Xcloud.id

Tag: Reni Astuti

  • Anggota DPR Sebut Satgas Ramadan dan Idulfitri Dapat Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM – Halaman all

    Anggota DPR Sebut Satgas Ramadan dan Idulfitri Dapat Memitigasi Lonjakan Permintaan BBM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII Eddy Soeparno menilai baik kinerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri Pertamina 2025, yang berakhir awal pekan ini.  

    Menurutnya, Pertamina dapat mengantisipasi lonjakan permintaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Alhamdulillah, sejauh ini semuanya selalu berhasil dengan baik. Pertamina dapat memitigasi lonjakan permintaan,” kata Eddy kepada media, Sabtu (19/4/2025).

    Menurut catatan Pertamina, selama pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025, memang terjadi peningkatan konsumsi BBM dan LPG. Konsumsi LPG naik 3,7 persen dibanding kondisi normal, Pertalite naik 9,5%, Pertamax naik 5%, dan Pertamina Dex naik 3,1%.

    Pertamax Turbo mengalami kenaikan signifikan, yakni 1.062 kilo liter per hari atau meningkat 41,7% dibandingkan rata-rata normal konsumsi sebesar 750 kiloliter per hari.

    Eddy menambahkan, pelayanan prima Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi, tidak lepas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

    “Karena ini bukan sesuatu yang baru. Pertamina dari tahun ke tahun sudah melakukan kegiatan yang sama. Jadi, bagi kami ini sebuah kerja rutin Pertamina sehingga hasilnya seperti ini. Capaian ini merupakan bentuk persiapan yang baik dengan pelatihan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan alhamdulillah selama ini tidak pernah ada gangguan,” imbuhnya.

    Eddy sependapat, Pertamina memang sudah mempersiapkan lonjakan permintaan. 

    Mulai dari sisi Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi, yang dinilai mampu menjaga tingkat produksi dan lifting migas domestik tetap optimal, sehingga ketersediaan pasokan minyak mentah selama Satgas Ramadan dan Idulfitri 2025 terjaga dengan baik. 

    Begitu juga dengan persiapan kilang ratusan kapal tanker hingga berbagai layanan seperti BBM kemasan hingga armada motoris.

    Sementara terkait lonjakan permintaan Pertamax Turbo, Eddy juga menilai positif.

    Menurutnya, masyarakat sadar, dengan mengonsumsi BBM beroktan tinggi, mesin kendaraan akan terpelihara dengan baik sehingga performa juga memuaskan.

    DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan Mudik

    Sementara itu, Komisi V DPR RI berencana menggelar rapat untuk membahas evaluasi pelaksanaan mudik 2025.

    Hal itu diungkapkan anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti, dalam forum diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    “Kami Komisi V, pekan depan (hari) Rabu kalau enggak salah, kami akan mengevaluasi (pelaksanaan mudik) dengan kementerian terkait,” kata Reni.

    Menurut Reni, secara umum pelaksanaan mudik tahun 2025 ini lebih baik dari 2024.

    Hal itu ditunjukkan titik kepadatan yang di jalan tol maupun juga di pelabuhan bisa ditangani dengan baik.

    “Walaupun bisa dikatakan masih belum ideal. Belum idealnya bagaimana? Contoh misalkan di jalan tol Jalan tol itu ada namanya standar pelayanan minimal,” ujarnya.

  • Anggota DPR: Penumpukan Kendaraan di Rest Area saat Arus Mudik Harus Dimitigasi – Halaman all

    Anggota DPR: Penumpukan Kendaraan di Rest Area saat Arus Mudik Harus Dimitigasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti meminta pemerintah untuk mengutamakan keselamatan pemudik selama perjalanan arus mudik Lebaran.

    Reni menyoroti akan adanya peningkatan transaksi di pintu tol. Menurutnya, harus dipastikan sensitivitas layar tap kartu e-toll di pintu gerbang agar mempercepat transaksi sehingga meminimalisir kemacetan akibat antrean di pintu tol.

    Dia juga mengingatkan para pemudik untuk memastikan saldo e-toll terisi cukup, sehingga tidak terlalu lama berhenti di gerbang tol karena saldonya tidak cukup.

    Dia juga mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar di rest area disiapkan semacam counter pengisian untuk top up e-toll didukung fasilitas QRIS, M-Banking yang disertai sosialisasi sehingga bisa dilakukan dengan cepat.

    “Penumpukan kendaraan di rest area juga perlu dimitigasi sejak dini dan dicarikan solusinya,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol itu salah satunya memastikan tidak ada satupun lubang di sepanjang jalan Tol.

    “H-10 arus mudik nanti diharapkan tidak ada lagi jalan berlubang, jalan bergelombang yang membahayakan, tidak ada angkutan barang selain sembako dan BBM yang melintas di jalan Tol, tidak ada lagi perbaikan jalan saat masa arus mudik berlangsung,” ucap Reni.

    Reni mengimbau kepada para pemudik untuk menjaga kesehatan terutama para pengemudi, sehingga jika alami kelelahan dapat beristirahat di rest area.

    “Pastikan pula kelayakan kendaraan, kecukupan bahan bakar selama perjalanan, ikuti aturan yang berlaku, tidak parkir sembarangan di bahu jalan Tol karena membahayakan pengendara lainnya,” tambah Reni.

  • PKS Konsolidasi Anggota Legislatif se-Jatim: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Bela Rakyat

    PKS Konsolidasi Anggota Legislatif se-Jatim: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Bela Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jawa Timur menggelar Konsolidasi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan.

    Acara ini dihadiri oleh Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, serta para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari PKS di Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Irwan Setiawan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan amanah rakyat.

    Ia menyampaikan bahwa hasil Pemilu 2024 memberikan kepercayaan besar kepada PKS di Jawa Timur dengan raihan 5 kursi DPR RI, 5 kursi DPRD Provinsi, dan 104 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

    Namun, menurutnya, tantangan ke depan semakin besar, sehingga dibutuhkan kerja sama yang lebih solid.

    “Amanah yang kita emban bukan sekadar kursi di parlemen, tetapi perjuangan untuk kepentingan rakyat. Kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan yang kita perjuangkan benar-benar berdampak luas bagi masyarakat, sehingga lebih maksimal dalam membela rakyat dan mengawal Jawa Timur maju serta berprestasi,” ujar oria yang kerap dipanggil Kang Irwan ini.

    Menurut Irwan, konsolidasi ini menyoroti tiga fokus utama untuk meningkatkan efektivitas peran anggota legislatif PKS.

    Pertama, penguatan koordinasi antar-aleg untuk memastikan komunikasi yang efektif di berbagai tingkatan.

    Kedua, optimalisasi koordinasi berdasarkan komisi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    Ketiga, memastikan kebijakan yang diperjuangkan selaras dengan visi besar PKS.

    “Sinergi dengan struktur partai juga menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan. Para aleg diharapkan aktif dalam memperkuat DPC dan DPRa hingga tingkat ranting. Selain itu, mereka juga harus mampu mengintegrasikan program reses dan kegiatan dewan dengan agenda partai untuk memperkuat basis konstituen,” lanjut Kang Irwan, yang pernah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD Jatim.

    Dalam arahannya, Irwan juga meminta agar para aleg PKS di Jawa Timur dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan maksimal. Selain itu, mereka harus lebih inovatif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Para aleg PKS juga harus mampu mengelola dan meningkatkan publikasi kinerjanya sebagai aleg agar kiprah PKS semakin dikenal luas dalam membela kepentingan rakyat,” ujar Kang Irwan.

    Terakhir, Irwan menegaskan bahwa Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, telah memberikan arahan kepada seluruh aleg PKS untuk mempersiapkan diri dalam menjaga kursi di daerah pemilihannya masing-masing, serta meningkatkan peran ke tingkat legislatif yang lebih tinggi atau menjadi eksekutif di daerahnya.

    “Mari kita jadikan tugas ini sebagai ibadah. Jangan pernah lelah berjuang, karena setiap langkah kita adalah bagian dari perjuangan untuk kemaslahatan umat,” tutup Irwan dengan penuh semangat.

    Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPW Jatijaya, H. Amin Ak, serta sejumlah aleg PKS DPR RI dari dapil Jatim, seperti Reni Astuti dan Riyono, serta aleg DPRD Provinsi Jatim, di antaranya Lilik Hendarwati, Puguh Wiji Pamungkas, Agus Cahyono, Khusnul Khuluk, dan Harisandi Savari.

    Dengan konsolidasi ini, PKS Jawa Timur optimistis mampu meningkatkan sinergi dan kinerja legislatif untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat. [tok/aje]

  • Baleg Setujui Revisi Tatib DPR Jadi Usul Inisiatif, Dibawa ke Paripurna Besok

    Baleg Setujui Revisi Tatib DPR Jadi Usul Inisiatif, Dibawa ke Paripurna Besok

    Jakarta –

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Revisi Perubahan peraturan DPR RI nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Adapun revisi ini disepakati jadi usul inisiatif dan dibawa ke paripurna besok.

    Mulanya masing-masing fraksi di Baleg menyampaikan pandangannya. Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar memutuskan untuk menyerahkan dokumen secara langsung tanpa menjabarkan keputusannya.

    Sedangkan, Fraksi Gerindra dan PKB menyatakan menyetujui revisi Tatib itu untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. PKS yang diwakili oleh Reni Astuti memberikan lima catatan dalam persetujuannya.

    “Pendapat mini PKS terhadap Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib, Fraksi PKS memberikan catatan ada 5 poin yang sudah tercantum di sini,” ujar Reni.

    “Pada intinya adalah bahwa Fraksi PKS berpendapat bahwa rancangan peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kontraproduktif dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI beserta alat kelengkapannya,” tambahnya.

    PKS menekankan perlunya ruang lingkup yang jelas terkait evaluasi yang dimaksud. Ia mempertanyakan apakah ‘evaluasi’ di sini dalam konteks pemanggilan atau rekomendasi pemberhentian dari DPR ke pejabat yang disetujui melalui rapat paripurna.

    “Kemudian, poin kedua, ketiga keempat, di poin kelima, Fraksi PKS menilai perlu ada penjelasan mengenai ruang lingkup dan batasan evaluasi yang dimaksud pada pasal 288a, apalagi disebutkan mengikat,” kata Reni.

    “Apakah evaluasi yang dimaksud hanya mencangkup pemanggilan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau sampai memberikan rekomendasi pemberhentian atau penggantian pejabat?” sambungnya.

    NasDem juga menyetujui revisi perubahan Tatib DPR ke paripurna dengah catatan. Adapun fraksi PAN dan Demokrat mengaku setuju dengan keputusan itu.

    “Pada intinya seluruhnya setuju, menyetujui tentang Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib,” ujar Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

    Bob lantas mempertanyakan kembali sikap fraksi terhadap revisi ini. Anggota dewan sepakat Revisi Tatib DPR dibawa ke paripurna.

    “Setelah bersama-sama mendengarkan pendapat pandangan Fraksi-fraksi, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan rancangan rapat peraturan DPR RI tentang perubahan atas peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” tanya Bob Hasan yang dijawab setuju oleh anggota dewan.

    Dikonfirmasi terpisah, anggota Baleg Fraksi PKB Daniel Johan, mengatakan revisi ini akan dibawa ke paripurna besok. Nantinya paripurna akan menyetujui rancangan Tatib sebagai inisiatif DPR.

    “Iya (paripurna besok). Jadi inisiatif Baleg,” ungkapnya.

    (dwr/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Reni Astuti, mengingatkan bahwa orientasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) harus selalu berlandaskan pada kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

    Reni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar sektor minerba dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    “Pengelolaan minerba harus diawasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini adalah prinsip dasar yang harus menjadi pegangan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan di sektor ini,” ujar anggota DPR dari Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya–Sidoarjo) itu.

    Reni menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan justru menimbulkan kerusakan lingkungan atau masalah sosial.

    “Pemerintah harus aktif memonitor dan mengevaluasi produktivitas setiap izin usaha pertambangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor minerba tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.

    DPR RI secara resmi mengesahkan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif DPR pada Kamis (23/1/2025) lalu.

    Reni berharap, dengan pengesahan revisi RUU Minerba sebagai RUU Usul Inisiatif, DPR RI dapat mendorong pengelolaan sektor pertambangan yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan amanat konstitusi.

    Reni Astuti memberikan catatan penting terkait proses pembahasan revisi RUU Minerba. Menurutnya, meaningful participation atau partisipasi bermakna harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pembahasan undang-undang.

    “Masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan institusi yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Baleg, harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pembahasan. Jangan sampai aspirasi masyarakat diabaikan, karena ini menyangkut kepentingan strategis bangsa,” tegas politisi asal Surabaya itu.

    Dalam catatan RDP di Badan Legislasi DPR RI, sudah ada sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat yang hadir untuk menyampaikan respon, masukan, dan sarannya. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Umat Islam (PUI), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Industri Mineral RI (DPP AMRI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), PB Aljam’iyatul Washliyah, ASPEBINDO, PB NU, PP Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel (APNI).

    Sebagai bagian dari catatan Fraksi PKS, Reni juga mengingatkan bahwa proses legislasi harus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak cacat secara formil maupun materiil di kemudian hari.

    “Kita harus pastikan proses legislasi ini berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kemudian malah dibatalkan oleh MK karena ada cacat dalam prosesnya,” ujar Reni. [hen/beq]

  • Aksi Tolak PSN SWL, Nelayan Surabaya dan Mahasiswa Demo di Kementerian KKP dan Surati Ombudsman RI

    Aksi Tolak PSN SWL, Nelayan Surabaya dan Mahasiswa Demo di Kementerian KKP dan Surati Ombudsman RI

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Nelayan Kenjeran bulat menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dilanjutkan. Mereka menyuarakan sikap ini kepada sejumlah kementerian di pemerintah pusat.

    Hal ini merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya masyarakat nelayan juga mendapat dukungan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Komisi C DPRD Surabaya. Upaya ini menjadi penting mengingat hanya pemerintah pusat yang bisa menghentikan pengerjaan PSN.

    Kementerian yang didatangi nelayan tersebut di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (22/1/2025). “Kami di Jakarta sejak Selasa (21/1/2025),” kata Koordinator Forum Masyarakat Madani Maritim (F3M), Heroe Budiarto dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (24/1/2025).

    Di KKP, nelayan berharap Kementrian dapat menghentikan penerbitan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar reklamasi. Mereka bersama sejumlah aliansi dan organisasi masyarakat lain turut menggelar aksi.

    “Kami menyerahkan dokumen penolakan dengan harapan kementerian mempertimbangkan suara nelayan, petani tambak, UMKM, dan warga pesisir yang tersebar di 12 kelurahan, 4 kecamatan di Surabaya. Mereka semua terdampak,” kata Heroe.

    Perwakilan elemen nelayan tersebut mengaku belum menemui titik terang. KKP seakan menutup pintu komunikasi dengan nelayan. “Kami menduga ada nuansa politis,” katanya.

    Di Jakarta, pihaknya mendapatkan dukungan advokasi dari beberapa pihak lain. Di antaranya Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.

    F3M turut berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah dan bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. “Kami mendapatkan bantuan advokasi dari berbagai pihak,” katanya.

    Selain dari elemen masyarakat, dukungan juga datang dari parlemen. Fraksi PDI Perjuangan dan PKS DPR RI yang di antaranya Anggota DPR RI Reni Astuti, turut mengundang mereka dan ikut dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP, Kamis (23/1/2024).

    Melalui forum rapat kerja DPR bersama KKP, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS) menyerahkan dokumen penolakan PSN SWL dari F3M kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. “Kami dari atas balkon, berharap Kementerian menindaklanjuti dokumen penolakan ini,” katanya.

    Tak cukup dengan hal tersebut, nelayan dengan didukung mahasiswa dan organisasi Muhammadiyah Surabaya juga melayangkan surat kepada Ombudsman. Menurut mereka, ada kesalahan administrasi dalam penerbitan status SWL sebagai bagian dari PSN

    Di antaranya, dugaan pelanggaran kepemilikan tanah oleh pengembang SWL (dari yang awalnya kepemilikan seluas memiliki 50 hektar, namun bertambah hingga 100 hektar). Kemudian, penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN yang dinilai tidak transparan.

    “Hal ini memiliki potensi risiko praktik Korupsi, kolusi dan nepotisme. Alasan penunjukan tersebut juga dipertanyakan, mengingat PT Granting Jaya memiliki beberapa catatan hukum,” katanya.

    “Sehingga, kami mendesak Ombudsman untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah RI untuk membatalkan PSN SWL dengan alasan melanggar Perda RTRW, merusak RTH dan area konservasi, merampas ruang laut yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat pesisir, hingga adanya potensi pelanggaran HAM jika PSN SWL tetap dilanjutkan,” katanya.

    Tak cukup di sini, perjuangan nelayan rencananya masih akan berlanjut. Mereka tengah meminta audiensi dengan Menteri KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    “Kami saat ini tengah kembali ke Surabaya karena kami juga harus berkerja sebagai nelayan. Namun, perjuangan ini belum selesai karena kami akan terus berjuang hingga PSN SWL dibatalkan,” tegasnya. 

    Sebelumnya, dukungan terhadap sikap nelayan yang menolak PSN dilontarkan Anggota DPR RI Sonny Danapramita (Fraksi PDI Perjuangan) dan Riyono (Fraksi PKS). Mereka juga menyerahkan dokumen penolakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. 

    Pada penjelasannya, Sonny mengungkap telah bertemu nelayan di pesisir Surabaya. Menurut Sonny, selayaknya Kementerian menindaklanjuti rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengkaji ulang PSN yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya. SWL sebagai PSN di era sebelumnya, layak untuk dievaluasi.

    “Beberapa waktu lalu, kami telah bertemu dengan Forum Masyarakat Madani Maritim. Intinya adalah selaras dengan pernyataan Pak Presiden yang akan mengevaluasi PSN,” kata Sonny.

    “Mereka menolak reklamasi pantai di Timur Surabaya terkait dengan Surabaya Waterfront Land. Kenapa ini penting? Kami sampaikan langsung dokumen ini kepada Pak Menteri, karena kami sudah janji bahwa kami akan menyampaikan langsung kepada Pak Menteri,” kata Sonny pada forum rapat kerja di DPR RI dengan KKP tersebut.

  • DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

    DPR: Layanan Darurat di Surabaya Lamban, Balap Liar Memakan Korban

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti turut menyoroti kasus kecelakaan yang menewaskan seorang ibu rumah tangga di Surabaya. Ibu tersebut diduga menjadi korban tabrak lari oleh pebalap liar.

    Usai berkunjung di rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya, Reni menyoalkan lambannya respon command center serta menyayangkan masih maraknya aksi trek-trekan di kalangan remaja Surabaya.

    Ia meminta, Pemkot Surabaya bersama pihak kepolisian untuk menaruh perhatian serius terkait dua permasalahan tersebut. “Surabaya harus zero balap liar, yang sangat membahayakan warga,” kata Reni, Selasa (7/1/2025).

    Soal lambannya respon dari layanan darurat milik Pemkot Surabaya, Reni menyebutkan bahwa saat anak sulung korban menghubungi layanan 112 pada pukul 04.08 WIB, butuh waktu 20 menit hingga petugas menerima laporan.

    “Memang ambulance datang cepat, tapi yang perlu dikoreksi adalah penerima telepon. Kalau memang ada kelalaian di jam itu, harus dicari tahu kenapa. Apakah memang tidak diangkat atau bagaimana?,” tanya dia.

    “Kalau memang ada indisipliner dari petugas penerima telepon, harus disanksi. Karena, saat ditelepon ada nada dering. Berarti, ini yang perlu dievaluasi, apakah memang tidak masuk ke sistem atau masuk tapi tidak ada yang mengangkat, ini penting,” tambahnya.

    Karena itu, dalam hal ini, Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan agar Pemkot Surabaya meninjau kembali fasilitas dan layanan yang ada, termasuk sistem komunikasi darurat.

    Di samping itu, Reni juga menyayangkan masih maraknya aksi balap liar atau trek-trekan yang sering terjadi di Surabaya, terutama di dalam kota. Ia meminta Pemkot Surabaya dan pihak berwenang untuk lebih fokus mengawasi dan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

    Lebih lanjut, Reni juga mengusulkan agar Pemkot Surabaya segera melakukan penjaringan anak-anak muda yang masih kerap melakukan aksi balap liar untuk kemudian dilakukan edukasi dan pembinaan.

    Mengingat, Surabaya sebenarnya juga memiliki Sirkuit GBT, yang berlokasi di Stadion Gelora Bung Tomo. Sirkuit tersebut memang disediakan sebagai tempat alternatif bagi remaja yang gemar balap liar.

    “Saya kira anak-anak yang suka balap liar, harus dijaring untuk diedukasi. Jangan-jangan anak-anak tidak tahu kalau di GBT ada wadah, jangan-jangan wadah itu juga ada biayanya, sehingga anak-anak tidak mau menggunakan. Maka, harus dilakukan pendekatan sosiologis,” kata Reni.

    Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti saat berkunjung ke rumah duka di Jalan Simo Gunung Barat Tol III, Surabaya

    Ia menambahkan, seyogyanya Sirkuit GBT memberikan sesi tertentu untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki bakat, terutama bagi mereka yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu.

    “Ini supaya mereka tidak balap liar di jalanan. Tapi, kalau akses di Sirkuit GBT memang susah bahkan ada biaya misalkan, berarti informasi terkait dengan penggunaan fasilitas di sana harus terinformasikan. Terutama pada mereka yang punya hobi,” papar Reni.

    Sebagai langkah ke depan, Reni berharap Pemkot Surabaya dan seluruh stakeholder dapat melakukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif terhadap generasi muda, terutama mereka yang terlibat dalam balap liar.

    Seperti diketahui, Shinta Iryani (43), seorang ibu rumah tangga meninggal dunia, diduga menjadi korban tabrak lari oleh pembalap liar di Jalan Diponegoro Surabaya pada Minggu, 5 Januari 2025 pukul 04.00 WIB. Korban meninggal akibat mengalami pendarahan hebat di bagian kepala. [ipl/beq]

  • DPR Tekankan Pengelolaan Minerba Harus untuk Kemakmuran Rakyat

    Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi dan Investigasi Kecelakaan Maut di Tol Pandaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kecelakaan maut di KM 77+200 A arah Malang terjadi di Jalan Tol Pandaan-Malang pada Senin (23/12/2024). Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Quran Mulia, Bogor, dan sebuah truk.

    Insiden tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian.

    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Reni Astuti mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi dan investigasi terkait kecelakaan tersebut.

    “Hal ini perlu dilakukan sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman, terutama di masa libur akhir tahun,” kata anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) ini.

    Dia pun menyoroti isu kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. “Kecelakaan akibat kendaraan ODOL masih sering terjadi. Pemerintah harus segera memastikan kelaikan truk dan kendaraan lain yang melintas di jalan tol. Investigasi mendalam harus dilakukan, dan jika ditemukan kelalaian pada truk, tindakan tegas perlu diambil,” tuturnya.

    Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang sudah di depan mata. Ia meminta pihak kementerian Perhubungan, Kepolisian dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah preventif demi mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

    “Kelaikan kendaraan harus menjadi perhatian utama, dan tindakan tegas harus dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dapat terjamin,” ujarnya. [kun]

  • Pemerintah Diminta Investigasi Menyeluruh Soal Kecelakaan Maut di Malang – Halaman all

    Pemerintah Diminta Investigasi Menyeluruh Soal Kecelakaan Maut di Malang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti, mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan-Malang pada Senin (23/12/2024).

    Kecelakaan maut di KM 77+200 A arah Malang itu melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darul Quran Mulia, Bogor, dan sebuah truk.

    Insiden tersebut menyebabkan empat orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian.

    “Saya turut berduka cita atas kecelakaan yang mengakibatkan 4 korban jiwa meninggal dan melukai banyak santri ini. Semoga korban yang selamat segera mendapatkan kesembuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan kesabaran,” ujarnya, Rabu (25/12/2024).

    Reni meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol untuk segera mengevaluasi insiden ini. Dia menyoroti isu kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

    ‘Kecelakaan akibat kendaraan ODOL masih sering terjadi. Pemerintah harus segera memastikan kelaikan truk dan kendaraan lain yang melintas di jalan tol. Investigasi mendalam harus dilakukan, dan jika ditemukan kelalaian pada truk, tindakan tegas perlu diambil,” ucapnya.

    Selain itu, Reni juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi arus libur Natal dan Tahun Baru. Dia meminta pihak kementerian Perhubungan, Kepolisian dan lembaga terkait untuk meningkatkan langkah preventif demi mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

    “Kelaikan kendaraan harus menjadi perhatian utama, dan tindakan tegas harus dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dapat terjamin,” ujar Reni.

    Reni berharap evaluasi dan investigasi ini dapat dilakukan segera, sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman, terutama di masa libur akhir tahun.

  • Reni Astuti Bantu Sembako Korban Banjir Tarik Sidoarjo

    Reni Astuti Bantu Sembako Korban Banjir Tarik Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Reni Astuti kunjungi korban banjir dan memberikan bantuan sembako di Desa Gempol Klutuk Kec. Tarik, Senin (16/12/2024).

    Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyempatkan berkegiatan dengan anak-anak muda untuk memberikan edukasi dan semangat supaya terus memiliki potensi.

    Kata Reni Astuti meski banjir teratasi jangan sampai pendidikan dan kesehatan masyarakat masih terganggu.

    “Termasuk ekonomi masyatakat juga tetap menggeliat. Semoga sedikit bantuan yang ada, bisa meringankan beban saudata-saudata semuanya,” ucapnya.

    Komisi V yang mitra kerjanya dengan kementerian yang membidangi masalah infrasruktur akan dilaporkan kondisi yang ada. “Infrastruktur yang mengalami kerusakan akan kami laporkan agar ekonomi masyarakat tetap menggeliat,” imbuhnya.

    Politisi PKS itu juga berkeinginan anak-anak Indonesia, termasuk korban banjir tidak ada yang putus sekolah bisa menyelesaikan sekolahnya setidaknya di tingkag menengah atas atau SMA seserajat.

    Masih kata Reni, dari pendidikan yang ditempuh anak-anak, akan punya skill sehingga dia bisa mandiri, bisa bekerja dan membantu serta mengangkat derajat keluarganya.

    “Ayo di Sidoarjo kalau bisa zero putus sekolah untuk anak-anak. Jangan sampai di sekitar kita ada anak-anak yang putus sekolah. Mari kita bantu dan diperhatikan. Sebagaimana di UUD 1945 pendidikan adalah hak bagi warga negara Indonesia,” paparnya. (isa/but)