Tag: Rano Karno

Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
“Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
Kompas.com,
Selasa (23/9/2025).
Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
“Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
“Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
“Kalau memang benar mau naik, ya
alhamdulillah
. Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
“Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/09/2025 05:43
Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
“Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
“Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
“Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
“Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
“Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
“Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
“Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
“Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
“Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
“Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 13:50
Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan mulai Oktober 2025, mendapat respons beragam dari para pengurus RT.
Alih-alih lega, sebagian mengaku tambahan Rp 500.000 tidak cukup menutup kebutuhan operasional yang terus meningkat. Sejumlah ketua RT di Jakarta Pusat menilai insentif baru itu masih jauh dari ideal.
“Kalau hitungan matematika, dengan segitu masih kurang. Bukan enggak bersyukur, tapi realitanya memang berat,” ujar Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Kusmoro menambahkan, insentif yang baru keluar ini bahkan harus “tergerus” sejak awal karena langsung diminta menyetor Rp 500.000 untuk sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI).
“Jadi naiknya Rp 500.000, tapi kami disodori (iuran) PMI Rp 500.000. Sama aja, kan? Baru mau nikmati (insentif) naik, langsung ada iuran lagi. Kesannya dadakan banget,” ungkapnya.
Selain itu, kebutuhan operasional RT sering kali melebihi insentif yang diterima, terutama saat ada acara besar seperti peringatan 17 Agustus atau warga yang membutuhkan bantuan darurat.
“Kalau ada acara nasional atau musibah di warga, duit bisa habis sebelum sebulan. Akhirnya kami irit-iritin,” kata Kusmoro.
Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kebon Sirih, Menteng, juga menyoroti ketidakjelasan status insentif tersebut.
“Makanya saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujarnya.
Zulfikar menilai tambahan Rp 500.000 per bulan tidak signifikan mengingat biaya operasional terus naik, mulai dari rapat, kegiatan warga, hingga dukungan sosial saat ada warga sakit atau meninggal.
“Beras naik, semua naik. Kalau buat hidup sehari-hari manusia mana ada cukup-cukupnya. Kami cukup-cukupin aja. Tapi kalau ditanya, ya masih kurang,” katanya.
Meski demikian, Kusmoro dan Zulfikar berharap janji pemerintah untuk menggandakan insentif RT dan RW dapat terealisasi.
Jika benar terjadi, mereka menilai insentif tersebut bisa membuat pengurus RT bekerja lebih fokus tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
“RT RW itu tulang punggung pelayanan warga. Kalau benar naik sampai UMR seperti janji kampanye, ya semoga bisa bikin kita lebih semangat,” tutur Kusmoro.
Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
“Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
Kebijakan ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/09/2025 13:04
DKI kemarin, penutupan JITEX hingga operasional RDF Rorotan

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta yang tersaji di kanal Metro pada Minggu (21/9) tampaknya masih menarik disimak kembali mulai penutupan JITEX 2025 hingga DLH minta masyarakat tak khawatir operasional RDF Rorotan.

Berikut sejumlah berita yang bisa Anda simak kembali untuk menemani aktivitas pagi hari:

Wagub Rano sebut JITEX jadi wadah pertemuan pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) 2025 merupakan wadah bagi para pelaku usaha untuk kolaborasi dalam menghadirkan dampak nyata bagi perekonomian Jakarta.

“JITEX bukan sekadar pameran perdagangan dan investasi. Lebih dari itu, JITEX menjadi wadah yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, dan investor lintas negara dalam ekosistem bisnis,” kata Rano di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya

60 pasar tradisional di Jakarta tidak kumuh

Jakarta (ANTARA) – Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) menyampaikan keberatan terhadap klaim Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) yang menyebutkan 60 pasar tradisional di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya dalam kondisi kumuh.

Menurut Ketua KATAR Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, penggunaan istilah “kumuh” tidak tepat.

Selengkapnya

DKI ingin kolaborasi literasi antardaerah diperkuat

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan kolaborasi antardaerah bidang literasi perlu terus diperkuat agar tidak sekadar menumbuhkan minat membaca, tetapi berkontribusi nyata pada pembangunan daerah.

Selengkapnya

Warga diminta tak khawatir terkait operasional RDF Plant Rorotan

Jakarta (ANTARA) – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta meminta warga di sekitar RDF Plant Rorotan tidak khawatir dengan operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut karena sudah dilakukan tahapan uji coba secara cermat dan sistematis.

Selengkapnya

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/09/2025 08:35
Minat Baca Masyarakat Jakarta Tinggi, Rano Karno Klaim Kunjungan ke Perpustakaan TIM Melonjak Megapolitan 21 September 2025

Minat Baca Masyarakat Jakarta Tinggi, Rano Karno Klaim Kunjungan ke Perpustakaan TIM Melonjak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai minat baca masyarakat Jakarta sebenarnya sangat tinggi.
Hal ini terlihat dari lonjakan pengunjung perpustakaan yang signifikan ketika jam operasional diperpanjang hingga malam hari.
Rano menyampaikan, sebelumnya jumlah pengunjung di perpustakaan Taman Ismail Marzuki (TIM) hanya berkisar ratusan orang.
Namun, begitu perpustakaan dibuka hingga pukul 22.00 WIB, angka kunjungan meningkat tajam menjadi ribuan setiap harinya.
“Perpustakaan yang ada di TIM itu jumlah pengunjungnya luar biasa. Kalau sebelum dibuka sampai malam barangkali cuma ya pengunjung 700-800, tapi begitu dibuka malam hari pengunjungnya 4.000 orang,” kata Rano.
Menurut dia, fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat untuk tetap bisa mengakses buku meski terhambat oleh jam kerja.
Ia menegaskan, tingginya jumlah pengunjung tersebut membuktikan bahwa masyarakat Jakarta tidak kekurangan minat baca, hanya perlu diberi akses yang lebih fleksibel.
“Sebetulnya keinginan membaca masyarakat Jakarta itu sangat tinggi, tapi mungkin karena memang mereka terbelenggu dengan waktu kerja. Mereka memerlukan akses yang lain, nah ini adalah salah satu terobosan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Rano juga menyinggung dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap berbagai upaya internasional terkait isu kota berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi fenomena panas kota.
Menurut dia, keberadaan fasilitas literasi juga tidak bisa dipisahkan dari pembangunan kota hijau dan ramah lingkungan.
“Makanya mungkin nanti yang namanya gedung-gedung ini pasti akan lebih hijau, harus ada yang dibilang taman-taman yang menempel di dinding, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu usaha, kemudian dengan segala jerih payah kita mengubah transportasi dari mesin menjadi listrik,” kata Rano.
Ia menambahkan, Taman Literasi yang ada di kawasan Blok M juga menjadi bukti nyata bahwa fasilitas literasi publik dapat diminati masyarakat luas.
Bahkan, menurut Rano, keberadaannya membuat kawasan tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas baru di Jakarta.
“Begitu juga bayangin, tempat ini sengaja dipilih menjadi taman literasi. Jarang di sebuah taman ada perpustakaan, sangat jarang. Ini salah satu contoh dan luar biasa pengunjungnya di sini,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Pusat Perbukuan Kemendikdasmen Supriyatno menekankan pentingnya menghadirkan buku-buku yang sesuai dengan kemampuan baca anak-anak.
Menurut dia, minat baca yang tinggi harus diimbangi dengan kualitas bahan bacaan yang tepat sasaran.
“Bersama-sama dengan para penulis buku yang merupakan para pegiat literasi, guru-guru dan juga pegiat kesadaran akan perubahan iklim. Buku ini disusun sangat memperhatikan dengan tingkat kemampuan baca anak,” kata Supriyatno.
Ia menambahkan, banyak buku kerap diterbitkan hanya berdasarkan perspektif penulis, tanpa melihat siapa pembacanya.
Padahal, yang jauh lebih penting adalah menyediakan bacaan yang sesuai dengan perkembangan anak agar minat baca yang tinggi dapat terus tumbuh.
“Nah seringkali seperti yang tadi disebutkan Bu Rosi, kita terlalu sering menerbitkan buku-buku yang sesuai dengan kacamata kita, tapi tidak memperhatikan siapa pembacanya. Nah ini saya kira kunci bagaimana kita mulai menyiapkan buku-buku sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan baca,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/09/2025 10:30
Rano Karno akui cinta literasi sejak usia sembilan tahun

Rano Karno akui cinta literasi sejak usia sembilan tahun

21/09/2025 00:47
Insentif RT Jakarta Naik Jadi Rp 2,5 Juta dan RW Rp 3 Juta, Berlaku Mulai Oktober Megapolitan 20 September 2025

Insentif RT Jakarta Naik Jadi Rp 2,5 Juta dan RW Rp 3 Juta, Berlaku Mulai Oktober
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik Jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
“Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
“Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
“Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741. Dengan jumlah tersebut,
Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota.
Kenaikan insentif juga menandai realisasi janji politik pasangan Pramono–Rano dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat masyarakat di tingkat paling bawah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/09/2025 12:26
Lokasi atraksi budaya diminta jadi perhatian Jakarta sebagai kota MICE

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata menekankan lokasi pertunjukan budaya dan kebersihan harus menjadi perhatian bagi Jakarta sebagai kota global tempat penyelenggaraan kegiatan “Meetings, Incentives, Conventions” dan “Exhibitions” (MICE) setelah tidak lagi berstatus Ibu Kota Negara.

“Kita tidak punya (banyak) tempat pertunjukan budaya. Paling di Jakarta, seperti Taman Ismail Marzuki (TIM), kalau di luar negeri, selalu ada tempat untuk hiburan besar dan setiap hari sudah jelas di sudut-sudut ada untuk pertunjukan budaya,” kata Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata Vinsensius Jemadu di Jakarta, Jumat.

Maka dari itu, menurut dia, penyediaan infrastruktur untuk pertunjukan budaya pun harus digencarkan di Jakarta, termasuk di masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Selain tempat pertunjukan budaya, dia juga membahas aspek kebersihan.

“Aspek kebersihan dan hygiene. Ini menjadi keprihatinan semua orang, apalagi secara spesifik bicara soal sampah. Tolong menjadi perhatian, ” ujar Vinsensius.

Seperti diketahui, posisi Jakarta sebagai kota MICE dan bahkan Ibu Kota ASEAN dicanangkan karena cepat atau lambat kota tersebut akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara.

Sebagai konsekuensi, DKI Jakarta harus siap, terutama dalam aspek industri pariwisata karena tercatat sebagai kontributor nomor dua untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sehingga kita lihat sekarang itu semuanya di-branding dengan Jakarta 500, termasuk soal MICE. Jakarta dibuat sebagai pusat industri MICE karena semua fasilitas ada,” tutur Visensius.

Dia pun mengakui dukungan atau keberpihakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih minim. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan MICE harus lebih digencarkan di Jakarta.

“Terus terang, industri MICE belum mendapatkan perhatian yang mumpuni dari pemerintah. Ini momentum kita gencarkan MICE karena fasilitas sangat siap, khusus untuk Jakarta, nanti kita kembangkan ke kota-kota lain. Tetapi dimulai dari Jakarta,” ucap Vinsensius.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan industri MICE memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan kunjungan bisnis, memperluas jaringan usaha, serta meningkatkan investasi.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/09/2025 14:01
Jakarta dan Kongo teken kerja sama ekonomi hingga lingkungan hidup

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, sepakat menjajaki kerja sama di bidang ekonomi, ketahanan kota, kepemudaan, iklim dan lingkungan hidup untuk mendukung visi membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif.

Kerja sama tersebut dituangkan ke dalam dokumen kesepahaman atau Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Kinshasa dalam Jakarta International Investment, Trade, Tourism, Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan sebagai kota metropolitan dan pusat kegiatan nasional, Jakarta dan Kinshasa memainkan peran penting bagi negaranya masing-masing.

Kedua kota itu, sambung dia, menghadapi tantangan serupa, di antaranya urbanisasi yang cepat, krisis iklim, dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, menurut dia, kerja sama tersebut memungkinkan kedua kota saling bertukar pengalaman dan menciptakan solusi bersama untuk mewujudkan visi kolaborasi pelayanan publik.

“Kemitraan ini sejalan dengan visi besar menuju jajaran top 20 kota global yang inklusif. Visi tersebut kami wujudkan melalui peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari pengembangan transportasi massal, seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, serta kawasan transit oriented development (TOD),” jelas Rano.

Pada saat yang bersamaan, kata dia, Pemprov DKI juga memperkuat sektor olahraga, kepemudaan, pelestarian kebudayaan, dan ekonomi kreatif, termasuk pencanangan Jakarta sebagai kota sinema.

Dengan begitu, pembangunan kota tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup dan identitas budaya masyarakat.

Penjajakan kerja sama antara Jakarta dan Kinshasa itu berawal dari kunjungan Gubernur Kinshasa H.E. Daniel Bumba ke Balai Kota DKI Jakarta pada Juli 2025. Bagi Rano, kunjungan itu sekaligus mengingatkan pada semangat solidaritas Konferensi Asia Afrika 1955 yang terus hidup hingga hari ini.

“Semoga kemitraan ini menjadi jembatan persahabatan antara kedua kota, dan masyarakatnya terus tumbuh menginspirasi dan membuka peluang nyata bagi kemajuan bersama,” harap Rano.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

18/09/2025 13:31
7 Segini Besaran Baru Insentif RT RW Jakarta yang Naik Mulai Oktober 2025 Megapolitan

Segini Besaran Baru Insentif RT RW Jakarta yang Naik Mulai Oktober 2025
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan insentif bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan mengalami kenaikan mulai Oktober 2025.
Kenaikan ini mencapai sekitar 25 persen, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.
“Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano saat diwawancarai di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2025).
Menurut Rano, kenaikan insentif dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Ia menegaskan bahwa anggaran kenaikan sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
“Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
Sebelumnya, saat kampanye pada 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
“Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sedangkan RW tercatat 2.741. Dengan jumlah tersebut,
Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota.
Kenaikan insentif juga menandai realisasi janji politik pasangan Pramono–Rano dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat masyarakat di tingkat paling bawah.
(Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

18/09/2025 12:47