Xcloud.id

Tag: Reda Manthovani

  • Hari Disabilitas Internasional, YIPB Gelar Festival Inklusi Terbesar di Indonesia InklusiLand 2025

    Hari Disabilitas Internasional, YIPB Gelar Festival Inklusi Terbesar di Indonesia InklusiLand 2025

    Jakarta: Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI), Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bersama Navaswara menggelar festival inklusi terbesar di Indonesia bertajuk “InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter”.
     
    Festival yang digelar di di Hall 10 ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu, 7 Desember 2025, ini menjadi ruang publik yang hidup dan setara, tempat penyandang disabilitas tampil, berkarya, dan diakui sebagai bagian utuh anak bangsa.
     
    Terinspirasi gagasan keadilan ruang publik dari Prof. Reda Manthovani dan komitmen YIPB terhadap akses setara, InklusiLand menjadi festival inklusi berskala nasional yang merangkai inovasi sosial, keberlanjutan lingkungan, edukasi keluarga, olahraga adaptif, dan pemberdayaan wirausaha difabel.
     
    Menurut Cahaya Manthovani, Ketua Pelaksana Harian YIPB sekaligus inisiator, festival ini bukan seremonial, tetapi gerakan sosial yang dirancang sistematis, monumental, dan berkelanjutan. Inklusi bukan konsep melainkan sikap hadir untuk semua.
     
    “Kami ingin inklusi tidak berhenti pada panggung, tetapi mengalir menjadi budaya sehingga tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi ruang hidup yang dapat diakses oleh semua,” tuturnya dalam perayaan InklusiLand 2025.

    InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter. Foto: InklusiLand
     

     
    Ketua Dewan Pembina YIPB Maya Miranda Ambarsari menambahkan, menyampaikan InklusiLand bukan hanya perayaan, tetapi telah menjadi langkah bersama menuju masa depan yang memberi ruang bagi semua untuk tumbuh dan dihargai.
     
    “InklusiLand menjadi contoh bahwa ketika akses diberikan dan lingkungan disiapkan dengan cinta, sahabat disabilitas dapat bersinar dengan terang yang sama indahnya, bahkan kerap lebih gemilang dari yang pernah kita bayangkan,” kata Maya.
     
    Festival ini didukung Pemprov Banten serta pemerintah di Tangerang Raya, dan dihadiri para tokoh nasional. Gubernur Banten Andra Sony menegaskan komitmen pemerintah memperkuat infrastruktur, pendidikan, transportasi, dan ruang publik yang ramah difabel.
     
    “Festival ini memberi pesan bahwa penyandang disabilitas tidak menunggu untuk diberi ruang — mereka siap mengambil peran. Tugas kita adalah memastikan pintu itu terbuka,” imbuh Gubernur Banten dalam sambutannya.
     
    Lebih dari 3.500 peserta hadir dalam kegiatan pembuka seperti Lestari 1K Fun Walk, senam sehat, dan paparazzi runway. Festival menghadirkan enam zona utama, mulai dari Zona Lestari Para-Juara, Ekspresi Lestari, Lestari Hijau, Wirausaha Sirkular, Inspirasi Lestari, hingga Lestari Pelita Bangsa, yang dirancang sebagai pengalaman multidimensi bagi seluruh pengunjung.

    InklusiLand yang berlangsung di Hall 10 ICE BSD. Foto: InklusiLand

     

     
    Tahun ini YIPB juga menghadirkan Anugerah Inklusi Pelita Bangsa untuk empat sosok berdampak:
     
    Prof. Dr. Ali Muktiyanto, Rektor UT, atas kepemimpinan inklusifnya.
     
    Dr. Fauzi, akademisi tuli dan fotografer yang membuka ruang kreatif bagi difabel.
     
    Rina Jayani, pendiri Aluna Montessori, pelopor pendidikan inklusif terintegrasi.
     
    Putri Ariani, penyanyi internasional yang membawa representasi positif difabel ke panggung dunia.
     
    Sebagai penutup, digelar pertunjukan Simfoni Cahaya Penghidupan bersama Putri Ariani, Ghea Indrawari, dan Akusara Dance. Cahaya Manthovani menutup dengan pesan, “Semoga InklusiLand menjadi ruang bertumbuh dan ruang harapan. Mari terus memperkuat nilai inklusi dan membangun masa depan yang memberi tempat bagi semua.”
     
    Sebagai Official Media, Navaswara terlibat penuh dalam dokumentasi, liputan, dan publikasi rangkaian acara untuk menyebarkan semangat inklusi kepada masyarakat luas.

     

    Jakarta: Dalam rangka Hari Disabilitas Internasional (HDI), Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) bersama Navaswara menggelar festival inklusi terbesar di Indonesia bertajuk “InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter”.
     
    Festival yang digelar di di Hall 10 ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu, 7 Desember 2025, ini menjadi ruang publik yang hidup dan setara, tempat penyandang disabilitas tampil, berkarya, dan diakui sebagai bagian utuh anak bangsa.
     
    Terinspirasi gagasan keadilan ruang publik dari Prof. Reda Manthovani dan komitmen YIPB terhadap akses setara, InklusiLand menjadi festival inklusi berskala nasional yang merangkai inovasi sosial, keberlanjutan lingkungan, edukasi keluarga, olahraga adaptif, dan pemberdayaan wirausaha difabel.
     
    Menurut Cahaya Manthovani, Ketua Pelaksana Harian YIPB sekaligus inisiator, festival ini bukan seremonial, tetapi gerakan sosial yang dirancang sistematis, monumental, dan berkelanjutan. Inklusi bukan konsep melainkan sikap hadir untuk semua.
     
    “Kami ingin inklusi tidak berhenti pada panggung, tetapi mengalir menjadi budaya sehingga tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi ruang hidup yang dapat diakses oleh semua,” tuturnya dalam perayaan InklusiLand 2025.
     

    InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter. Foto: InklusiLand
     

     
    Ketua Dewan Pembina YIPB Maya Miranda Ambarsari menambahkan, menyampaikan InklusiLand bukan hanya perayaan, tetapi telah menjadi langkah bersama menuju masa depan yang memberi ruang bagi semua untuk tumbuh dan dihargai.
     
    “InklusiLand menjadi contoh bahwa ketika akses diberikan dan lingkungan disiapkan dengan cinta, sahabat disabilitas dapat bersinar dengan terang yang sama indahnya, bahkan kerap lebih gemilang dari yang pernah kita bayangkan,” kata Maya.
     
    Festival ini didukung Pemprov Banten serta pemerintah di Tangerang Raya, dan dihadiri para tokoh nasional. Gubernur Banten Andra Sony menegaskan komitmen pemerintah memperkuat infrastruktur, pendidikan, transportasi, dan ruang publik yang ramah difabel.
     
    “Festival ini memberi pesan bahwa penyandang disabilitas tidak menunggu untuk diberi ruang — mereka siap mengambil peran. Tugas kita adalah memastikan pintu itu terbuka,” imbuh Gubernur Banten dalam sambutannya.
     
    Lebih dari 3.500 peserta hadir dalam kegiatan pembuka seperti Lestari 1K Fun Walk, senam sehat, dan paparazzi runway. Festival menghadirkan enam zona utama, mulai dari Zona Lestari Para-Juara, Ekspresi Lestari, Lestari Hijau, Wirausaha Sirkular, Inspirasi Lestari, hingga Lestari Pelita Bangsa, yang dirancang sebagai pengalaman multidimensi bagi seluruh pengunjung.
     

    InklusiLand yang berlangsung di Hall 10 ICE BSD. Foto: InklusiLand

     

     
    Tahun ini YIPB juga menghadirkan Anugerah Inklusi Pelita Bangsa untuk empat sosok berdampak:
     
    Prof. Dr. Ali Muktiyanto, Rektor UT, atas kepemimpinan inklusifnya.
     
    Dr. Fauzi, akademisi tuli dan fotografer yang membuka ruang kreatif bagi difabel.
     
    Rina Jayani, pendiri Aluna Montessori, pelopor pendidikan inklusif terintegrasi.
     
    Putri Ariani, penyanyi internasional yang membawa representasi positif difabel ke panggung dunia.
     
    Sebagai penutup, digelar pertunjukan Simfoni Cahaya Penghidupan bersama Putri Ariani, Ghea Indrawari, dan Akusara Dance. Cahaya Manthovani menutup dengan pesan, “Semoga InklusiLand menjadi ruang bertumbuh dan ruang harapan. Mari terus memperkuat nilai inklusi dan membangun masa depan yang memberi tempat bagi semua.”
     
    Sebagai Official Media, Navaswara terlibat penuh dalam dokumentasi, liputan, dan publikasi rangkaian acara untuk menyebarkan semangat inklusi kepada masyarakat luas.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Menkop Sebut Koperasi Jadi Jalan Inklusi Ekonomi Penyandang Disabilitas

    Menkop Sebut Koperasi Jadi Jalan Inklusi Ekonomi Penyandang Disabilitas

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri acara Inklusiland bertema ‘Everyone Shine, Everyone Matters’ yang digelar Yayasan Inklusi Pelita Harapan di Tangerang Selatan, hari ini. Acara ini menjadi wadah interaksi dan kreativitas bagi masyarakat penyandang disabilitas.

    Ferry menegaskan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Menurutnya, koperasi dapat membantu mengorganisir usaha komunitas agar lebih mandiri dan berdaya saing.

    “Saya sungguh terkejut karena antusiasme luar biasa banyaknya peserta yang terlibat dalam acara ini dan variasi kegiatan cukup banyak. Ini menunjukkan minat acara Inklusiland dari tahun ke tahun luar biasa,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    “Mudah-mudahan di tahun depan Kemenkop bersama kementerian lain dapat ikut membantu membesarkan kegiatan Yayasan Cahaya,” sambungnya.

    “Kita ketahui bahwa semua orang dilahirkan di dunia dalam keadaan yang sama. Ini membuat kita sadar untuk saling membantu. Mudah-mudahan ajang ini memberi akses bagi masyarakat disabilitas dalam mengembangkan bakat dan kehidupannya,” tuturnya.

    Ferry mencontohkan kiprah koperasi penyandang tunanetra yang memproduksi Al-qur’an braille dan menyumbangkannya ke masjid-masjid. Menurutnya, inisiatif berbasis komunitas ini bisa menjadi model pengembangan koperasi bagi komunitas penyandang disabilitas.

    Dia menekankan bahwa koperasi berbasis komunitas dapat menjadi motor penggerak ekonomi inklusif. Menurutnya, dengan dukungan kementerian terkait, produk-produk yang dihasilkan komunitas disabilitas bisa dikembangkan lebih luas.

    “Apa yang dilakukan koperasi tunanetra itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Basis komunitas dari Yayasan Cahaya bisa didorong untuk punya koperasi agar produk yang dihasilkan teman-teman disabilitas dapat berkembang,” tutur Ferry.

    Selain itu, Ferry menilai acara Inklusiland bukan hanya wadah hiburan, tetapi juga momentum membangun jejaring ekonomi inklusif. Dia berharap ke depan Yayasan Inklusi Pelita Harapan dapat membentuk sebuah badan usaha koperasi demi mewadahi seluruh kegiatan ekonomi dan kreativitas dari anggotanya yang mayoritas penyandang disabilitas.

    “Dengan koperasi, penyandang disabilitas bisa lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara itu antara lain Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani; Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman; Gubernur Banten Andra Soni; Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda; Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad; serta Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Harapan Cahaya Manthovani.

    (anl/ega)

  • Festival Suara Nusantara Hidupkan Kembali Warisan Cerita Rakyat

    Festival Suara Nusantara Hidupkan Kembali Warisan Cerita Rakyat

    Jakarta: Navaswara menghadirkan Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025 di Gedung A, Lt. 3 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, 15-16 November 2025. Sebanyak 223 peserta mendaftar dalam festival ini.
     
    Suara Nusantara hadir untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat Indonesia. Setelah melalui proses seleksi ketat, 131 dari 223 peserta yang terdiri dari siswa hingga guru lolos untuk mengikuti Festival ini.
     
    “Lewat cara mendongeng, anak-anak diajak menyelami kisah-kisah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya yang berharga,” ujar Cahaya Manthovani, Ketua Panitia Suara Nusantara sekaligus Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB).
     
    Mengusung tema “Menghidupkan Legenda, Menginspirasi Masa Depan”, festival ini diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Ia juga mengumumkan rencana ekspansi festival ke lebih banyak daerah.
     

    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 

    “Semoga festival ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan menjadi titik balik kesadaran bahwa kekayaan terbesar bangsa ini terletak pada keanekaragaman budayanya,” lanjutnya.
     
    Sementara itu, Maya Miranda Ambarsari selaku Ketua Pembina Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, menegaskan Suara Nusantara bukan sekadar panggung mendongeng, tetapi ruang bagi anak-anak untuk menemukan kembali jati diri bangsanya melalui cerita rakyat.
     
    “Kami percaya bahwa literasi budaya adalah fondasi penting untuk menumbuhkan generasi yang berkarakter, percaya diri, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebaikan,” tutur Maya Miranda Ambarsari.
     
    Festival Suara Nusantara memasuki babak puncak usai melalui rangkaian seleksi sejak Oktober, mulai dari pendaftaran, penyisihan, hingga semifinal. Kompetisi ini dinilai oleh dewan juri dari Ayo Dongeng Indonesia (AyoDi).
     

     
    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 

    Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Inisiator YIPB Reda Manthovani, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad, dan Ketua YIPB Muhammad Rizal Sutono.
     
    Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan dukungan penuh Pemprov DKI terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya. Ia menekankan pentingnya memperkuat literasi budaya lewat ruang-ruang baca di sekolah dan ruang publik.
     
    “Kalau perlu, kita bukukan bersama cerita rakyat dari sabang sampai merauke. Ini akan sangat berguna untuk anak-anak kita,” kata Pramono.
     
    Selain menjadi ajang kompetisi, Suara Nusantara juga menghadirkan workshop “Semua Bisa Mendongeng” bersama Kak Onie dari AyoDi. Pada malam final, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani tampil membawakan kisah Betawi legendaris “Si Pitung”.
     

    Jakarta: Navaswara menghadirkan Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025 di Gedung A, Lt. 3 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, 15-16 November 2025. Sebanyak 223 peserta mendaftar dalam festival ini.
     
    Suara Nusantara hadir untuk menghidupkan kembali kekayaan cerita rakyat Indonesia. Setelah melalui proses seleksi ketat, 131 dari 223 peserta yang terdiri dari siswa hingga guru lolos untuk mengikuti Festival ini.
     
    “Lewat cara mendongeng, anak-anak diajak menyelami kisah-kisah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada warisan budaya yang berharga,” ujar Cahaya Manthovani, Ketua Panitia Suara Nusantara sekaligus Ketua Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB).
     
    Mengusung tema “Menghidupkan Legenda, Menginspirasi Masa Depan”, festival ini diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Ia juga mengumumkan rencana ekspansi festival ke lebih banyak daerah.
     

    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 
     
    “Semoga festival ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan menjadi titik balik kesadaran bahwa kekayaan terbesar bangsa ini terletak pada keanekaragaman budayanya,” lanjutnya.
     
    Sementara itu, Maya Miranda Ambarsari selaku Ketua Pembina Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, menegaskan Suara Nusantara bukan sekadar panggung mendongeng, tetapi ruang bagi anak-anak untuk menemukan kembali jati diri bangsanya melalui cerita rakyat.
     
    “Kami percaya bahwa literasi budaya adalah fondasi penting untuk menumbuhkan generasi yang berkarakter, percaya diri, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebaikan,” tutur Maya Miranda Ambarsari.
     
    Festival Suara Nusantara memasuki babak puncak usai melalui rangkaian seleksi sejak Oktober, mulai dari pendaftaran, penyisihan, hingga semifinal. Kompetisi ini dinilai oleh dewan juri dari Ayo Dongeng Indonesia (AyoDi).
     

     
    Festival Story Telling Cerita Rakyat “Suara Nusantara” 2025. 
     
    Sejumlah tokoh penting hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Inisiator YIPB Reda Manthovani, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif Dessy Ruhati, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Denny Achmad, dan Ketua YIPB Muhammad Rizal Sutono.
     
    Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan dukungan penuh Pemprov DKI terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya. Ia menekankan pentingnya memperkuat literasi budaya lewat ruang-ruang baca di sekolah dan ruang publik.
     
    “Kalau perlu, kita bukukan bersama cerita rakyat dari sabang sampai merauke. Ini akan sangat berguna untuk anak-anak kita,” kata Pramono.
     
    Selain menjadi ajang kompetisi, Suara Nusantara juga menghadirkan workshop “Semua Bisa Mendongeng” bersama Kak Onie dari AyoDi. Pada malam final, Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Reda Manthovani tampil membawakan kisah Betawi legendaris “Si Pitung”.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Sebanyak 306 Atlet Ikuti Pelatnas ASEAN Para Games XIII 2026

    Sebanyak 306 Atlet Ikuti Pelatnas ASEAN Para Games XIII 2026

    JAKARTA – Sebanyak 306 atlet dari 18 cabang olahraga mulai menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) sejak 1 November sebagai persiapan menuju ASEAN Para Games XIII di Nakhon Ratchasima, Thailand pada 20–26 Januari 2026.

    Dari total 306 atlet tersebut, sebanyak 291 atlet dari 17 cabang berlatih di Kota Solo dan sekitarnya, sementara 15 atlet tenpin bowling menjalani pelatnas di Jakarta Utara. Program latihan ini dikawal 95 pelatih, 91 tenaga pendukung, dan 18 manajer.

    “Kami berharap semua atlet bisa memaksimalkan kemampuan dengan waktu yang tinggal 2,5 bulan. Konsentrasi penuh kita arahkan untuk bisa berjaya di Thailand,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia Rima Ferdianto dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.

    Persiapan seluruh cabang olahraga dipantau langsung oleh Chef de Mission (CdM) Indonesia Reda Manthovani. Sejak Jumat (7/11), ia meninjau satu per satu arena latihan, bahkan memilih bermalam di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia (PPPI), Delingan, Kabupaten Karanganyar untuk melihat langsung kondisi para atlet.

    Di hadapan ratusan atlet, Reda mengingatkan pentingnya menjaga semangat menjelang pesta olahraga terbesar penyandang disabilitas di Asia Tenggara itu.

    “Waktu tinggal 2,5 bulan. Walaupun singkat, saya yakin bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan mengeluh, karena itu membuat kita lemah. Fokus pada prestasi terbaik demi Indonesia dan keluarga,” ujarnya.

    Pria yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen itu mengatakan fasilitas PPPI Delingan semakin memadai.

    “Saya lihat dari sisi kebersihan oke, fasilitas lengkap, kasur empuk, bahkan ada wireless charging. Sudah seperti hotel,” katanya.

    Sementara itu, pemain para tenis meja Komet Akbar menyebut persiapan awal berjalan baik. “Para pelatih sudah memberikan program yang bagus. Setiap hari kita dipantau. Semoga hasilnya maksimal dan Indonesia bisa kembali menjadi juara umum,” ujarnya.

    Berikut daftar cabang olahraga dan jumlah atlet yang mengikuti Pelatnas ASEAN Para Games 2025:

    Para Atletik (56)Para Panahan (10)Para Bulu Tangkis (21)Boccia (11)Para Catur (18)Para Balap Sepeda (8)Sepak Bola CP (16)Goalball (6)Para Judo (20)Para Angkat Berat (14)Para Menembak (9)Voli Duduk (16)Para Renang (27)Para Tenis Meja (36)Tenpin Bowling (15)Anggar Kursi Roda (8)Tenis Kursi Roda (4)Basket Kursi Roda (11)

  • Kejagung Pastikan Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

    Kejagung Pastikan Jaksa Punya Sistem Monitor Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memastikan jaksa memiliki sistem untuk memonitor Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ia menegaskan, sistem keuangan Kopdes Merah Putih harus berjalan dengan transparan.

    Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Bimbingan Teknis, dan Penyaluran Bantuan Permodalan Usaha (CSR) dari PT Agung Sedayu Group kepada 60 Kopdes Merah Putih di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis (16/10/2025). Hadir Menteri Koperasi dan UKM Ferry Julianto, Gubernur Banten Andra Soni, serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Reda menyebut, jaksa akan membantu Kopdes untuk berkembang menjadi lembaga yang transparan. Menurutnya, kolaborasi antarpihak dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana, termasuk dengan melibatkan sektor swasta.

    “Melalui Koperasi Merah Putih yang telah dibentuk di setiap desa dan kelurahan, Kejaksaan RI melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) memiliki sistem untuk memonitor pengelolaan keuangan dan kegiatan desa secara transparan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memitigasi risiko penyalahgunaan dana serta memperkuat ekonomi masyarakat desa,” ujar Reda.

    Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Julianto menegaskan bahwa koperasi merupakan tiang utama perekonomian nasional. Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi benteng kesejahteraan rakyat.

    Ferry menyampaikan, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan ribu gudang dan gerai Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap ekonomi rakyat menjadi lebih produktif melalui koperasi.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dukungan berbagai pihak akan mendorong lahirnya desa mandiri dan berdaya saing di Provinsi Banten.

    “Surat keputusan untuk 1.551 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tangerang telah diterbitkan. Kami mengapresiasi dukungan Kejaksaan RI melalui program Jaga Desa yang berperan aktif mengawal pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya bantuan CSR kepada Koperasi Merah Putih, kami berharap tercipta desa-desa mandiri dan maju, khususnya di Kabupaten Tangerang,” ujar Andra Soni.

    (aik/fca)

  • Kejagung Bakal Bantu Menyeleksi Calon Pejabat dan ASN di Kemenhaj Nasional 30 September 2025

    Kejagung Bakal Bantu Menyeleksi Calon Pejabat dan ASN di Kemenhaj Nasional 30 September 2025

    Kejagung Bakal Bantu Menyeleksi Calon Pejabat dan ASN di Kemenhaj
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Azhar Simanjuntak mengungkapkan, Kejaksaan Agung akan membantu untuk menyeleksi calon pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
    Hal ini disampaikan Dahnil usai Kemenhaj melakukan pertemuan untuk meningkatkan sinergi dan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji bersama Kejaksaan Agung RI.
    “Kami sudah bicara sepakat, Kejaksaan Agung akan membantu Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan proses
    screening
    dan
    tracking
    terkait calon pejabat di Kementerian Haji dan Umrah maupun calon ASN,” ucap Dahnil, di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
    Dahnil menuturkan, calon ASN akan bermigrasi dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya.
    “Kami tidak ingin SDM-SDM yang ada di Kementerian Haji nanti justru punya masalah-masalah terkait dengan praktik-praktik manipulasi rente dan korupsi penyelenggaraan haji sebelumnya,” kata dia.
    Dahnil menyebut, ada sekitar 400 nama calon pejabat dan ASN yang akan bermigrasi ke Kemenhaj.
    “Kejagung melalui Jamintel akan melakukan
    tracking
    terhadap sekitar 400 nama calon pejabat maupun ASN di Kemenhaj,” ucap dia.
    Pelacakan dan skrining ini dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Kemenhaj bebas dari praktik manipulasi rente dan korupsi.
    Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI, Reda Manthovani, memastikan bahwa Kejagung membantu mengawal Kemenhaj dan menjaga haji bersih dari KKN.
    “Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin mulai dari
    tracking
    dengan sistem kami, dan
    network
    agar bisa dideteksi dini,” imbuh Reda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Bisnis.com, BEKASI — Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah pemangku kepentingan lain melakukan panen raya program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada hari ini.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Reda Manthovani menyampaikan bahwa sebanyak 32 ton gabah dihasilkan dari empat hektare lahan sitaan kasus korupsi dana investasi PT Asabri periode 2012–2019 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

    “Luasan aset keseluruhan [Benny Tjokro] di Kabupaten Bekasi ini sejumlah kurang lebih 330 hektare yang terdiri dari 414 bidang tanah,” kata Reda dalam konferensi pers di lokasi, Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa Kejagung memanfaatkan lahan sitaan yang dalam proses pelelangan ini untuk mendukung program ketahanan pangan.

    Angka 32 ton gabah didapatkan dari empat hektare lahan padi dengan varietas Cakrabuana yang masing-masing menghasilkan hingga 8 ton. Dengan demikian, dari keseluruhan lahan Benny yang disita, masih terdapat potensi panen gabah hingga mencapai 2.640 ton.

    “Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp17,16 miliar per 3 bulan, atau Rp51,48 miliar per tahun,” tuturnya.

    Reda juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program Jaksa Mandiri Pangan sejauh ini telah menghasilkan 65 ton gabah yang dibeli oleh Perum Bulog sesuai standar pemerintah seharga Rp6.500 per kg. Total pembelian pun mencapai Rp364 juta.

    Pada saat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Korps Adhyaksa berdampak besar dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dari aspek percepatan distribusi pupuk hingga cetak sawah.

    Menurut Amran, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementan pun memproyeksikan swasembada beras dapat tercapai pada tahun ini, seiring dengan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

    “Mudah-mudahan tidak ada guncangan dalam empat bulan kemudian. Target Bapak Presiden empat tahun swasembada [beras], hampir pasti. Jika empat bulan ke depan tidak ada guncangan, itu satu tahun kita bisa rebut,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya langsung menyerap hasil panen dari lahan sitaan Kejagung tersebut sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah.

    “Yang empat hektare ini pasti kami langsung serap, tadi saya perintahkan Pinwil Jabar itu langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan sisanya yang 300 hektare tadi,” katanya saat ditemui wartawan.

    Menurut Rizal, Bulog bakal menjadi off-taker dari hasil panen para petani setempat, sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

  • Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Mendes PDT apresiasi kejaksaan dan petani dukung ketahanan pangan

    Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa

    Lampung Tengah (ANTARA) – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan apresiasi kolaborasi strategis antara kejaksaan dan petani dalam membangun ketahanan pangan.

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung melalui Program Petani Mitra Adhyaksa. Karena kita semua tahu, sumber pangan itu mayoritas berasal dari desa. Program ini sangat sejalan dengan Astacita ke-6 Presiden, yaitu membangun dari desa,” ujar Yandri usai panen raya di Desa Tempuran Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Kamis.

    Ia menyebutkan pembangunan ekonomi dari desa sangat krusial, mengingat desa menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional.

    Yandri juga menegaskan bahwa kementeriannya memiliki alokasi 20 persen Dana Desa khusus untuk ketahanan pangan, yang ke depan akan dikolaborasikan lebih intensif dengan program kejaksaan seperti Jaga Desa.

    “Bayangkan, dari total Dana Desa yang mencapai Rp71 triliun, sekitar Rp14 triliun bisa diarahkan untuk mendukung program-program produktif seperti budi daya padi, jagung, bahkan singkong yang potensial di Lampung. Kita pastikan dana itu tidak bocor dan tepat sasaran,” lanjutnya.

    Menurut dia, kolaborasi antara kejaksaan dan petani ini menjadi salah satu strategi konkret dalam mengintegrasikan pendekatan penegakan hukum dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.

    Program ini, lanjutnya, tak hanya memastikan pemanfaatan Dana Desa berjalan transparan, tetapi juga berdampak langsung bagi produktivitas sektor pertanian.

    “Kalau petaninya kita dampingi, pupuk tidak bermasalah, panennya berhasil, maka kesejahteraan akan jadi kenyataan. Dan ini yang sedang dibangun oleh Kejaksaan dan para petani,” tambah Yandri.

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa keberhasilan panen raya ini bukan hanya berdampak pada daerah, tetapi berpotensi memberi efek domino terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    “Dengan berhasilnya panen di sini, tentu akan ada efek domino yang luar biasa. Diharapkan teman-teman Forkopimda di daerah lain juga bisa ikut turun tangan, mendukung program pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan,” ungkap Reda.

    Jamintel juga mengisyaratkan bahwa program Petani Mitra Adhyaksa ini akan diperluas ke daerah lain, khususnya di wilayah Sumatera dan provinsi-provinsi strategis lainnya.

    “Kalau ini membawa tren positif, akan kami perluas. Apa yang berhasil di Lampung Tengah ini, akan kami tebarkan ke daerah lain. Minimal di seluruh provinsi Lampung dan wilayah Sumatera akan kita kembangkan. Tapi target kami, bisa kita sebar ke seluruh Indonesia,” tegasnya.

    Pewarta: Agus Wira Sukarta
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bagian dari preventif dan mitigasi risiko

    Bagian dari preventif dan mitigasi risiko

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kopdes/Kel MP diawasi penegak hukum, Menkop: Bagian dari preventif dan mitigasi risiko
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pengawasan oleh aparat penegak hukum terhadap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih perlu dilakukan sebagai bagian dari usaha preventif dan mitigasi risiko, baik dalam aspek kelembagaan maupun pengelolaan bisnis usaha.

    “Strategi ini perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem usaha koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel,” tegas Menkop, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Strategis Lanjutan Pasca Pembentukan 80 Ribu Kopdes/Kel Merah Putih, secara daring, di Jakarta, Senin (7/7).

    Dalam Rakor bersama seluruh Kepala Dinas Koperasi selindo yang juga sebagai Sekretaris Satuan Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota, Menkop menambahkan, untuk mendukung pendampingan hukum dan literasi hukum, upaya mitigasi risiko dan transparansi tata kelola oleh pengurus, pengawas, dan pengelola Kopdes, pihaknya telah menggandeng Kejaksaan Agung dan KPK.

    “Hal ini sebagai langkah strategis tindak lanjut telah diterbitkannya Permenkop Nomor 1/2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir oleh LPDB kepada koperasi percontohan,” terang Menkop.

    Bagi Menkop, sinergi dengan aparat penegak hukum itu untuk menghindari potensi terjadinya penyimpangan atau fraud dan moral hazard dalam proses penyaluran pinjaman maupun implementasinya.

    Terlebih lagi, menurut Menkop, setelah tahap pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini saatnya fokus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi secara kongkret di lapangan. 

    “Kita harus memastikan koperasi yang sudah terbentuk benar-benar bisa beroperasi, tumbuh, dan berkembang,” kata Menkop, 

    Sehingga, ada beberapa hal penekanan dari Menkop. Pertama, peningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, mulai dari pengurus, pengawas, dan pengelola. “Diperlukan pelatihan sesuai dengan kebutuhan setiap koperasi, yang muaranya adalah SDM koperasi yang kompeten dan profesional,” kata Menkop.

    Kedua, menentukan model bisnis yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan sumber daya usaha setiap koperasi. “Setiap gerai usaha harus memiliki model bisnis yang sesuai dengan potensi desa dan kearifan lokal,” ucap Menkop.

    Ketiga, lanjut Menkop, karena hampir semua Kopdes/Kel Merah Putih ini merupakan pendirian baru, maka perlu pendampingan dari sisi kelembagaan dan usaha guna memastikan di tahun-tahun awal koperasi dapat berjalan dengan baik.

    “Keempat, mendorong sinergi dengan berbagai pihak dalam kaitan permodalan dan pembiayaan. Dengan harapan, nanti Kopdes tidak hanya mengandalkan modal awal dari Himbara, tapi memiliki alternatif pembiayaan lainnya,” papar Menkop Budi Arie.

    Dalam kaitan ini, Menkop membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat karena tidak bisa berjalan sendiri. “Kita harus bergerak bersama antara pusat dan daerah, antara dinas, satgas, dan seluruh pemangku kepentingan. Satu irama, satu tujuan,” ucap Menkop.

    Menurut Menkop, fokus ke depan bukan hanya membentuk koperasi, tetapi menghidupkan koperasi. Maka, koperasi harus dikelola secara transparan, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

    Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih menambahkan, Satgas sudah menyepakati untuk membentuk percontohan yang tersebar di 38 provinsi. 

    “Maka, kami membutuhkan dukungan dari seluruh dinas koperasi di kabupaten dan kota, termasuk Satgas di tingkat daerah,” ungkap Wamenkop.

    Wamenkop juga berharap dukungan Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Pemerintahan Desa, untuk mempercepat pembentukan Satgas Kopdes Merah Putih di setiap daerah, khususnya di 92 Mock Up di 38 provinsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung Prof Reda Manthovani mengatakan bahwa urgensi dan peran pendampingan hukum dari Kejaksaan adalah mitigasi risiko dan kepatuhan. 

    “Pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari potensi dan konsekuensi hukum finansial yang merugikan. Mengingat uang yang akan dikucurkan adalah uang dari APBN,” kata Prof Reda.

    Peran Kejaksaan terkait hal ini, lanjut Prof Reda, akan diselaraskan dengan program Jaga Desa yang sudah dimiliki Kejagung. “Selama ini kita sudah mengawasi keuangan dana desa, yang akan diperluas lagi krpada koperasi,” kata Prof Reda.

    Program Jaga Desa adalah inisiatif Kejaksaan Agung RI yang bertujuan untuk mendampingi dan mengawal pengelolaan Dana Desa, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi di tingkat desa. 

    “Program ini juga berupaya meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa dan masyarakat, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa,” ujar Prof Reda. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • PT Timah serahkan bantuan untuk 18 BUMDes di Babel

    PT Timah serahkan bantuan untuk 18 BUMDes di Babel

    Ada banyak dana yang dikelola oleh desa seperti dana desa, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis dan juga  tanggung sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR)

    Pangkalpinang (ANTARA) – Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro menyerahkan bantuan senilai Rp800 juta lebih untuk membantu 18 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Kita doakan PT Timah semakin baik dan maju. Semoga nanti program CSR bisa disandingkan dengan program pertanian untuk mendukung ketahanan pangan,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto saat menyaksikan penyerahan bantuan PT Timah Tbk kepada 18 Bumdes di Pangkalpinang, Kamis.

    Ia mengatakan ada banyak dana yang dikelola oleh desa seperti dana desa, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis dan juga tanggung sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Jika semua ini bisa berjalan dengan baik maka ekonomi bisa bergerak dari desa.

    “Bagus tadi yang menerima BUMDes semua ada peternakan, sayuran dan itu bagus sekali. Kita akan membina desa salah satunya melalui CSR. Bantuan dari PT Timah itu adalah cara kita bersinergi dan pengawasan akan dilakukan oleh kejaksaan,” katanya.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Reda Manthovani mengapresiasi bantuan PT Timah bagi para BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa.

    “Terima kasih PT Timah yang memberikan CSR sehingga ekonomi desa bisa bergerak. Bantuan ini akan dikelola BUMDes dapat berjalan dengan baik, walau hibah itu harus jelas peruntukannya, jangan mentang-mentang CSR peruntukannya tidak jelas, harus jelas,” katanya.

    Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan adanya bantuan CSR PT Timah bagi BUMDes merupakan contoh kolaborasi dalam membangun desa.

    “Itu contoh, nanti ada perusahaan lain seperti sawit, Pertamina, PLN tapi bantuan ini memang harus dilakukan sesuai prosedur,” ucapnya.

    Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro mengatakan bantuan untuk BUMDes menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

    “BUMDes memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi lokal. Melalui bantuan ini, kami berharap BUMDes dapat mengembangkan unit usaha yang produktif, inovatif, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.