Xcloud.id

Tag: Refly Harun

  • Rocky hingga Anies Hadir Sidang Vonis Tom Lembong, Simpatisan Teriak Bebaskan

    Rocky hingga Anies Hadir Sidang Vonis Tom Lembong, Simpatisan Teriak Bebaskan

    GELORA.CO -Pengadilan Tipikor Jakarta ramai dihadiri sahabat dan simpatisan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong menjelang sidang pembacaan putusan kasus korupsi importasi gula.

    Pantauan RMOL di lokasi Jumat siang 18 Juli 2025, mereka memadati area depan ruang Hatta Ali di mana sidang akan digelar hingga sempat membuat Tom yang datang didampingi istri Fransisca kesulitan masuk ruangan.

    “Bebaskan Tom Lembong, bebaskan Tom Lembong,” teriak mereka.

    Bahkan para simpatisan Tom terus berusaha masuk ke dalam ruangan meski sudah penuh. Alhasil, para simpatisan menunggu di pintu luar sidang sambil meneriakkan dukungan.

    Tak hanya istri, sidang vonis Tom juga dihadiri sejumlah tokoh di antaranya Anies Baswedan, Rocky Gerung, Saut Situmorang, dan Refly Harun.

    Sementara sejumlah personil kepolisian terus mengimbau agar bisa kondusif selama jalannya persidangan.

    Tom dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta.

    Dalam dakwaan, Tom disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp578,1 miliar, antara lain, karena telag menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015?”2016 kepada 10 perusahaan tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian.

    Tom dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 / 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • 9 Dari Barisan Paling Depan, Doa Rosario Istri Tom Lembong Mengiringi Sidang Putusan Kasus Impor Gula Nasional

    9 Dari Barisan Paling Depan, Doa Rosario Istri Tom Lembong Mengiringi Sidang Putusan Kasus Impor Gula Nasional

    Dari Barisan Paling Depan, Doa Rosario Istri Tom Lembong Mengiringi Sidang Putusan Kasus Impor Gula
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Istri Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias
    Tom Lembong
    ,
    Francisca Widjaja
    , terus memanjatkan doa Rosario sepanjang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi importasi gula yang menjerat suaminya.
    Cisca duduk di bangku sidang paling depan, menatap nanar suaminya yang duduk di kursi terdakwa di ruang sidang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
    Sehelai kain melingkar di lehernya, sementara kedua tangannya menggenggam tasbih kecil yang oleh umat Katolik disebut sebagai rosario.
    Sembari memindahkan butir-butir rosario dan memanjatkan doa dengan khusyuk, mata Cisca sesekali terpejam.
    Cisca memang kerap menghadiri langsung persidangan suaminya.
    Sebagaimana hari ini, dengan senyum tabah, Cisca menggenggam tangan suaminya saat memasuki ruang sidang.
    Ketika Tom membacakan nota pembelaan atau pleidoi beberapa pekan lalu, Cisca juga memanjatkan doa-doa untuk suaminya.
    Untaian rosario Cisca saat itu diabadikan oleh tim mantan Calon Presiden Anies Baswedan yang juga menghadiri persidangan.
    Pada persidangan hari ini, sejumlah tokoh juga turut hadir.
    Selain Anies, terdapat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, tokoh intelektual Rocky Gerung, dan pengamat politik Refly Harun.
    “Dalam perkara dugaan korupsi importasi gula ini, jaksa meminta majelis hakim menyatakan Tom terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan 21 persetujuan impor. Tindakan itu dinilai merugikan keuangan negara Rp 578 miliar, termasuk memperkaya para pengusaha gula swasta. Jaksa lalu menuntut Tom dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.” Tom dan kuasa hukumnya lalu membantah tuntutan jaksa.
    Mereka menilai, kasus ini politis karena memilih berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024.
    Selain itu, mereka juga menyebut, keterangan para saksi di persidangan justru meringankan Tom.
    Dalam perkara dugaan korupsi importasi gula ini, jaksa meminta majelis hakim menyatakan Tom terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan 21 persetujuan impor.
    Tindakan itu dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar, termasuk memperkaya para pengusaha gula swasta.
    Jaksa lalu menuntut Tom dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Tom dan kuasa hukumnya lalu membantah tuntutan jaksa.
    Mereka menilai kasus ini politis karena memilih berseberangan dengan penguasa pada Pilpres 2024.
    Selain itu, mereka juga menyebut keterangan para saksi di persidangan justru meringankan Tom.
    Tom Lembong menyatakan siap menghadapi apapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    “Kalau saya pribadi sih merasa punya tanggung jawab untuk siap atas segala skenario,” kata Tom saat ditemui awak media di lokasi, Senin (14/7/2025).
    Tom mengatakan, saat ini dunia sedang dilanda ketidakpastian dan sulit diprediksi. Apa pun menurutnya bisa terjadi.
    Menurut Tom, apa pun putusan majelis hakim pihaknya merasa sudah meraih kemenangan.
    Ia mengapresiasi kerja-kerja tim kuasa hukum yang telah melakukan pembelaan dengan luar biasa.
    “Tim saya luar biasa, ya memang luar biasa dan saya sangat terharu, sangat bersyukur ya itu yang bisa kita harapkan,” tutur Tom.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Sih Sekelas Profesor Informasinya Zonk Semua

    Masa Sih Sekelas Profesor Informasinya Zonk Semua

    GELORA.CO – Pakar hukum tata negara, Refly Harun merasa curiga dengan sikap mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Sofian Effendi yang mencabut semua pernyataannya tentang ijazah Joko Widodo (Jokowi).

    Pernyataan Sofian soal ijazah Jokowi itu viral di media sosial karena dia menyebutkan bahwa nilai Jokowi di semester awal kuliah tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1 hingga mengatakan skripsi eks Presiden RI itu tidak pernah diujikan.

    Bahkan, dia juga menyebutkan bahwa ijazah yang diperlihatkan oleh Jokowi ke publik itu diduga milik mendiang Hari Mulyono, suami pertama adik dari Jokowi, yakni Idayati.

    Namun, setelah itu, Sofian tiba-tiba memberikan klarifikasi bahwa dia menarik semua pernyataannya soal ijazah Jokowi tersebut dan menyampaikan permohonan maaf.

    Oleh karena itu, Refly menaruh curiga dengan sikap Sofian yang tiba-tiba berubah arah tersebut.

    Refly pun menduga ada dua kemungkinan yang menyebabkan Sofian bersikap demikian, pertama karena ada yang meyakinkannya bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar.

    Kedua, kata Refly, bisa saja Sofian mendapatkan ancaman dari pihak lain, sehingga dirinya mencabut semua pernyataannya tersebut.

    “Ada dua kemungkinan, dia diyakinkan oleh pihak lain bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar, yang benar adalah versi Ova Emilia.”

    “Kedua, dia diancam untuk tidak menyampaikan atau untuk mencabut pernyataannya itu, kita tidak tahu,” ungkapnya, Jumat (18/7/2025), dikutip dari YouTube Refly Harun.

    Namun, Refly tetap merasa heran dengan sikap Sofian tersebut karena sekelas profesor tidak mungkin menyampaikan informasi zonk.

    “Tapi masa sih sekelas profesor menyampaikan informasi zonk semua, dari A sampai Z dan ditarik semua. Itu kan tidak lazim.”

    “Saya misalnya kalau menyampaikan suatu pernyataan apalagi dalam sebuah podcast, ya tentu yang saya sampaikan harus sebagian besar adalah informasi yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu informasi sekunder maupun informasi primer apalagi,” jelasnya.

    Menurut Refly hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa Sofian tiba-tiba mengubah pernyataannya itu.

    Dia pun menduga, di balik itu semua pasti ada sesuatu yang terjadi dengan ijazah eks Presiden ke-7 RI tersebut.

    Apalagi, sekelas profesor seperti Sofian sampai harus menarik semua pernyataan yang sebelumnya sudah disampaikan.

    “This is a question, a big question. Malah kalau kita lihat cara pandang terbalik, ya, ini menegaskan bahwa pasti ada apa-apa dengan soal ijazah. There must be something happen to the diploma certificate of Jokowi,” katanya.

    “Sekelas Profesor Sofian Efendi harus menarik semua pernyataannya, ingat semua pernyataannya. dia tidak sedang meralat, tapi menarik semua pernyataannya.”

    “Justru menurut saya ini makin menegaskan there must be something happen. Ya, pasti ada yang terjadi, pasti ada yang ditutupi, pasti ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kita lihat,” sambung Refly.

  • Kasus Ijazah Jokowi, Eks Wamen Paiman Minta Polisi Tangkap Roy Suryo: Saya Dizalimi

    Kasus Ijazah Jokowi, Eks Wamen Paiman Minta Polisi Tangkap Roy Suryo: Saya Dizalimi

    GELORA.CO  – Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Paiman Raharjo meminta polisi segera menangkap pakar telematika Roy Suryo.

    Roy Suryo diminta ditangkap sehubungan dengan tudingannya mengenai ijazah mantan Presiden RI (Jokowi) yang diduga palsu.

    Paiman mengonfirmasi bahwa dia telah melaporkan Roy Suryo beserta pakar forensik digital Rismon Hasiholan, politikus PDIP Beathor Suryadi, dan Hermanto kepada Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, (12/7/2025)

    “Yang kita sangkakan adalah penyebaran berita pokok, kemudian pencemaran nama baik, dan unsur pemerasan,” kata Paiman dalam video yang diunggah di akun TikTok @law.martin dan kanal YouTube Refly harun pada hari Senin, (14/7/2025).

    Paiman yang dibantu oleh pengacara kondang Farhat Abbas itu mengaku terpaksa melaporkan Roy Suryo c.s. karena dia merasa sangat dizalimi dan difitnah.

    “Padahal, kami tidak tahu-menahu, dituduh mencetak ijazah Jokowi. Padahal, kalau kita berpikir secara waras bahwa ijazah Jokowi sudah dijelaskan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, yaitu UGM, bahwa dinyatakan asli.”

    Dia turut menyinggung pernyataan Bareksrim Mabes Polri dan teman-teman Jokowi menyebut ijazah Jokowi memang asli. Namun, kata Paiman, Roy Suryo c.s. masih ngotot menuding bahwa ijazah Jokowi dibuat oleh Paiman.

    Menurut Paiman, tuduhan Roy Suryo dkk. itu menghancurkan nama baiknya, bahkan kariernya jadi terganggu.

    “Oleh karena itu, dengan terpaksa saya melakukan langkah hukum agar orang-orang yang asal tuduh, orang-orang jahat ini, segera mendapatkan ganjaran dan ditangkap oleh polisi, diproses hukum, dan dihukum,” ujarnya.

    Dia berharap pasal yang nantinya menjerat Roy Suryo c.s. adalah pasal mengenai penyebaran berita bohong, yaitu pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan pasal tentang pemerasan.

    “Mudah-mudahan orang-orang ini segera ditangkap karena saya sangat-sangat terhina,” kata dia mengulangi permintaannya.

    Lalu, dia mengaku yakin seratus persen bahwa ijazah Jokowi asli.

    “Saya meminta kepada Polri agar segera menangkap orang-orang yang menuduh, memfitnah, dan membuat gaduh bangsa ini.”

    Paiman sudah lihat ijazah Jokowi

    Beberapa waktu lalu Paiman mengklaim sudah pernah melihat ijazah asli Jokowi. Menurut Paiman, awalnya dia hanya memberikan saran kpeada Roy Suryo.

    “Saya ini sebagai sahabat, awal-awal saya hanya sebagai memberikan WA saran, saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi langsung, lalu pernyataan dari UGM. Nah itu saya jadikan saran, ‘Mas sudahlah saya sudah melihat sendiri,’ intinya itu. Jadi, tidak ada saya mengintimidasi apa-apa, hanya niatan baik sebagai teman,” kata Paiman dalam pesan yang diterima, Senin, (30/6/2025).

    Mengenai ijazah Jokowi yang dituding dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Paiman mengakui dia sempat membuka usaha jasa pengetikan di Pasar Pramuka. Namun, usaha itu hanya berjalan dari tahun 1997 hingga 2002.

    “Memang dulu saya pernah usaha di Pasar Pramuka, pojok usaha pengetikan di samping saya sebagai tukang sapu. Saya buka jasa pengetikan 1997-2002 memang di situ saya punya beberapa kios, di depan ada dan di belakang ada,” kata Paiman.

    Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Paiman mengatakan telah menjual kiosnya untuk membuka usaha lain. Sejak tahun 2002 dia tak pernah lagi mendirikan usaha di Pasar Pramuka.

    “Kemudian karena saya butuh modal usaha baru maka kios yang di depan saya jual dan saya pindah di belakang. Jadi saya memang betul bahkan berani sumpah kalau saya memang usaha di pasar Pramuka pojok itu hanya dari tahun 1997-2002 setelah itu saya tidak pernah menginjakkan ke Pasar Pramuka Pojok lagi,” kata dia.

    Paiman juga menegaskan bahwa pada tahun 2017 lalu itu dia sudah tak membuka usaha di Matraman. Saat itu dia sudah menjabat sebagai PJ Rektor sehingga tak memiliki kesempatan untuk membangun usaha di Matraman.

    Kini Paiman mengaku apa yang dialamatkan kepada akan diserahkan kepada publik dan juga sejarah, serta Tuhan yang akan melihat kebenarannya.

    Baca juga: Kubu Roy Suryo Klaim Sumber Masalah Ijazah Palsu Ada di Jokowi: Jangan Kita yang Dianggap Buat Gaduh

    “Jadi kalau sekarang saya kembalikan sejarah diri saya, biarkan Allah yang akan melihatkan kebenarannya. Tapi saya katakan demi Allah saya tidak pernah tahu menahu apalagi saya mencetak ijazah pak Jokowi karena ijazah Pak Jokowi itu sudah dinyatakan asli jadi saya kira biar saja saya saat ini jadi bulan-bulanan. Ini merupakan cobaan bagi saya,” katanya

  • Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran: Ini Kelompok Virus!

    GELORA.CO – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro menuding Habib Rizieq Shihab menjadi konsultan gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka . Relawan Joko Widodo (Jokowi) ini pun menilai gerakan pemakzulan Gibran tersebut sebagai virus.

    “Ini kelompok virus. Mereka tuh bergabung dengan kelompok-kelompok aliran tertentu. Kayak HTI. Wahabi,” kata Norman dalam Podcast To the Point Aja di YouTube SindoNews dikutip pada Sabtu (12/7/2025).

    Dia pun menuding gerakan pemakzulan tersebut bertujuan untuk menggantikan kekuasaan tanpa keluar keringat. “Makanya konsultasi mereka itu ke mana? Ke Habib Rizieq,” ujar Norman.

    Norman bahkan menuding Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Mayor Jenderal (Purn) Soenarko bagian dari kelompok yang mendorong pemakzulan tersebut. Dia juga menuding ada pengacara Roy Suryo sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Diketahui, HTI telah dibubarkan dan dilarang di era Pemerintahan Jokowi pada 19 Juli 2017. “Kalau yang sekarang ini yang lagi ini nih Roy Suryo. Termasuk pengacaranya itu betul-betul HTI itu,” tuturnya.

    Dia menuturkan, kelompok itu benci terhadap kepolisian dan lembaga-lembaga negara. “Sekarang DPD (mereka, red) benci itu,” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengaku bahwa Pimpinan DPR belum menerima Surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan wakil presiden (wapres). Diketahui, FPPTNI mengirimkan surat tersebut ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2025).

    “Belum ada (surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI di pimpinan),” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kendati demikian, Puan menyampaikan, pihaknya akan memeriksa kembali segala surat yang ada termasuk dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia pun mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tersebut dengan proses dan mekanisme yang berlaku.

    “Dan terkait dengan surat, kita akan cek kembali. Apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI terus mendesak DPR untuk menggubris surat ihwal pemakzulan Gibran. Hal itu merespons belum dibacanya surat pemakzulan Gibran oleh Pimpinan DPR.

    “Ya seperti saya tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah konten tuntutan kita tetap sebar luaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu ya. Karena ini masalah bangsa kadang-kadang kita buktikan tapi tidak ada yang peduli lho kok nggak ada yang peduli,” ujar Fachrul di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).

    “Kita terus desak terus kita kembalikan ke hati nurani kalian masa ini didiamkan terus,” tutur dia.

    Diketahui, FPPTNI mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Berdasarkan surat nomor surat 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima, dituliskan bahwa pihak Forum Purnawirawan menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wapres.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian isi surat tersebut, Selasa (3/6/2025).

    Dikonfirmasi kembali oleh wartawan, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio menyampaikan bahwa surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6/2026).

    “Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya,” kata Bimo.

  • Roy Suryo Sindir Jokowi Palsu: Mirip Profesor Alembick di Tintin atau Agen Ganda di Film Allied

    Roy Suryo Sindir Jokowi Palsu: Mirip Profesor Alembick di Tintin atau Agen Ganda di Film Allied

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menggemparkan publik dengan pernyataan tajam terkait sosok Jokowi Palsu yang viral di media sosial.

    Roy menyamakan fenomena ini dengan kisah tokoh kembar dalam komik Tintin serta agen mata-mata dalam film Hollywood Allied.

    “Pekan ini viral di Indonesia, khususnya Netizen +62, upaya waras dan logis pembongkaran identitas (Palsu) Jokowi oleh seorang dokter lulusan asli Universitas Airlangga (UnAir),” ujar Roy kepada fajar.co.id, Minggu (22/6/2025).

    Dikatakan Roy, dokter yang dimaksud ini pernah menjadi Anggota DPRD dan Anggota Korps Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Surabaya bernama dr. Zulkifli S. Ekomei (ZSE).

    Roy menegaskan bahwa dr. ZSE tidak bisa begitu saja disebut sebagai penyebar hoaks karena telah berani menyampaikan pernyataannya secara terbuka di media. Ia menyarankan agar klaim tersebut diklarifikasi langsung oleh pihak terkait.

    “Dokter ini tidak bisa disebut menebar Hoax, karena dia sudah berani Speak up secara gentle langsung di berbagai media, tinggal diklarifikasi langsung saja,” sebutnya.

    Penjelasan lengkap dr. ZSE ini dapat ditemukan dalam siaran langsung kanal YouTube Refly Harun (RH Channel) berjudul ‘Live, Ngeri, Mahluk Antah Berantah yang diberi nama JkW’.

    Roy juga menggarisbawahi bahwa dr. ZSE sejalan dengan pernyataan Rocky Gerung terkait keberadaan kekuatan kiri di balik sosok Jokowi yang disebut-sebut bernama Rewang, yang dikaitkan dengan bahaya laten ideologi pasca tragedi politik 1948 dan 1965.

  • Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    Bukan Tidak Mungkin Anies Baswedan Bakal Gantikan Wapres Gibran, Prabowo Mau?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap kemungkinan menarik jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus dimakzulkan dari hasil Pilpres 2024.

    Dalam situasi seperti itu, muncul empat nama yang disebut berpeluang besar menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Mengutip penilaian Mahfud MD, Refly menyebut nama-nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masuk dalam radar kuat.

    Keempat tokoh ini dinilai memiliki rekam jejak politik yang cukup untuk menempati posisi strategis tersebut.

    “Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” ujar Refly dalam videonya yang beredar, Selasa (17/6/2025).

    Dikatakan Mahfud, AHY mewakili unsur muda dari Partai Demokrat dan berpeluang besar secara elektoral.

    Namun Mahfud juga menilai bahwa AHY belum sepenuhnya menjadi figur sentral dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

    Sementara itu, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang merupakan kader senior PDIP disebut sebagai opsi menarik jika Presiden terpilih Prabowo ingin menjalin keseimbangan politik pasca-pilpres.

    Apalagi, hubungan Gerindra dan PDIP sebelumnya sempat menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi.

    Namun yang paling mencengangkan adalah munculnya nama Anies Baswedan.

    Mengingat Anies merupakan rival kuat Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

  • Beathor Suryadi Ungkap Ijazah Jokowi Hasil Cetakan di Pasar Pramuka, Refly Harun: Ngeri-ngeri Sedap

    Beathor Suryadi Ungkap Ijazah Jokowi Hasil Cetakan di Pasar Pramuka, Refly Harun: Ngeri-ngeri Sedap

    GELORA.CO – Bambang Suryadi atau Beathor Suryadi, politisi senior PDIP, mengungkap bahwa dokumen ijazah Jokowi merupakan hasil cetakan 2012.

    Keterangan Beathor Suryadi ini dituliskan di berita Poros Jakarta dan dibacakan kembali oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun di podcast atau You Tube miliknya, Minggu (15/6).

    Berita pertama dan kedua soal ijazah Jokowi ini dibacakan Refly Harun di podcast miliknya @Refly Harun seperti dilihat Senin (16/6/2025).

    Berita ini disebut Refly berasal dari portal berita @Poros Jakarta.

    “Kenapa ngeri-ngeri sedap. Karena dia sebut nama. Sebut kejadian. Dan nama yang disebut, salah satunya nama yang terkenal. Andi Widjajanto,” kata Refli Harun.

    Berikut berita lengkap Poros Jakarta yang dibacakan Refly Harun di podcast miliknya itu.

    “Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik.

    Politisi senior PDIP, Beathor Suryadi, memicu perhatian setelah mengungkap bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang kini diyakini tidak asli.

    Dalam keterangannya kepada wartawan pada Jumat, 13 Juni 2025, Beathor menyebut bahwa Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2014.

    Namun, dokumen itu diduga hasil cetakan ulang tahun 2012, saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    “Andi saat itu belum sadar kalau dokumen yang dilihatnya adalah cetakan tahun 2012. Itu dipakai Jokowi saat mendaftar ke Pilgub DKI,” ungkap Beathor.

    Beathor bahkan mengklaim bahwa dokumen tersebut dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta, oleh tim inti Jokowi yang berasal dari Solo.

    Tim ini disebut terdiri atas nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo, yang kemudian bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto.

    “Untuk memenuhi berkas pendaftaran ke KPUD DKI, mereka mengerjakan dokumen itu di pojok Pasar Pramuka,” jelasnya.

    Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama dalam pembuatan dokumen tersebut.

    Namun, menurut Beathor, Widodo telah menghilang sejak nama Bambang Tri, penulis buku kontroversial terkait ijazah Jokowi, mencuat ke publik.

    “Widodo sudah tidak bisa dilacak. Tapi keterangan dari Dani Iskandar sangat kuat bahwa proses itu memang terjadi,” lanjutnya.

    Beathor juga menyebut bahwa Andi Widjajanto sempat kaget ketika melihat foto yang digunakan pada seluruh ijazah Jokowi tampak seragam dan identik.

    Padahal, menurutnya, tiap jenjang pendidikan seharusnya memiliki foto yang berbeda.

    “Andi harus berani buka suara. Kalau tidak, ini akan menjadi beban sejarah,” tegas Beathor.

    Beathor juga mengungkap bahwa proses koordinasi untuk melengkapi berkas pendaftaran Jokowi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Cikini No 69, Menteng, Jakarta Pusat.

    Di lokasi tersebut, tim dikabarkan membahas strategi memenuhi persyaratan administrasi ke KPUD DKI Jakarta.

    “Fakta pertemuan itu nyata, dan tidak bisa terus-menerus ditutupi,” kata Beathor Suryadi.

    Demikian berita yang dibacakan Refly Harun yang disebutnya ngeri-ngeri sedap soal ijazah Jokowi ini.***

  • Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Menhan sosialisasikan DPN kepada purnawirawan TNI/Polri dan pakar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyosialisasikan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) kepada kalangan purnawirawan TNI/Polri, akademisi, dan para pakar yang diundang ke Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat.

    “Ini menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengan DPN, tugas, fungsinya, kepada para tokoh tersebut,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan.

    Brigjen TNI Frega lantas menyebutkan beberapa tokoh dan pakar, antara lain, Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Prof. Hikmahanto, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

    Selain itu, tamu dari kalangan purnawirawan TNI, di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Wiranto, mantan KSAD Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, mantan KSAU Marsekal TNI Purn. Ida Bagus Putu Dunia, dan mantan KSAL Laksamana TNI Purn. Siwi Sukma Adji.

    Dari kalangan purnawirawan Polri, yakni mantan Kapolri Jenderal Pol. Purn. Sutanto dan Jenderal Pol. Purn. Bambang Hendarso.

    Dalam pertemuan ini, Sjafrie selaku Ketua Harian DPN menjelaskan beragam tugas jajaran DPN kepada para tamu undangan tersebut.

    “DPN juga nantinya bertugas memberikan rekomendasi untuk mencari solusi-solusi dalam permasalahan nasional yang berkaitan dengan isu-isu kedaulatan, baik itu dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan,” kata Brigjen TNI Frega.

    Selain menjelaskan tentang fungsi DPN, Sjafrie juga menerima masukan dari para tokoh untuk memperkuat peran DPN dalam menjaga kedaulatan negara.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Brigjen TNI Frega, suasana cair tercipta antara Sjafrie dan para tokoh purnawirawan tersebut.

    Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap DPN mendapat dukungan seluruh kalangan dalam memperkuat kedaulatan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan TNI dan Polri hingga Ahli Tata Negara, Ada Apa?

    GELORA.CO – Sejumlah jenderal purnawirawan TNI dan Polri mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada Jumat pagi (13/6). Mereka datang atas undangan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Beberapa nama besar seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut hadir. 

    Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi pertemuan, Sjafrie menyambut langsung kedatangan Wiranto saat memasuki Aula Bhineka Tunggal Ika, Komplek Kantor Kemhan. Selain Wiranto, hadir mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Siwi Sukma Adji, dan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Ida Bagus Putu Dunia. 

    Selain itu, hadir pula beberapa jenderal purnawirawan Polri seperti Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri. Di tempat yang sama, Sjafrie mengumpulkan akademisi dan tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshidiqie, Purnowo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Bambang Kesuwo, dan Refly Harun. 

    Sempat dibuka secara terbuka di hadapan awak media, pertemuan tersebut berlanjut secara tertutup. Dalam pembukaannya, Sjafrie sempat menyampaikan maksud dirinya mengumpulkan para jenderal purnawirawan TNI, Polri, dan para tokoh dengan maksud mengenalkan DPN. Dia juga hendak meminta pandangan para tokoh dengan latar belakang berbeda tersebut.

    ”Saya berterimakasih, pada pagi ini mengundang para tokoh nasional, para pakar, khususnya yang berlatar belakang tata negara pada kesempatan pagi hari ini atas izin bapak presiden Republik Indonesia, saya sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional bisa mendapatkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak sekalian,” jelasnya. 

    Sampai berita ini dibuat pada pukul 10.45 WIB, pertemuan Menhan Sjafrie dengan para purnawirawan jenderal TNI, Polri, dan tokoh-tokoh tersebut masih berlangsung. Belum ada penjelasan secara resmi dan terperinci ihwal pertemuan tersebut. Termasuk soal topik dan tujuan diselenggarakannya pertemuan itu di Kantor Kemhan.