Xcloud.id

Tag: Refly Harun

  • Syahganda Nainggolan Bongkar Fakta di Balik Pertemuan Dasco dan Aktivis

    Syahganda Nainggolan Bongkar Fakta di Balik Pertemuan Dasco dan Aktivis

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan memberikan klarifikasi terkait pertemuannya bareng sejumlah tokoh aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu lalu.

    Tokoh aktivis yang hadir antara lain Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat. 

    Menurut Syahganda, pertemuan tersebut tidak semata inisiatif Dasco, melainkan merupakan kehendak kedua belah pihak.

    “Jadi pertemuan-pertemuan Dasco yang di mana ada saya khususnya, ketika saya meng-arrange pertemuan Dasco dengan Rocky Gerung, itu adalah pertemuan yang keduanya memang saling ingin,” ujar Syahganda di kanal YouTube Refly Harun, dikutip Senin 21 April 2025.

    Syahganda menepis anggapan sejumlah pihak yang mencurigai pertemuan tersebut sebagai upaya Dasco melunakkan suara-suara oposisi, bahkan dianggap sebagai manuver untuk membungkam kritik.

    “Jadi ini yang perlu diklarifikasi, apakah orang merayu atau saling ingin,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Syahganda menjelaskan bahwa sejak Januari, Rocky Gerung sudah memiliki niat untuk bertemu dengan Dasco. 

    Salah satu alasannya adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang sampai ke telinga Prabowo Subianto mengenai pernyataannya yang menyebut Presiden ke-8 sebagai “bajingan tolol”.

    “Yang dimaksud oleh Rocky Gerung adalah Presiden ke-7 yaitu Jokowi yang bajingan tolol. Tapi kan digunting orang jadi video fake, sampai ke Pak Prabowo,” sambungnya.

    Pertemuan yang berlangsung di Senayan Park juga sempat dibarengi dengan rencana pertemuan lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, agenda tersebut tertunda karena masuknya agenda lain yakni Sarasehan Ekonomi 2025.

    Syahganda juga menyebut aktivis Eggi Sudjana, yang disebutnya sudah lama ingin bertemu Dasco demi menjembatani komunikasi dengan Prabowo. 

    “Eggi WA saya, bilang ayo dong ketemu Dasco. Eggi itu die hard-nya Pak Prabowo, jadi dia ingin menjembatani komunikasi juga,” kata Syahganda.

    Ia menegaskan bahwa narasi seolah-olah Dasco dominan dalam upaya menjalin komunikasi dengan para aktivis adalah keliru. 

    “Yang ingin saya klarifikasi di sini keinginan bertemu berasal dari kedua belah pihak. Jadi nggak ada keinginan tuh misalkan Dasco seolah-olah dominan ingin ketemu,” pungkas Syahganda.

  • Arahan Jokowi ke Sespimmen Polri Merusak Tatanan Hukum

    Arahan Jokowi ke Sespimmen Polri Merusak Tatanan Hukum

    GELORA.CO – Sikap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan peserta didik Sespimmen Polri di rumah pribadinya menimbulkan perdebatan soal etika seorang mantan kepala negara.

    Langkah Jokowi yang masih memberi arahan kepada peserta didik Sespimmen bisa menjadi preseden buruk.

    Sespimmen Polri merupakan program pendidikan bagi perwira menengah dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).

    Tujuannya adalah untuk mencetak calon pemimpin kepolisian dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, integritas moral, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan strategis.

    “Belum apa-apa mereka sudah tidak bisa membedakan bagaimana bernegara yang betul,” tegas Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dikutip dari kanal YouTube-nya, Minggu, 20 April 2025.

    Menurutnya, para peserta Sespimmen adalah calon-calon jenderal yang berpotensi menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, pendidikan yang mereka terima harus mencerminkan nilai-nilai ketatanegaraan kuat dan etis.

    “Mereka enggak bisa datang ke rumah orang, apalagi orang tersebut sekarang sangat potensial bermasalah secara hukum, kan kacau jadinya,” tegasnya.

    Tak hanya itu, dia juga menyinggung bagaimana para menteri dan pejabat negara masih menunjukkan loyalitas kepada Jokowi meskipun masa jabatannya telah usai.

    “Dari sisi ketatanegaraan atau etika kenegaraan, kita bisa persoalkan itu. Menteri ke Jokowi itu tidak sopan karena mereka bukan pembantu Jokowi lagi, tetapi pembantu Prabowo. Ini menunjukkan tidak adanya mono loyalitas kepada Prabowo,” jelasnya.

    Berkaitan dengan lawatan menteri ke rumah Jokowi, Prabowo diminta tidak melakukan pembiaran. Fenomena ini menurut Refly bisa merusak sistem ketatanegaraan, termasuk soal lawatan para Sespimmen Polri baru-baru ini.

    “Kalau ini terus dibiarkan, maka tatanan etika dan hukum kita bisa hancur,” pungkasnya.

  • Jangan cuma Berani ke Pengamat, tapi ke Kolega Juga

    Jangan cuma Berani ke Pengamat, tapi ke Kolega Juga

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman jangan hanya berani kepada pengamat, melainkan juga harus bernyali kepada koleganya yang disebut-sebut terseret kasus tindak pidana korupsi.

    Demikian disampaikan pengamat politik Refly Harun dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun berjudul “Sempat Viral Prabowo Sebut RH-RG! Kini Mentan Omong Pengamat Musuh Negara Negara! Lengkap Klarifikasi!!” yang diunggah pada Sabtu, 19 April 2025.

    Dalam video itu, Refly Harun menyoroti adanya pemberitaan yang menyebutkan akan ada pengamat terkenal dari sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) ternama yang akan masuk penjara karena melakukan korupsi, dan bahkan pengamat itu disebut sering melontarkan kritikan.

    “Saya orang yang selalu mendorong siapa pun yang tahu kejahatan seperti itu, terbuka saja, laporkan kepada polisi. Tapi jangan kejahatan yang dianggap kejahatan, seperti berbeda pendapat, dulu melanggar prokes itu sih ecek-ecek namanya, tapi kalau korupsi, kongkalikong laporkan, jadi saya pun juga mendukung, asal memang benar,” kata Refly seperti dikutip RMOL, Minggu 20 April 2025.

    Bukan hanya melaporkan pengamat ke aparat penegak hukum, kata Refly, Mentan Amran juga harus berani melaporkan koleganya sesama menteri yang diduga banyak melakukan korupsi, seperti kasus BTS, kasus hutan, minyak goreng, tambang, dan lainnya.

    “Itu bukan hanya Rp5 miliar sebagaimana disinyalir oleh Mentan ini, tapi triliunan sudah. Berani nggak mengungkapkan atau mengucapkannya? Ya mungkin tidak berani, karena tidak langsung terkait dengan Kementerian Pertanian,” kata Refly.

    Refly juga turut membacakan berita yang berisi pengakuan Mentan Amran terkait adanya upaya lobi-lobi dari pejabat yang meminta agar memaafkan kasus pengamat terlibat proyek fiktif yang merugikan keuangan negara mencapai Rp5 miliar di Kementerian Pertanian.

    “Bro Amran Sulaiman, anda paham nggak, kalau anda menyebutkan ada pejabat yang melobi agar dibebaskan, maka pejabat itu kena, pejabat itu anda laporkan juga karena dia sudah melakukan yang namanya obstruction of justice ya,” tegas Refly.

    Meski begitu, Refly juga mengingatkan kepada para pengamat untuk berfokus menjadi pengamat  yang lurus dan tidak bermain proyek sana-sini.

    “Menjadi pengamat itu di Indonesia ini jauh lebih berat dibandingkan menjadi pejabat,” kata Refly.

    “Kenapa? Karena tuntutan untuk lurus, untuk menjaga integritas, lebih tinggi daripada penjabat. Lebih tinggi daripada penegak hukum, lebih tinggi daripada hakim, lebih tinggi daripada jaksa,” sambungnya.

    Selain itu, Refly meminta agar perbuatan seseorang tidak dikait-kaitkan dengan kritikan yang disampaikan. Mengingat, kritik harus dibalas dengan kritik atau adu data.

    “Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkritik, jangan kita kait-kaitkan wah dia ada proyek dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada korupsi di Rp5 miliar, ya sebutkan, tapi jangan kaitkan dengan kritiknya selama ini,” kata Refly.

    “Kalau begitu nanti kita makin distrust society ya kan. Tapi saya tetap dukung orang-orang yang berani mengungkapkan kebenaran, terutama ada kasus korupsi. Bahkan bila perlu, tidak hanya berani kepada seorang pengamat, ke koleganya juga, nah itu baru keren,” pungkas Refly.

  • Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    Ratusan Purnawirawan TNI Layangkan 8 Tuntutan: Desak Reshuffle Kabinet hingga Ganti Wapres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan pernyataan sikap yang memuat delapan tuntutan kepada pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

    Informasi mengenai pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, dalam sebuah siaran berjudul “Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!”.

    Dalam siaran itu, Refly memperlihatkan foto-foto kegiatan pembacaan pernyataan serta dokumen berisi delapan tuntutan. Sejumlah tokoh militer senior terlihat hadir dan memberikan tanda tangan pada dokumen tersebut.

    Beberapa nama yang terlibat antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Adapun Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno tercatat sebagai pihak yang mengetahui.

    Dokumen ini juga mengklaim telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dalam latar dokumen tersebut, tertera gambar bendera merah putih dengan tulisan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Delapan tuntutan yang diajukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah sebagai berikut:

    Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

    Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2, Rempang, dan proyek serupa karena dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.

    Menolak masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok dan meminta pemerintah memulangkan mereka ke negara asal.

    Menertibkan tata kelola pertambangan agar sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

    Melakukan perombakan kabinet dengan memecat menteri yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menindak tegas pejabat dan aparat yang masih memiliki loyalitas terhadap Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Mengembalikan fungsi Kepolisian RI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Mengusulkan kepada MPR agar mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu dinilai cacat secara hukum.

    Menanggapi delapan poin tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa ia menyetujui sebagian besar isi tuntutan. Namun, ia menyoroti satu poin yang dinilainya memerlukan diskusi mendalam, yakni soal usulan kembali ke UUD 1945 versi asli.

  • Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    Tuntutan Tajam Purnawirawan TNI: MPR Harus Copot Wapres Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Pernyataan sikap tersebut ditegaskan lewat sebuah dokumen resmi yang ditandatangani ratusan purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal, serta ditayangkan melalui kanal YouTube Refly Harun dengan judul provokatif: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Dilansir dari suaracom jaringan inibalikpapan, dalam video tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menampilkan momen penandatanganan serta isi lengkap pernyataan sikap.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang menarik perhatian, dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

  • Polri Diusulkan di Bawah Kemendagri, Ini Saran Refly Harun

    Polri Diusulkan di Bawah Kemendagri, Ini Saran Refly Harun

    GELORA.CO – Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan sebagai sebagai respons dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Salah satu tuntutan tersebut ialah mengembalikan Polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Tuntutan yang ditandatangani Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kanal dalam kanal YouTube pribadinya.

    Terkait poin yang berisi Polri kembali di bawah Kemendagri, Refly memberikan catatan kritisnya. Menurut dia, tuntutan tersebut membias dan kurang relevan dengan kondisi zaman.  

    “Nah, ini agak biased ya para purnawirawan ini. So far saya setuju bahwa kekuasaan Polri yang terlalu excessive itu harus dikembalikan pada khitahnya sebagai kamtibmas. Tapi jangan lupa menurut undang-undang tidak hanya undang-undang dasar ya. Karena undang-undang itu pengejawantahan lebih lanjut. Fungsi Polri itu tidak hanya kamtibmas tapi pelindung dan pengayom masyarakat kemudian fungsi penegakan hukum,” ujar Refly dikutip RMOL pada Jumat, 18 April 2025.

    Lanjut dia, jika ingin menata ini maka fungsi kamtibmas bisa berada di bawah Kemendagri, tapi untuk penegakan hukum tidak memungkinkan. Ia pun menyebut fungsi itu bisa digabung di bawah Minister of Justice (Kementerian Kehakiman).

    “Kemudian fungsi pelindung dan pengayom masyarakat langsung ke pemerintahan daerah. Kita bukan berarti tidak suka dengan polisi, bukan. Kita ingin menata agar dia muncul sebagai kekuatan sipil. Bukan kekuatan sipil tetapi berwatak militer,” pungkasnya.

  • Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Tuntut Kembali ke UUD 1945 Asli Hingga Copot Gibran

    GELORA.CO –  Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Dalam akun YouTube-nya tersebut, Refly juga mencoba konfirmasi kepada Jenderal Fachrul Razi dan Soenarko mengenai kebenaran edaran tersebut. Namun, keduanya belum bisa dihubungi lewat sambungan telepon.

    “Kalau mau jujur, semua tuntutan ini saya sepakati, hanya yang paling problematik tentang kembali ke UUD 1945 asli, ini perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah itu memang jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak? Tapi yang lainnya so far tidak ada masalah,” pungkasnya.

  • Klaim Ijazah Jokowi di UGM Hilang Diragukan, Praktisi Hukum: Kok Baru Sekarang Disampaikan

    Klaim Ijazah Jokowi di UGM Hilang Diragukan, Praktisi Hukum: Kok Baru Sekarang Disampaikan

    GELORA.CO – Klaim ijazah Mantan Presiden RI Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM) hilang sangat diragukan kebenarannya di tengah ramai isu ijazah palsu.

    Sebelumnya Guru Besar Hukum Pidana UGM, Prof Markus Priyo Gunarto di sebuah kesempatan menyebut ijazah Joko Widodo di UGM telah hilang di arsip.

    Tadinya ijazah itu pernah ada, namun sekaranag tidak ada di tempat resmi arsip.  

    Praktisi hukum, Rizal Fadillah menanggapi ijazah Jokowi yang hilang menyebut, soal hilang harus ada prosedur, lapor polisi dan lain-lain.

    “Tidak bisa dibuat ijazah kembali, kan paling keterangan kelulusan dan sebagainya, mekanisme itu ada,” kata mantan pengacara Eggy Sujana cs ini di Podcast Youtube Refly Harun, Senin, 14 April 2025.

    Ia sangat meragukan adanya klaim ijazah hilang, karena sebelumnya tidak pernah disampaikan.

    “Sekarang, sementara seolah-olah ada selama ini tidak pernah dibantah, baru muncul Markus ini,” ujarnya.

    Selain Markus, ada kader PSI yang mengunggah ijazah Jokowi yang diklaimn asli.

    Namun setelah dianlisis Roy Suryo, pakar telemtika, itu ternyata editan semua.

    Justru ini akan membuat banyak pihak senang, karena muncul ijazah asli Jokowi.

    “Sekarang lebih enak kajian scientifict, asli atau hilang Ijazah Jokowi ya?,”

    Menurutnya, jika hilang hal ini tidak mungkin karena dari Jokowinya  tidak prnah menyatakan hilang.

    Opsi, kedua, Joko Widodo tidak tamat, untuk keperluan-keperluan kepentingannya,.

    “Ini baru dugaan. Proses pembuktian, dibuktikan saja. dimulai dari dugaan,” ujarnya.

    Dalam kasus ini, sudah pernahada yang  menggungat ini secara perdata ke pengadilan di Jakarta Pusat, namun pengadilan tidak menerima laporan.

    Pada putusan sela, gugatan ini tidak bisa diteruskan dengan alasan bukan kewenangan pengadilan.  

    Pihaknya juga sudah melaporkan ke Bareskrim Polri, lewat aduan masyarakat.

    Bahkan, saat ini laporan tersebut terus dilengkapi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

    “Kita mau adukan ke Bareskrim, kita lebih berani, tapi kita belum pernah di-BAP. Agar semua bisa jalan, agar perburuan mendapatkan hasil,” ujarnya.

    Rizal menegaskan, bahwa selama in belum ada pembuktian keaslian ijzah Jokowi.

    Pengaduannya di pengadilan tidak diterima, bukan ditolak, jadi bisa mengajukan gugatan lagi.

    “Kalau ditolak, sudah ada pembuktian. Kita tidak diterima, jadi bisa diajukan gugatan lagi,” pungkasnya.

    Ahli digitan forensik Rismon Sianipar menyebut pihaknya sudah mendapat foto asli dari skripsi Jokowi yang didapat dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM.

    Dalam skripsi itu dosen penguji kosong.

    Seharusnya ada nama dosen penguji dan tanda tangannya seperti skripsi pada umumnya.

    “Kalau skripsinya palsu, berarti ijazahnya juga palsu. Saya sudah mendpat skripsinya langsung dari penjaga perpustakaan,” ungkapnya.

    Isu ijazah palsu ini semakin memanas. Para alumni UGM dan kelompok yang mempertanyakan keaslian ijazah mantan Presiden RI ini akan mendatangi kampus pada 15 April 2025.

    Informasi yang diterima Rismon, pihak kampus hanya membatasi maksimal 5 orang yang ingin mengklarifikasi kebenaran ijazah dengan durasi waktu satu jam dimulai pukul 08.00 WIB. ***

  • Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    Golkar Respons Positif Upaya Presiden Prabowo Duduk Satu Meja dengan Tokoh-tokoh Kritis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua umum Partai Golkar, Idrus Marham, merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengajak tokoh-tokoh kritis untuk duduk semeja dan berdialog.

    Idrus mengatakan, ini menunjukkan kepemimpinan Prabowo yang terbuka.

    “Ini bukan strategi politik semata. Ini sikap tulus seorang pemimpin yang ingin mendengar langsung berbagai pandangan, termasuk kritik tajam,” kata Idrus, Minggu (13/4/2025).

    Langkah awal sudah terlihat saat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Dasco Ahmad, bertemu dengan Rocky Gerung dan sejumlah pengamat.

    Menurut Idrus, inilah bentuk kepemimpinan yang menjadikan dialog sebagai dasar membangun bangsa.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ikut angkat suara. Ia menilai sikap Prabowo dan respons Idrus sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim intelektual yang sehat.

    “Bukan zamannya lagi kritik cuma jadi tontonan. Harus ada solusi. Harus ada arah,” ujar Bahlil.

    Bahlil menegaskan, ajakan dialog ini bukan untuk menumpulkan kritik, tapi justru mendorong tradisi berpikir kritis yang bertanggung jawab. Ia menilai kebebasan berpikir harus dibarengi etika, bukan emosi.

    “Kritik beda dengan umpatan. Mengkritik untuk membangun, bukan menyerang pribadi atau menebar kebencian,” tegasnya.

    Idrus juga menyoroti bahwa Prabowo tidak hanya ingin membangun koalisi politik, tapi juga koalisi pemikiran. Ia menyebut, dialog kritis yang terbuka penting untuk memperkaya kebijakan.

    “Koalisi tidak harus soal kursi atau jabatan. Tapi bisa dibangun lewat pertukaran ide dan visi,” kata Idrus.

    Menurut Idrus, ajakan Prabowo memperlihatkan keinginan kuat untuk membangun harmoni dalam perbedaan. Dialog dengan tokoh-tokoh kritis dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan nilai-nilai kebangsaan.

    “Bangsa ini besar karena perbedaan. Kalau semua diajak bicara, semua akan merasa dilibatkan,” tambahnya.

    Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prabowo sedang memberi contoh bagaimana kritik bisa menjadi energi positif.

    “Kalau semua pihak mau duduk semeja, kita bisa cari solusi, bukan hanya saling serang. Ini yang dibutuhkan bangsa hari ujarnya

    Ajakan presiden

    Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin berdialog dengan para tokoh yang selama ini mengkritik pemerintahannya.

    “Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu-lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap. Indonesia Gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan?” kata Prabowo.

    Bahkan presiden menyebut akan mengirim surat kepada Refly Harun dan Rocky Gerung, dua kritikus yang dikenal tajam menyerang kebijakannya.

    “Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung,” kata Prabowo.

     

  • Singgung Mossad hingga CIA, Rocky Gerung Baca Motif Prabowo Mau Undang Tokoh Indonesia Gelap

    Singgung Mossad hingga CIA, Rocky Gerung Baca Motif Prabowo Mau Undang Tokoh Indonesia Gelap

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik Rocky Gerung membaca motif di balik keinginan Presiden Prabowo Subianto mengundang para tokoh yang menyuarakan jargon ‘Indonesia Gelap’ untuk berdiskusi.

    Menurut Rocky, Prabowo menangkap narasi demonstrasi yang memprotes kebijakan pemerintah hingga memprediksi kelamnya Indonesia belum lama ini sebagai suara oposisi.

    “Tentu karena ada pikiran oposisi maka presiden ingin mengetahui secara lebih detail apa itu pikiran oposisi kan,” kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official, tayang Kamis (10/4/2025).

    Rocky menganggap Prabowo mengerti akan makna dan fungsi oposisi di negara demokrasi.

    “Kalau soal oposisi tentu presiden tahu bahwa beliau mengerti bahwa dalam demokrasi oposisi itu disediakan justru untuk menghalangi potensi sebuah pemerintahan itu menjadi otoriter,” jelasnya.

    Hanya saja, Rocky membaca, Prabowo ingin mengidentifikasi jenis oposisi yang menyuarakan Indonesia Gelap itu.

    Apakah ada kepentingan asing atau murni keresahan masyarakat yang disuarakan para oposan saat berunjuk rasa.

    Rocky menyadari, Prabowo kerap menunjukkan kewaspadaannya akan kepentingan asing yang ingin mengganggu Indonesia.

    “Yang justru ingin dia kenali adalah ini jenis oposisi apa itu, oposisi asal ngomong asal omon-omon, atau oposisi yang substansial.”

    “Apakah oposisi ini otentik dilakukan untuk mengawasi pemerintah atau oposisi ini disponsori oleh yang dia curigai sebagai asing atau dibayar asing kan,” paparnya.

    Rocky menilai kewaspadaan Prabowo beralasan.

    Sebab, kata Rocky, konstelasi geopolitik di Indo-Pasifik sedang dinamis, dan bisa saja membuat para agen rahasia sejumlah negara melakukan operasi senyap.

    Rocky sampai menyebut Central Intelligence Agency (CIA) badan intelijen Amerika, Mossad badan intelijen Amerika, hingga M16 badan intelijen Inggris.

    “Mungkin kita bisa katakan di awal bahwa ya pasti ada kepentingan global beroperasi di Indonesia hari-hari ini.”

    “Mungkin jumlah agen CIA agen Mossad, agen MI16 sekarang karena ada situasi yang memang sebut aja kritis di Indo-Pasifik dalam kaitan dengan bukan soal tarif Trump aja tapi soal geopolitik.”

    “Karena perbutan sumber daya pasti akan pindah ke Asia. Apalagi Indonesia itu menyediakan segala macam jenis mineral terbaik,” papar Rocky.

    Namun, Rocky sendiri membawa kepentingannya untuk berdiskusi dengan Prabowo.

    “Secara substantif kita kenali bahwa kepentingan mengundang para oposisi ini atau para pencerca pemerintah itu sesuatu yang betul-betul akan jadi satu titik historis untuk mengevaluasi secara sempurna apakah rezim ini mengarah pada Indonesia gelap atau rezim ini memang sedang berupaya untuk meninggalkan Indonesia gelap kan itu sebetulnya,” pungkasnya.

    Prabowo Ingin Diskusi Indonesia Gelap

    Mengutip Kompas.com, Prabowo mengaku ingin bertemu dan berdialog dengan tokoh-tokoh yang menyuarakan ‘Indonesia Gelap’. 

    Prabowo ingin membahas masalah bangsa dan negara bersama tokoh-tokoh itu.

    “Saya juga mau dialog, saya mau ketemulah, mari kita bahas, mungkin tidak usah di publik, ya tokoh-tokoh yang Indonesia Gelap,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Harian Kompas, Selasa (8/4/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo ingin bertanya langsung kepada tokoh-tokoh itu apa maksud dari Indonesia Gelap.

    Jika memang ada kegelapan, ia bakal mengajak tokoh-tokoh itu agar menjadikan Indonesia tidak gelap lagi. “Indonesia gelap, maksudnya, oke kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Ya kan. Kok Indonesia gelap. Kabur saja dulu deh. Ya kan,” urai Kepala Negara.

    Tak sampai situ, Prabowo juga akan mengirimkan sebuah surat hitam di atas putih yang ditujukan kepada tokoh-tokoh aktivis, seperti Refly Harun dan Rocky Gerung.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara ingin berdiskusi dengan tokoh-tokoh tersebut.

    Prabowo ingin mendengar langsung dari mereka, apa yang salah dari kebijakan yang sudah diambil olehnya selama memimpin Indonesia.

    “Saya bikin hitam di atas putih, saya mau kirimlah ke Refly Harun atau siapa, Rocky Gerung. Tell me what is wrong? Kalau saya mau kasih makan ke anak yang lapar, what is wrong with that?” ungkap Prabowo.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya