Tag: Rano Karno

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025 Megapolitan 11 Februari 2025

    Pramono Anung-Rano Karno Dilantik 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pramono Anung-
    Rano Karno
    akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada 20 Februari 2025.
    Kesuanya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lain se-Indonesia.
    “Ya betul. (Pelantikan) sama, tanggal 20 (Februari) semua,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat dihubungi
    Kompas.com
    , Selasa (11/2/2025).
    Pelantikan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta semula dijadwalkan digelar pada 6 Februari 2024.
    Kemudian, pelantikan sempat direncanakan bergeser ke rentang 18-20 Februari 2025 sebelum akhirnya dipastikan pada 20 Februari.
    “Ini ada pengumuman terbaru bahwa pelantikan yang sedianya 6 Februari, menjadi 18 sampai 20. Ya, jadi kemungkinan 18, kemungkinan 19, kemungkinan 20,” ucap Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin dalam rapat Badan Musyawarah di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (31/1/2025).
    Khoirudin menduga perubahan jadwal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai daerah di Indonesia.
    Menurutnya, ada sekitar 200 Pilkada yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Setelah proses penyelesaian sengketa rampung, pelantikan kepala daerah di seluruh Indonesia akan dilakukan bersamaan pada rentang waktu tersebut.
    “Kalau tanggal 6 kemarin, asumsi saya hanya yang tidak bersengketa, tanggal 18-20 asumsi saya, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin setelah yang bersengketa selesai, jadi seluruh Indonesia satu kali pelantikan. Asumsi ya barangkali,” kata Khoirudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono-Rano Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jakarta 20 Februari

    Pramono-Rano Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jakarta 20 Februari

    Jakarta

    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkap pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Rencananya, pelantikan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pada Pilkada 2024, pasangan Pramono Anung-Rano Karno telah ditetapkan oleh KPU DKI dan DPRD DKI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Dengan begitu, keduanya akan dilantik pada 20 Februari mendatang.

    “Insya Allah tanggal 20 pelantikan,” kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Wamendagri Bima Arya sebelumnya mengatakan sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik serentak. Bima Arya memastikan pelantikan digelar 20 Februari 2025.

    “Ada total 505 gubernur, walikota dan bupati (yang akan dilantik),” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (8/2).

    Bima Arya mengatakan pelantikan akan digelar di Jakarta. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan teknis pelantikan tersebut.

    “Insyaallah dipastikan tanggal 20 Februari di Jakarta. Saat ini Kemendagri tengah menyiapkan teknisnya dengan Sekretariat Negara,” ujarnya.

    (bel/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air

    Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tinjau pembangunan IPA Buaran III

    Tim Transisi Pramono-Rano pastikan warga tak miliki kendala air
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 10 Februari 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno sempat meninjau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran III milik PAM JAYA yang berlokasi di Jalan Raya Kalimalang Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025) lalu.

    Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, tinjauan kemarin dilakukan guna memastikan sampai sejauh mana progres pembangunan IPA Buaran III. Hal tersebut juga menindaklanjuti pengaduan dari warga yang diterima Pramono-Rano ketika melakukan belanja masalah saat kampanye Pilkada Jakarta 2024.

    Adapun dalam tinjauan tersebut Ima didampingi Pakar Bioteknologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Firdaus Ali yang juga anggota Tim Transisi Pramono-Rano.

    “Quick wins (program percepatan) dalam arti Pak Pram dan Bang Doel itu ingin seluruh warga Jakarta sampai dengan 2030 itu menikmati air tanpa ada kendala,” kata Ima di Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu tak memungkiri hingga saat ini pendistribusian air kepada warga di wilayah Jakarta Timur sudah sangat baik. Ia pun mendorong hal serupa juga bisa dilakukan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

    “Jadi setelah proses disini (IPA Buaran III) selesai, disana (wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara) akan bangun reservoir lagi untuk 26 ribu meter kubik,” ungkap Ima.

    “Jadi mungkin ini kita hanya memastikan sebelum pak gubernur dan pak wagub datang kesini, semua sudah beres,” sambung dia.

    Di sisi lain, Direktur PAM JAYA, Arief Nasrudin mengatakan, kunjungan yang dilakukan Tim Transisi Pramono-Rano memastikan proses penyelesaian pembangunan IPA Buaran III.

    Ia pun menegaskan, pihaknya terus mendukung program prioritas milik Pramono-Rano untuk lima tahun ke depan. Salah satunya, yakni memperluas cakupan pipa atau pipanisasi agar semua warga Jakarta dapat memperoleh akses air bersih dengan baik.

    “Insyaallah ini (IPA Buaran III) juga selesai di akhir Maret 2025, sehingga ini bisa nantinya langsung dijadwalkan untuk diresmikan,” ujar Arief.

    Sekadar informasi, IPA Buaran III sendiri berkapasitas 3000 lps (liter per second) dan akan memberikan layanan air bersih kepada 250 ribu sambungan baru. Rencananya IPA Buaran III akan diresmikan secara langsung oleh Pramono-Rano pada April 2025. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jaksel siapkan empat taman untuk beroperasi 24 jam

    Jaksel siapkan empat taman untuk beroperasi 24 jam

    Kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya. Nantinya Satpol PP, Dishub, pengurus lingkungan, dan lainnya akan dilibatkan

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Selatan menyiapkan empat taman untuk beroperasi 24 jam sebagai ruang publik bagi masyarakat.

    “Kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya,” kata Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Selatan, Djauhar Arifin di Jakarta, Senin.

    Djauhar mengatakan empat taman itu yakni Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Taman Langsat, Taman Ayodya dan Tebet Eco Park.

    Keempat taman tersebut dipilih karena fasilitas yang sudah memadai mulai dari lampu penerangan, toilet, dan lainnya.

    Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama seluruh pihak terkait, termasuk pengurus lingkungan untuk bersama-sama menciptakan kondusivitas taman.

    “Kami sudah diskusi mengenai keamanan, lalu lintas, dan lainnya. Nantinya Satpol PP, Dishub, pengurus lingkungan, dan lainnya akan dilibatkan,” ujarnya.

    Diharapkan setelah diresmikan atau dibuka selama 24 jam pada pertengahan atau akhir bulan ini, taman tersebut bisa dinikmati warga untuk kegiatan positif seperti, berolahraga, pelatihan kesenian, berinteraksi maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

    “Untuk aktivitas warga di taman yang buka 24 jam, kami sudah minta kepada pengurus taman untuk membuat jadwal-jadwal kegiatan warga agar pemanfaatannya semakin maksimal,” ujarnya.

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menjanjikan lima taman di Jakarta akan beroperasi selama 24 jam penuh sebagai tempat berkreasi dan pusat hiburan bagi warga setempat setelah dirinya dan Rano Karno (Doel) dilantik.

    Dari 2.554 taman yang ada di Jakarta yang siap untuk beroperasi 24 jam ini hanya lima taman saja.

    Lima taman tersebut diantaranya, Taman Literasi, Taman Langsat, Taman di Lapangan Banteng dan dua lainnya.

    Adapun kelengkapan infrastruktur yang harus dimiliki mulai dari ketersediaan lapangan parkir bagi kendaraan pengunjung, lokasi yang mudah diakses transportasi publik, ada ruang mengekspresikan diri bagi warga Jakarta dan lainnya.

    Nantinya akan memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahaan.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Februari 2025

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg Megapolitan 10 Februari 2025

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan sistem penggunaan QRIS (
    Quick Response Code Indonesian Standard
    ) untuk pembelian elpiji 3 kilogram (kg).
    Penerapan QRIS untuk pembelian
    elpiji 3 kg
    ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran distribusi yang selama ini kerap terjadi.
    “Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji di Jakarta, siapa yang benar terima databasenya, nanti menurut Dinas Perdagangan mereka mau dibikin seperti QRIS-nya,” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) Jakarta, Hari Nugroho di Gedung DPRD Jakarta, Senin (10/2/2025).
    Saat ini Pemprov tengah mengkaji skema baru dalam pendistribusian elpiji 3 kg.
    Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan QRIS atau sistem digital lainnya untuk memastikan hanya warga yang berhak yang dapat membeli gas 3 kg.
    “QRIS begitu di-
    tap
    ternyata KTP-nya bukan DKI, nah berarti ketahuan. Selama ini pangkalan hanya mencatat KTP, tetapi tetap jual, jual, jual,” ujar Hari.
    Saat ini, Pemprov tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan pihak terkait untuk menentukan mekanisme teknis penggunaan QRIS dalam distribusi gas 3 kg.
    Data penerima subsidi akan disesuaikan dengan kategori rumah tangga miskin berdasarkan data kependudukan.
    Sistem ini diharapkan dapat mencegah spekulasi harga yang sering terjadi akibat penjualan gas di luar jalur resmi.
    Selama ini, pengecer menjual elpiji 3 kg dengan harga lebih tinggi, yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.
    “Nanti masalah mau sampai ke masyarakat Rp 22.000- Rp 23.000 itu mekanisme pasar lagi. Makannya sekarang yang harus kita atur,” kata dia.
    Rencana ini seharusnya bisa langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih.
    Rencana ini bisa direlisasikan di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.
    “Ini sifatnya (darurat dan mendesak) darsak. Menurut saya, harusnya tidak menunggu gubernur baru. Pj Gubernur harus mungkin langsung. Tergantung mekanismenya harus mulai tahapan kajian apa, nanti perlu waktu,” ungkap Hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Efisiensi, Perdin PNS Dipangkas 50%

    Pj Gubernur Jakarta Teken Ingub Efisiensi, Perdin PNS Dipangkas 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 2 tahun 2025 sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran.

    Teguh juga akan menginformasikan Ingub tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano karno (Si Doel). 

    Dalam menanggapi soal efisiensi anggaran, Teguh mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah mengeluarkan Ingub No. 2 Tahun 2025. 

    “Memang rapim terkait efisiensi sudah, tapi kan itu progresnya, prosesnya tidak seketika langsung,” jelasnya kepada wartawan di daerah Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025). 

    Teguh mengatakan bahwa pihaknya juga akan menyampaikan kepada Pramono-Rano Karno terkait Ingub tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya akan membintangi. 

    “Biarlah nanti Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Terpilih yang akan memetakan konkretnya, kemudian mengeksekusinya, apakah ini efisiensi atau bentuk realokasi untuk program-program strategis dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang mungkin belum teranggarkan,” ujarnya.

    Selain itu, Teguh menambahkan bahwa realokasi anggaran juga bisa digunakan untuk mendukung program strategis pemerintah pusat yang belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

    Sebagai informasi, Ingub 2 tahun 2024 ditandatangani Teguh pada 30 Januari 2025. Dalam Ingub tersebut, diungkapkan bahwa efisiensi belanja mencakup beberapa aspek yakni sebagai berikut. 

    Isi Ingub No. 2 Tahun 2025

    a. belanja perjalanan dinas dengan rincian:

    belanja perjalanan dinas biasa-luar negeri sebesar 50% (lima puluh persen);

    belanja perjalanan dinas biasa sebesar 50% (lima puluh persen); dan

    belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar 50% (lima puluh persen).

    b. belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion.

    c. belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur pada belanja operasi seperti belanja sewa hotel, belanja sewa mobil, belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin. 

    d. Belanja makanan dan minuman dengan rincian: 

    belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;

    belanja makanan dan minuman jamuan tamu; 

    belanja makanan dan minuman rapat;

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan;

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan; dan

    belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial.

    e. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan

    f. melakukan penyesuaian belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

  • Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Arsip foto – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun).

    “Saya minta Dinas PRKP segera menyudahi kegaduhan yang ditimbulkan, kebijakan ini ngawur,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

     Menurut dia, penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.

    “Kasihan rakyat kecil ini, baru menghela nafas usai masalah elpiji sekarang diresahkan lagi dengan batasan waktu sewa rusun,” katanya.

    Ida mengatakan, pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PRKP, Kelik Indriyanto dan langsung dipublikasikan tersebut merupakan langkah yang gegabah. “Ini ujug-ujug, tidak ada angin tidak ada hujan,” katanya.

    Dia mendesak pernyataan Kelik Indriyanto dicabut. “Tolong jangan membuat kegaduhan. Saya minta pernyataan ini segera dicabut dulu agar penghuni rusun tahu dan bisa kembali bisa tenang menjalani kehidupan,” ujarnya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, tidak ada jaminan mereka yang sudah menghuni rusun selama enam tahun sudah mapan ekonominya.

    “Sangat potensial meski sudah menghuni Rusun enam tahun mereka belum punya kemampuan membeli rumah. Sebab, mereka juga ada pengeluaran untuk membayar sewa setiap bulan,” kata dia.

    Ida berharap Dinas PRKP punya kepekaan sosial. Apalagi mereka mengetahui banyak penghuni rusun yang masih menunggak pembayaran sewa.

    “Mereka punya data ada tunggakan sewa rusun secara kumulatif mencapai Rp95,5 miliar. Harusnya ini menjadi gambaran bahwa perekonomian warga yang tinggal di rusun itu belum baik. Jangan Dinas PRKP tidak peka penderitaan rakyat,” katanya.

    Ida menilai jika kebijakan pembatasan waktu sewa Rusun dibatasi, maka akan membawa dampak negatif terhadap penataan kota yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Baru-baru ini dilakukan secara masif pemindahan warga kolong tol ke rusun. Kalau kebijakan pembatasan waktu sewa ini diterapkan, bukan mustahil mereka akan nekat lagi tinggal di kolong tol, bantaran kali dan lokasi lain yang bukan peruntukannya,” tegas Ida.

    Ia memastikan, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta. Termasuk, mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak.

    “Jelas menjadi program Mas Pram dan Bang Doel untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak ada rakyat Indonesia yang tinggal di kolong tol atau jembatan, ini menjadi perhatiannya Bu Megawati,” katanya.

    Ida menyarankan Dinas PRKP sebaiknya justru fokus pada pemberdayaan warga rusun, terutama bagi penghuni rusun yang menunggak sewa. Lakukan pendekatan secara manusiawi dan ditanya apa yang menjadi kendala tidak bisa membayar sewa.

    “Kalau ada yang menganggur, carikan pekerjaan, diikutkan pelatihan kerja atau berwirausaha supaya punya penghasilan yang baik,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi buat rakyat bukan memukul atau menghardik mereka yang tidak mampu.

    Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa yang saat ini sudah memasuki tahapan finalisasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) DKI Jakarta.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) memang dibutuhkan.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada ‘housing carrier’ yang jelas (urutan pilihan dan transisi tempat tinggal),” kata Kelik saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2).

    Pembatasan masa tinggal di rusunawa, kata dia, memang dibutuhkan karena rusunawa merupakan tempat inkubasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

    Setelah penghasilannya melewati batas maksimal pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 1 Tahun 2024, maka penghuni tersebut sudah tidak dapat lagi menempati rusunawa yang dikelola DPRKP.

    Untuk meringankan masyarakat agar memiliki hunian, DPRKP juga menyalurkan dana KPR berupa penyaluran Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan bunga 5 persen dan masa tenor sampai 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sumber : Antara

  • Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, mengkritik kebijakan pembatasan masa sewa rumah susun (Rusun) di Jakarta yang baru-baru ini diumumkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
    Wakil rakyat dari komisi yang membidangi dinas tersebut menilai kebijakan itu tidak tepat dan justru memberatkan masyarakat kecil.
    “Saya minta Dinas PRKP segera menghentikan kegaduhan ini. Kebijakan ini ngawur. Rakyat kecil baru saja menghadapi masalah kenaikan harga LPG, sekarang harus khawatir dengan batas waktu sewa Rusun,” ujar Ida dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
    Ida juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait kebijakan ini sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penghuni Rusun.
    Ia meminta agar pemerintah mencabut pernyataan untuk sementara dan melakukan publikasi ulang dengan pendekatan yang lebih baik.
    “Jangan membuat masyarakat resah. Saya minta pernyataan ini dicabut dulu, kemudian dipublikasikan ulang agar penghuni Rusun bisa tenang,” tegas Ida.
    Ia pun menekankan, banyak penghuni Rusun yang belum mampu membeli rumah sendiri dan tetap harus membayar sewa setiap bulan, di samping memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
    “Kalau mereka punya tunggakan sebesar itu, berarti mereka belum sejahtera. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kembali tinggal di kolong tol atau bantaran kali,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan warga adalah prioritas bagi Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
    “Kalau ada yang menganggur, berikan pelatihan kerja atau bantu mereka membuka usaha. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru menekan mereka yang sedang kesulitan,” kata Ida.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membatasi masa sewa hunian di rusun.
    Sekretaris DPRKP Jakarta, Meli Budiastuti menyatakan, peraturan ini tengah dirumuskan dalam usulan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014.
    “Pergub sudah hampir final, sudah ada di Biro Hukum. Orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan,” ujar Meli saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).
    Berdasarkan rencana ini, penghuni terprogram hanya dapat menyewa selama maksimal 10 tahun dengan skema lima kali perpanjangan.
    Sedangkan penghuni umum hanya dapat menyewa selama enam tahun dengan skema tiga kali perpanjangan.
    DPRKP beralasan kebijakan ini disebut untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tadinya terbiasa menyewa rumah dapat memiliki hunian.
    Ke depan, DPRKP akan menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.
    Program ini menawarkan bunga tetap lima persen dengan tenor hingga 20 tahun bagi MBR yang memenuhi syarat.
    Adapun rusunawa hanya diperuntukkan bagi warga dengan keterbatasan finansial.
    Jika penghasilan penghuni melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, mereka tidak lagi diperbolehkan tinggal di rusunawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berikut Info Pencairan, Jumlah Dana, dan Syarat Penerimanya

    Berikut Info Pencairan, Jumlah Dana, dan Syarat Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – KJP Plus salah satu bantuan sosial yang diandalkan masyarakat oleh kalangan anak sekolah yang tidak mampu.Anak sekolah yang sudah terdaftar di DTKS nantinya, akan mendapatkan bantuan pendidikan dalam bentuk tunai.

    Kabar baiknya, KJP Plus Februari 2025 telah resmi cair sejak tanggal 4 lalu, dan sudah mulai diterima oleh anak sekolah atau para siswa-siswi disekolah.

    Penerima KJP Plus Februari 2025 adalah anak sekolah mulai dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, hingga PKBM.

    Syarat Penerima KJP Plus Februari 2025

    Untuk mendapatkan bantuan sosial KJP Plus Februari 2025, masyarakat harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni:

    Terdaftar di DTKS Masih bersekolah Usia 6-21 tahun berdomisili di DKI Jakarta Berasal dari keluarga kurang mampu

    Selain itu, untuk bisa mendapatkan bantuan KJP Plus Februari 2025 masyarakat juga harus masuk beberapa kriteria lainnya seperti nilai raport rata-rata 70, kepribadian, sikap, dan nilai nonakademik.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Transisi Pramono Anung- Rano Karno, Ima Mahdiah.

    Jumah Dana KJP Plus Februari 2025

    Jumlah dana yang cair berbeda-beda tergantung tingkat pendidikannya, berikut rinciannya:

    1. Anak Sekolah SD Rp250.000
    2. Anak Sekolah SMP Rp300.000
    3. Anak SMA Rp420.000
    4. Anak SMK Rp450.000
    5. PKBM Rp300.000

    Jumlah dana tersebut tidak akan diterima dalam bentuk tunai semua, anak sekolah hanya bisa tarik tunai Rp100.000 per bulan.

    Sisanya, anak sekolah atau siswa bisa membeli kebutuhan sekolah di mesin EDC ATM Bank Himbara seperti sepeda, kacamata, buku, tas dan lain sebagainya.

    Bantuan KJP Plus Februari 2025 ini akan langsung disalurkan ke rekening bank DKI, untuk itu silahkan cek pencairan.

    KJP Plus Februari 2025 telah diterima oleh 523.622 peserta didik yang identitasnya terdaftar di DTKS.

    Itulah tentang KJP Plus Februari 2025 yang resmi cair kepada anak sekolah dengan jumlah dana yang berbeda-beda, pastikan memenuhi persyaratan untuk mendapatkanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News