Xcloud.id

Tag: Ray Rangkuti

  • Dianggap Cenderung “Berpolitik”, Citra Positif KPK Membingungkan Publik

    Dianggap Cenderung “Berpolitik”, Citra Positif KPK Membingungkan Publik

    JAKARTA – Citra positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap lebih mendahulukan kasus-kasus yang bernuansa politik dibandingkan kasus kakap dengan jumlah kerugian negara yang besar disebut membingungkan publik.

    Seperti diketahui, temuan Litbang Kompas yang dipublikasikan 24 Januari lalu, citra positif KPK mengalami kenaikan, semula 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025.

    Di antara lembaga-lembaga penegak hukum, dalam survei Litbang Kompas, KPK menjadi yang paling tinggi dibandingkan Kejaksaan (70 persen), Mahkamah Konstituti (69,1), Mahkamah Agung (69 persen), juga Polri (65,7 persen).

    “Anggota KPK yang sekarang ini kan belum kerja, kok tiba-tiba tingkat kepuasan dan kepercayaan meningkat drastis ke mereka,” ungkap Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, Minggu 26 Januari 2025.

    Menurutnya, KPK saat ini lebih tampak pada kegiatan politik alih-alih pengungkapan kasus hukum.

    Ini karena yang kasus dikejar oleh KPK lebih bernuansa politik, seperti kasus Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

    Wajah KPK saat ini, lanjut Ray, lebih banyak sebagai KPK politik dibandingkan KPK pendekatan hukum.

    “Jadi kalau tiba-tiba meningkat kepercayaan kepada KPK, saya juga angkat tangan. Saya tidak paham bagaimana menjelaskannya,” imbuhnya.

    Dia menilai, dalam konteks pemberantasan hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih trengginas dan berani mengungkap kasus-kasus besar maupun dengan kerugian negara besar.

    “Tapi kok penghargaan publiknya malah ke KPK bukan ke Kejaksaan. Mana ada kasus di atas Rp10 miliar yang ditangani KPK sekarang,” tukasnya.

    Ray menegaskan, tidak meragukan metodologi penelitian yang digunakan Litbang Kompas.

    Tapi seharusnya, publik juga harus mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait kinerja KPK yang mendapatkan citra positif lebih besar dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

    “Saya tidak meragukan metodologinya, tapi masyarakat kita seperti kurang dalam mendapatkan informasi. Apa yang dilakukan KPK sampai belum bekerja pun citra positif mereka bisa naik dan mengalahkan lembaga lain,” tukasnya.

  • Bansos & Makan Gratis Disebut yang Membuat Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo Capai 80,09 Persen – Halaman all

    Bansos & Makan Gratis Disebut yang Membuat Tingkat Kepuasan Pemerintahan Prabowo Capai 80,09 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti meyakini bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis membuat tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo Subianto capai 80,09 persen.

    Diketahui berdasarkan hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025.

    Sebanyak 80,09 persen responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas.

    “Jika kita menggunakan hasil survey Litbang Kompas yang menyebut 100 hari menjelang pemerintahan Prabowo-Gibran tingkat kepuasan mencapai 80,09 persen maka sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu melakukan hal-hal signifikan lainnya,” kata Ray, Minggu (26/1/2025). 

    Selama bansos, makan siang, tunjangan sana sini dilakukan, kata Ray, tingkat kepuasan akan terjaga di kisaran 80%. 

    “Jika hal ini dapat dipertahankan, bisa jadi hingga 5 tahun ke depan, maka tingkat kepuasan akan selalu tinggi,” terangnya. 

    Maka dengan begitu, dinilainya isu-isu soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, reformasi institusi polisi, dan sebagainya, bukanlah isu-isu utama bangsa dan negara. 

    “Isu-isu seperti ini dapat ditutupi dengan pencapaian program populis seperti bansos, makan bergizi, tunjangan sana sini, dan sebagainya. Inti program ini hanya satu: kita memiliki ketahanan ekonomi untuk menopang seluruh program-program populis ini,” terangnya. 

    Atas hal itu ia menilai perlu dilakukan penghematan.

    Langkah memangkas belanja birokrasi dan pejabat sudah tepat. 

    “Tapi, tentu saja, tidak akan cukup. Langkah lainnya perlu juga dilakukan seperti pemangkasan jumlah kementerian dan turunannya. Termasuk di dalamnya para pembantu juru bicara dan sejenisnya,” lanjutnya. 

    Fungsi mereka dinilainya sudah tidak terlalu relevan dan signifikan. Pola bagi bansos, makanan bergizi, tunjangan sana-sini, dan sebagainya jauh lebih efektif memelihara tingkat kepuasan dari pada jubelan juru bicara istana. 

    “Lalu, apakah kita akan sampai ke target Indonesia emas 2030? Jawabannya jauh dari harapan. Survey Litbang Kompas itu hanya memotret bagaimana kepuasan rakyat dicapai, bukan bagaimana mestinya mengelola Indonesia mencapai Indonesia Emas 2030. Kalau hanya mengejar kepuasan rakyat saja, polanya sudah ditemukan. Bahkan sejak 5 tahun sebelumnya. Di mulai dari era Presiden Jokowi,” tandasnya.

  • Menerka Arti Pertemuan Megawati dan Prabowo bagi Keduanya

    Menerka Arti Pertemuan Megawati dan Prabowo bagi Keduanya

    loading…

    Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto diyakini tinggal menunggu waktu yang tepat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto diyakini tinggal menunggu waktu yang tepat. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti pun memprediksi kisaran 70% kedua tokoh tersebut akan bertemu dalam waktu dekat.

    Sebab, menurut Ray, tidak ada lagi halangan cukup berarti untuk keduanya dapat bertemu. “Pilpres sudah selesai, pilkada juga. Kabinet juga sudah terbentuk. Maka, jika keduanya bertemu, tak ada bobot politik pragmatis menyertainya,” ujar Ray dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2025).

    Ray menuturkan, Megawati dan Prabowo dapat bertemu dengan bobot persahabatan yang telah lama terjalin. “Maka kalaupun ada politik di dalamnya, maka bobot politik kebangsaannya akan jauh lebih kuat,” imbuhnya.

    Dia pun menganalisis arti pertemuan itu bagi Megawati dan Prabowo. “Bagi Ibu Mega, pertama, menegaskan bahwa antara tak ada jarak yang prinsipil antara beliau dengan Prabowo. Bahwa sebelumnya mereka berbeda, telah selesai dengan berakhirnya hajatan pemilu dan pilkada,” ujarnya.

    Kedua, memecah dominasi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo. Sehingga cawe-cawe Jokowi akan dapat lebih dipinggirkan.

    “Ketiga, saat yang sama, upaya mengganggu PDIP dari luar dapat diperlemah. Khususnya menjelang Kongres PDIP 2025 di tahun ini,” tuturnya.

    Sebab, ujar dia, langkah mengganggu keberadaan satu partai yang datang dari luar, umumnya berkaitan dengan pembiaran atau bahkan dorongan dari pemerintah yang sedang berkuasa.

  • Untung Rugi Manuver PDIP Pilih Bergabung ke Kabinet Prabowo

    Untung Rugi Manuver PDIP Pilih Bergabung ke Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Penetapan Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto mengubah konstelasi politik antara partai berlogo banteng itu dengan koalisi pemerintahan saat ini. Terlebih, adanya wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir.

    Mencuatnya kasus Hasto menimbulkan spekulasi tentang arah politik PDIP untuk mengambil langkah politiknya dengan merapat ke dalam koalisi pemerintahan. Namun, hal itu diprediksi tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat.

    Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai masih terlalu mentah untuk mulai meyimpulkan bahwa PDIP akan merapat ke kabinet Presiden Ke-8 RI itu. Mengingat, tidak mudah, baik bagi PDIP maupun bagi Prabowo sendiri.

    Apalagi, kata Ray, PDIP sudah mulai menemukan pola sebagai oposisi ,sehingga apa pun istilah yang saat ini PDIP itu pergunakan, secara teoritik posisi di luar pemerintahan itu adalah posisi oposisi. 

    Menurutnya, semangat dan kerja-kerja oposisi sudah mulai terbentuk bahkan hingga ke bawah. Belum lagi, posisi PDIP yang di luar kekuasaan Prabowo perlahan mulai mendapatkan simpati publik.

    Bahkan, kelompok-kelompok oposisi mulai tidak melihat PDIP sebagai partai asing. Namun, secara perlahan mulai saling mendekat karena kesamaan posisi. Kasus Hasto misalnya, tidak diributkan oleh banyak pihak. Bahkan di kalangan oposisi, kasus itu cenderung dimaknai sebagai politik dari pada penegakan hukum murni.

    “Posisi seperti ini, untuk jangka panjang, khususnya menghadapi pemilu 2029, akan sangat menguntungkan PDIP. Bisa jadi, bila performa mereka di oposisi terus aktif, partai ini akan kembali dominan pada pemilu 2029 yang akan datang,” imbuhnya kepada Bisnis, Jumat (17/1/2025).

    Di sisi lain, Ray menilai dengan masuknya PDIP ke pemerintahan maka dengan sendirinya mengakui Gibran Rakabuming Raka, kader yang belum lama ini dipecat oleh mereka, sebagai wakil presiden.

    “Tentu akan terlihat lucu di mata masyarakat orang yang pernah mereka pecat, kini, mereka dalam satu perahu. Di mana posisi Gibran jauh lebih kuat dan prestius. Kelucuan seperti ini, hanya akan memudarkan citra PDIP di tengah mulai pulihnya kembali citra mereka,” imbuhnya.

    Ray menyebut apabila bergabung pun belum tentu partai dengan dominan warna merah itu mendapatkan posisi atau kursi yang sepadan. Jika hal itu terjadi, maka gabungnya PDIP ke koalisi Prabowo adalah masa depan yang suram.

    Adapun dari segi Prabowo, kata Ray, Kepala Negara akan kesulitan membagi kursi kabinet bagi PDIP. Mau tidak mau, harus ada yang dikurangi atau malah dikeluarkan.

    Alhasil, persaingan internal koalisi akan makin meninggi dan panas. Alih-alih keselaran yang dihadapi oleh pemerintah Prabowo, malah sebaliknya, keriuhan, saling cari posisi dan akibatnya akan dapat menimbulkan ketidakstabilan politik.

    “Saya tidak yakin, Prabowo berani melakukan hal ini,” tandas Ray.

    Sementara itu, analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengamini apabila semua partai politik (parpol) bergabung dalam kapal Prabowo. Maka, pemerintahan tersebut akan makin tambeng dalam mengelola Negara.

    “PDIP bergabung dengan koalisi Prabowo buat rakyat dan demokrasi tidak menguntungkan. Ya siapa yang mau menerima kritik kalau semua parpol bergabung di pemerintahan,” imbuhnya.

    Di sisi lain Hendri mengatakan bahwa sejauh ini pun tak ada implikasi bagi Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran apabila PDIP melunak dan akhirnya memilih bergabung.

    Justru, dia meyakini langkah ini akan memberikan efek terbalik yakni menjadi bentuk dukungan atau pintu maaf bagi dua kader yang mereka pecat belum lama ini.

    “Jadi, tidak ada implikasi kalau PDIP bergabung ke Jokowi dan Gibran karena Jokowi adalah Presiden Ke-7 RI yang sudah selesai menjabat dan Gibran adalah Wapres seharusnya tidak ada masalah,” pungkas Hendri.

  • Kalau Warga Ikut Urunan, Namanya Makan Bergizi Urunan

    Kalau Warga Ikut Urunan, Namanya Makan Bergizi Urunan

    loading…

    Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyentil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyentil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin . Sentilan Ray terkait usul Sultan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

    “Kalau warga ikut urunan, namanya bukan lagi makan bergizi gratis, tapi makan bergizi urunan. Ada-ada saja,” ujar Ray kepada SindoNews, Jumat (17/1/2025).

    Dia menambahkan, jika warga ikut urunan, maka dengan sendirinya kata gratis yang disifatkan di dalamnya harus dihilangkan. “Jangan dipakai. Sebab, kenyataannya, makan bergizinya adalah hasil dari urunan masyarakat,” tuturnya.

    Dia tidak setuju dengan usulan Ketua DPD RI tersebut. “Lagi pula, dana makan siang gratis ini diambil dari pajak warga. Ya masak warga dua kali dimintai untuk terlibat. Sementara pihak pemerintah tak jua ada sikap penghematannya,” ujarnya.

    Ray justru mengusulkan beberapa hal. Pertama, rampingkan Kabinet Merah Putih dengan segala stafnya. Kedua. potong gaji seluruh pejabat pemerintah non-ASN.

    “Ketiga, tunda perjalanan dinas ke luar negeri. Jangan rakyat terus yang diminta terlibat sementara mereka hanya jadi penikmat hasilnya,” pungkasnya.

    (rca)

  • KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    GELORA.CO –  Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tidak berani mengusut dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

    Pasalnya, hingga kini KPK tak kunjung menindaklanjuti laporan Nurani 98 yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, terkait dugaan tindak pidana KKN dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Itu yang memilukan dari KPK yang sekarang,” kata Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, kepada RMOL, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Ray pun membandingkan cara kerja KPK dalam memburu dan kemudian menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. 

    “Urusan Hasto begitu gercep, urusan yang dekat kekuasaan seperti tutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya bobotnya sudah sangat turun, terus dikejar-kejar. Sampai pakai geledah dua rumah segala. Dramanya begitu kentara,” kata Aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

    Padahal, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan KKN Jokowi dan keluarga, hingga kasus-kasus besar lainnya justru terkesan dilakukan pembiaran. 

    “Terlihat seperti mengalihkan orang dari tuntutan besar: CSR BI, Blok Medan, dugaan pemerasan di DWP oleh oknum polisi, Sahbirin Noer, dan terakhir adalah laporan masyarakat tentang kekayaan keluarga Jokowi,” sesal pendiri LSM Lingkar Madani Indonesia ini. 

    Padahal, lanjut Ray, KPK sebelumnya terkesan menantang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. 

    “Tetapi, KPK tetap saja bermain di kasus Hasto,” kritiknya. 

    Atas dasar itu, Ray berpandangan, tidak bisa disalahkan jika akhirnya publik ada yang menilai kerja-kerja pemberantasan korupsi hanya menyasar lawan politik. 

    “Tidak berlebihan pandangan pesimisme masyarakat atas hal ini. Yang bisa kita lihat dalam istilah: korupsi lawan politik dikejar sampai ke antartika, korupsi di lingkungan sendiri cukup antarkita,” tandasnya.

  • PDIP Endus KPK Tak Berani Bongkar Kasus Korupsi Keluarga Jokowi

    PDIP Endus KPK Tak Berani Bongkar Kasus Korupsi Keluarga Jokowi

    GELORA.CO -DPP PDIP meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang tidak akan berani mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Meskipun, sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil sudah melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyelundupan nikel mentah, hingga skandal izin tambang blok Medan ke KPK. 

    Sebab itu, DPP PDIP menyebut KPK periode sekarang adalah edisi Jokowi. 

    Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis sore, 9 Januari 2025. 

    “KPK edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok Medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” tegas Ronny. 

    Sebaliknya, Ronny menyesalkan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto terkesan menarget Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto karena kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi. 

    “Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” kata Ronny.

    Namun begitu, Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai.

    “PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.

    Beberapa hari lalu, perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Jokowi dan keluarga.

    Desakan itu disampaikan langsung para aktivis Nurani 98 saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2025.

    Mereka yang hadir, yakni Ubedilah Badrun, Ray Rangkuti, Hari Purwanto, Embay S, AH Wakil Kamal, Guntoro, Antonius Danar, Tejo Asmoro, dan Bowo Santoso.

    Ubedilah yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengatakan, dalam penegakan hukum memberantas korupsi, KPK tidak boleh tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

    “Siapapun sama di muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya,” kata Ubedilah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

    Ubedilah menjelaskan, kedatangannya ke KPK ini bertujuan untuk mendesak agar KPK menindaklanjuti laporannya yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, yakni pada 10 Januari 2022 tentang dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Bahwa Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan ke KPK pada tiga tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh Lembaga Internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai salah satu mantan Presiden terkorup dunia,” terang Ubedilah. 

  • Bola Panas “Blok Medan” Kembali Menggelinding

    Bola Panas “Blok Medan” Kembali Menggelinding

    GELORA.CO -Kode “Blok Medan” kembali mencuat ke publik di tengah desakan pengusutan harta kekayaan Joko Widodo pasca lengser dari kursi Presiden Indonesia.

    “Blok Medan” pertama kali muncul dalam persidangan kasus korupsi Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Kode ini dipakai sebagai penyebutan menantu Jokowi, Bobby Nasution terkait tambang di Halmahera Timur, Maluku Utara.

    Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut segera mengusut tuntas “Blok Medan” serta memeriksa harta kekayaan Jokowi beserta keluarganya di tengah laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden ke-7 RI itu sebagai finalis tokoh terkorup dunia 2024.

    Hal itu termuat dalam tuntutan para aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98. Anggota Nurani ’98, Ray Rangkuti mengurai, “Blok Medan” sudah pernah dilaporkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) medio 23 oktober 2024 ke KPK.

    “Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi? Padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya,” kata Ray di depan Gedung KPK Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

    Berdasarkan catatan peristiwa, istilah “Blok Medan” juga sempat ditelanjangi di panggung debat Pilkada Sumut oleh Cagub Edy Rahmayadi di depan Bobby Nasution, Rabu, 6 November 2024. 

    Dalam debat tersebut, Edy meminta Bobby menjelaskan maksud dari istilah “Blok Medan” yang disebut-sebut sebagai kode untuk menyebut suami Kahiyang Ayu itu. Namun dalam debat itu, Bobby tidak menjabarkan secara gamblang.

    Bobby justru mempersilakan Edy melaporkan kepada aparat hukum jika merasa ada pelanggaran hukum.

    “Kalau boleh mengutip perkataan Pak Edy, kalau merasa kami ada yang melanggar, ya laporkan pak. Kami tunggu laporannya,” demikian kata Bobby saat debat. 

  • Lingkar Madani: Jokowi Perlu Buktikan Tak Korup Sesuai Rilis OCCRP

    Lingkar Madani: Jokowi Perlu Buktikan Tak Korup Sesuai Rilis OCCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti melihat bahwa rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tentang Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu dari 5 pemimpin negara yang korup merupakan tantangan bagi tiga pihak.

    Menurutnya, bagi yang bersangkutan yaitu Jokowi tantangan untuknya bukanlah meminta orang lain untuk membuktikan sangkaan dari rilis OCCRP tersebut. Namun, bagaimana mantan Wali Kota Solo itu sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuktikan bahwa beliau tidak seperti yang disebutkan di dalam rilis tersebut.

    “Hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kurang tepat berlaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi, pejabat negaralah yang harus membuktikan bahwa dugaan publik terkait dengan kekayaan pribadi dan keluarganya didapatkan dengan cara tidak sah adalah tidak benar,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (3/1/2025).

    Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak memiliki kultur mendakwa mantan pejabat, lebih khusus mantan presiden, ke pengadilan karena dugaan tindak pidana yang ia lakukan semasa menjabat.

    Oleh sebab itu, dia menilai apabila Jokowi yang berinisiatif membuktikan bahwa harta kekayaan diri dan keluarganya didapatkan secara sah, bukan saja akan membersihkan nama, tetapi juga sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk memberi teladan di mana mantan pejabat dengan terbuka menjelaskan asal usul harta dirinya dan keluarganya.

    Di sisi lain, Ray melihat laporan ini sebagai bentuk uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang dibentuk untuk menegakan hukum bagi para koruptor, maka informasi dari OCCPR itu sangat patut diperhatikan oleh KPK.

    Ray menekankan bukan sekedar diperhatikan, tetapi juga dianalisa sejauh apa data-data yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Sehingga KPK tak perlu berdalih misalnya bahwa laporan itu tidak dapat dipegang, kurang lengkap dan sebagainya.

    Menurutnya, sekecil apapun informasi yang disampaikan oleh lembaga publik, sudah semestinya jadi dasar bagi KPK untuk memeriksa objeknya.

    “Hal ini sekaligus sebagai uji nyali KPK. Apakah benar-benar objektif, independen dan tentu saja tidak pandang bulu. Jangan sampai sinisme publik bahwa KPK hanya bekerja untuk mengorek-orek dugaan korupsi, suap dan lainnya dari lawan politik yang berkuasa,” tuturnya.

    Terakhir, Ray juga menilai bahwa laporan ini menjadi sentilan bagi Presiden Prabowo Subianto yang santer di setiao pidatonya akan mengejar koruptor sampai ke antariksa.

    Dia meyakini, rilis OCCRP ini merupakan batu uji sejauh apa Pak Prabowo mengimplementasikan janji mengejar para koruptor sampai ke antartika tersebut.

    “Seperti disebutkan di atas agar tidak mengelak dari tuntutan melakukan analisa atas rilis OCCRP itu dengan dalih yang seperti menyepelekan laporan itu. Jangan sampai semangat mengejar ke antartika ternyata hanya cukup antarkita,” pungkas Ray.

  • Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah? – Halaman all

    Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia, tepatnya menduduki posisi ketiga.

    Daftar tersebut diterbitkan Lembaga non pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang bermarkas di Amsterdam, Belanda.

    Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai daftar OCCRP dapat menjadi ajang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejarah dalam melakukan pemeriksaan mantan pemimpin negara.

    “Sekarang tolong KPK uji nyali untuk menjadikan laporan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian,” Ray dikutip Rabu (2/1/2025).

    Namun, secara historis Indonesia, Ray menyebut, lembaga hukum tak punya sejarah mengadili mantan kepala negara. 

    “Masalahnya adalah sejak kapan Indonesia punya tradisi mengadili mantan pemimpin mereka. Tantangan Pak Jokowi agar dibuktikan, secara historis itu tidak punya dasar,” kata Ray.

    “Bahkan ketika Pak Harto disebut terlibat KKN pun secara hukum dia tidak pernah diperiksa. Makanya orang selalu berkelit bahwa Pak Harto itu bukanlah aktor yang terlibat korupsi karena tidak pernah dibuktikan secara hukum,” sambungnya. 

    Menurutnya, Jokowi mengerti betul hal itu, sehingga akan sulit membuktikan laporan OCCRP itu. 

    “Karena secara historis kita tidak punya tradisi untuk menghukum para pemimpin kita. Bahkan ketika Pak Harto dalam tap MPR KKN sekalipun dia tidak pernah diproses secara hukum,” terangnya. 

    Kemudian dikatakan Ray yang harus dilakukan Jokowi mempersilahkan aparat penegak hukum untuk segera meneliti harta kekayaan pribadinya dan juga keluarganya.

    “Itulah semangat dari Undang-undang Anti Korupsi. Jadi yang didorong itu bukan kita yang membuktikan kekayaannya, tapi beliau sendiri yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia dapatkan itu legal,” tandasnya. 

    Framing Jahat

    Jokowi mempertanyakan bukti dari penilaian OCCRP yang memasukan namanya ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia.

    “Hehehe, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi mengatakan, saat ini banyak framing jahat dan tudingan terhadap dirinya tanpa dilandasi bukti. 

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan,” tutur Jokowi.

    Saat ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politis, ia justru meminta awak media menanyakan ke pihak yang melontarkan isu ini.

    Menurutnya, siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk menuduh dirinya.

    “Ya ditanyakan aja. Orang bisa memakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” ungkapnya.

    Apa Itu OCCRP?

    OCCRP adalah satu di antara organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda dan memiliki staf di enam benua.

    Mereka adalah organisasi nirlaba yang berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata.

    Mengutip laman mereka, https://www.occrp.org/en/about-us, OCCRP memiliki divisi yang membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani masyarakat.

    OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007.

    OCCRP awalnya digiatkan di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, menegakkan standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

    Dikutip dari situs resminya, OOCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OOCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut nama tokoh yang masuk dalam daftar nominasi pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
    Presiden Kenya, William Ruto
    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi)
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
    Pengusaha India, Gautam Adani