Xcloud.id

Tag: Refly Harun

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan. 

  • Komentar Menohok Rismon ke Silfester Pasca Dituding Ada Bohir Besar Dibalik Ijazah Palsu Jokowi

    Komentar Menohok Rismon ke Silfester Pasca Dituding Ada Bohir Besar Dibalik Ijazah Palsu Jokowi

    GELORA.CO – Komentar menohok Risnom Sianipar ke Silfester Matutina setelah dituding ada ‘bohir’ besar dibalik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Pakar Digital Forensik itu membantah adanya tudingan para penggugat ijazah Jokowi didanai pergerakannya.

    Selama ini Risnom mengaku menggunakan dana pribadi untuk menyusuri kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Dana pribadi Risnom itu digunakan juga pada saat ia mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 April 2025 lalu.

    Risnom meminta tudingan yang disematkan kepadanya harus bisa dibuktikan secara hukum.

    “Buktikankah, janganlah kalian memfitnah, kami ini mengkaji dan menganalisa dengan algoritma,” ucap Rismon Sianipar, dikutip dari kanal YouTube Balige Acacademy.

    “Ada yang mendanai, dana besar, jangan memfitnah mentang-mentang kalian pengacara,” tambahnya,

    Lebih lanjut, Risnom Sianipar tegas menyatakan bahwa tidak ada satu perak pun yang mendanai pihaknya.

    Dengan demikian Risnom meminta jangan ada pihak nakal yang mengorkestrasi.

    “Kalau saya,ada pendana besar, tunjukkan. Suruh PPATK memeriksa rekening saya, dan tidak ada pendana besar, jangan sembarang ngomong,” terangnya.

    Dikatakan, jika pihaknya mengkaji, pakai algoritma, dibilang memfitnah.

    “Saya hidup dengan idealisme saya, saya jadi diri saya sendiri,” sambungnya.

    Jika ada yang memberinya dana dari tim pembela ulama dan aktivis (TPUA), Rismon berharap hal itu dibuktikan.

    “Silakan dibuktikan, kalau saya dibayar. harus ada bukti,” tegasnya.

    “Saya datang ke Jogja pada 15 April 2025 atas biaya sendiri. Dibiayai Eeggi Sudjana, Rizal Fadillah, saya tidak terima satu rupiah pun,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Soliraitas Merah Putih, Silfester Matutina sebelumnya menuduh ada bohir ada pihak yang mendanai para penggugat ijazah Jokowi.  

    Mereka, para penggugat adalah pion terdepan yang akan dikorbankan.

    Mereka nanti yang akan jadi kambing hitam dan menghadapi proses hukum atas tuduhan pencemaran nama baik.

    “Mereka ini sedang menggali lubang kubur sendiri,” ucapnya.

    Sejauh ini, Refly Harun dan Abraham Samad sudah menyatakan tidak mendukung mereka. 

  • Penunjukkan Wamen jadi Komisaris Dinilai Rentan Konflik Kepentingan

    Penunjukkan Wamen jadi Komisaris Dinilai Rentan Konflik Kepentingan

    Bisnis.com, Jakarta — Penunjukkan sejumlah wakil menteri aktif sebagai komisaris di perusahaan dinilai rentan menimbulkan konflik kepentingan.

    Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai bahwa dirinya mengenal baik Nezar Patria ketika aktif sebagai aktivis di PRD dan jurnalis.

    Namun pada akhirnya Refly menyayangkan sikap Nezar Patria yang menerima jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama Indosat dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

    “Padahal dia dulu tuh pejuang, tapi ketika dia masuk lingkaran kekuasaan ternyata sama saja, tidak punya etika,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Refly mengemukakan bahwa jabatan wakil menteri tidak pantas menjadi komisaris di perusahaan BUMN, apalagi di perusahaan swasta. 

    “Nanti pasti bakal ada konflik of interest,” katanya.

    Menurut Refly, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa jabatan wakil menteri sama dengan jabatan seorang menteri, sehingga tidak boleh merangkap jabatan.

    “Itu kan sudah ada putusan MK, pernah ada yang uji materi itu dulu. Jadinya wakil menteri itu dilarang rangkap jabatan,” ujar Refly.

    Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. (ISAT) mengangkat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, sebagai Komisaris Utama perseroan.

    Nezar menggantikan posisi Halim Alamsyah yang sebelumnya menjabat Komisaris Utama sejak RUPSLB 2021, saat Indosat mulai melakukan merger menjadi Indosat Ooredoo Hutchison.

    Presiden Direktur & CEO ISAT, Vikram Sinha, menyampaikan bahwa perseroan akan tetap fokus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta mempercepat transformasi menjadi perusahaan berbasis teknologi AI.

    “Komitmen kami adalah memberikan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham,” kata Vikram dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).

    Selain Nezar, sejumlah wakil menteri juga ditetapkan mengisi jabatan sebagai komisaris. Terdapat Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria.

    Keduanya terpilih usai PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melakukan perubahan susuran redaksi dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang berlangsung, Rabu (28/5/2025). 

    Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan Diaz Hendropriyono ditetapkan oleh para pemegang saham sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz merupakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup.

    “PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom Indonesia) dan Singapore Telecom Mobile, Pte. Ltd. (Singtel) selaku pemegang saham Telkomsel telah menetapkan Diaz FM Hendropriyono diangkat sebagai Komisaris Utama,” kata Saki dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (29/5/2025).

    Telkomsel juga mengangkat Ahmad Riza Patria sebagai komisaris. Pria yang disapa Ariza itu juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

    Selain Ariza, Irfan Wahid dan Rico Rustombi juga diangkat sebagai Komisaris. Lalu, Chandra A. Setiawan didapuk sebagai komisaris independen.

    Selain perombakan susunan komisaris, Telkomsel juga menetapkan Stanislaus Susatyo ditetapkan sebagai Direktur Sales.

    “Penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel untuk ikut serta berperan dalam Majukan Indonesia melalui akselerasi pengembangan layanan mobile dan fixed broadband,” terangnya.

  • Lembaga Survei Berupaya Giring Opini Bahwa Ijazah Jokowi Asli? Refly Harun: Sumber Dananya Itu…

    Lembaga Survei Berupaya Giring Opini Bahwa Ijazah Jokowi Asli? Refly Harun: Sumber Dananya Itu…

    GELORA.CO –  Pengamat hukum tata negara Refly Harun mengendus adanya upaya menggiring opini publik dalam kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Ia menyebut, manuver ini bukan semata soal kebenaran akademik, melainkan pertarungan narasi antara “yang ingin menutup buku” dan “yang ingin membuka fakta”.

    “Ini sudah bukan sekadar perkara dokumen, tapi pertarungan opini. Baik dari pihak yang ingin menutup kasus ini dengan dalih ‘case closed’, maupun pihak yang ingin menguji validitasnya lewat proses hukum,” tegas Refly, dalam program Kompas Petang di YouTube KompasTV Jateng, Rabu (28/5/2025).

    Refly merespons temuan dari Indikator Politik Indonesia yang merilis hasil survei bahwa 66,9% responden tidak percaya Jokowi memalsukan ijazahnya, sementara 19,1% menyatakan percaya.

    Namun bagi Refly, angka bukan segalanya. “Survei bisa dijadikan alat pembenaran, bukan cermin objektifitas. Kalau dipakai untuk mengakhiri polemik hukum, ini jadi manipulasi persepsi,” katanya.

    Survei tersebut dilakukan terhadap 1.286 responden lewat sambungan telepon, dengan margin of error 2,8% dan tingkat kepercayaan 93%.

    Tapi, pertanyaannya: seberapa banyak responden memahami konteks detail soal forensik dokumen, teknologi cetak, atau sejarah tipografi tahun 1980-an?

    Pengadilan Bukan Forum Opini

    Refly menekankan bahwa hanya satu forum yang layak menentukan keaslian ijazah Jokowi: pengadilan.

    “Jika keadilan tunduk pada survei, maka kita bukan negara hukum, tapi negara persepsi,” katanya tajam.

    Ia juga mengkritik cara sebagian pihak menggunakan survei untuk menggiring narasi publik bahwa isu ini selesai.

    Padahal, menurutnya, selama ada argumen valid—baik soal font digital, pola cetak, atau mesin ketik—maka fakta hukum harus diuji, bukan dibungkam.

    “Bayangkan, ada dugaan penggunaan font Times New Roman yang bahkan belum dirilis publik pada 1985. Ini bukan klaim sembarangan. Kalau datanya kuat, mengapa tidak diuji di pengadilan?” tanya Refly.

    Menurut Refly, masyarakat sedang diseret dalam arena pertarungan persepsi yang dikemas rapi lewat angka-angka.

    “Ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Tapi berbahaya jika lembaga hukum ikut terpengaruh,” katanya.

    Ia pun menutup dengan satu peringatan keras: “Kita sedang menguji bukan hanya keaslian ijazah, tapi juga integritas negara hukum. Jangan biarkan angka-angka dari survei menghapus ruang pencarian kebenaran.”

    Sumber Dana

    Terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia soal ijazah Jokowi ini, Refly Harun mengaku tetap menghormatinya.

    Namun, ia tetap melontarkan kritikan, dengan melihat beberapa aspek, misalnya sumber dana dan motif di balik survei tersebut.

    Menurut Refly, jika sumber dana survei tersebut berkaitan atau berasal dari yang bersangkutan, dalam hal ini Jokowi, maka ia tidak percaya hasilnya.

    “Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya disuruh mengkritik ya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu,” papar Refly.

    “Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya,” katanya.

    Lalu, Refly mempertanyakan motif dari survei tersebut, sebab belakangan banyak pihak yang dibayar untuk mengampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli.

    “Yang kedua, apakah motivasinya, misalnya campaign?” tanya Refly.

    “Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang, maaf kata ya, dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli,” jelasnya

    “Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya,” lanjutnya.

  • Tim Jokowi Klarifikasi Tak Pernah Polisikan Nama Tifa, dokter Tifa Bingung Diperiksa sebagai Apa

    Tim Jokowi Klarifikasi Tak Pernah Polisikan Nama Tifa, dokter Tifa Bingung Diperiksa sebagai Apa

    GELORA.CO – Pegiat media sosial sekaligus Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Tifauzia Tyassuma yang akrab disapa dokter Tifa heran masih tak tahu dirinya diperiksa Polda Metro Jaya sebagai terlapor ataukah peneliti

    Sebab, saat diperiksa, dia tidak diberi tahu oleh penyidik perihal statusnya.

    Terlebih, tim dari Jokowi telah memberikan klafikasi tak pernah melaporkan Tifa ke pihak kepolisian

    Nama Tifa mencuat setelah diperiksa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan dengan tudingan ijazah palsu.

    Ketika diwawancarai oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, Tifa mengaku masih newbie atau pemula dalam kasus hukum.

    “Bahkan masuk Polda pun, saya baru pertama itu, loh. Polda Metro Jaya gitu, kan,” kata Tifa dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (25/5/2025).

    Dia berharap pemeriksan beberapa waktu lalu tidak hanya menjadi yang pertama, tetapi juga yang terakhir bagi dia.

    “Karena nature saya adalah seorang peneliti, tentu saja [pemeriksaan itu] pengalaman pertama dan sesuatu yang tidak saya ketahui. Kemudian kalau saya menjalani, saya menjadi tahu itu kan sesuatu yang sangat menarik,” ujarnya menjelaskan.

    Tifa mengaku tidak tahu diperiksa sebagai apa di Polda Metro Jaya, misalnya sebagai terlapor. Menurut dia, tidak ada kejelasan.

    “Tetapi intinya saya excited gitu ya. Saya excited sebagai peneliti. Saya jadi tahu, ada data, dapat data-data baru dan valid karena saya adalah eyewitness atau sebagai pelaku gitu kan, sebagai primary subject begitu kan.”

     Lewat pengalaman itu Tifa mengaku bisa bercerita kepada masyarakat.

    Tifa juga menyinggung surat undangan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya yang ditujukan kepadanya. Dia mengaku kurang senang mendapat surat itu.

    “Ya seperti juga semua orang mendapatkan surat dari polisi, pasti ada rasa apaan, sih, dan enggak nyaman.

    Menurut Tifa, sudah ada total 62 orang yang berkomitmen menjadi kuasa hukumnya dalam satu tim. Namun, dia mengatakan kini ada tambahan delapan orang lagi yang menjadi kuasa hukum pribadinya.

    Dia mengklaim para kuasa hukumnya adalah tokoh-tokoh besar, salah satunya adalah advokat Abdullah Alkatiri. Tifa mengaku sangat puas dibimbing oleh para pengacara senior.

    “Insyaallah [pemeriksaan itu] akan menjadi mozaik-mozaik, menambah pengalaman saya sehingga nanti akan bisa dipakai untuk penelitian observational study saya berikutnya gitu,” tuturnya.

    “Ini undangan klarifikasi. Dalam pengertian saya, kita klarifikasi each other, dong. Karena saya juga butuh penjelasan tentang apa maksud surat ini, sampai jadi surat ini.”

    Surat undangan itu menurutnya penuh dengan kalimat yang memerluka klarifikasi. Dia sudah meminta klarifikasi, tetapi tidak diberikan oleh Polda Metro Jaya.

    “Mengapa ada pasal-pasal seperti ini yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025?” tanya Tifa.

    Dia kembali mempertanyakan statusnya dalam pemeriksaan.

    “Apakah saya jadi terlapor? Katanya tidak. Lalu, saya tanya, ‘Kalau begitu ada terlapor, dong, karena ini ada penyidik, kemudian ada pelapor yang tertulis, Ir. H. Joko Widodo,’” katanya.

    “Kemudian, penyidik jelas, ada namanya juga ini. Kemudian, terlapor mestinya juga secara logis pastinya harus tertulis.”

    Tim Jokowi akui Tifa tak dicantumkan sebagai terlapor

    Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, memberikan klarifikasi mengenai tidak adanya nama terlapor dalam laporan polisi yang diajukan Jokowi kepada Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu.

    Rivai membenarkan, dalam LP yang dibuat Jokowi 30 April lalu itu pihaknya tak mencantumkan nama terlapor, termasuk tak mencantumkan nama Roy Suryo atau Tifa yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari Kamis, (15/5/2025).

    Selain itu, Rivai juga mengklaim, pihaknya telah menjelaskan di depan awak media bahwa terlapor masih dalam penyelidikan.

    Menurut Rivai, pihaknya sengaja tak menunjuk nama sebagai terlapor karena ingin menghormati asas praduga tak bersalah.

    “Jadi betul setelah kami membuat laporan kami kan menjelaskan kepada teman-teman media bahwa kami, untuk terlapor itu dalam penyelidikan.”

    “Dalam arti memang kita tidak menunjuk nama, karena pertama kami menghormati asas praduga tak bersalah,” kata Rivai dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis (15/5/2025).

    Tifa heran dengan konferensi pers yang digelar oleh Bareskrim Mabes Polri yang mengumumkan keaslian ijazah Jokowi

    Dokter Tifa menyebut, biasanya, dalam konferensi pers sebuah kasus, polisi menghadirkan barang bukti kepada wartawan

    “Ketika konferensi pers tentang kasus narkoba, maka polisi menaruh bungkusan narkoba di meja. Terus bungkusan itu dibuka. Ini barang buktinya! Bukan foto narkobanya,” tulis dokter Tifa dikutip Warta Kota dari akun X, Kamis (5/22/2025)

    “Ketika konferensi pers tentang kasus pembunuhan, maka polisi menaruh pedang berlumuran darah, sarung yang buat bungkus mayat, sama koper yang dipakai buat buang mayat. Ini barang buktinya, pedang, sarung, koper. Bukan foto pedang, foto sarung, foto kopernyaaa,” imbuhnya

    Berkaca dengan kasus-kasus itu, dokter Tifa beranggapan mestinya polisi menunjukkan ijazah asli Jokowi, bukan hanya menampilkan foto

    “Ketika konferensi pers tentang sebuah ijazah, maka masyarakat mengharapkan, Polisi juga menunjukkan Ijazah. Asli. Kertas. Bukan fotonyaaa! Terus kapan kita bisa lihat ijazah itu woi. Biar kita lega. Kapaan?” kata Tifa

    Sementara itu, Pakar Telematika, Roy Suryo mengatakan bahwa keputusan Bareskrim Mabes Polri yang menyatakan bahwa ijazah kuliah Joko Widodo asli bukanlah akhir dari polemik

    Dia menyebut, yang berhak menentukan keaslian ijazah adalah hakim di pengadilan

    Roy Suryo bahkan mengaku telah menduga sebelumnya bahwa Bareskrim akan menyatakan ijazah Jokowi adalah asli atau identik.

    “Jadi hasil Bareskrim, puslabfor ini bukan final, bukan merupakan hasil ujung. Karena hasil ujung di pengadilan, jadi hakim yang akan menentukan hasil ini seperti apa,” tutur dia dikutip dari Youtube iNews TV, Kamis (22/5/2025).

    Seperti diketahui, Bareskrim telah mengumumkan ijazah UGM Jokowi asli atau palsu pada Kamis (22/5/2025).

    Hasil uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah sarjana satu (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan asli.

    Menanggapi itu, Roy Suryo mengaku tak mempermasalahkan pengumunan dari polisi itu

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Rizal Fadillah yang Dilaporkan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu Tiba-tiba Kecelakaan Ditabrak Orang

    Rizal Fadillah yang Dilaporkan Jokowi terkait Dugaan Ijazah Palsu Tiba-tiba Kecelakaan Ditabrak Orang

    GELORA.CO – Rizal Fadillah, salah satu terlapor tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya, tiba-tiba ditabrak orang saat pulang ke rumahnya di Bandung, Rabu (7/5/2025) malam.

    Rizal Fadillah jika tidak kecelakaan, seharusnya memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Kamis (8/5/2025) terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Rizal menjelaskan alasan dirinya absen memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya hari ini.

    “Saya tertabrak motor, jadi tidak dapat ke Polda, mungkin kuasa hukum datang,” ujarnya, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Bukti kecelakaan pun dilampirkan berupa foto surat dokter serta foto kakinya yang sedang luka dan diperban.

    “Saya pulang dari Bareskrim dan podcast Refly Harun, sampai Bandung jam 23.30 WIB,” kata dia.

    “Pas nyeberang ada motor, tak sempat menghindar, tapi kayaknya tidak sengaja, di Jalan Kopo, dekat RS Immanuel,” sambungnya.

    “Motor dia juga jatuh, sementara kebetulan saja nampaknya,” terka Rizal Fadilah.

    Selain dirinya, ada empat orang lagi yang dipanggil Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi antara lain Damai Hari Lubis, Rustam Effendi serta Kurnia Tri Royani.

    Seperti diketahui, ada lima orang yang dilaporkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.

    Mereka antara lain Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, Rizal Fadilah dan inisial K yang diduga adalah Kurnia Tri Royani.

    Sementara itu, Anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rahmat Himran, menyebut tiga terperiksa yang bisa hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya hari ini, Kamis (8/5/2025) antara lain Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani.

    Satu lagi, Rizal Fadillah, tidak dapat memenuhi panggilan penyidik karena mengalami kecelakaan di Bandung.

    “Hari ini memenuhi panggilan hanya tiga orang dari TPUA sendiri,” kata Rahmat saat ditemui wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

    Ketiga orang yang dipanggil Polda Metro Jaya ini turut membawa alat bukti guna membuktikan tudingan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu.***

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Minta Luhut Jangan Arogan, Umar Hasibuan: Indonesia Bukan Punya Satu Keluarga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PKB, Umar Hasibuan, ikut mengkritik pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pihak-pihak pengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk angkat kaki dari Indonesia.

    Dikatakan Umar, pernyataan seperti itu terkesan arogan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.

    “Luhut panjaitan ini ya dikit-dikit ngancam jangan tinggal di indonesia,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Ia melanjutkan, seolah-olah Luhut dan keluarganya adalah satu-satunya pihak yang berhak tinggal di negeri ini.

    “Kayak dia dan keluarganya saja yang berhak tinggal di indonesia dan kayak dia pula yang jadi pemilik indonesia ini,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Umar juga menyentil masa lalu Luhut yang menurutnya tak seheroik yang dibayangkan publik.

    “Padahal ditembak sama Xanana (Perdana Menteri Timor Timur) dia kabur,” tambahnya.

    Sebelumnya, ratusan purnawirawan jenderal TNI menyampaikan delapan tuntutan sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang tengah dihadapi bangsa.

    Pernyataan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh para tokoh militer senior.

    Nama-nama seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, serta Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan tercantum dalam dokumen tersebut.

    Sementara itu, tanda tangan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno turut tercantum dalam kolom “Mengetahui”. Lembar tuntutan tersebut bertanggal Februari 2025.

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

  • Analisa Dibalik Batal Mundurnya Hasan Nasbi, Dibarter dengan Kembalinya Posisi Letjen Kunto Arief

    Analisa Dibalik Batal Mundurnya Hasan Nasbi, Dibarter dengan Kembalinya Posisi Letjen Kunto Arief

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, memberikan analisa dibalik batal mundurnya Hasan Nasbi dari Kepala Komunikasi Kepresidenan.

    Menurut Syahganda, kembalinya Hasan Nasbi sebagai PCO di Kabinet Prabowo-Gibran erat kaitannya dengan tukar posisi kepada Pangkogabwilhan I Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

    Analisa Syahganda, Hasan Nasbi dikenal sebagai orang dekat Jokowi, sehingga tidak mudah bagi Prabowo untuk mencopotnya.

    Ia menyebut keputusan ini sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan politik di sekitar kekuasaan Prabowo.

    “Kalau dibandingkan mempertahankan Kunto (Letjen TNI Kunto Arief) dibanding dengan Hasan Nasbi ya tentu lebih valuable buat Pak Prabowo bagaimana Kunto bisa dia pertahankan, karena dia kan dari awal sudah menunjukkan bahwa dia punya kedekatan personal dengan Pak Try Sutrisno,” jelas Syahganda di kanal YouTube Refly Harun, Selasa (6/5/2025).

    Letjen Kunto Arief sempat kena mutasi sehari dan kemudian dikembalikan lagi kepada posisinya semula oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Menurut Syahganda, caturnya Prabowo ini memang agak rumit. Sehingga pada saat dia melakukan satu isyarat pemihakan kepada Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, mungkin pertukarannya sedikit, Prabowo mengasih juga posisi Hasan Nasbi untuk tetap ada di dalam lingkungan istana.

    “Jadi memang politiknya begitu,” katanya.

    Syahganda menyebut, secara politik, posisi Hasan Nasbi tak lagi sekuat sebelumnya.

    Hasan telah dilegitimasi setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Juru Bicara Baru yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Diketahui, Hasan Nasbi batal mengundurkan diri dari Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO.

    Penyebab Hasan Nasbi batal mundur karena perintah Presiden Prabowo Subianto yang masih menginginkannya di posisi tersebut.

    “Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.***

  • Purnawirawan Jenderal Kopassus Ungkap Kisah Hercules Takut Pulang ke Timtim

    Purnawirawan Jenderal Kopassus Ungkap Kisah Hercules Takut Pulang ke Timtim

    TRIBUNJAKARTA.COM – Purnawirawan jenderal Kopassus, Yayat Sudrajat, megungkap kisah bersama Ketua Umum Grib Jaya, Hercules, di Timor Timur (Timtim), kini bernama Timor Leste.

    Letjen TNI (Purn) Yayat Sudraja menyebut sosok Hercules yang kini kerap ditakuti dengan ormasnya, justru bernyali penakut ketika di kampung halamannya, Timtim.

    Pernyataan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) itu hendak membela eks Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang sedang berpolemik dengan Hercules.

    Seperti diketahui, polemik ini bermula dari Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, eks Wadanjen Kopassus yang juga pernah menjabat Gubernur Jakarta (1997-2007) mendukung wacana revisi Undang-Undang Ormas yang digulirkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Sebagai basis argumen, Sutiyoso mengungkap pengalaman tidak menyenangkannya selam bersinggunggan dengan ormas, yang lebih mirip preman karena kerap memalak.

    Pernyataan Sutiyoso ditanggapi keras Hercules. Ia bahkan menghina Sutiyoso dengan menyebutnya bau tanah.

    Tak terima Sutiyoso dihina, Gatot angkat bicara. Dia tegas menyebut Hercules preman dan menyangsikan jasanya buat Indonesia.

    Gatot merasa Hercules kelewatan karena menghina Sutiyoso.

    Polemik berlanjut kala Hercules meminta maaf kepada Sutiyoso, namun menantang balik Gatot.

    Dia tidak terima dibilang tak berjasa buat Indonesia.

    Hercules mengungkit sejarah ketika dia menjadi Tenaga Bantuan Operasional (TBO) bersama Kopassus pada Operasi Seroja di Timtim era 1970-an.

    Di sisi lain, Yayat mengungkap sosok Hercules saat di Timtim yang menurutnya penakut.

    Semasa jejak pendapat 1999 yang akhirnya membuat Timtim lepas dari Indonesia, Yayat saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel.

    Ia diterjunkan ke Timtim dari Kopassus sebagai Dansatgas Intelijen Tribuana 8.

    Yayat memiliki misi memastikan jajak pendapat atau referendum berjalan baik.

    Pada satu momen, Yayat yang sedang berada di Dili, didatangi Hercules.

    Membawa nama senior Yayat, yakni Zacky Anwar Makarim.

    Sebagai gambaran, Yayat merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1982, sedangkan Zacky lulusan Akabri tahun 1971.

    Hercules datang ke Yayat untuk minta dikawal pulang ke kampung halaman, di sebuah daerah di Timtim.

    Ia tidak berani pulang sendirian karena situasi masih kacau saat itu.

    “Intinya bahwa dia mau ke kampung halamannya dia tidak berani karena memang di sana pada saat itu di mana-mana chaos,  sehingga ya karena dia bawa nama Pak Zacky Anwar, ya saya siapkanlah ya dan aman gitu,” kata Yayat bercerita di kanal Youtube Hersubeno Point, tayang, Minggu (4/5/2025).

    Dengan jasa itu, seharusnya Hercules berterima kasih kepada TNI dan menghormati setiap pasukan serta purnawirawannya.

    “Itulah ya si Hercules lah, dan semua orang tahulah kalau si Hercules itu memang preman gitu loh”

    “Dan dia bisa hebat seperti itu, menurut dia ya, kalau saya enggak hebat gitu kan, tadi sudah disampaikan, dia balik ke kampungnya aja dia takut balik ke kampungnya.”

    “Dia takut pada saat jajak pendapat, saya ketemu dia, dia minta bantuan saya untuk ‘Pak tolong saya mengawal saya,’ dengan membawa nama Pak Zacky Anwar,” paparnya.

    Yayat begitu marahnya dengan Hercules sampai-sampai menyebut dadanya ingin meledak.

    Seharusnya, kata Yayat, Hercules harus selalu ingat utang budinya kepada TNI yang membawanya ke Indonesia.

    “Sebenarnya dada ini pengin meledak gitu loh He dengan omongan-omongan dia itu ya enggak tahu diri ya.”

    “Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu dengan senior saya gak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya,” jelas Yayat.

    Menurut Yayat, Hercules ke Indonesia bukan karena cinta Merah Putih, melainkan karena nyalinya takut tinggal di tanah kelahirannya.

    “Mungkin dia enggak ngerti, enggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia karena dia kan awalnya dari Timtim. Dan dia juga bukan karena cinta Indonesia dia lari dari sana takut dia,” kata Yayat.

    Awal Polemik

    Sebagai informasi, Hercules, tak bisa memendam amarahnya kala mendapat cercaan dari gatot Nurmantyo.

    Pria bernama asli Rosario de Marshal itu menyatakan tak takut dengan  purnawirawan berbintang empat.

    Pernyataan itu disampaikan Gatot di kediamannya di bilangan Jakarta Barat usai menggelar pengajian dan santunan anak yatim Kamis (1/5/2025).

    Pertama, ia meminta maaf kepada Sutiyoso, purnawirawan TNI berpangkat bintang tiga yang sempat berkomentar soal ormas dan mendukung revisi Undang-Undang Ormas.

    Sebelumnya, Hercules sempat menghina Sutiyoso dengan menyebutnya bau tanah.

    Sutiyoso sempat mendapat pembelaan dari Gatot, sambil menyebut Hercules preman dan menguak mengungkit-ungkit sejarah kelamnya.

    Hercules marah dengan Gatot dan sempat mengultimatum untuk tidak mengganggu dirinya.

    “Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut sama Anda, saya tidak menghargai Anda.”

    “Kenapa Anda (menilai) saya kok bengis banget gitu lho, bengis banget gitu lho, aku salah apa?”

    “Aku gak punya salah dengan pak Gatot lho. Pak Gatot sampai bicara premanisme, kurang ajar, aku salah apa Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Panglima TNI,” kata Hercules.

    Hercules menilai Gatot sedang “tidak laku” sehingga harus ikut muncul membicarakan polemiknya dengan Sutiyoso.

    Ia membandingkan sikap Gatot dengan Sutiyoso yang justru kalem.

    “Saya bilang kamu yang preman karena kamu itu kamu bikin action sana action sini karena enggak laku.”

    “Kenapa kamu bilang saya preman, kalau preman ada ada jalurnya untuk mengatasi adalah bapak-bapak kepolisian,” ujar Hercules.

    Kendati bicara keras, Hercules mengajak Gatot untuk saling introspeksi dan bermaafan.

    “Kita tidak usah membawa itu, minimal, teman-teman, negara ini negara hukum. Pak Gatot memperbaiki koreksi statement-statement itu dan saya juga menahan diri memperbaiki koreksi apa statement-statement saya yang salah,” jelasnya.

    Gatot Murka

    Sebelumnya, Gatot murka dengan Hercules yang menghina Sutiyoso, eks Wadanjen Kopassus sudah bau tanah. 

    Mantan Panglima TNI tersebut mengingatkan Hercules tentang peran pensiunan jenderal TNI yang telah membawanya ke Jakarta.

    Ia lalu membongkar asal-usul Hercules di masa lampau. 

    Hercules, kata Gatot, dulu dipekerjakan sebagai tenaga bantuan operasi (TBO) yang bertugas membantu mengangkuti barang-barang keperluan militer saat di Timor Timur.

    “Begini, kita kan prajurit-prajurit di sana merasa sudah dibantu, dibawain barang-barangnya kayak gitu. Maka, dibawa ke Jakarta dan Solo untuk supaya kesejahteraannya, kehidupannya lebih baik, berubah lah.”

    “Tapi, justru dia mengata-ngatai pensiunan, padahal yang bawa dia ke sini sudah pensiun itu, zamannya tahun 80-an,” ujar Gatot seperti dikutip dari Youtube Refly Harun yang tayang pada Kamis (1/5/2025). 

    Berdasarkan persepsi publik yang selama ini beredar, Hercules dilindungi oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

    Hercules pun selalu mengklaim berutang nyawa terhadap Prabowo Subianto. 

    Namun, Gatot mempertanyakan jasa mantan preman itu.

    Menurutnya, jasa Hercules hanya sebatas mengangkuti barang-barang keperluan militer.

    “Jasanya ngangkat-ngangkat barang, kan dibayar juga. Cuma karena Pak Prabowo ya mungkin hatinya baik, kan gitu kamu ikut, mungkin. Tapi, saya yakin bukan Prabowo juga (yang ajak ke Jakarta),” tambahnya. 

    Dalam sebuah acara bersama Said Didu, Hersubeno Arief dan Refly Harun, Gatot menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?” ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Twitter Said Didu, Rabu (30/4/2025).

    Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

    “Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman,” lanjutnya.

    Mantan Panglima TNI tersebut kemudian menyinggung insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. 

    Menurut Gatot, kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

     “Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?” katanya.

    Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

    “Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah,” tandasnya.

    Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya