Xcloud.id

Tag: Retno Lestari Priansari Marsudi

  • Kala Jokowi Turun Tangan Usai Pasal Kumpul Kebo-Zinah Diserang AS hingga Australia

    Kala Jokowi Turun Tangan Usai Pasal Kumpul Kebo-Zinah Diserang AS hingga Australia

    Kala Jokowi Turun Tangan Usai Pasal Kumpul Kebo-Zinah Diserang AS hingga Australia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward OS Hiariej mengungkapkan pasal mengenai perzinahan dan kohabitasi (kumpul kebo) langsung diserang dari dalam dan luar negeri begitu KUHP baru disahkan pada akhir 2022 silam.
    Eddy menyebut, Presiden ke-7
    Joko Widodo
    (Jokowi) pun langsung turun tangan dengan memerintahkan dirinya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadapi para duta besar (dubes) dari berbagai negara.
    Hal tersebut Eddy sampaikan dalam program
    Naratama Kompas.com
    , sebagaimana dikutip Minggu (11/1/2026).
    “Tanggal 6 Desember 2022 KUHP disahkan, begitu besoknya sampai pertengahan Desember 2022, pasal itu diserang terus, bukan hanya orang dalam, oleh PBB, Kedubes Amerika, Kedubes Australia,” ujar Eddy.

    “Presiden waktu itu meminta Bu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri dan saya menjelaskan kepada semua dubes yang ada di Jakarta,” sambungnya.
    Eddy menyampaikan, para dubes menerima penjelasan pemerintah Indonesia mengenai aturan pemidanaan zina dan kumpul kebo.
    Sebab, Eddy meminta agar negara-negara lain tidak membandingkan persoalan asusila, di saat mereka sendiri juga punya aturan.
    “Bisa menerima, ‘kalau soal kesusilaan, Anda jangan bandingkan dengan negara Anda’. Saya kasih contoh waktu itu, ‘mengapa Anda tidak protes hukum pidana Rusia yang membuat ancaman pidana paling berat terhadap homoseksual dan lesbian?’ Diam semua. Karena soal kesusilaan masing-masing negara mengatur. Mengapa mereka tidak protes Rusia,” tukas Eddy.
    Sementara itu, Eddy menekankan, pasal kohabitasi dan perzinahan dijadikan delik aduan absolut dalam
    KUHP baru
    .
    Dia meyakini langkah pemerintah tersebut bakal mencegah peristiwa penggerebekan sembarangan oleh warga sekitar.
    “Kalau dia delik aduan, itu kan sangat spesifik. Orang tidak bisa lagi gerebek sembarangan. Karena delik aduan. Kalau tidak diatur malah bahaya. Jadi ini salah satu bentuk pengendalian sosial,” imbuhnya.
    Istilah kumpul kebo digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan.
    Dalam praktik sehari-hari, kumpul kebo merujuk pada pola hidup layaknya suami istri, meskipun tidak diakui secara hukum.
    Istilah ini bukan sekadar sebutan sosial, karena mulai 2 Januari 2026, perilaku kumpul kebo dapat dikenai sanksi pidana seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
    Mulai 2 Januari 2026, perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana, tercantum dalam Pasal 412 KUHP baru.
    Pasal 412 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dikenai pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawa Keluh Kesah Pribadi ke Diplomasi

    Bawa Keluh Kesah Pribadi ke Diplomasi

    GELORA.CO -Politikus Partai Gerindra Kamrussamad menilai pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono bukan kritik, apalagi disebut kritik substantif. Menurutnya, apa yang disampaikan Dino lebih mencerminkan keluh kesah personal sebagai ketua organisasi masyarakat yang merasa kurang diperhatikan.

    “Keluh kesah Dino Patti Djalal secara nyata tersirat dalam kalimat keputusasaannya karena tidak bisa menghubungi Menlu Sugiono selama berbulan-bulan. Dalam kondisi putus asa yang akut, akhirnya ia menumpahkan kegundahannya ke media sosial,”

    Sebagai pelampiasan individual dan ekspresi keputusasaan, tegasnya, pernyataan Dino jauh dari kritik untuk kepentingan diplomasi Indonesia. Ia mengingatkan sebagai mantan diplomat yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia diplomasi, Dino seharusnya memahami bahwa tugas menteri luar negeri adalah menjalankan mandat negara, bukan melayani kepentingan personal atau kelompok tertentu.

    Kamrussamad menegaskan, Menlu Sugiono sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto justru telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan diplomasi negara. Berbagai forum internasional dan multilateral yang dihadiri kepala negara, kata dia, berhasil menghadirkan perspektif baru sekaligus kemenangan diplomasi bagi Indonesia.

    Selain itu, sambutan antusias warga negara Indonesia di luar negeri dalam setiap kunjungan Presiden Prabowo juga menjadi bukti kuatnya komunikasi dan kerja sama antara Kemenlu dengan diaspora Indonesia.

    Di bidang politik luar negeri, Kamrussamad menyampaikan Menlu Sugiono berhasil memperkuat prinsip politik bebas aktif. Tercermin dari dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Gaza, pemberian bantuan kemanusiaan, hingga peran aktif Indonesia dalam forum-forum perdamaian internasional.

    Prestasi lainnya adalah keberhasilan diplomasi Indonesia yang mengantarkan Presiden Prabowo mendapatkan nomor urut awal untuk berpidato di Sidang Umum PBB.

    “Ini capaian diplomasi tingkat tinggi, bukan pekerjaan sembarangan,” ujarnya.

    Pada sektor ekonomi, Kamrussamad yang juga Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) menyampaikan diplomasi yang dijalankan Menlu Sugiono efektif mendorong kepentingan nasional. Mulai dari keanggotaan penuh Indonesia di BRICS per 6 Januari 2025 hingga berbagai kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa, Kanada, Australia, dan Arab Saudi.

    Di bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama internasional yang dijalin juga dinilai strategis, terutama dalam mendukung modernisasi alutsista TNI melalui pengadaan jet tempur, kapal perang, hingga sistem pertahanan dari berbagai negara mitra.

    Kamrussamad juga menyoroti peran aktif Menlu Sugiono dalam perlindungan WNI di luar negeri, termasuk keberhasilan menyelamatkan ratusan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Dan dengan berbagai capaian tersebut, Kamrussamad menilai kritik Dino Patti Djalal tidak memiliki bobot dan cenderung bersifat personal.

    “Ini menunjukkan kapasitas Dino yang belum matang meski mengklaim pengalaman puluhan tahun sebagai diplomat,” sindirnya.

    Ia pun menyarankan Dino meneladani kiprah mantan Menlu Retno Marsudi yang tetap berkontribusi di tingkat global sebagai utusan khusus Sekjen PBB, tanpa membebani pemerintah dengan kritik bernuansa kepentingan pribadi.

    “Sebagai pihak yang mengaku sesepuh Kemenlu, Dino seharusnya memberi solusi, bukan menambah beban Menlu Sugiono dengan keluhan personal yang mengatasnamakan ormas,” pungkas Kamrussamad yang juga anggota Fraksi Gerindra DPR RI

  • Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan International Diplomacy and Global Statesmanship Icon dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Retno dalam sambutannya menyoroti tantangan global terkait isu air serta menegaskan kembali komitmennya terhadap diplomasi kemanusiaan.

    “Terima kasih sekali, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menerima award ini. Ibu bapak, air adalah kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Kalau kita berbicara mengenai air maka ada tiga tantangan besar: too much, too little, too polluted,” ujar Retno usai menerima penghargaan.

    Dia menjelaskan bahwa krisis air dunia kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.

    “Satu di antara empat orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman dan hampir separuh penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Itulah paradoks air, di satu sisi sangat diperlukan dan di sisi lain menghadapi tantangan yang besar,” katanya.

    Retno menyebut diplomasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Mengingat, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI selama dua periode Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

    “Diplomasi adalah bagian dari hidup saya. Jika sepuluh tahun yang lalu saya menjalankan diplomasi dari panggung politik luar negeri Indonesia, saat ini saya menjalankan diplomasi dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB untuk pertama kalinya menunjuk perempuan Indonesia sebagai utusan khusus pertama untuk bidang air sebuah peran yang kini dia emban. Retno menegaskan bahwa fokus diplomasi yang ia jalankan tetap konsisten.

    “Dari panggung Indonesia, dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, fokus saya adalah tiga dan tidak akan berubah: kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian,” tandas Retno.

    Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian BIG Conference 2025 yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, sekaligus mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dinilai berperan penting dalam pembangunan, diplomasi, dan arah masa depan Indonesia.

  • Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Retno Marsudi Raih Penghargaan BIG 40

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis Indonesia Group (BIG) menganugerahkan penghargaan BIG 40 kepada Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2014–2024 atas kontribusinya dalam memperkuat posisi diplomasi Indonesia di panggung global. 

    Penghargaan kategori International Diplomacy and Global Statesmanship Icon ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan pengabdian Retno Marsudi sebagai diplomat perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, yang menorehkan sejarah melalui kepemimpinan diplomasi Indonesia yang humanis, berintegritas, dan berprinsip kuat dengan memegang prinsip Bebas Aktif sesuai amanat UUD 1945.

    Selama dua periode kepemimpinannya, Retno berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu aktor kunci dalam isu-isu internasional, terutama terkait diplomasi kemanusiaan, perdamaian dunia, perlindungan warga negara, serta penguatan multilateralisme.

    Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, beliau tampil sebagai salah satu tokoh penjaga marwah Indonesia dan memperluas pengaruh diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional.

    Retno Marsudi pun dikenal sebagai diplomat yang menorehkan sejumlah pencapaian penting sejak memulai kariernya di Kementerian Luar Negeri. Lahir pada 27 November 1962, Retno menempuh pendidikan dalam bidang hubungan internasional dan diplomasi, kemudian mengemban berbagai jabatan strategis. 

    Posisi penting yang pernah diembannya antara lain Duta Besar Indonesia untuk Belanda (2012–2014), Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, hingga dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (2014–2024) dan menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Kariernya ditandai dengan rekam jejak kuat dalam isu perlindungan WNI, diplomasi untuk Palestina, serta upaya mediasi konflik internasional.

    Retno dikenal sebagai penggerak diplomasi kemanusiaan yang konsisten. Dia memimpin berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan untuk Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan wilayah-wilayah krisis lain, menjadikan Indonesia salah satu suara moral dunia dalam isu kemanusiaan.

    Di bawah kepemimpinannya, Indonesia aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, serta memperkuat kerja sama kawasan melalui ASEAN dan organisasi internasional lainnya.

    Salah satu warisan terbesarnya adalah transformasi perlindungan WNI di luar negeri. Melalui sistem terpadu dan respons cepat, Indonesia dikenal sebagai negara yang memprioritaskan keselamatan warganya di luar negeri.

    Retno berperan besar dalam membuka akses pasar dan memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Beliau mendorong diplomasi ekonomi sebagai salah satu pilar kebijakan luar negeri modern.

    Retno kerap menjadi juru bicara Indonesia pada forum G20, PBB, dan platform internasional lainnya. Dengan gaya diplomasi yang tegas namun syarat empati, beliau menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam berbagai isu global.

  • ISF 2025 Hubungkan Agenda Global dengan Inovasi dan Investasi Hijau

    ISF 2025 Hubungkan Agenda Global dengan Inovasi dan Investasi Hijau

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 kembali digelar sebagai ajang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi hijau global.

    Forum tahunan ini akan berlangsung pada 10–11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), mengusung tema “Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World.” ISF 2025 dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai platform nyata untuk menghubungkan ambisi global dengan potensi lokal.

    Forum yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dan negara dengan pendekatan berbasis aksi.

    Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2023, ISF telah menjadi katalis berbagai nota kesepahaman (MoU) strategis di bidang transisi energi, transportasi berkelanjutan, ekonomi hijau inklusif, hingga teknologi penangkapan karbon. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi fondasi penting dalam percepatan investasi berkelanjutan di Indonesia.

    Tahun ini, ISF 2025 akan menampilkan sejumlah sesi strategis seperti diskusi pleno, dialog tematik, roundtable investasi, serta pameran proyek siap ditanamkan modal (Investment Project Ready to Offer/IPRO).

    Isu-isu kunci yang diangkat mencakup ketahanan pangan dan air, energi terbarukan, hilirisasi mineral kritis, pengembangan bioenergi, serta penguatan sumber daya manusia dalam era digital dan kecerdasan buatan.

    “ISF 2025 bukan hanya forum diskusi, melainkan panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global dalam hilirisasi, energi terbarukan, dan ekonomi hijau. Event ini juga sebagai display proyek-proyek strategis yang akan kita tawarkan, dan harapannya dapat menghasilkan kerja sama konkret yang memberi dampak nyata bagi generasi mendatang,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur, inovasi, dan keberlanjutan lingkungan.

    Menko AHY menyampaikan bahwa penerapan teknologi hijau dan pendekatan berkelanjutan tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian alam, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing.

    “Kami dari sisi pendekatan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin memberikan support dan mendorong agar penggunaan teknologi dan inovasi ramah lingkungan semakin meluas. Dengan demikian, jika ini terintegrasi dengan baik, bisa membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus menjawab tantangan ke depan. Kami siap berkolaborasi agar ISF 2025 tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Menko AHY.

    Sejumlah tokoh nasional dan internasional dipastikan hadir, di antaranya Rosan Roeslani (Menteri Promosi Investasi), Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah), Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), Anindya Novyan Bakrie (Ketua Umum KADIN Indonesia), Retno Marsudi (Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air), serta Armida Salsiah Alisjahbana (Wakil Sekjen PBB untuk UN ESCAP). Selain itu, forum juga akan diisi oleh para pemimpin dari institusi dan korporasi global ternama yang menjadi bagian dari panel diskusi utama.

    Indonesia kini memantapkan diri sebagai pusat gravitasi baru investasi hijau di kawasan Asia. Potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai lebih dari 3.700 GW menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

    Hal ini diperkuat oleh kebijakan nasional yang ambisius dalam RUPTL 2025–2034 serta komitmen menuju Net-Zero Emission pada 2060. Pemerintah juga aktif menjalin kemitraan strategis global seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), yang semakin memperkuat kepercayaan investor terhadap arah kebijakan energi bersih di Tanah Air.

    Proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan pengembangan ekosistem green hydrogen menjadi bukti bahwa infrastruktur dan teknologi Indonesia siap untuk menjadi bagian dari transformasi energi global. Dukungan regulasi, termasuk Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 yang lebih ramah investasi, turut menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya modal hijau dalam skala besar.

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, “Kadin Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan bahwa investasi hijau bukan hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Kita ingin memastikan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau memberikan peluang bagi UMKM, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.”

    “Kolaborasi lintas sektor yang tercipta di ISF menjadi kunci untuk mempercepat pembiayaan hijau, adopsi teknologi berkelanjutan, serta peningkatan SDM kita”, tutup Anin. 

    ISF 2025 juga memainkan peran penting dalam menjembatani kebutuhan Global North dan Global South. Dengan pendekatan kolaboratif, forum ini mendorong sinergi antara visi global dan kebutuhan lokal, terutama dalam isu pembiayaan, adopsi teknologi, dan penguatan kapasitas SDM.

    ISF hadir untuk memastikan bahwa agenda global seperti COP, SDGs, dan ESG tidak berhenti di atas kertas, melainkan diimplementasikan secara konkret melalui proyek-proyek berdampak di Indonesia.

    Sejak penyelenggaraan pertamanya, ISF telah mempertemukan ribuan pemangku kepentingan dari berbagai negara dan menghasilkan puluhan kerja sama strategis yang mendorong realisasi proyek-proyek hijau dan biru. Dengan skala dan substansi yang semakin diperkuat pada tahun ini, ISF 2025 diharapkan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi berkelanjutan dunia.

     Informasi lebih lanjut: https://indonesiasustainabilityforum.co.id/

  • Daftar Presiden RI yang Berpidato di Majelis Umum PBB, Siapa Terbanyak?

    Daftar Presiden RI yang Berpidato di Majelis Umum PBB, Siapa Terbanyak?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum (SMU) ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (23/9/2025) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan pidato ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara global.

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/9/2025).

    Selain Prabowo, presiden sebelumnya juga telah menyampaikan pidato dalam forum internasional itu. Tercatat, hampir seluruh orang nomor satu di Indonesia pernah menyampaikan pidato di sidang PBB.

    Namun, hanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak secara langsung menyampaikan pidatonya. Pasalnya, Jokowi telah hanya pernah tampil secara virtual saat pandemi Covid-19.

    Kemudian, untuk acara langsung Jokowi lebih memilih untuk mengutus perwakilan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

    Adapun, sejatinya Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga tidak pernah berpidato langsung pada sidang PBB tersebut.

    Habibie belum sempat berpidato lantaran saat dirinya menjabat Indonesia masih dalam masa pembenahan pemerintah usai Soeharto mundur. Di samping itu, kepemimpinan Habibie juga terbilang singkat hanya satu tahun lima bulan.

    Sama halnya dengan Habibie, Gus Dur juga memiliki masa jabatan sebagai presiden cukup singkat. Presiden dengan julukan bapak Pluralisme ini juga memiliki kondisi kesehatan yang kerap terganggu.

    Berikut data lengkap presiden yang telah melakukan pidato di SMU PBB:

    Presiden ke-1 Soekarno

    – SMU PBB ke-15: Hari ke 7, urutan 46

    Presiden ke-2 Suharto

    – SMU PBB ke-47: Hari ke 4, urutan 61

    Presiden ke-5 Megawati

    – SMU PBB ke-58: Hari ke 1, urutan 17

    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 

    – SMU PBB ke-62: Hari ke 1, urutan 20

    – SMU PBB ke-67: Hari ke 1, urutan 27

    – SMU PBB ke-69: Hari ke 1, urutan 16

    Presiden ke-7 Jokowi

    – SMU PBB ke-75 (virtual): Hari ke 1, urutan 16

    – SMU PBB ke-76 (virtual): Hari ke 1, urutan 16

  • Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Presiden Prabowo Bakal Pidato Langsung di Forum PBB, Jokowi Belum Pernah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan Prabowo bakal menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB, Selasa (23/9/2025).

    “Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025, setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/9/2025).

    Teddy menambahkan pada forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia secara global.

    “Untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” pungkasnya.

    Selain itu, pidato Presiden Prabowo ini menandai kembalinya orang nomor satu di Indonesia ke forum internasional tersebut sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Sejatinya, Presiden RI sebelumnya memang getol menyampaikan pidato pada forum tersebut, misalnya dari mulai Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

    Namun, dalam catatan Bisnis, Jokowi selalu absen menghadiri forum tersebut dan selalu mengutus perwakilan seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

    Adapun, absennya Jokowi itu bukan berarti dia tidak pernah melakukan pidato pada forum PBB tersebut. Pasalnya, Jokowi sempat berpidato pada sidang umum 2020 dan 2021. Namun, pidato itu dilakukan Jokowi melalui online atau virtual karena dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

  • Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Mengintip Ruang Sidang Umum PBB ke-80, Tempat Prabowo Pidato

    Bisnis.com, JAKARTA – Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan pidato di agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (23/9/2025) waktu setempat. 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Gelaran kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Mengintip Ruang Sidang Majelis Umum PBB

    Beberapa jurnalis asal Indonesia berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9/2025).

    Dilansir dari Antara, pada Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Seusai meninjau pusat media, rombongan diarahkan menuju Gedung Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA). Dari sini, jurnalis Indonesia memperoleh akses ke lantai tiga, tepatnya menuju area balkon ruang Sidang Majelis Umum PBB. Balkon itu nantinya menjadi tempat untuk meliput pidato para kepala negara.

    Sebelum memasuki area balkon, para jurnalis bisa melihat beragam karya seni yang terpajang di kanan dan kiri lorong. Tampak pula dokumentasi-dokumentasi bersejarah, termasuk pesan kemanusiaan dan perdamaian yang terus digaungkan oleh PBB.

    Sayangnya, dalam tur kali ini, rombongan jurnalis Indonesia tidak bisa masuk ke dalam balkon. Area tersebut masih steril lantaran Sidang Majelis Umum baru akan digelar tiga hari mendatang. Rombongan jurnalis Indonesia hanya bisa mengintip dari sudut sempit di balik kaca yang mengarah langsung ke balkon dan ruang sidang

    Dari spot tersebut, nampak ruangan balkon berada di bagian atas, sementara di bawahnya berjejer kursi dan meja yang akan ditempati oleh para kepala negara maupun perwakilan dari 193 negara anggota. Kursi dan meja itu menghadap ke panggung besar yang berada di bagian depan.

  • Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Panggung Perdana Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berpidato di perhelatan Sidang Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9/2025). 

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”.

    Sidang Majelis Umum PBB kali ini menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum. Prabowo akan berpidato pada urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam satu dekade kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo telah tiba di New York untuk memulai rangkaian kunjungan kerjanya di Amerika Serikat. Para diaspora Indonesia tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel, membawa semangat untuk menyambut langsung kehadiran Kepala Negara.

    Momen spesial juga terlihat di depan pintu hotel. Dua anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriella Namarga Pandjaitan, tampil dengan pakaian adat nusantara. Keduanya menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo yang menerimanya dengan penuh kehangatan, sembari mencium kepala mereka.

    Selain warga diaspora, sejumlah pejabat juga menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Hadir diantaranya sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Duta Besar Designate RI untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

    Bagi diaspora yang hadir, momen

    menyambut Presiden Prabowo di negeri seberang bukan sekadar acara seremonial, melainkan kebanggaan sekaligus pengingat akan tanah air. Glory Lamria, mahasiswa Columbia University, mengaku kedatangan Presiden Prabowo kali ini terasa istimewa.

    “Yang pertama tentunya saya merasa bangga Presiden kita selama kurang lebih 10 tahun terakhir akhirnya bisa berkunjung ke New York dan menyampaikan aspirasi warga Indonesia secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi, tapi juga bisa menjadikan wadah aspirasi bagi diaspora-diaspora yang ada di Amerika Serikat,” ujarnya dikutip dari Setpres RI, Senin (22/9/2025). 

    Misi Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB

    Menteri Luar Negeri Sugiono, yang ikut mendampingi perjalanan Presiden, menyebut tema Sidang Umum PBB tahun ini adalah untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini.

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebelumnya juga mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan pihaknya belum dapat merinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global. Dia melanjutkan Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Wakil Tetap (Watap) Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi menuturkan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres melihat Jakarta sebagai mitra istimewa dari perserikatan.

    Pernyataan Sekjen Guterres tersebut disampaikannya kepada Watap Umar saat menyerahkan surat kepercayaan di Gedung Sekretariat PBB, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Jumat (19/9).

    Sekjen PBB, kata Watap Umar dalam pengarahan media di PTRI New York, Sabtu (20/9) malam, menyampaikan bahwa PBB terus mengikuti peranan aktif Indonesia dalam mendukung ide-ide reformasi sistem multilateral.

    “Ini terus diharapkan Indonesia berperan aktif. Karena PBB melihat Indonesia sebagai bagian atau salah satu negara yang emerging dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Jadi Indonesia juga dianggap sebagai privilege partner of the UN,” katanya dilansir dari Antara, Senin (22/9/2025). 

    Umar turut menyampaikan bahwa PBB mengharapkan lebih banyak peran dan kontribusi Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato pada sesi Debat Umum pada 23 September dan akan mendorong reformasi sistem multilateral.

    “Sebab memang kepentingan banyak negara untuk terus mendorong tatanan dunia yang didasarkan pada hukum internasional dan multipolar. Jadi ini bukan kata saya, tapi sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekjen PBB. Jadi tentunya hadir saja sudah hebat,” ucap Umar.

    Selain berbicara pada sesi Debat Umum, lanjut Umar, Kepala Negara akan hadir pada sesi yang membahas mengenai solusi dua negara Palestina pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang akan berlangsung pada 22 September sore waktu setempat. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB Guterres.

    Lanjutkan Diplomasi Sang Ayah Soemitro Djojohadikusumo 

    Kehadiran Prabowo bukan hanya bernilai strategis bagi diplomasi Indonesia, tetapi juga menyimpan makna historis: mengulang jejak perjuangan diplomasi ayahandanya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo. 

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyebut momentum ini sebagai kesinambungan tradisi diplomasi keluarga pejuang bangsa.

    “Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme,” ujar Dino, Sabtu (20/9/2025). 

    Prof. Sumitro tercatat sebagai tokoh penting dalam diplomasi Indonesia pada periode 1948–1949, saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi Belanda.

    Salah satu langkah monumental yang dilakukan Sumitro adalah mengirim memorandum dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menlu AS Robert A. Lovett.

    Memorandum tersebut, yang dimuat The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dunia. Dokumen itu juga menegaskan bahwa aksi militer Belanda melanggar Perjanjian Renville dan mencederai legitimasi PBB.

    Selain itu, Sumitro menggalang dukungan negara-negara Asia. Dalam pertemuan di India pada Januari 1949, ia berhasil menghimpun solidaritas regional untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan pimpinan Republik.

    Upaya ini menjadi salah satu fondasi keberhasilan diplomasi Indonesia hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949.

    Dino menilai pidato Prabowo di PBB akan memberi warna baru di tengah menurunnya semangat multilateralisme global.

    “Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk,” tegas mantan Dubes RI untuk AS itu. 

  • Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato Prabowo

    Presiden Prabowo, yang akan berbicara di hadapan para pemimpin dunia, menempati posisi strategis sebagai pemimpin negara yang dijadwalkan berpidato di awal sesi.

    New York, Amerika Serikat (ANTARA) – Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, menjadi salah satu ikon diplomasi dunia.

    Kompleks besar di tepi East River itu, setiap bulan September, berubah menjadi pusat perhatian global ketika Sidang Majelis Umum PBB digelar.

    Tahun ini, Sidang Majelis Umum ke-80 yang mengangkat tema Better together: 80 years and more for peace, development and human rights, menjadi panggung penting bagi Indonesia, mengingat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi debat umum, tepatnya pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Ini merupakan pertama kalinya setelah satu dekade Presiden Indonesia kembali hadir langsung di panggung Sidang Majelis Umum PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi yang terakhir berpidato langsung di forum tersebut.

    Presiden Ke-7 Joko Widodo, dalam 10 tahun kepemimpinannya, memilih tidak menghadiri secara langsung Sidang Majelis Umum PBB dan mendelegasikan Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri saat itu Retno Marsudi untuk berpidato mewakili Indonesia.

    ANTARA, pada Sabtu (20/9) waktu setempat, berkesempatan mengintip ruang Sidang Majelis Umum PBB, panggung pidato bagi kepala negara yang berlangsung pada Selasa (23/9).

    Tur singkat itu difasilitasi oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York, yang mendampingi rombongan jurnalis dari Indonesia yang berjumlah 11 orang untuk menelusuri sejumlah area di dalam gedung bersejarah yang diresmikan pada tahun 1951 itu.

    Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju Markas Besar PBB. Setiap tamu diwajibkan melewati pemeriksaan ketat, mulai dari pengecekan barang bawaan hingga verifikasi identitas yang khusus digunakan untuk menghadiri sidang umum tahunan itu.

    Setelah pemeriksaan usai, rombongan diarahkan menuju pusat media atau media center. Lokasinya berada di sisi luar gedung, menempati sebuah tenda putih raksasa yang didirikan di tepi East River.

    Dari sana, panorama kota New York terbentang indah. Di sebelah kiri berdiri kokoh Jembatan Queensboro. Sementara di seberangnya tersaji lanskap kawasan Queens yang dihiasi gedung-gedung menjulang tinggi.

    Adapun di dalam pusat media, area layaknya ruang kerja besar disiapkan. Ratusan kursi dan meja ditata rapi untuk menampung jurnalis dari berbagai belahan dunia.

    Belasan layar televisi berukuran besar juga dipasang untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung. Hal ini membuat jurnalis tetap bisa melaporkan secara detail meski tidak berada di ruang sidang utama.

    Pemandangan Jembatan Queensboro dilihat dari depan pusat media (media center) yang berada di area Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)Ruangan pusat media (media center) yang berada di area luar Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan Manhattan, New York, Amerika Serikat, Sabtu (20/9/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.