Xcloud.id

Tag: Ray Rangkuti

  • Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

    Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kongres di Solo yang dimulai pada Sabtu (19/7) dan ditutup pada Minggu (20/7).

    Pada pembukaan kongres, presiden ketujuh RI, Jokowi hadir. Dia bahkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato kenegaraan saat pembukaan Kongres PSI.

    SementaraPrabowo Subianto residen RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bakal hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (20/7).

    Menyoroti pelaksanaan kongres tersebut, Pengamat politik, Ray Rangkuti memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Juli 2025.

    Dalam analisisnya, Rangkuti mengungkap lima poin penting yang perlu dicermati publik terkait dinamika internal partai berbasis kaum muda ini.

    “Jumlah peserta pemilihan raya terdaftar sebanyak 187.306 orang. Tidak jelas benar, apakah ini menunjukkan jumlah keseluruhan anggota PSI yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) atau tidak,” kata Rangkuti dalam keterangannya, Minggu (20/7).

    Dia mempertanyakan transparansi keanggotaan partai yang mengklaim sistem satu orang satu suara.

    “Jika memang total pemilih sesuai dengan jumlah KTA yang diterbitkan, maka tingkat partisipasi 80 persen ini sudah menunjukkan kerayaan pemilihan ketum. Meski di sisi lain, jumlah ratusan ribu penerima KTA PSI terasa terlalu kecil untuk partai dengan 2,81 persen suara pada Pemilu 2024,” tambahnya.

    Rangkuti juga menyoroti jargon kesetiaan yang digaungkan PSI. “Yel-yel setia terasa miris mengingat ada luka politik dalam Pilpres 2024, di mana keluarga Jokowi memilih berbeda dengan partai yang membesarkan mereka, PDIP,” ujarnya.

  • Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio memberi tanggapan terkait rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencari Ketua Umum baru.

    Lewat salah satu video unggahan di cuitan akun X pribadinya, Hendri Satrio menyebut alasan utama jelas karena logistik.

    Logistik yang dimaksudnya adalah sokongan dana dengan tujuan atau target utama tentu bisa tembus dan mendapatkan kursi di Senayan.

    “Menurut saya jawabannya logistik, uang supaya bisa menembus ke Senayan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hensa sapaan akrabnya menyebut ini memang prakmatik namun kenyataan yang terjadi memang seperti itu.

    Logistik di dunia politik Indonesia khususnya saat ini memang menjadi sokongan utama.

    Jika cuma mengandalkan ideologi dan idealisme menurutnya itu bakalan sulit karena semuanya dikalahkan oleh logistik.

    “Terdengar prakmatik tapi inilah kenyataan yang dihadapi di dunia politik Indonesia saat ini,” tuturnya.

    “Bahwa Ideologi dan idealisme di kalahkan oleh logistik,” terangnya.

    Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyebutnya sebagai salah satu kandidat kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi, namun ada syarat yang harus dipenuhi jika Jokowi ingin menduduki posisi ini.

    Ray Rangkuti menyebut syarat yang harus dipenuhi adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Ka’bah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang.

  • Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbincangan mengenai Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Caketum PPP) menjelang muktamar semakin ramai. Apalagi munculnya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Bahkan, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi calon paling kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan syarat pengusaha Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Kakbah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. “Perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya,” kata pengamat politik itu, Kamis (29/5).

    Ray mengatakan dua nama bakal mencuat menjadi caketum PPP, apabila Haji Isam mengambil alih partai tersebut. Dia menyebut dua nama itu ialah Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga kerabat Haji Isam.

    “Kedua nama ini potensial jadi Caketum PPP berikutnya,” kata Ray.

    Menurutnya, nama Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai Ketum PPP, karena eks Gubernur Jakarta itu punya kedekatan dengan Haji Isam serta membutuhkan kendaraan politik.

    “Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya,” ujar aktivis prodemokrasi itu.

    Ray mengatakan Jokowi memang masih memiliki PSI sebagai kendaraan politik, tetapi partai berkelir merah itu masih belum mengakar di rakyat. “Jika Haji Isam masuk (ke PPP), kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai ketum terbuka lebar,” ujarnya.

    Di sisi lain, sosok Amran nantinya hanya menjadi ban serap andai Jokowi tidak bersedia menjadi Ketum PPP setelah didorong Haji Isam. “Beliau (Amran) akan menjadi pilihan kedua,” kata Ray.

  • Tak Ada Satupun Partai Bela Jokowi di Isu Ijazah Palsu

    Tak Ada Satupun Partai Bela Jokowi di Isu Ijazah Palsu

    GELORA.CO –  Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberikan dampak signifikan terhadap citra Jokowi.

    Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, isu ini telah memunculkan keraguan di tengah masyarakat dan membuat sebagian orang kembali mempertanyakan sosok Jokowi.

    “Isu soal ijazah palsu sedikit banyak membuat orang kemudian berpikir ulang tentang siapa Joko Widodo ini?” ujar Ray lewat kanal YouTube “Forum Keadilan TV”, Selasa 27 Mei 2025.

    Ditambahkan Ray, efek dari isu tersebut tidak sepenuhnya positif. Justru, ada dampak negatif yang dirasakan oleh Jokowi, terutama dalam hal dukungan politik.

    Ray mencermati bahwa tidak ada satupun partai politik yang secara terbuka membela presiden dua periode itu dalam kasus tersebut. 

    “Coba kita lihat, kasus ijazah palsu, enggak ada satupun partai yang bela Jokowi. Isu ‘Adili Jokowi’ juga enggak ada tuh partai yang bela,” ungkap Ray.

    Begitu pula ketika muncul seruan dari forum purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, untuk diganti dari posisi wakil presiden.

    “Bahkan saat desakan forum purnawirawan (TNI) untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden, tidak ada juga partai yang ngomong,” tegas Ray.

    Situasi ini, menurutnya, menunjukkan adanya jarak yang mulai terbentuk antara Jokowi dan partai-partai politik pendukungnya dulu. Jokowi sendiri sepertinya menyadari hal ini.

    “Itu yang dibaca Jokowi makanya dia pasang kuda-kuda,” pungkasnya. rmol news logo article

  • Pembuktian Siapa Pemilik Akun Fufufafa Akan Dijadikan Celah Pemecatan Gibran sebagai Wapres, Ini Peluangnya

    Pembuktian Siapa Pemilik Akun Fufufafa Akan Dijadikan Celah Pemecatan Gibran sebagai Wapres, Ini Peluangnya

    GELORA.CO – Di tengah mencuatnya narasi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden, sejumlah skenario mulai bermunculan.

    Celah paling relevan adalah pembuktian mengenai dugaan pemilik akun Kaskus Fufufafa yang ditengarai kuat sebagai Gibran Rakabuming dan kini menjabat Wakil Presiden.

    Terkait dengan akun kaskus Fufufafa, Roy Suryo yang dijuluki sebagai pakar telematika sangat meyakini Wakil Presiden Gibran Rakabuming merupakan pemilik aslinya.

    Masih menjadi isu hangat di tengah masyarakat, Roy Suryo sendiri hingga hari ini sedang berseteru dengan Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu.

    Sebelumnya, nama akun anonim Fufufafa telah banyak menyita perhatian publik karena unggahan dan komentarnya yang nir empati dan kelewatan.

    Di samping mengolok-olok capres Prabowo dengan berbagai kalimat bermakna penghinaan, Fufufafa juga kedapatan sering hadir di sejumlah situs bernuansa pornografi.

    Selain menyerang secara tekstual sebagai salah satu kontestan pilpres, Fufufafa juga melakukan penghinaan terhadap sejumlah anggota keluarga Prabowo Subianto.

    Usai dilantik menjadi Wapres, Gibran saat dimintai keterangan mengaku bukan pemilik akun Fufufafa sebagaimana juga disampaikan Budi Arie selaku Menkominfo.

    Karena sejumlah rangkaian historis dan kronologis tersebut, sejumlah kalangan melihat pemakzulan sangat mungkin serta dapat dilakukan.

    Dengan melewati celah tersebut, sejumlah kalangan menilai pemecatan terhadap Gibran dapat lebih mudah dilakukan karena merupakan ketentuan dalam konstitusi.

    Di samping terlibat tindak pidana dan sudah dinilai tidak layak, pemecatan di tengah jalan terhadap seorang Presiden atau Wapres dapat dilakukan karena perbuatan tercela.

    Munculnya narasi pemecatan terhadap Gibran sebagai Wapres semakin menguat usai sejumlah purnawirawan TNI-Polri membacakan tuntutan.

    Bahkan Mayjen Soenarko yang merupakan salah satu anggota Forum Purnawirawan, dalam sebuah siniar menyebut Gibran sebagai sosok Wapres kurang bermutu.

    “Gibran mutunya itu tidak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, hukum dan moral, gampangnya dia ini lebih para dari Bapaknya,” tegasnya.

    Karena itu, langkah taktis selanjutnya yang akan dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri adalah melakukan audiensi dengan DPR dan Mahkamah Konstitusi.

    Terkait dengan potensi keberhasilan melakukan pemakzulan terhadap Gibran melalui celah sosok Fufufafa yang minim empati dan tidak teredukasi, Ray Rangkuti memberikan prediksi.

    Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani tersebut, peluang keberhasilan atau kegagalan terhadap rencana pemecatan Gibran sebagai Wapres masih berada di kisaran 50:50.  

    Dimunculkannya sosok Wiranto selaku Penasehat Presiden untuk merespon tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri, menurut Ray merupakan sebuah isyarat politik.

    “Kalau Presiden Prabowo yang menanggapi, tentu intinya Beliau akan menjawab tidak ada karena itu inkonstitusional,” ungkap Ray.***

  • Ray Rangkuti: Revisi UU ASN Bisa Mengancam Masa Depan Birokrasi – Halaman all

    Ray Rangkuti: Revisi UU ASN Bisa Mengancam Masa Depan Birokrasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Rakyat berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah dan Unindra menggelar seminar bertajuk “Revisi UU ASN Ancaman Bagi Masa Depan Birokrasi”.

    Seminar itu digelar di Aula Syahidain, Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang, Kamis (1/5/2025).

    Hadir sebagai pembicara, pengamat politik, Ray Rangkuti dan Akademisi UIN Jakarta, Muhammad Zaki Mubarak.

    Ray Rangkuti mengungkapkan revisi UU ASN berpotensi mengancam masa depan birokrasi Indonesia.

    Menurutnya, sentralisasi birokrasi ke pemerintah pusat dapat menganggu otonomi daerah.

    “Birokrasinya tidak lagi bisa sepenuhnya dielaborasi oleh kepala-kepala daerah mengingat ketertumpuan mereka sekarang ke pemerintah pusat,” kata Ray.

    Dia menjelaskan hal itu juga akan menimbulkan kontradiksi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Birokrasinya enggan-engganan yang kebetulan kepala daerahnya itu beda partai dengan presiden,” katanya.

    Senada, Zaki Mubarak selaku menko aksi kajian strategis dema uin Jakarta menjelaskan perlu bagi para mahasiswa untuk aktif membahas revisi UU tersebut.

    “Ini adalah salah satu upaya kami sebagai mahasiswa untuk mengawal dan menyoroti segala macam kebijakan yang bergulir yaitu mengenai revisi undang-undang ASN yang ini tentunya penting untuk keberlangsungan birokrasi kita,” tuturnya.

    M.Amiruddin dari BEM Unindra menambahkan bahwa revisi UU ASN harus dikawal, dikritisi, dan dikaji secara lebih tajam untuk memastikan perbaikan tata kelola birokrasi di Indonesia.

    “Kita hidup dalam negara demokrasi yang sangat dekat keteraturan hidup kita bergantung pada bagaimana ke efektifan birokrasi,” tegasnya.

    Seminar argumen ini merupakan contoh kolaborasi dan sinergi antara BEM UIN Jakarta dan Unindra dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan publik dan dapat berperan aktif dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat. (*)

  • Kesadaran Etik Jokowi Lemah!

    Kesadaran Etik Jokowi Lemah!

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sangat berbeda dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam menjaga etika kepemimpinan. 

    Jokowi yang sudah tidak menjabat Presiden justru masih intensif bertemu dengan perangkat negara. 

    Setelah mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto, Jokowi mengumpulkan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke- 65 di kediamannya, Solo, pada 17 April 2025.

    “Lemahnya kesadaran etik dalam kultur politik Pak Jokowi. Cara pandangnya demokrasi sebatas seperangkat aturan membuat tak terlihat batas patut dan tak patut dalam langkah politiknya,” kata Pendiri Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, kepada RMOL, Rabu 23 April 2025. 

    Menurut Ray, jika Jokowi menjaga jarak etik, maka pertemuan-pertemuan dengan perangkat kekuasaan itu dapat diminimalisir. 

    “Nampaknya ada hubungan istimewa antara Pak Jokowi dengan institusi kepolisian RI. Hubungan ini membuat kedekatan Pak Jokowi dengan kepolisian RI seperti tak terpisahkan. Kunjungan ini adalah salah satunya,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

    “Pertanyaannya, mengapa hanya Pak Jokowi yang dikunjungi oleh peserta Sespimmen Polri?” sambungnya.

    Atas dasar itu, Ray berpandangan bahwa Jokowi seperti tak mencontoh para presiden terdahulu, ketika sudah tak lagi berkuasa justru menjaga jarak dengan kekuasaan. Termasuk untuk bertemu dengan perangkat kekuasaan, seperti Sespimmen Polri. 

    “Bukankah mantan presiden bukan hanya Pak Jokowi. Tetapi juga Ibu Mega dan Pak SBY. Dan, hingga hari ini, belum terlihat ada kunjungan mereka kepada dua mantan presiden ini,” pungkas Ray. (*)

  • Kunjungan Serdik Sespimmen Polri ke Solo Upaya Jaga Posisi Jokowi di Pusat Perbincangan Publik

    Kunjungan Serdik Sespimmen Polri ke Solo Upaya Jaga Posisi Jokowi di Pusat Perbincangan Publik

    loading…

    Sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo. FOTO/IST

    JAKARTA – Pertemuan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri dengan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menuai sorotan tajam dari sejumlah kalangan. Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai pertemuan tersebut bukan sekadar agenda biasa, melainkan bagian dari upaya strategis untuk mempertahankan posisi Jokowi di pusat perbincangan publik dan menjaga daya tawar politiknya.

    Ray melihat pertemuan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menyinggung momen viralnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, yang mengajak anak muda melalui TikTok untuk optimistis menghadapi era kecerdasan buatan.

    “Dua peristiwa ini, meskipun terpisah, tampaknya merupakan satu rangkaian. Yakni menempatkan Pak Jokowi tetap dalam pusaran perhatian publik” ujar Ray Rangkuti dalam keterangan tertulis ke SindoNews, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Ray, pengaruh politik Jokowi yang tetap terjaga akan secara langsung menopang kekuatan posisi Gibran sebagai wapres. “Singkatnya, keberadaan Gibran harus tetap dalam posisi tawar politik yang kuat, dan itu butuh Jokowi tetap jadi pusat perhatian,” katanya.

    Lebih lanjut, Ray menyoroti hubungan istimewa antara Jokowi dan institusi kepolisian yang menurutnya semakin tampak erat. Ia mempertanyakan mengapa hanya Jokowi yang dikunjungi peserta Sespimmen Polri, sementara mantan presiden lainnya seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mendapat kunjungan serupa.

    “Hubungan ini membuat kedekatan Pak Jokowi dengan kepolisian RI seperti tak terpisahkan. Kunjungan ini adalah salah satunya,” katanya.

    Tak hanya itu, Ray juga menyoroti dampak politik dari kunjungan tersebut terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketidaktegasan Prabowo, dalam hal meletakan kepemimpinan dirinya dalam satu bingkai membuat kekuasaanya seperti terbagi, menyebar dalam blok-blok terpisah. “Selama pak Prabowo tidak membenahi hal ini, maka kekuasaannya akan terlihat lemah,” katanya.

    Ray mengkritisi kultur politik Jokowi yang menurutnya lemah secara etik. Ia menilai cara pandangnya demokrasi sebatas seperangkat aturan membuat tak terlihat batas patut dan tak patut dalam langkah politiknya.

  • Hasan Nasbi Bantah Mundur sebagai Kepala PCO: Saya Masih Ngantor

    Hasan Nasbi Bantah Mundur sebagai Kepala PCO: Saya Masih Ngantor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

    Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa. 

    “Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

    Sebelumnya, Hasan Nasbi memang disarankan mundur usai pernyataan kontroversialnya soal teror kepala babi. Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mengkritik keras pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi untuk meminta memasak kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo. 

    Ray menyatakan bahwa ucapan Hasan tidak pantas diucapkan oleh pejabat negara yang seharusnya menjadi teladan dalam berbangsa dan bernegara.

    Menanggapi pernyataan kontroversial itu, Ray pun mengajukan sejumlah tuntutan sebagai langkah penyelesaian. Dia meminta agar Hasan Nasbi mengambil cuti atau bahkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Mungkin beliau sedang mengalami persoalan yang rumit. Dengan cuti, saudara Hasan Nasbi kiranya bisa lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan rumit tersebut. Tapi jika memang posisi ini dirasa tidak lagi sesuai dan pas dengan beliau, memilih mundur merupakan jalan terhormat,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/3/2025). 

    Di sisi lain, Hasan Nasbi mengklarifikasi dan menjelaskan arti pernyataan ‘dimasak saja’ saat ditanya oleh wartawan mengenai sikap Istana terhadap teror yang menimpa jurnalis Tempo.

    Saat dikonfirmasi Bisnis, Hasan mengemukakan bahwa pernyataan ‘dimasak saja’ tidak dimaksudkan untuk melecehkan kebebasan pers, melainkan caranya untuk mengecilkan aksi teror tersebut.  

    Hasan mengaku hanya menyempurnakan respons dari salah seorang jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana terhadap teror kepala babi tersebut yang diunggahnya melalui akun X agar peneror mengirimkan daging babi secara utuh dan bukan hanya kepala saja.

    Dia menyebut bahwa pernyataan kepala babi itu sebaiknya dimasak saja, justru dapat membuat peneror kehilangan tujuannya dalam menebar ketakutan dengan memperkecil aksi tersebut.  

    “Justru respons yang benar itu adalah dengan mengecilkan si peneror. Kalau dia tidak mendapatkan efek ketakutan yang diinginkan, maka KPI [Key Performance Indicator] penerornya tidak tercapai,” ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Sabtu (22/3/2025).

    Menanggapi kritik bahwa pernyataannya dianggap meremehkan kebebasan pers, Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengekang kebebasan media.

    Hal ini pun menurutnya sudah dilakukan melalui praktik sehari-hari.

    “Soal kebebasan pers, pemerintah tidak pakai teori lagi, tapi sudah pembuktian. Tidak ada media atau wartawan yang diperkarakan, tidak ada yang dilarang bikin berita, podcast, atau masuk ke Istana karena bersikap kritis,” tegas Hasan.

  • Pertemuan Menteri dengan Jokowi saat Prabowo Tak Ada di Dalam Negeri, Ray Rangkuti: Bisa Saja dalam Rangka Konsolidasi Menteri Blok Jokowi

    Pertemuan Menteri dengan Jokowi saat Prabowo Tak Ada di Dalam Negeri, Ray Rangkuti: Bisa Saja dalam Rangka Konsolidasi Menteri Blok Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri menjadi sorotan.

    Sorotan salah satunya disampaikan Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. Dia menilai kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dianggap hal normal.

    “Tak dapat dilihat hanya sebagai kunjungan biasa,” kata Ray melalui layanan pesan, Minggu (13/4).

    Sebab, kata dia, kunjungan para menteri terjadi saat Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan lawatan ke luar negeri.

    Ray mengatakan lawatan para menteri ke kediaman Jokowi seperti memanfaatkan peluang ketidakberadaan Prabowo di dalam negeri.

    “Tanpa bayang-bayang keberadaan Pak Prabowo di dalam negeri, maka pertemuan itu akan terasa lebih bebas,” lanjut pengamat politik itu.

    Selanjutnya, kata Ray, kedatangan menteri ke kediaman Jokowi tidak bisa dianggap normal dengan melihat pernyataan para pembantu Prabowo setelah pertemuan.

    Diketahui, para menteri menyebut Jokowi sebagai bos dan mantan pemimpin mereka setelah berkunjung ke eks Gubernur Jakarta itu. Para menteri setelah pertemuan dengan Jokowi juga mengaku kedatangan mereka menyampaikan hasil-hasil kerja.

    Menurut Ray, pernyataan menteri yang menyampaikan hasil kerja kepada Jokowi menjadi tindakan aneh. Sebab, mereka menjadi pembantu Prabowo.

    “Dalam hal apa pun, laporan kinerja sudah sepatutnya disampaikan ke Pak Prabowo dan ke rakyat. Maka menjadi aneh, menteri dengan sengaja datang ke Solo untuk menjabarkan langkah-langkah yang sudah dan tengah mereka lakukan. Tentu, hal ini, tidak lazim,” lanjutnya.