sejumlah kerja sama, terutama di sektor ekonomi baru atau emerging economy, seperti teknologi finansial, ekonomi digital, dan ekosistem perusahaan rintisan.
    Mereka juga mengangkat isu yang terkait dengan Semenanjung Korea, terutama peluncuran rudal dan program nuklir yang bertentangan dengan hukum internasional dan mengancam keamanan kawasan.
    Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kala itu menyebut, Korsel mengumumkan kontribusi 30 juta dollar AS untuk peningkatan kapasitas di bidang
    artificial intelligence
    dan 16 juta dollar AS untuk implementasi AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific).
    “Dalam pertemuan diangkat juga pentingnya melakukan upgrade ASEAN-ROK FTA (free trade agreement),” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya.
    Kemudian, keduanya kembali bertemu di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).
    Dalam kunjungan ke istana, Presiden Yoon Suk Yeol didampingi Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee.
    Presiden Suk Yeol dan Ibu Negara Keon Hee tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 08.32 WIB dan langsung disambut Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana.
    Keduanya melakukan pertemuan bilateral dengan membahas kerja sama di berbagai bidang.
    Dalam momen itu, Yoon menyatakan minat untuk investasi mobil listrik dengan Indonesia. “Korea akan mengembangkan dan mengajak tim kami ke Indonesia demi visi Indonesia emas 2045. Untuk itu kami akan melakukan kerja sama di bidang industri masa yang akan datang yaitu mobil listrik,” ujar Presiden Suk Yeol.
    Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang penting di ASEAN.
    Salah satunya, karena Indonesia sangat mementingkan kebebasan dan perdamaian serta hukum yang luar biasa.
    “Jadi menurut Korea sangat cocok kerja sama dengan Korea, kami jadi ingin bekerja sama lebih jauh. Jadi saya berharap sekali, saya ingin solidaritas di kawasan ASEAN dengan Korea bisa terus berjalan,” tegas Presiden Suk Yeol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Retno Marsudi Diangkat Jadi Komisaris Independen PT Vale Indonesia

    Retno Marsudi Diangkat Jadi Komisaris Independen PT Vale Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale” atau “Perseroan”, IDXTicker: INCO) hari ini menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) secara fisik yang diselenggarakan di Jasmine Room, Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No.11A, Jakarta 12190, dan juga elektronik melalui aplikasi eASY. KSEI dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

    Pada RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Dr.Ir. Raden Sukhyar dari jabatan Komisaris Independen Perseroan efektif sejak penutupan RUSPLB dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitet decharge) atas tindakan yang dilakukan selama menjabat sebagai Komisaris Independen, selama tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk menggantikan Dr. Ir. Raden Sukhyar, berlaku efektif sejak penutupan RUPSLB sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2027.

  • Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Dapat Jabatan Baru di ParagonCorp – Page 3

    Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Dapat Jabatan Baru di ParagonCorp – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – ParagonCorp, perusahaan yang menaungi merek kosmetik halal Wardah menunjuk Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact.

    Dengan menyandang jabatan tersebut, Retno Marsudi akan berperan aktif dalam inisiatif strategis perusahaan yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan perempuan, keberlanjutan lingkungan termasuk upaya konservasi dan pemenuhan air bersih.

    Atas posisi tersebut, Retno Marsudi mengucapkan Terima kasih karena telah diajak masuk ke dalam rumah Paragon Wardah. Ia berharap dengan kerja sama ini bisa mewujudkan tujuan yang sama yaitu kebaikan dan kebermanfaatan.

    “Seringkali antara bisnis dan kebermanfaatan sulit disatukan, tetapi saya melihat Paragon sebagai perusahaan justru punya komitmen kuat untuk menyatukan keduanya.” jelas dia dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

    Wardah dengan semangat Brave Beauty percaya bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

    Sebagai pilar penting dalam keluarga dan masyarakat, perempuan memainkan multi peran yang membuat mereka menjadi kekuatan utama dalam ekosistem perubahan suatu bangsa, sehingga masih banyak peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk lebih berdaya.

    Wardah memahami pentingnya memberikan dukungan yang optimal bagi perempuan agar mereka dapat sepenuhnya mengembangkan potensi mereka. Dengan semangat Wardah Brave Beauties, program ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk mengeksplorasi bakat, sumber daya, dan minat mereka.

    Melalui gerakan Wardah Brave Beauties, Wardah berharap perempuan dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat secara luas.

  • Mantan Menlu RI Retno Marsudi Resmi Gabung Paragon Wardah, Ini Jabatan Barunya – Halaman all

    Mantan Menlu RI Retno Marsudi Resmi Gabung Paragon Wardah, Ini Jabatan Barunya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA — ParagonCorp, perusahaan kecantikan terbesar di Indonesia yang menaungi Wardah resmi mendapuk mantan Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi sebagai Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact.

    Hal ini ditandai melalui prosesi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Retno Marsudi dengan Deputy CEO ParagonCorp dr. Sari Chairunnisa bertempat di kantor pusat ParagonCorp di Jakarta. 

    Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact,  akan berperan aktif dalam inisiatif strategis Paragon Wardah Stewardship for Global Impact yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan perempuan, keberlanjutan lingkungan termasuk upaya konservasi dan pemenuhan air bersih, serta aksi sosial inspiratif untuk masyarakat global.

    Adapun kini, Retno Marsudi juga menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk isu air.

    Wardah dengan semangat Brave Beauty percaya bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

    ” Sebagai pilar penting dalam keluarga dan masyarakat, perempuan memainkan multi peran yang membuat mereka menjadi kekuatan utama dalam ekosistem perubahan suatu bangsa, sehingga masih banyak peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk lebih berdaya,” tutut dr Sari di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Berdasarkan data BPS (2023), perempuan telah mengisi 35,75 persen tenaga kerja di sektor formal di Indonesia.

    Secara global, laporan World Economic Forum (2023) menunjukkan perempuan yang bekerja di sektor STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) mencapai sekitar 29.4 persen.

    Data ini menunjukkan potensi besar bagi perempuan untuk terus memperluas peran dan kontribusi mereka di berbagai bidang, baik nasional maupun internasional.

    “Kami berbangga hati dapat menyambut Ibu Retno Marsudi di rumah kami sebagai bagian dari Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact. Beliau adalah seorang tokoh pemimpin dengan pengalaman dan kiprah inspiratif, sehingga melalui keahlian diplomasi global beliau, kita akan membuka babak baru dalam kerja sama strategis. Tidak hanya memperkuat upaya kami untuk mencapai tujuan-tujuan mulia di kancah internasional, tetapi juga membawa praktik-praktik terbaik global untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi Indonesia dan dunia,” ujar Group CEO ParagonCorp Harman Subakat.

  • Retno Marsudi Dapat Jabatan Baru Lagi, Kali Ini di Induk Usaha Wardah

    Retno Marsudi Dapat Jabatan Baru Lagi, Kali Ini di Induk Usaha Wardah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    ParagonCorp perusahaan kecantikan yang menaungi Wardah mengangkat Retno Marsudi sebagai Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact. Ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Retno Marsudi dengan Deputy CEO ParagonCorp Sari Chairunnisa.

    Dengan jabatannya itu, Retno yang juga merupakan utusan khusus PBB untuk isu air, akan berperan aktif dalam inisiatif strategis Paragon Wardah Stewardship for Global Impact .

    Fokusnya pada bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, keberlanjutan lingkungan termasuk upaya konservasi dan pemenuhan air bersih, serta aksi sosial inspiratif untuk masyarakat global.

    “Kami berbangga hati dapat menyambut Ibu Retno Marsudi di rumah kami sebagai bagian dari Board of Council Paragon Wardah Stewardship for Global Impact,” ujar Harman Subakat selaku Group CEO ParagonCorp dalam keterangannya, Senin (6/1) seperti dikutip dari detik.com.

    “Beliau adalah seorang tokoh pemimpin dengan pengalaman dan kiprah inspiratif, sehingga melalui keahlian diplomasi global beliau, kita akan membuka babak baru dalam kerja sama strategis. Tidak hanya memperkuat upaya kami untuk mencapai tujuan-tujuan mulia di kancah internasional, tetapi juga membawa praktik-praktik terbaik global untuk memberikan dampak yang lebih besar bagi Indonesia dan dunia,” sambung dia.

    Menurutnya, Wardah dengan semangat Brave Beauty percaya bahwa perempuan memiliki peran yang besar dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

    Perempuan memainkan multi peran yang membuat mereka menjadi kekuatan utama dalam ekosistem perubahan suatu bangsa, sehingga masih banyak peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk lebih berdaya.

    Retno Marsudi mendapatkan sejumlah jabatan baru usai ia tak menjadi menteri luar negeri lagi. Jabatan teranyar yang ia emban adalah komisaris independen PT Bundamedik Tbk (BMHS). Penunjukan Retno sebagai komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (20/12).

    Retno juga diketahui ditunjuk menjadi direktur non-eksekutif independen dalam dewan perusahaan energi terbarukan asal Singapura, Gurin Energy Pte Ltd. Retno telah bekerja efektif per Kamis (21/11).

    Sebagai direktur non-eksekutif, Retno bertugas memberikan panduan strategis kepada tim manajemen perusahaan tersebut. Ia juga akan berkontribusi pada ketahanan dan efektivitas tata kelola perusahaan.

    (agt/agt)