Xcloud.id

Tag: Refly Harun

  • Hercules Minta Maaf ke Sutiyoso, ‘Sentil’ Balik Mantan Panglima Gatot: Aku Salah Apa?

    Hercules Minta Maaf ke Sutiyoso, ‘Sentil’ Balik Mantan Panglima Gatot: Aku Salah Apa?

    GELORA.CO – Ketua Umum GRIB Rosario de Marshall atau akrab disapa Hercules menyatakan permohonan maafnya ke mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso. Ia mengaku salah ucap dengan pernyataannya terkait ‘mulut bau tanah’. 

    “Saya minta maaf ke pak Sutiyoso, saya minta maaf sebesar-besarnya karena pak Sutiyoso dari Komandan Khusus Baret Merah, saya sangat hormat saya sangat kagum, atas salah ucap itu saya minta maaf,” ujar Hercules dalam keterangannya dari video yang beredar, Jumat (2/5/2025)

    Kendati begitu, ia sangat menyayangkan pernyataan dari mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Gatot Nurmantyo. Hercules bertanya-tanya apa salahnya sehingga ‘diserang’ habis oleh pernyataan Gatot.  “Saya tidak menghargai Anda, bengis banget itu,’ aku salah apa,” ujarnya. 

    Hercules menyindir pernyataan Gatot yang menyebutnya terlibat premanisme dan ‘kurang ajar’. Padahal, kata Hercules, ia selama ini sudah memperbaiki diri menjadi orang baik.

    Selama 17 tahun, tempatnya tak putus untuk memberikan santunan buat para yatim piatu. Ia juga bolak balik ke Tanah Suci untuk mengajak orang-orang buat umroh gratis dengan uang yang halal. 

    “Pak Gatot yang saya muliakan, mantan bapak panglima TNI saya sedih loh, bapak sangat luar biasa gemes (ke saya), aku juga manusia biasa,” kata Hercules menekankan. 

    Padahal, kata Hercules, bapak Sutiyoso yang terkait dengan pernyataannya saja diam. Sementara Gatot seperti orang kebakaran jenggot.  “Saya punya dosa apa sama pak Gatot. Tolong pak Gatot jangan mengganggu saya,” katanya.  

    Hercules berharap Gatot bisa mengoreksi pernyatannya. Pun demikian halnya ia yang mengoreksi statemen yang salah. “Jika memaafkan kita saling memaafkan.”

    Perkara ini bermula ketika Hercules menyentil purnawirawan yang mengajukan tuntutan untuk mendepak Wakil Presiden Gibran. Menurut Hercules, Gibran merupakan wakil yang dipilih oleh rakyat. Gibran mendampingi Presiden Prabowo saat Pilpres. “Ini karena di Pilpres (2024) kalah,” ujarnya.

    Hercules lantas secara khusus menyebut nama Sutiyoso. Ia meminta Sutiyoso tidak usah menyinggung masalah ormas. Ia menyebut mulut Sutiyoso sudah bau tanah. “Mulutnya sudah bau tanah berdoa meminta Allah mau dipanggil sama Allah,” katanya.

    Mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo lantas menyatakan kegeramannya terhadap Hercules. Menurut Gatot, Hercules sudah kurang ngajar dengan menghina Sutiyoso dan para purnawirawan TNI. 

    “Hercules kurang ajar ini orang, tidak tahu diri merasa paling hebat,” ujar Gatot dalam podcast yang diunggah di akun Youtube Refly Harun, Kamis (1/5/2025). 

    Gatot menegaskan, Sutiyoso yang juga mantan gubernur DKI Jakarta merupakan purnawirawan baret merah Kopasssus. Sutiyoso tidak mungkin ingin melakukan kudeta. 

    “Sutiyoso bintang tiga, saya juga purnawirawan, tak kau anggap, kau ngomong seenak perutmu, Ingat kau dulu TBO (tenaga bantuan operasi Timor Timur) bisa ke Jakarta pakai apa, (jasa) purnawirawan juga, gak sopan, kamu ini kan preman memakai pakaian ormas (GRIB),” kata Gatot dengan nada tinggi. 

    Gatot mengaku bisa membuktikan soal GRIB yang dinilainya bermasalah. “Saya bisa buktikan, di Jabar kalau ingin didukung GRIB cintai dulu GRIB baru cintai rakyat. Pakai dong otakmu (Hercules)! gubernur harus mencintai rakyat terlebih dulu, karena gubernur dipilih rakyat.”

    Perkara kedua yang membuat Gatot marah adalah kasus di Depok. Polisi yang melaksanakan ketertiban dan melindungi rakyat, kata ia, justru mendapat perlawanan oleh anggota ormas.  “Ketika mau menangkap, justru dilawan dan dikepung, negara apa ini, mobilnya bakar,” katanya.

  • Mantan Panglima TNI Marah Hercules Sebut Sutiyoso ‘Bau Tanah’, Ungkap Masa Lalu Sang Ketum GRIB JAYA

    Mantan Panglima TNI Marah Hercules Sebut Sutiyoso ‘Bau Tanah’, Ungkap Masa Lalu Sang Ketum GRIB JAYA

    TRIBUJAKARTA.COM – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo marah besar kepada Ketua Umum GRIB JAYA, Rosario de Marshall atau biasa dipanggil Hercules.

    Pasalnya, Hercules dianggap menghina Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang dianggap bau tanah.

    Menanggapi hal tersebut, Gatot menilai Hercules merupakan sosok yang kurang ajar dan tidak tahu diri.

    “Dia merasa paling hebat, gitu. Kalau sudah pensiun enggak ada mata kirinya dia tuh enggak dianggap itu ya kan,” kata Gatot Nurmantyo dikutip TribunJakarta.com dari akun youtube Refly Harun Official, Kamis (1/5/2025).

    Kata Jenderal Bintang Empat itu tegas bahwa Sutiyoso maupun Purnawirawan TNI tidak pernah menyatakan akan kudeta.

    “Fitnah itu,” imbuhnya.

    Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa Sutiyoso bukanlah orang sembarangan. 

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan purnawirawan baret merah di Kopassus. 

    “Bintang tiga, jenderal, saya juga purnawirawan tidak kau anggap, kau ngomong seenak perutmu saja itu,” tegas Gatot.

    “Ingat kau dulu TBO (Tenaga Bantuan Operasi), kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kau? kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman,” tambah Gatot.

    Selain itu, Gatot Nurmantyo marah terkait kejadian di Depok. Dimana mobil polisi dibakar oleh anggota GRIB.

    “Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi sudah enggak ada. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia,” kata Gatot.

    Gatot menegaskan ucapan Hercules tidak hanya menghina pensiunan Kopassus tetapi juga Presiden Prabowo Subianto. 

    Pasalnya, Prabowo pernah menjabat sebagai Pangkostrad dan Danjen Kopassus

    “Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara kepada para purnawirwan itu. Enggak ada satupunakan mengkhianati negara akan kudeta enggak ada. Justru mendukung,” kata Gatot.

    Gatot mengatakan para purnawirawan TNI merupakan orang yang mencintai negara. Oleh karena itu, para purnawirawan prajurit TNI mendukung Prabowo Subianto.

    “Purnawirawan-purnawirawan yang di situ, yang bicara itu mereka adalah orang-orang gila. Gila mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk presiden saya. Dia itu gila mencinta negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini ya yang sopan santun,” ungkapnya.

    Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak pernah berbicara keras. Namun, ia menuturkan harus menggunakan bahasa preman bila berbicara kepada preman.

    Gatot pun kembali mengungkit rekam jejak Sutiyoso yang tidak mudah meraih pangkat jenderal bintang tiga. 

    “Mereka berdarah-darah termasuk saya juga berdarah-darah di Timor Timur,” katanya.

    Gatot mengingatkan negara akan mengalami kehancuran bila sudah dikuasai preman.  

    “Negara tidak boleh ada preman dan itu harus diberantas karena itu membuat pabrik-pabrik lari ke Vietnam, itu jadi masalah,” ujarnya. 

    Sutiyoso Kecewa

    Sutiyoso kecewa dengan organisasi masyarakat (ormas) yang menggunakan seragam baret merah bak Kopassus.

    Sebagai purnawirawan jenderal TNI bintang tiga tiga yang menjabat Wadanjen Kopassus (1992-1993), Sutiyoso memahami betapa besar perjuangannya untuk bisa mendapatkan baret merah.

    Sutiyoso berbicara soal seragam ormas terkait opininya menyetujui wacana revisi Undang-Undang (UU) Ormas yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    “Bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah enam bulan latihannya, dari Batujajar, ke gunung hutan, jalan 10 hari ke Cilacap ke Nusakambangan pakai baret merah, tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita sangat kecewa lah,” kata Sutiyoso.

    Pria yang karib disapa Bang Yos itu berharap, jika UU Ormas benar-benar akan direvisi, maka harus ada aturan soal seragam.

    “Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian.”

    “Saya tidak nyaman melihat ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara,” kata Bang Yos.

    Alasan lain Bang Yos menyetujui revisi UU Ormas adalah karena pengalamannya 11 tahun di Jakarta.

    Ia pernah menjabat Panglima Komando Distrik Militer (Kodam) Jaya pada 1996-1997.

    Setelahnya 10 tahun ia menjabat Gubernur Jakarta.

    Selama itu, ia bersinggungan dengan ormas, yang menurutnya berperilaku bak preman.

    “Jadi waktu panglimapun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan,” kata Sutiyoso.

    Hercules Ngamuk

    Mendengar pernyataan Sutiyoso, Hercules ngamuk.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Mantan Panglima TNI Marah Hercules Sebut Sutiyoso ‘Bau Tanah’, Ungkap Masa Lalu Sang Ketum GRIB JAYA

    Gatot Nurmantyo Murka ke Hercules, Sang Jenderal Tegas: Tak Mungkin Presiden Prabowo Backup GRIB

    TRIBUNAJAKARTA.COM – Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo murka kepada Ketua Umum GRIB JAYA, Rosario de Marshall atau biasa dipanggil Hercules karena menghina Sutiyoso.
     
    Gatot menegaskan Hercules merupakan sosok yang kurang ajar dan tidak tahu diri karena menyebut mantan Wadanjen Kopassus itu bau tanah.

    Tak hanya itu, Gatot Nurmantyo pun marah karena Hercules kerap mengaku-ngaku dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Padahal, kata Gatot, Prabowo telah menyatakan masalah preman Hercules tidak ada kaitan dengannya.

    Terlebih, Prabowo juga telah menyatakan bukan menjadi bagian Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diketahui, Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB JAYA sejak 6 Januari 2022.

    “Saya tegaskan sini tidak mungkin Presiden saya Prabowo itu membackup preman kayak GRIB yang berbaju ormasenggak mungkin. Saya tidak yakin,” kata Gatot Nurmantyo dikutip TribunJakarta.com dari akun youtube Refly Harun Official, Kamis (1/5/2025).

    Meski tak lagi jadi anggota, Hercules dan GRIB masih mengaku terkait dengan Prabowo Subianto.

    “Kan wajar namanya juga usaha. Saya mewakili sebagai rakyat Indonesia dimana pak Prabowo Presiden, saya katakan presiden saya sekelas pak Prabowo gak mungkin membackup GRIB,” kata Gatot.

    Gatot mmengungkapkan jasa Hercules terhadap Prabowo Subianto hanyalah angkat-angkat barang.

    “Kan dibayar juga itu kan. Cuma karena mungkin Pak Prabowo ya hatinya baik kan gitu. Kamu ikut mungkin tapi saya yakin bukan Prabowo juga kan gitu. Kamu ikut ke Jakarta ya disekolahkan segala macam,” ucap Gatot.

    Prabowo Bukan Bagian GRIB

    Presiden Prabowo Subianto bukan menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

    Diketahui, Prabowo Subianto telah mengundurkan diri dari GRIB Jaya sejak 6 Januari 2022.

    Pengunduran diri Prabowo tersebut diketahui dari surat resmi DPP Partai Gerindra dengan nomor 01-0212/B/DPP-GERINDRA/2022.

    Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Prabowo. Surat ditujukan kepada Ketua Umum GRIB.

    “Bersama dengan surat ini, saya, H Prabowo Subianto, menyatakan mengundurkan diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB/GRIB Jaya),” tulis Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra dalam surat itu dikutip, Kamis (13/2/2025).

    Dalam surat itu juga tercantum bahwa Prabowo sudah tidak terlibat dalam segala kegiatan GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Serta tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh GRIB/GRIB Jaya dari tingkat pusat hingga daerah,” ucap Prabowo dalam surat tersebut.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, ‘Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal’

    Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, ‘Itu Pak Try, bukan Purnawirawan Kelas Abal-abal’

    GELORA.CO –  Tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang meminta pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, harus ditanggapi serius oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 28 April 2025.

    “Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal,” kata Komaruddin. 

    Apalagi, lanjut dia, figur-figur yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI itu merupakan figur yang mempunyai rekam jejak yang tidak abal-abal. 

    “Itu kelas yang, yang oke, termasuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya,” tuturnya. 

    “Jadi kalau mereka mengusulkan, itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya beban-beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia,” demikian Komaruddin. 

    Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Kemudian dalam kolom mengetahui terdapat tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Lembaran yang tertulis pada Februari 2025 itu dibacakan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Jumat, 18 April 2025.

    Tuntutan selanjutnya mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Kemudian ada juga terkait penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap bermasalah.

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” seloroh Refly. 

    Tuntutan berikutnya yang dibacakan Refly, pemerintah wajib melakukan penertiban, pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 

    Selanjutnya tuntutan mengarah kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi untuk segera di-reshuffle. 

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” ungkapnya.

    “Ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri. Kedelapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman,” beber Refly membacakan tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini telah ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

  • Membengkokkan aturan MK saja boleh, masak usul saja tidak boleh

    Membengkokkan aturan MK saja boleh, masak usul saja tidak boleh

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menanggapi adanya usulan terkait pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan TNI yang diusulkan dalam salah satu poin pada pernyataan sikapnya. Menurut Deddy usulan tersebut merupakan hal yang wajar dalam ekosistem demokrasi.

    Menurut Deddy, jika membengkokan aturan di Mahkamah Konstitusi saja dapat dilakukan, maka jika hanya bersuara seharusnya boleh-boleh saja, sebab ia mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu tindakan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum.

    “Menurut saya di dalam ekosistem demokrasi, suara-suara seperti itu wajar dan biasa saja. Jika membengkokkan aturan di MK saja boleh, masak hanya bersuara saja tidak boleh? Yang tidak boleh itu kan tindakan dan atau gerakan inkonstitusional yang melanggar hukum,” kata Deddy Sitorus, Minggu (27/4/2025).

    Deddy mengatakan bahwa sisi positif yang dapat dilihat dari tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI adalah adanya keinginan perbaikan dan koreksi terhadap pemerintah dalam poin-poin tuntutan tersebut.

    Politisi PDI Perjuangan ini juga mengakui bahwa ada penyimpangan kebijakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, yang mana kontestasi politik 5 tahunan tersebut terjadi pada periode kedua Jokowi.

    “Sebaiknya tuntutan para purnawirawan itu dilihat sisi positifnya, yaitu keinginan adanya perbaikan atau koreksi. Sebab harus diakui bahwa memang banyak terjadi penyimpangan kebijakan di periode kedua pemerintahan Jokowi dan dalam pelaksanaan pemilu-pilkada 2024,” jelasnya.

    “Hari-hari ini kita disuguhkan tontotan banyaknya persoalan kebangsaan dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosiologis hingga pengelolaan pemerintahan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan pernyataan sikap yang berisi delapan poin tuntutan yang telah ditandatangani oleh 103 purnawirawan berpangkat jendral, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal serta 91 purnawirawan kolonel.

    Penyataan sikap tersebut diketahui melalaui unggahan video pada kanal youtube Refly Harun dengan judul: Live! Ngeri! Ratusan Jendral Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

    Melansir dari unggahan video tersebut, poin pertama pada tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah, kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    Kedua, Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Ketiga, menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    Keempat, menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke Negara asal nya.

    Kelima, pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    Keenam, melakukan re-shuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo

    Ketujuh, mengembalikan polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Terakhir atau Poin kedelapan, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Yang bertanda tangan pada delapan poin dalam pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut adalah, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan serta yang mengetahui Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

  • Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    Alasan Golkar Yakini Prabowo Akan Respons Usulan Para Purnawirawan TNI Soal Pemakzulan Gibran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham meyakini Presiden Prabowo akan merespons usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisi Wakil Presiden lewat mekanisme MPR.

    Idrus juga meyakini respons Prabowo akan bersifat merangkul dan mempersatukan.

    Namun jawaban ini menurutnya tidak disampaikan dalam waktu dekat.

    “Pak Prabowo sudah menyampaikan, pasti akan memberikan respons, memahami dan pasti akan merespons. Tentu tidak sekarang, ya, kenapa? Karena setiap respon yang disampaikan oleh pemerintah pasti ada implikasi,” kata Idrus dalam acara pelantikan dan diklat kepemimpinan Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah, di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Sabtu (26/4/2025).

    Kesediaan Prabowo merespons usulan para purnawirawan TNI ini dinilai tak lepas dari sosok para pengusulnya yang merupakan kawan satu angkatan saat aktif sebagai tentara.

    Kata Idrus, jawaban Prabowo terhadap usulan tersebut akan berorientasi pada kesatuan serta persatuan demi menjaga situasi tetap kondusif dan agar pembangunan tidak terganggu.

    Apalagi orientasi tersebut selama ini juga kerap diperlihatkan oleh pemerintahan baru.

    Sebagai contoh, tak lama setelah Presiden Prabowo dilantik, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kerap merangkul kelompok-kelompok kritis atau oposisi yang selama ini mengkritik pemerintah.

    Seperti Rocky Gerung, Refly Harun, Syahganda Nainggolan hingga Jumhur Hidayat.

    Dirinya pun meyakini respons dari Prabowo tak jauh dari komunikasi yang merangkul.

    “Semua sudah diajak untuk diskusi dan kami punya keyakinan ini pasti akan terjadi nanti. Karena tidak mungkin Pak Dasco melakukan komunikasi dengan mereka itu tanpa ada perintah. Minimal ada sinyal dari Pak Prabowo,” katanya.

    “Kalau sudah diajak dan tidak (mau), itu tidak menghalangi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo,” ucap Idrus.

    Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap kepada Presiden Prabowo.

    Surat terbuka itu diteken oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel.

    Beberapa di antara mereka adalah Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Salah satu poin surat tersebut adalah mengusulkan kepada Prabowo agar memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres melalui mekanisme di MPR.

    Usulan ini didasarkan pada putusan MK terhadap Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Pemilu yang menjadi karpet merah bagi Gibran, disebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

  • Fufufafa juga Pintu Masuk Lengserkan Wapres Gibran

    Fufufafa juga Pintu Masuk Lengserkan Wapres Gibran

    GELORA.CO –  Fufufafa menjadi pintu masuk melengserkan Gibran Rakabuming Raka (GRR) dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Meski sesepuh TNI sebelumnya telah mengusulkan pergantian anak Jokowi itu, namun pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, kurang setuju karena putusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

    “Yaitu perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Perbuatan tercela itu yang paling jelas Fufufafa. Isu lainnya adalah soal yang terkait drug, misalnya,” kata Refly Harun dalam sebuah video dinukil Monitorindonesia.com, Sabtu (26/4/2025).

    Sama seperti ayahnya, Joko Widodo, yang saat ini tengah dipertanyakan keabsahan ijazah sarjananya, ijazah Gibran juga kudu diverifikasi. “Apakah Gibran memiliki ijazah setingkat SMA atau tidak,” tegas Refly.

    Usulan tersebut tak lain berujung impeachment atau pemberhentian. “Itu tidak bergantung kepada Prabowo saja. Itu bergantung kepada terutama secara de facto ketua-ketua umum partai politik. Secara de jure ya proses dari DPR ke MK baru ke MPR,” jelasnya. 

    “Itu proses hukumnya. Tapi yang paling penting adalah proses politiknya ya di antara ketua-ketua umum partai politik saja,” imbuh Refly Harun.

    Sementara itu Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, telah menanggapi munculnya desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Muzani mengaku belum membaca secara rinci isi tuntutan tersebut dan hanya mendengar sekilas informasi yang beredar.

    “Saya belum membaca itu (desakan Wapres Gibran), belum mempelajari dan baru mendengar juga sekilas,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

    Muzani menegaskan bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, sesuai hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” tegasnya.

    Dia enggan berkomentar lebih jauh mengenai apakah tuntutan tersebut bisa berdampak terhadap soliditas pemerintahan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons isu yang berkembang dengan mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam polemik yang dapat memecah belah bangsa.

    Melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, pesan tersebut disampaikan langsung dari Istana Kepresidenan.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ungkap Wiranto, Kamis (24/4/2025).

    Mantan Menko Polhukam dan Panglima ABRI itu juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan penting, sehingga stabilitas sosial dan politik harus tetap dijaga.

    “Kita sedang menghadapi banyak masalah ya tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat. Kita harmonisan kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi di negara,” pungkasnya. 

  • Beri Alasan Baru untuk Usulan Pergantian Wapres, Refly Harun: Yang Paling Jelas Fufufafa

    Beri Alasan Baru untuk Usulan Pergantian Wapres, Refly Harun: Yang Paling Jelas Fufufafa

    GELORA.CO – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memberikan sejumlah catatan terkait Pernyataan Sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Khususnya untuk poin kedelapan yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden RI.

    Refly Harun mengaku kurang setuju dengan alasan dari usulan pergantian Wapres yaitu karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q UU Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman.

    Menurut Refly, alasan tersebut sudah lewat. Sehingga harus dibuat alasan yang baru. 

    Refly pun memberikan clue soal alasan baru untuk usulan pergantian Wapres dari para Purnawirawan Prajurit TNI.

    “Yaitu perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Perbuatan tercela itu yang paling jelas Fufufafa. Isu lainnya adalah soal yang terkait drug, misalnya,” ujar Refly Harun melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Jumat 25 April 2025.

    Selain itu, Refly juga menyoroti soal ijazah wapres yang harus diverifikasi. Sama seperti ayahnya, Joko Widodo, yang saat ini tengah dipertanyakan keabsahan ijazah sarjananya.

    “Apakah Gibran memiliki ijazah setingkat SMA atau tidak,” kata Refly.

    Dijelaskan Refly, usulan tersebut tak lain berujung impeachment atau pemberhentian. 

    “Itu tidak bergantung kepada Prabowo saja. Itu bergantung kepada terutama secara de facto ketua-ketua umum partai politik. Secara de jure ya proses dari DPR ke MK baru ke MPR,” jelasnya. 

    “Itu proses hukumnya. Tapi yang paling penting adalah proses politiknya ya di antara ketua-ketua umum partai politik saja,” demikian Refly Harun.

  • Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    Try Sutrisno dan 300 Purnawirawan TNI Dukung Pencopotan Gibran, Ini 8 Tuntutan dan Deretan Faktanya

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah politik mengejutkan datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara terbuka menyerukan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Gerakan ini diperkuat dengan dukungan lebih dari 300 purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI dan eks Panglima ABRI. Pernyataan sikap mereka memicu perdebatan nasional soal batas antara hak berpendapat dan potensi intervensi terhadap demokrasi konstitusional.

    Siapa di Balik Gerakan Ini?

    Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang tidak menunjuk satu sosok sebagai ketua umum secara resmi, namun beberapa tokoh senior militer menjadi ujung tombaknya. Nama-nama seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal (Purn) Hanafie Asnan tampil dominan dalam berbagai forum publik.

    Tanda tangan Try Sutrisno tercantum dalam kolom “mengetahui” pada dokumen pernyataan tersebut, yang menambah bobot moral dan simbolis dari seruan pencopotan Gibran. Menurut informasi yang beredar, Try juga menyampaikan wasiat dan catatan pribadi kepada Presiden Prabowo, sebagai penegasan sikapnya atas situasi politik yang sedang berlangsung.

    Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

    Pernyataan Forum yang dibacakan dalam acara Silaturahmi di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 17 April 2025, memuat delapan poin tuntutan:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), dengan pengecualian pada kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menghentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan. Pengusiran tenaga kerja asing Cina, dan pengembalian mereka ke negara asal. Penertiban pengelolaan tambang, agar sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Re-shuffle menteri yang diduga melakukan korupsi dan pejabat yang masih berafiliasi dengan Presiden RI ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan Polri ke fungsi Kamtibmas di bawah Kemendagri. Mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran, karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum. Tuntutan Pencopotan Gibran: Proses Inkonstitusional?

    Salah satu poin paling mencolok adalah permintaan agar MPR mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum mengklaim bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah melanggar hukum acara dan konstitusi. Karena itu, proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dianggap tidak sah.

    Pernyataan ini dibacakan langsung oleh pakar hukum tata negara Refly Harun melalui kanal YouTube-nya. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini tidak sekadar kritik, tetapi bentuk peringatan keras terhadap jalannya demokrasi yang dinilai sudah menyimpang.

    PSI dan Golkar Menolak Keras

    Langkah Forum ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan partai politik. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai desakan mengganti wapres lewat tekanan politik merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.

    “Menekan MPR untuk mengganti Wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ucap Andy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan bahwa tidak ada dasar konstitusional untuk melengserkan Gibran.

    “Wapres Gibran adalah produk konstitusional. Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat secara hukum,” tutur Sarmuji.

    Dia juga mengingatkan bahwa para sesepuh TNI seharusnya memahami koridor hukum, sehingga pernyataan mereka tidak menimbulkan konflik konstitusional.

    Isu Mafia dan Ketegangan dengan Kabinet

    Menariknya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkap bahwa dirinya pernah ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikuasai mafia beras. Ia menegaskan, penutupan dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar regulasi.

    “Yang penting kami sudah tutup, karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini,” ujar Amran.

    Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam ketegangan politik, menunjukkan bahwa isu mafia dan kepentingan bisnis besar menjadi latar belakang yang juga dipersoalkan Forum Purnawirawan.

    Said Didu Dukung Pemakzulan

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan dukungan terhadap upaya pemakzulan Wapres Gibran. Ia bahkan secara terbuka mengunggah pernyataan dukungan melalui akun X @msaid_didu.

    “Dukung pemakzulan Gibran,” katanya pada 22 April 2025.

    Said Didu menilai restu Try Sutrisno terhadap gerakan ini merupakan momentum moral yang tak bisa diabaikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Syahganda Nainggolan: Jokowi Nggak Punya Pikiran

    Syahganda Nainggolan: Jokowi Nggak Punya Pikiran

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menanggapi asumsi publik yang menyebut pertemuan sejumlah aktivis dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai upaya untuk menjauhkan Presiden Prabowo Subianto dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. 

    Menurut Syahganda, asumsi tersebut keliru. Lewat kanal YouTube Refly Harun, Syahganda menerangkan  maksud sebenarnya dari pertemuan yang  berlangsung.

    “Seni politik di situ. Yang kita lihat opportunity-nya ada nggak untuk kita bisa berdialog dengan Presiden Prabowo,” kata Syahganda dikutip Senin 21 April 2025.

    Ia menegaskan, niat utama dari para aktivis seperti Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Eggi Sudjana, dan dirinya sendiri adalah untuk membuka ruang diskusi dengan Presiden Prabowo. Aktivis meyakini Prabowo sosok yang terbuka terhadap pertukaran gagasan.

    “Kalau di zaman Jokowi nggak ada tukar pikiran karena Jokowi nggak punya pikiran,” sentil Syahganda.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut bahwa kehadiran Sufmi Dasco sebagai penghubung antara para aktivis dengan Prabowo adalah langkah strategis. Dasco dinilai sebagai figur yang efektif untuk menjembatani komunikasi politik yang sehat dan terbuka.

    Syahganda menegaskan, pertemuan dengan Dasco dan rencana membuka jalur komunikasi ke Prabowo adalah murni untuk membangun dialog yang substansial, bukan agenda politik terselubung. 

    “Kalau Pak Dasco ada urusan dengan Jokowi, ya itu urusan lain. Tapi menurut saya itu juga sudah masa lalu,” tandas Syahganda.