Xcloud.id

Tag: Ray Rangkuti

  • Puluhan Tokoh Serukan Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

    Puluhan Tokoh Serukan Pembatalan Kenaikan PPN 12 Persen

    loading…

    Puluhan tokoh yang tergabung dalam Komunitas Maklumat Juanda menyerukan agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen lantaran membebani masyarakat. Foto/Ari Sandita Murti

    JAKARTA – Puluhan tokoh yang tergabung dalam Komunitas Maklumat Juanda menyerukan agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen lantaran membebani masyarakat.

    Para tokoh yang tergabung dalam Komunitas Maklumat Juanda itu diantaranya Arif Zulkifli, Ayu Utami, Goenawan Mohamad, Ikrar Nusa Bhakti, Lukman Hakim Saifuddin, Saiful Mujani, Sukidi, Ubedillah Badrun, hingga Ray Rangkuti.

    “Pada akhir tahun 2024 ini, kami masyarakat sipil Indonesia menyampaikan tiga tuntutan pada Negara Republik Indonesia dan seruan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ketiga pokok masalah ini menyangkut hajat hidup jasmani dan rohani bangsa Indonesia,” ujar Ray Rangkuti saat membacakan pernyataan sikap di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Pertama, perihal keadilan ekonomi, yang mana rencana menaikkan PPN menjadi 12 persen itu harus dibatalkan. Sebabnya, menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) ke 12 persen menambah beban masyarakat, masyarakat harus membayar lebih mahal, membuat hidup menjadi lebih susah lagi.

    “Kedua, penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi, kami mendesak reformasi hukum, perbaiki tatanan dan perilaku hukum yang rusak,” papar Ray Rangkuti.

    Selain itu, hukum dinilai telah digunakan untuk melegitimasi dan memperkukuh kepentingan kekuasaan. UU Cipta Kerja mengakibatkan nasib buruh di tempat kerja tidak pasti, kebijakan turunannya merusak lingkungan hidup, menggusur masyarakat adat dan warga miskin.

    Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakibat hilangnya kepercayaan publik, apalagi digunakan untuk mengkriminalkan lawan politik, dan yang berbeda pendapat.

    “Ketiga, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Kami menuntut agar negara tidak merampas hak demokrasi rakyat, tetapi merawat pemilihan langsung, mereformasi hubungan kekuasaan negara dan lembaga-lembaga politik, dan menjamin ruang kebebasan sipil,” jelasnya.

    Dia menegaskan, negara diperlukan untuk menjamin kebebasan dan menjaga ruang mencapai keadilan. Negara bukan justru menjadi ancaman bagi kebebasan dan rasa keadilan. Itu sebabnya pada 26 tahun lalu, Indonesia direformasi dengan banyak pengorbanan, termasuk nyawa.

    “Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menolak rencana-rencana pemerintah yang akan menambah beban hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani adalah perekonomian dan kesejahteraan, sedangkan secara rohani adalah keadilan, kesetaraan, dan demokrasi,” tandasnya.

    (shf)

  • Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Berpotensi Lemahkan Sikap Kritis Banteng Moncong Putih

    loading…

    Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK berpotensi melemahkan sikap kritis parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) berpotensi melemahkan sikap kritis parpol berlambang kepala banteng moncong putih tersebut. Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku .

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai penetapan tersangka Hasto berpeluang menurunkan sikap kritis PDIP yang saat ini memilih jalan sebagai oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran . Ray mengatakan, kasus tersebut membuat PDIP sibuk dengan urusan internal.

    “Kasus ini membuat PDIP sibuk dengan urusan internal. Bahkan berpotensi menurunkan sikap kritis baik pengurus PDIP maupun PDIP sendiri sebagai partai. Isu soal PPN 12% misalnya terlihat tidak lagi jadi isu yang akan diangkat oleh PDIP untuk ditolak,” kata Rangkuti melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/12/2024).

    Dengan disibukkannya PDIP dengan urusan internal, Rangkuti menyatakan pemerintahan Prabowo akan berjalan tanpa pengawasan kritis. “Prabowo bisa saja menjalankan kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintahan Prabowo tapi kurang populis di tengah masyarakat, alias pemerintahan Prabowo berpotensi tanpa pengawasan yang memadai,” ujarnya.

    Rangkuti melanjutkan, PDIP juga berpotensi kemasukan isu yang memecah-belah. Terlebih, dalam waktu dekat partai berlambang banteng dengan moncong putih itu akan menggelar kongres.

    “Khususnya dalam perebutan jabatan sekjen akan berpotensi jadi sumber pembelahan PDIP,” pungkasnya.

    (rca)

  • Hasto Kantongi Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, KPK Bakal Bergerak atau Abaikan?

    Hasto Kantongi Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, KPK Bakal Bergerak atau Abaikan?

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Foto/Dok SINDOnews/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti merespons pernyataan Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang mengungkap Hasto Kristiyanto telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Ray menilai patut ditunggu seperti apa reaksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila video tersebut benar diungkap oleh sekretaris jenderal partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.

    “Jika akhirnya video itu diungkap oleh Hasto, kita akan lihat seperti apa reaksi KPK. Apakah mereka akan bergerak segera atau mengabaikannya?” kata Ray saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2024).

    Ray mengatakan, Hasto sebagai orang yang dekat dengan kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun sebelumnya tidak menutup kemungkinan banyak data yang dihimpun. “Dalam dunia di mana penegakan hukum berkelindan dengan politik, maka bisa saja setiap aktor politik memiliki simpanan kisah aktor politik lainnya,” katanya.

    Sebab, kata dia, bukan saja karena untuk saling menjaga, tapi sekaligus untuk saling menyandera. “Suasana inilah yang terasa dalam satu tahun terakhir dalam penegakan hukum kita. Banyak isu berkembang yang menggambarkan adanya aktor politik disandera secara politik dengan kasus hukum,” tambahnya.

    Ray menyoroti kasus Hasto syarat dengan nuansa politis meski memiliki sejumlah basis materil. KPK menjadikan hal ini sebagai kasus pertama saat logika hukumnya terlihat belum utuh.

    “Aktor utama belum jua mereka temukan lalu dijerat aktor penyerta. Padahal, jika Hasto dianggap sebagai tokoh yang melindungi HM (Harun Masiku, red), mengapa sejak 1,5 tahun terakhir ini KPK tak jua mampu mengejar HM?” imbuhnya.

    “Padahal Hasto bukan lagi bagian dari kekuasaan. Bahkan berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Pelaku utama belum tertangkap, tetiba mereka menggasak penyertanya. Tidak terlihat dalam alur logika yang runtut,” sambungnya.

    (rca)

  • Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka, Ray Rangkuti: Penegakan Hukum Abu-Abu

    Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka, Ray Rangkuti: Penegakan Hukum Abu-Abu

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyayangkan penetatapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurutnya, hanya satu minggu setelah pelantikan komisioner KPK dan adanya pemecatan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga dari PDIP, langkah Sekjen PDIP ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka suap mantan anggota KPU.

    “Secara kebetulan? Tentu tidak bisa dijawab dengan pasti. Dalam negeri di mana hukum dan politik saling berkelindan, memastikan mana yang objektif mana yang subjektif selalu abu-abu. Oleh karena itu tidak dapat dijawab dalam hukum sebab akibat. Hanya bisa diraba atau dirasa, tentu, dengan beberapa penjelasan,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (24/12/2024).

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa terdapat sejumlah penjelasan yang memberatkan bahwa KPK kini telah menjadi komisi pemberantasan bagi warga yang kritis.

    Pertama, pimpinan KPK sekarang adalah anggota kepolisian. Dua komisioner lainnya adalah jaksa dan hakim.  Dalam artian, KPK sekarang diisi orang-orang pemerintah.

    Menurutnya, setidaknya dari kepolisian dan kejaksaan. Khususnya komisioner dari kepolisian dan kejaksaan adalah komisioner yang dibesarkan dengan kultur kerja di bawah presiden. Yakni kultur tunduk pada pimpinan.

    Dia melanjutkan bahwa pascarevisi UU KPK, lembaga rasuah kini seakan di bawah presiden.

    “Jadi rasanya klop KPK institusi di bawah presiden yang sebagian komisionernya datang dari kultur yang manut dengan presiden. Bukan datang dari kultur yang independen,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Ray melanjutkan bahwa sudah lama terdengar isu bahwa beberapa orang anggota atau pengurus PDIP bakal menjadi target hukum. Khususnya mereka yang terdengar bersuara kritis terhadap pemerintahan sebelumnya dan juga yang sekarang.

    Oleh sebab itu, Ray menekankan penetapan Hasto ini jadi sinyal dari isu dimaksud dan bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi justru menguatkan isu yang sudah berkembang sebelumnya.

    “Tinggal menunggu apakah model penegakan hukum seperti ini akan berlanjut kepada anggota/pengurus PDIP yang lainnya. Kita tunggu,” pungkas Ray.

  • Ray Rangkuti Sarankan Jokowi Masuk PSI Jika Mau Langsung Jadi Ketua Umum – Halaman all

    Ray Rangkuti Sarankan Jokowi Masuk PSI Jika Mau Langsung Jadi Ketua Umum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai kendala Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka masuk partai politik lagi setelah dipecat dari PDIP yakni soal jabatan.

    Ray menilai keduanya akan menolak masuk parpol jika tidak memiliki posisi yang strategis di partai barunya.

    “Semua parpol terbuka kepada mereka. Tapi masalahnya mereka mendapatkan posisi yang strategis apa tidak. Kalau dilihat dari polanya Pak Jokowi sama Gibran mereka itu targetnya harus tinggi. Sementara partai berhitung juga belum apa-apa udah dikasih jabatan bagus,” kata Ray dihubungi Selasa (17/12/2024).

    Atas hal itu ia menegaskan persoalannya bukan partai mana yang akan jadi rumah bagi Jokowi dan Gibran.

    “Tapi persoalannya pada Pak Jokowi sendiri mau ditempatkan semestinya di dalam partai apa tidak. Kalau belum apa-apa sudah minta jatah wakil atau ketua misalnya itu kan repot lagi partainya,” terangnya.

    Ray juga meyakini keduanya jika ada kesempatan ingin segera masuk partai politik kembali. Tapi soal jabatan di parpol tersebut memang jadi kendala.

    “Mereka bisa turunkan targetnya tidak? Jadi ini, jadi itu. Kalau targetnya mereka diturunkan mungkin banyak partai yang lebih terbuka kepada mereka. Artinya menerima mereka dengan cepat. Tapi kalau targetnya sudah langsung jadi ketua umum repot juga partai,” jelasnya.

    Jika ingin langsung memiliki jabatan strategis di parpol setelah didepak dari PDIP. Ray Rangkuti sarankan keduanya bisa masuk PSI.

    “Cocok lah kalau itu (PSI) kan memang sudah dikuasai anaknya. Sudah benar ke PSI saja dari pada repot-repot,” tandasnya.

    Diketahui Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sejak Senin 16 Desember 2024.

    Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Khomarudin Watubun melalui video yang di terima Tribunnews, pada Senin (16/12/2024).

    Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

    “Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Komarudin.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut,” sambung dia.

    Dalam hal ini Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yanki Bobby Nasution juga telah dipecat.

    Dia mengatakan bahwa jika pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

    Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” katanya.

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani,” jelasnya.

    Berikut isi surat keputusan pemecatan secara lengkap:

    Satu, surat keputusan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Joko Widodo dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang, dan seterusnya. Mengingat, dan seterusnya. Memperhatikan, memutuskan. Satu, menetapkan.

    Satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, melarang saudara tersebut di atas, pada diktum satu di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Tiga, terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo.

    Empat, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang.

    Lima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mesti.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani.

    Dua, surat keputusan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 tentang Pemecatan Gibran Rakabuming Rak dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu, memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dua, melarang saudara tersebut pada diktum satu di atas, melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Tiga, DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan keputusan ini pada Kongres yang akan datang.

    Empat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana sendiri.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024.

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani. 

    Surat keputusan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
     
    Tiga, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, satu, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobby Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

    Dua, melarang saudara tersebut pada diktum satu di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tiga, DPP-PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang.

    Empat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani.

  • Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi

    Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi

    Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. (foto: ist)

    Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu telah selesai. Sejumlah calon kepala daerah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun tidak sedikit hasil perhitungan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.

    Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilu 2024 ditandai oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak kosong, ajang debat kandidat yang berujung kericuhan, adanya politik uang yang merajalela, dan ketidaknetralan ASN yang meningkat.

    Diakui Ray, sejak awal sebelum pelaksanaan Pemilukada ia telah mengingatkan Pemerintahan baru Prabowo Subianto agar tidak perlu terlibat langsung dalam Pilkada 2024. Menurutnya, jika paslon yang didukung gagal, maka akan berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo sendiri.

    “Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya pak Prabowo tidak terlibat langsung dalam urusan Pilkada karena ketika beliau mendukung paslon tertentu dan tidak menang, berarti yang tidak menang ini berpotensi menjadi oposisi bagi dirinya,” ujar Ray Rangkuti, Jumat (13/12/2024) di Jakarta.

    Ia menambahkan, dengan banyaknya Paslon yang didukung oleh Prabowo tersebut tidak menang, maka banyak daerah yang akan merasa tidak didukung Prabowo sehingga tidak memiliki kewajiban politik untuk harus sejalan dengan keinginan Prabowo.

    Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. “Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi,” pungkasnya. (Dd)

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tim pemenangan RIDO dinilai belum terima kekalahan 

    Tim pemenangan RIDO dinilai belum terima kekalahan 

    tim RIDO masih belum menerima kekalahan

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebutkan tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) belum menerima kekalahan di Pilkada Jakarta.

    Ray menilai bahwa upaya tim RIDO mencari alasan atas kekalahan mereka sangat lemah dan tidak berdasar.

    “Kalau dilihat dari pernyataan ini, jelas sekali mereka tidak terima kekalahan. Lalu mereka mencari faktor-faktor yang dianggap memengaruhi hasil, salah satunya soal undangan pemilih (C6), tapi itu sangat kecil dan lemah,” katanya.

    Menurutnya, analisis bahwa suara Pramono-Rano kalah dari angka partisipasi pemilih tidak relevan, karena faktanya, pasangan RIDO sendiri justru lebih buruk lagi dibandingkan angka golput yang angkanya di atas 40 persen.

    “Kalau Pramono-Rano kalah dari partisipasi pemilih, pasangan RIDO ini lebih parah lagi. Apa tidak malu meminta putaran kedua?” tegasnya.

    “Kalau mereka sudah kalah dari golput, kok masih ngotot untuk putaran kedua? Saya melihat dasar mereka untuk menggugat ke MK terkait tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak cukup,” katanya.

    Namun, Ray juga mengingatkan bahwa hasil akhir tetap bergantung pada pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sementara itu, Tim Hukum pasangan RIDO akan segera melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, yang akan dilayangkan paling lambat pada Rabu (11/12).

    Tim Bidang Hukum RIDO Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan, sesuai peraturan pasangan RIDO memiliki waktu untuk menyerahkan gugatan ke MK paling lambat pada Rabu (11/12) pukul 16.00 WIB.

    Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengatakan, ada hal yang sangat krusial di Pilkada Jakarta tahun ini, salah satunya berkaitan dengan rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Jakarta.

    “Seperti yang sudah disampaikan oleh tim hukum, tim pemenangan, partai-partai pengusung, dari pasangan RIDO melihat bahwa Pilkada Jakarta tahun 2024 memiliki masalah yang cukup krusial, yaitu partisipasi daripada pemilih sangat rendah. Ini merupakan yang terendah dalam sejarah Pilkada di DKI Jakarta,” paparnya.

    Menurut Ariza, sapaan akrab Riza Patria rata-rata tingkat partisipasinya tidak lebih dari 53 persen. Angka ini sangat minim jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 68 persen.

    “Saat Pilkada di Jakarta sebelumnya, meski cuaca hujan, partisipasinya sangat tinggi sekali. Padahal saat Pilkada yang dilangsungkan pada 27 November 2024 lalu cuaca di Jakarta sangat cerah sehingga seharusnya tidak menggangggu partisipasi warga dalam memilih,” jelas dia.

    “Maka dari itu, pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkiat beberapa masalah di antaranya yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih karena banyak warga tidak menerima undangan. Apakah ini disengaja atau tidak, nanti pada waktunya masyarakat akan tahu,” ujarnya.

    Selain itu, tim RIDO juga banyak mendapatkan laporan jika ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS.

    “Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik, yang lebih sehat, yang kondusif ke depannya,” kata Ariza.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024, saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, Minggu (8/12).

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Gerindra Ngotot Gugat Hasil Pilkada Jakarta Pascapertemuan Jokowi-Prabowo, Ini Kata Pengamat

    Gerindra Ngotot Gugat Hasil Pilkada Jakarta Pascapertemuan Jokowi-Prabowo, Ini Kata Pengamat

    loading…

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menanggapi langkah Partai Gerindra mengajukan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke MK. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gerindra mengambil sikap lebih awal meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta belum menetapkan hasil rekapitulasi suara.

    Sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Tim Lembaga Advokasi Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (7/12/2024) sore. Gugatan ke MK dilayangkan Gerindra karena menemukan 167 kasus surat undangan pemungutan suara atau C6 tidak terdistribusi dan 80 laporan mereka ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ditanggapi.

    Langkah Gerindra yang tiba-tiba itu menarik perhatian publik karena sehari sebelumnya, yakni Jumat (6/12/2024) malam, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra di rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Pengamat politik, Ray Rangkuti mengaku tidak bisa memastikan ada hubungan atau tidak antara pertemuan Jokowi-Prabowo dan sikap Gerindra atas hasil Pilkada Jakarta.

    “Tentu saya tidak tahu persis (ada hubungan atau tidak), tetapi pada akhirnya Gerindra membulatkan tekad melakukan gugatan (hasil Pilkada Jakarta), itulah yang terlihat,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi SINDOnews, Minggu (8/12/2024).

    Terlepas dari ada hubungan atau tidak, kata Ray Rangkuti, sikap Gerindra yang akan mengajukan gugatan Pilkada Jakarta tidak sesuai dengan apa yang selama ini disampaikan Jokowi. Saat berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, Jumat, 29 November 2024, Jokowi berpesan kepada pemenang Pilkada harus rendah hati, sementara yang kalah bisa mencoba lagi 5 tahun mendatang.

    “Kalau begini kan, (pesan itu) berarti hanya berlaku bagi yang dikalahkan KIM (Koalisi Indonesia Maju). Kalau KIM yang kalah mengajukan gugatan,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) ini.

    Ray mengaku menghormati langkah Gerindra menggugat hasil Pilkada 2024 sebagai bagian dari mencari kebenaran. Namun ia melihat hasil Pilkada Jakarta akan sulit digugat karena selisih perolehan suara antara pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono sangat besar, sekitar 10%.

  • Viral Pernyataan Hasto, Pengamat Ray Rangkuti Pernah Bilang Jokowi Melupakan Sejarah Asal-usulnya

    Viral Pernyataan Hasto, Pengamat Ray Rangkuti Pernah Bilang Jokowi Melupakan Sejarah Asal-usulnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai viralnya pernyataan Hasto soal kriminalisasi yang didalangi Jokowi terhadap Anies Baswedan, pernyataan Ray Rangkuti juga kembali viral.

    Pengamat politik tersebut pernah mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyatakan bahwa Jokowi telah melupakan sejarah asal-usulnya.

    Dalam pernyataannya, Ray menilai bahwa keberhasilan Jokowi selama ini dinikmati sendiri, sementara kegagalannya ditimpakan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ada beberapa poin kritik yang disampaikan oleh Ray Rangkuti:

    Omnibus Law

    Menurut Ray, Omnibus Law yang kontroversial telah membuat PDIP dipandang buruk, sedangkan Jokowi menikmati hasilnya.

    Revisi UU KPK

    Ray menuduh bahwa revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang banyak menuai kritik, membebani PDIP secara citra. Namun, ia menyebut Jokowi justru memanfaatkan KPK untuk mengeliminasi lawan-lawan politiknya.

    Undang-Undang Minerba

    Ray juga mengungkapkan bahwa kebijakan terkait Undang-Undang Minerba memperburuk citra PDIP, sementara keluarga Jokowi dituding mendapatkan keuntungan dengan menjadi pendukung bisnis tambang.

    Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

    Ia menuding revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang buruk menurut publik turut merugikan PDIP. Namun, Ray menilai Jokowi mengambil keuntungan dengan memanfaatkan aturan tersebut, termasuk mendukung langkah-langkah untuk anaknya yang disebut-sebut menjadi Wakil Presiden.

    Ray Rangkuti pun mempertanyakan moralitas yang diwariskan oleh Jokowi kepada bangsa Indonesia. “Moral macam apa yang bisa kau wariskan kepada bangsa ini?” ungkap Ray dengan nada tegas.

  • 5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    5 Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas… Megapolitan

    Ketika Ridwan Kamil Mulai Bawa Prabowo dan Jokowi di Tengah Sulitnya Dongkrak Elektabilitas…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin menarik karena masih sulit untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang.
    Hasil rilis dari tiga lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI), Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan bahwa elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang bertarung pada
    Pilkada Jakarta 2024
    belum menyentuh angka di atas 50 persen.
    Hal ini membuat peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung satu putaran seperti yang diharapkan pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 dan 3,
    Ridwan Kamil
    -Suswono dan
    Pramono Anung
    -Rano Karno, tampaknya tak akan terealisasi.
    Berdasarkan hasil survei LSI, elektabilitas Pramono-Rano sebesar 41,6 persen, Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, dan 6,6 persen untuk pasangan cagub-cawagub nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Sementara itu, survei PPI memperlihatkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 47,8 Persen, Pramono-Rano 38 Persen, dan Dharma-Kun 4,3 Persen.
    Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 37,4 persen, Pramono-Rano 37,1 persen, dan Dharma-Kun 4,0 persen.
    Dari hasil survei ketiga lembaga survei tersebut, ini membuktikan bahwa cagub-cawagub yang disokong kekuatan politik raksasa seperti Ridwan Kamil-Suswono belum tentu bisa menguasai pertandingan.
    Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa pertarungan dalam pilkada adalah tentang sosok atau figur, bukan partai politik.
    “Karena pertarungan dalam Pilgub (Pilkada Jakarta) ini bukan pertarungan partai politik, bukan pertarungan seperti legislatif, tapi ini pertarungan figur,” kata Pramono Anung di Cipete, Rabu (16/10/2024).
    Di tengah masa kampanye Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan berbeda, tetapi dalam waktu yang berdekatan.
    Ridwan Kamil bertemu Prabowo
    untuk makan malam bersama di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/11/2024) malam.
    Sehari berselang, Jumat (1/11/2024) sekitar pukul 14.30 WIB, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
    Ridwan Kamil tak menampik bahwa pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Ya, sebenarnya intinya membahas hal-hal yang sifatnya umum. Tapi kan, karena itu perhelatan pilkada, ya tentunya itu juga, simbol ya bahwa ada dukungan,” ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/11/2024).
    Ridwan Kamil mendapat pesan langsung dari pertemuannya dengan Prabowo. Pesan tersebut masih berkaitan dengan Pilkada 2024 Jakarta.
    “Dengan ajak makan malam, ya memberi pesan, memang Pak Prabowo sangat-sangat mendukung kita (pada Pilkada Jakarta),” kata Ridwan Kamil.
    Pesan dan nasihat juga diterima Ridwan Kamil saat bertemu Jokowi. Salah satu nasihat yang diberikan Jokowi kepadanya adalah mengenai pembangunan Jakarta di masa depan.
    “Pak Jokowi juga sama. Kita diberi kesempatan dan diberi nasihat. Kebetulan beliau kan mantan gubernur Jakarta ya. Sehingga, nasihat-nasihatnya nanti memperkuat bagaimana membangun Jakarta ke depan,” ucap dia.
    Berkait pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi, Pramono enggan untuk berkomentar.
    “Terhadap pasangan lain saya enggak mau komentar,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).
    Ditemui di lain kesempatan, Pramono juga enggan memberikan tanggapannya soal pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi.
    Ia hanya mendoakan agar kondisi seluruh kandidat pada Pilkada Jakarta 2024 baik-baik saja.
    “Kalau saya ya, Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Timur, Minggu.
    Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai langkah Ridwan Kamil bertemu dengan Prabowo Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya yang stagnan.
    “Saya kira jawaban yang tersedia dari pertemuan itu (pertemuan Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi) tidak lain dan tidak bukan ya memang (untuk menaikkan elektabilitas),” ungkap Ray dalam program Sapa Indonesia Akhir Pekan Kompas TV, dikutip dari video YouTube
    Kompas TV
    , Sabtu.
    Ray berpandangan bahwa pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi menjadi cara bagi Ridwan Kamil untuk lebih banyak mendulang suara pemilih di Jakarta.
    “Saya kira salah satu faktor yang paling utama mengapa Ridwan Kamil sekarang seperti (berupaya) mendulang suara dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi) adalah karena kelihatan elektabilitas beliau itu relatif stagnan di Jakarta akhir-akhir ini,” kata Ray.
    Ray menyampaikan, stagnannya elektabilitas Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta menjelang hari pencoblosan yang tinggal beberapa minggu ke depan sangat berisiko.
    Karena itu, pertemuan dengan Prabowo dan Jokowi dilakukan guna meningkatkan suara dukungan.
    “Ya beliau (Ridwan Kamil) membutuhkan semacam
    support
    baru, dulangan suara baru dari dua tokoh ini (Prabowo dan Jokowi),” imbuhnya.
    Namun, Ridwan Kamil menepis spekulasi soal pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi karena elektabilitasnya yang stagnan dan cenderung turun.
    Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengeklaim, tingkat elektabilitasnya masih lebih tinggi dibandingkan Pramono Anung.
    “Tidak, elektabilitas saya kan lebih tinggi dari Mas Pram (Pramono Anung). Tidak ada masalah,” ujar Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.
    Ridwan Kamil menyampaikan, pertemuannya dengan Prabowo dan Jokowi merupakan sinyal kuat bahwa dirinya didukung oleh dua elite politik tersebut.
    “Pertemuan itu artinya, dua presiden itu mendukung pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono). Udah itu aja, jangan ditafsir macam-macam. Kalau tidak mendukung, ngapain diterima, diberi waktu eksklusif. Ngapain di-posting di IG-nya masing-masing,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Ridwan Kamil mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak mengeklaim dukungan dari Prabowo dan Jokowi tanpa dasar.
    “Itu menunjukkan secara tersirat, dua presiden itu mendukung, ya kira-kira begitu. Kenapa? Untuk menutupi seolah-olah ada klaim dari yang lain-lain, bahwa yang didukung adalah yang lain-lain gitu. Makanya saya balikin, jangan suka ngeklaim,” ungkap dia.
    Berdasarkan survei yang dirilis oleh Charta Politika Indonesia akhir September 2024 lalu, dukungan Prabowo maupun Jokowi memiliki pengaruh bagi pemilih di Jakarta, tetapi tidak terlalu signifikan.
    Responden yang menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta 2024 yang didukung Prabowo berjumlah 21,7 persen.
    Sebanyak 59,1 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Prabowo, sedangkan 19,3 persen responden tidak menjawab.
    Sementara itu, 16,8 persen responden menyatakan akan memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi.
    Namun, 64,4 persen responden tidak memilih pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang didukung Jokowi, dan 18,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
    Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan Ridwan Kamil untuk menaikkan elektabilitasnya yang dianggap stagnan.
    “Untuk menaikkan elektabilitas, tidak ada lagi selain mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan turun langsung, dengan membangun ikatan emosional dengan warga Jakarta dan komunitas-komunitas pemilih, itu harus dilakukan,” ungkap Ujang kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Ujang menyampaikan, ada empat hal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak maju pada Pilkada Jakarta, yakni popularitas, elektabilitas, visibilitas, dan akseptabilitas.
    Menurut Ujang, faktor akseptabilitas atau penerimaan dari warga Jakarta saat ini begitu penting bagi Ridwan Kamil.
    “Penerimaan dari warga Jakarta ke Ridwan Kamil menjadi penting. Makanya ada penolakan-penolakan dari warga itu kan enggak bagus, memengaruhi elektabilitas Ridwan Kamil sehingga tidak naik-naik, di saat yang sama Pramono-Rano terus naik elektabilitasnya,” kata Ujang.
    Di lain sisi, Ujang menyampaikan bahwa Ridwan Kamil juga harus menawarkan visi dan misi serta gagasan dan program terbaik yang bisa menjadi solusi atas permasalahan warga Jakarta.
    Namun, apa yang ditawarkan ke warga harus lebih realistis dan rasional, serta lebih terukur.
    “(Visi, misi, program, dan gagasan yang ditawarkan Ridwan Kamil) harus beda, yang unggul dari kandidat-kandidat lain sehingga warga Jakarta melihat ide, gagasan, program, visi, misi Ridwan Kamil itu berbeda dan disambut baik oleh warga, menjadi kebutuhan bagi warga untuk menjadi solusi bagi warga Jakarta,” tuturnya.
    (Penulis: Shela Octavia, Achmad Nasrudin Yahya, Ruby Rachmadina, I Putu Gede Rama Paramahamsa | Editor: Irfan Maullana, Jessi Carina, Fitria Chusna Farisa, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Ardito Ramadhan)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.