Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Kompak Berbaju Merah, Rano Karno hingga Bambang Pacul Datangi Rumah Megawati  – Halaman all

    Kompak Berbaju Merah, Rano Karno hingga Bambang Pacul Datangi Rumah Megawati  – Halaman all

    Sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin.

    Tayang: Senin, 24 Februari 2025 11:07 WIB

    Tribunnews.com/Fersianus Waku

    RUMAH MEGAWATI – Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, saat tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah petinggi PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendatangi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Pantauan Tribunnews.com, dua Ketua DPP PDIP tampak sudah tiba di kediaman Megawati.

    Mereka di antaranya Wakil Gubernur Jakarta sekaligus Ketua DPP PDIP, Rano Karno dan Ketua DPP PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Rano Karno tiba di kediaman Megawati sekira pukul 09.50 WIB. Sementara Pacul sekira 10.34 WIB. Keduanya kompak mengenakan seragam partai berwarna merah.

    Saat ditemui sebelum memasuki kediaman Megawati, Rano dan Pacul tak memberikan pernyataan apapun.

    Belakangan ini memang pengurus pusat PDIP tampak intens bertemu dengan Megawati sejak Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025) lalu.

    Hasto ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    Kepala Daerah Kader PDIP Bakal Merapat ke Retret? Antara Sinyal-Sinyal Wamendagri dan Keputusan Megawati

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarta menyampaikan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat ada sejumlah kepala daerah yang bergabung dalam acara retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Apakah mereka yang akan bergabung adalah kepala daerah kader PDIP yang sebelumnya batal berangkat karena instruksi mendadak dari sang ketum, Megawati Soekarnoputri, usai penahanan Hasto Kristiyanto? Dia tak mau berbicara banyak.

    “Mengenai waktunya kapan, siapa saja mari kita tunggu,” ucap Bima Arya Sugiarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia pun mengajak para wartawan untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

    “Mari teman-teman ikuti saja dan jangan ke mana-mana, silakan stand by di Akmil ini untuk mengikuti proses-proses selanjutnya yang pasti akan banyak hal menarik,” ujar Bima Arya Sugiarta.

    Dia menyampaikan bahwa sesi materi yang disampaikan menteri mulai Minggu 23 Februari 2025 malam ini dan Senin 24 Februari 2025. Kepala daerah yang tidak hadir kehilangan sesi Lemhannas.

    “Tetapi kita berharap yang akan bergabung ini akan banyak sekali mendapatkan perspektif dari seluruh menko dan menteri menteri terkait yang akan menyampaikan tentang poin-poin Astacita,” tutur Bima Arya Sugiarta.

    Ketika ditanya apakah mereka akan bergabung pada Senin 24 Februari 2025 ini, dia meminta wartawan untuk menunggu kepastiannya.

    “Teman-teman lihat saja nanti. Ada keinginan untuk bergabung, kita tunggu saja. Ya yang belum bergabung 47 orang,” kata Bima Arya Sugiarta.

    Penantian Rombongan Kepala Daerah Kader PDIP

    Rombongan kepala daerah kader PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala daerah yang digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa dia siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan tersebut. Dia menyampaikan bahwa para kepala daerah yang berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” ujarnya pada Sabtu 22 Februari 2025.

    Hasto Wardoyo mengungkapkan, kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” ucapnya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa Pramono Anung juga telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” katanya.

    Hasto Wardoyo menyampaikan, selain telah berkomunikasi dengan ketua umum PDIP, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” tuturnya.

    Rano Karno Ikut Penutupan

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 27 Februari 2025, tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ucapnya.

    Meski begitu, instruksi Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret kepala daerah tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano Karno.

    Lebih lanjut, mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, mesti ditanyakan kepada DPP PDIP.

     “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” tutur Rano Karno.

    Meski begitu, dia membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

     “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” ujar Rano Karno.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    Jakarta –

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhati-hati saat menagih tunggakan penghuni Rusunawa yang nilainya mencapai Rp 95,5 miliar. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo menilai jangan sampai pemprov mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat ekonomi bawah.

    “(Harus hati-hati) Apalagi menyangkut warga yang kondisinya secara sosial ekonomi di bawah rata-rata,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo, Minggu (23/2/2025).

    Menurut Rio, pembangunan Rusunawa merupakan penanganan masalah permukiman. Dia mengatakan tujuan dari Rusunawa yakni memberikan hunian yang layak sekaligus mengurangi kekumuhan.

    “Rusunawa diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, alias warga berpenghasilan rendah,” katanya.

    Rio menyebut baik DPRD maupun Pemprov tak boleh menutup mata soal besarnya tunggakan Rusun tersebut. Namun, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mencari akar masalah tunggakan tersebut.

    “Apakah warga secara sengaja mengabaikan, atau memang kondisi ekonomi mereka yang sedang tidak baik. Terkena PHK atau alasan ekonomi lainnya, artinya negara melalui Pemda DKI Jakarta ikut serta hadir dalam penanganan persoalan sosial ekonomi warga,” katanya.

    Hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan, menurut Rio, yakni mendata penghuni rusun menunggak. Sehingga, diketahui mana yang layak maupun tidak menghuni rusun.

    “Dinas Perumahan perlu melakukan penyisiran ulang terhadap penghuni. Agar bisa terverifikasi kembali warga yang layak mendapatkan hunian di rusunawa,” ujarnya.

    Selain itu, Rio pun menyinggung soal bunga 2% bagi penunggak Rusunawa. Dia meminta agar Pemprov mempertimbangkan untuk menghapus bunga tersebut.

    “Tinjau kembali bunga 2% bagi tunggakan rusunawa ini, kita harus kembali pada niat pembangunan Rusunawa jadi rasanya tidak elok kalau warga berpenghasilan rendah ini dikenakan denda,” katanya.

    Sementara itu, jika ternyata penunggak memiliki masalah ekonomi, bahkan korban terdampak penggusuran, maka Pemprov DKI harus lebih manusiawi. Bahkan, Pemprov harus memberikan pekerjaan kepada mereka.

    “Khusus warga terdampak saya mengusulkan agar pihak pemprov Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan agar bisa berdagang misalnya, atau khusus kepala rumah tangga yang menganggur diberikan pekerjaan seperti PJLP misalnya. Sehingga mereka punya penghasilan untuk membayar sewa rusun,” katanya.

    Sebelumnya, DPRKP DKI mencatat jumlah tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    “Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

    Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Data tunggakan ini terus terlaporkan meski sanksi administrasi telah diterapkan. Dia mengatakan sanksi itu berupa teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

    Keinginan Rano

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno bicara terkait wacana kebijakan pembatasan masa tinggal Rusunawa di Jakarta. Rano Karno mengatakan kebijakan itu masih dikaji.

    “Itu masih dikaji, artinya kan begini, kalau memang dia bisa selamanya bagus. Tapi kan artinya rusun itu kepentingannya, maaf agak kelas ya, ada masyarakat berpenghasilan rendah, itu kelas-kelas yang mungkin yang tidak terlalu mahal,” kata Rano Karno di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengatakan jika penghuni Rusunawa memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik seharusnya meninggalkan Rusunawa. Dia memastikan kebijakan pembatasan masa hunian masih terus dikaji.

    “Nah artinya, kalau dia rezekinya insyaallah berkembang, naik, pasti dia akan pindah ke tempat lain, tapi itu (pembatasan masa hunian) kita sedang kaji,” katanya.

    Rano juga mengatakan tunggakan sewa penghuni harus diselesaikan. Dia menyebut tunggakan sewa harus dikejar.

    “Ya itu harus kita kejar, harus, harus kita selesaikan itu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Rano mengaku belum bisa memastikan apakah tunggakan penghuni itu bisa diputihkan. Dia mengatakan masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    “Nanti kita tunggu Pak Gub,” katanya.

    (aik/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 4 Bingungnya Rano Karno Buang Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai di Jakarta… Megapolitan

    4 Bingungnya Rano Karno Buang Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai di Jakarta… Megapolitan

    Bingungnya Rano Karno Buang Lumpur Hasil Pengerukan 17 Sungai di Jakarta…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    masih kebingungan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan endapan lumpur hasil pengerukan 17 sungai di Jakarta.
    Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta merupakan solusi sementara dari Pramono Anung-Rano Karno demi mengatasi banjir di Jakarta.
    Pengerukan ini harus dilakukan karena sungai-sungai dan waduk di Jakarta dinilai tak mampu menampung debit air karena banyaknya endapan lumpur.
    Rano Karno menargetkan sebanyak 1 juta meter kubik lumpur di sungai dan danau Jakarta bisa dikeruk.
    Pengerukannya akan dimulai pada Agustus 2025. Nantinya, kegiatan ini akan dilakukan secara berkala.
    “(Target) satu juta meter kubik,” ujar Rano usai meninjau kesiapan pengerukan sungai serempak di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Pengerukan endapan lumpur di sungai dan waduk Jakarta akan dilakukan setiap enam bulan sekali.
    “Enggak mungkin bahasanya minimal enam bulan sekali harus dilakukan karena sedimentasi ini setiap hari pasti akan bergerak,” kata Rano.
    Dalam program ini, sebanyak 1.000 petugas akan diterjunkan. Para personel itu berasal dari anggota Dinas Sumber Daya Air (SDA), Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Satpol PP Jakarta.
    “Kalau dihitung personelnya, lebih dari 1000 orang ini,” ucap Rano.
    Banyaknya personel yang dikerahkan ini agar proses pengerukan sungai dan waduk bisa segera selesai.
    Bahkan, pengerukan sungai ini juga akan tetap berlangsung saat Ramadhan.
    Tak hanya itu, 112 unit alat berat dan 84 alat pendukung lainnya bakal dikerahkan. Dengan begitu, diharapkan 
    pengerukan sungai di Jakarta
    bisa segera rampung.
    Namun, program pengerukan sungai di Jakarta ini menimbulkan dilema.
    Rano Karno masih bingung nantinya hasil endapan lumpur dari 17 sungai di Jakarta ini akan dibuang ke mana.
    “(Target) 1 juta meter kubik, sekarang tinggal kita buang ke mana ini?” Kata Rano.
    Sebab, sedimen lumpur hasil pengerukan kali itu tidak boleh dibuang sembarangan.
    “Ya, itulah dilematisnya Jakarta. Itu harus dicarikan jalan, enggak bisa didiamkan begitu saja,” pungkas Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    6 Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut Megapolitan

    Manuver PDIP Tunda Retreat: Instruksi Tak Tepat, Pramono Masih Abu-abu buat Ikut
    Editor

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penundaan retreat kepala daerah yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai sorotan.
    Instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan ke Magelang dinilai tidak tepat.
    Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, kebijakan Megawati dianggap justru membingungkan.
    “Kita tidak tahu apa yang terjadi di internal PDI-P. Ada yang menafsirkan sudah boleh masuk karena beberapa kepala daerah sudah berada di Magelang. Ada juga yang menafsirkan belum boleh masuk,” kata Yunarto, dikutip dari tayangan
    Kompas TV
    , Minggu (23/2/2025).
    Yunarto juga mempertanyakan makna dari istilah ”
    commander call”
    yang digunakan dalam instruksi tersebut.
    “Apakah ini berarti harus menunggu instruksi harian berikutnya? Ini perdebatan klasik soal keseimbangan antara posisi kepala daerah sebagai perwakilan partai dan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat,” kata Yunarto.
    Menurut Yunarto, di negara-negara lain, kepala daerah atau menteri biasanya melepaskan jabatan kepengurusan partai setelah terpilih untuk menghindari beban politik semacam ini.
    “Dengan segala hormat, saya sering disebut dekat dengan PDI-P, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat,” tegasnya.
    Ia juga menyinggung bahwa jika penundaan ini ada kaitannya dengan kasus hukum Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto maka langkah yang harus diambil seharusnya tetap berada di jalur hukum.
    “Kalau ini benar terkait penahanan Mas Hasto, jangan dicampuradukkan dengan
    positioning
    politik, apalagi melibatkan kepala daerah,” ujar Yunarto.
    Di tengah polemik ini, keberadaan Gubernur Jakarta yang juga kader PDI-P, Pramono Anung, tak luput dari sorotan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan Pramono telah berada di Magelang.
    Namun, ia tidak memberikan jawaban tegas apakah Pramono hadir untuk mengikuti retreat atau memiliki agenda lain.
    “Mas Pram di Magelang, saya di Jakarta,” ujar Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pramono benar-benar mengikuti retreat atau tidak, Rano hanya menjawab singkat.
    “Tanya Mas Pram,” kata Rano.
    Sikap abu-abu ini semakin mengundang pertanyaan. Sebab, meskipun ada instruksi penundaan dari Megawati, sebanyak 53 kepala daerah dari PDI-P telah berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2/2025).
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa para kader PDI-P sebenarnya siap mengikuti retreat, tetapi waktu pastinya masih menunggu arahan.
    “Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Anung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya akan ditentukan,” ujar Hasto.
    Sementara itu, Pramono disebut telah berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait retreat kepala daerah ini.
    “Komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun penyelenggara,” tambah Hasto.
    Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan antara Staf Khusus Kemendagri Herry Heryawan dan Pramono Anung, tersirat keinginan Pramono untuk bergabung dalam retreat.
    “Ada keinginan untuk bergabung segera,” kata Bima saat ditemui di Magelang, Minggu (23/2/2025).
    Meski demikian, Kemendagri tetap menunggu kehadiran sejumlah kepala daerah dari PDI-P yang belum bergabung.
    Bima menegaskan, mereka tetap diterima meskipun kehilangan sesi awal.
    “Ya, enggak apa-apa, karena sesi menteri baru dimulai malam ini dan besok. Yang belum hadir hanya kehilangan sesi Lemhanas,” jelasnya.
    Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah sekaligus kader PDI-P, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa Pramono telah menyampaikan kepada para kepala daerah agar tetap berpegang pada arahan Megawati.
    “Kami disampaikan bahwa kita semua bersiap untuk mengikuti retreat, tapi waktunya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum,” ujar Masinton.
    Saat ini, para kepala daerah dari PDI-P disebut masih berada di sekitar Magelang, tetapi belum memasuki area Akademi Militer.
    Beberapa kepala daerah bahkan menginap di Yogyakarta dan Semarang karena keterbatasan akomodasi di Magelang.
    Kini, dengan instruksi yang masih menggantung dan kehadiran Pramono yang belum jelas, pertanyaan besar pun muncul: Apakah PDI-P akan tetap pada manuvernya, atau justru memberikan ruang bagi kepala daerahnya untuk mengambil sikap sendiri?
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.

  • Antisipasi banjir, Pemprov DKI kerahkan 1.000 personel keruk sungai dan waduk

    Antisipasi banjir, Pemprov DKI kerahkan 1.000 personel keruk sungai dan waduk

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau kesiapan alat untuk mengeruk sedimen di Taman Waduk Pluit Jakarta Utara pada Minggu(23/2/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Antisipasi banjir, Pemprov DKI kerahkan 1.000 personel keruk sungai dan waduk
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 12:20 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 1.000 personel lebih untuk mengeruk 13 aliran sungai dan waduk secara berkelanjutan sebagai upaya mencegah terjadinya banjir akibat hujan dan pasang laut.

    “Hari ini kami mulai bergerak dan bersiaga dalam rangka menjaga Jakarta dari banjir dan rob,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno usai apel “Siap Siaga Jakarta” di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan sebelum terjadi banjir, seluruh aliran sungai, waduk, dan bendungan yang ada di Jakarta harus diperdalam dan sedimen diangkut keluar.

    “Kami perkirakan sedimen yang diangkut mencapai satu juta meter kubik,” kata dia.

    Ia mengatakan untuk ancaman banjir rob, pihaknya akan fokus di lima titik termasuk di kawasan Muara Baru terutama kawasan rumah terapung.

    “Ini titik terbesar untuk rob dan paling rawan. Ini yang akan kita fokuskan,” kata dia.

    Rano mengatakan program pengerukan ini akan dilakukan mulai dari hari ini hingga bulan Agustus 2025, termasuk di saat bulan Ramadhan nanti semua akan tetap bekerja.

    Menurut dia program pengerukan ini akan dilakukan secara periodik dan minimal enam bulan sekali.

    “Kami harus bergerak setiap hari untuk mengangkut sedimentasi ini,” kata dia

    Menurut dia program “Siap Siaga Jakarta” ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta tapi memanfaatkan dana swakelola.

    Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki alat dan juga tenaga dari petugas yang ada.

    “Kami bekerja sendiri mengoptimalkan apa yang kita miliki, tidak menggunakan vendor,” kata dia.

    Ia mengatakan nanti akan dipikirkan satu juta meter kubik sedimen yang diangkat akan dibuang kemana.

    Menurut dia ini yang menjadi dilematis karena jika didiamkan maka sedimen itu akan semakin tebal.

    “Jakarta ini harus dicarikan jalan untuk mengantisipasi terjadinya banjir,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Rano Karno minta seluruh alat berat pengendali banjir dipasang pelacak

    Rano Karno minta seluruh alat berat pengendali banjir dipasang pelacak

    Sejumlah alat berat mulai bekerja mengeruk sedimen di Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara usai Apel Siap Siaga Jakarta di Jakarta,Minggu (23/2/2025) ANTARA/Mario Sofia Nasution

    Rano Karno minta seluruh alat berat pengendali banjir dipasang pelacak
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta seluruh alat berat untuk pengendalian banjir di Jakarta dipasang perangkat pelacak (tracking) agar keberadaannya dapat diketahui sehingga penanganan banjir bisa lebih optimal.

    “Saya minta kepala Plt SDA semua alat haru pakai tracking dan online ke kantor saya agar semua bisa terpantau,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno usai apel “Siap Siaga Jakarta” di Jakarta, Minggu.

    Rano yang akrab disapa Bang Doel meminta seluruh jajaran Dinas Sumber Daya Air agar terus menguatkan perannya untuk memastikan alat berat, dump truck, pompa mobile, dan pompa portabel berfungsi dengan baik.

    Begitu juga dengan peralatan pendukung lainnya dapat beroperasi dengan baik untuk mempercepat proses normalisasi aliran air di berbagai lokasi rawan banjir.

    Menurut dia pemerintah harus bergerak dalam mengantisipasi terjadinya banjir dengan cara mengangkut sedimen yang ada di 13 aliran sungai, waduk dan bendungan yang ada di Jakarta.

    “Itu dilema di Jakarta, semua harus dilakukan setiap harinya,” kata dia.

    Ia mengatakan dalam apel “Siap Siaga Jakarta” terdata 122 unit alat berat yang akan digunakan untuk pengerukan dan 84 unit untuk pengerjaan fisik dalam penanganan banjir.

    “Jadi kita semua harus bergerak, kita punya alat punya sendiri dan tenaga punya sendiri jadi kita kerjakan sendiri mengangkut sedimen ini,” kata dia.

    Ia mengatakan program pengerukan ini dilakukan dari hari ini sampai dengan Agustus 2025 dan artinya saat bulan puasa seluruh petugas tetap bekerja mengeruk sedimen.

    “Pengerukan sedimentasi ini harus dilakukan setiap hari dan kami terus bergerak,” kata dia.

    Dirinya mengimbau petugas yang bekerja melakukan pengerukan sedimen agar tetap melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan cermat dan pastikan tidak ada penyumbatan yang menghalangi aliran air.

    Selain itu selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait Seperti Dinas Sumber Daya Air, BPBD, Satpol PP agar pengerukan berjalan efektif dan efisien serta menjaga keselamatan kerja dengan memenuhi standar operasional dan protokol kesehatan keselamatan.

    “Bekerja sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) dan arahan pimpinan karena tugas yang saudara-saudara emban sangat mulia untuk melindungi warga Jakarta dari risiko banjir,” pesan Bang Doel.

    Sumber : Antara

  • Lumpur Sungai dan Waduk Jakarta Bakal Dikeruk hingga Agustus 2025 buat Cegah Banjir Megapolitan 23 Februari 2025

    Lumpur Sungai dan Waduk Jakarta Bakal Dikeruk hingga Agustus 2025 buat Cegah Banjir Megapolitan 23 Februari 2025

    Lumpur Sungai dan Waduk Jakarta Bakal Dikeruk hingga Agustus 2025 buat Cegah Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta,
    Rano Karno
    mengatakan, pengerukan lumpur di sungai dan waduk Jakarta akan berlangsung hingga Agustus 2025.
    Pengerukan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah banjir. 
    “Ini mungkin sampai Agustus. Bayangin bulan puasa tetap kerja tentu akan periodik,” ucap Rano saat ditemui di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Namun, Rano menegaskan, pengerukan dilakukan secara periodik, tidak hanya enam bulan sekali.
    “Saya enggak mungkin bahasanya minimal enam bulan sekali harus dilakukan, karena sedimentasi ini setiap hari pasti akan bergerak,” kata dia.
    Rano menargetkan pengerukan ini dapat menghasilkan hingga 1 juta meter kubik sedimen lumpur dari sungai dan waduk di Jakarta. 
    Namun, Rano mengaku masih dilema terkait lokasi pembuangan sedimen lumpur hasil pengerukan.
    “Sekarang tinggal kita buang ke mana ini kan. Hahahha, ya itulah dilematisnya Jakarta. Itu harus dicarikan jalan, enggak bisa didiamkan saja gitu,” ungkap Rano.
    Untuk melaksanakan pengerukan ini, Pemprov Jakarta mengerahkan lebih dari 1.000 petugas yang akan bekerja di 17 sungai dan kanal di Jakarta.
    Petugas akan menggunakan 122 alat berat serta 84 unit alat pendukung lainnya.
    “Kalau dihitung dari personelnya lebih dari 1.000 orang ini,” ungkap Rano.
    Selain itu, Rano menginstruksikan agar seluruh alat berat yang digunakan dalam pengerukan dilengkapi dengan GPS untuk memastikan pengerjaan efektif dan mempermudah pemantauan.
    “Kemudian yang pasti saya perintahkan kepada Plt SDA (Dinas Sumber Daya Air), semua alat harus pakai
    tracking
    GPS, supaya bisa dipantau pergerakannya, dan itu harus langsung
    online
    ke kantor saya, supaya saya bisa memantau,” ucap Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Banjir Jakarta, Rano Karno Targetkan Keruk 1 Juta Meter Kubik Lumpur di Sungai Megapolitan 23 Februari 2025

    Cegah Banjir Jakarta, Rano Karno Targetkan Keruk 1 Juta Meter Kubik Lumpur di Sungai Megapolitan 23 Februari 2025

    Cegah Banjir Jakarta, Rano Karno Targetkan Keruk 1 Juta Meter Kubik Lumpur di Sungai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta,
    Rano Karno
    , menargetkan pengerukan 1 juta meter kubik sedimen lumpur dari sungai dan waduk di Jakarta untuk mencegah banjir.
    “(Target) 1 juta meter kubik,” ucap Rano usai meninjau kesiapan pengerukan sungai serentak di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2025).
    Proses pengerukan ini akan berlangsung hingga Agustus 2025 dan terus dilakukan secara berkala.
    Menurut Rano, pengerukan tidak bisa hanya dilakukan setiap enam bulan sekali karena sedimentasi terjadi setiap hari.
    “Enggak mungkin bahasanya minimal enam bulan sekali harus dilakukan karena sedimentasi ini setiap hari pasti akan bergerak,” ungkap Rano.
    Namun, Rano merasa dilema karena belum mengetahui akan dibuang ke mana sedimen lumpur hasil pengerukan. 
    “Sekarang tinggal kita buang ke mana ini kan. Hahaha. Ya itulah dilematisnya Jakarta. Itu harus dicarikan jalan, enggak bisa didiamkan saja gitu,” ungkap Rano.
    Untuk melaksanakan pengerukan, sebanyak 1.000 petugas dikerahkan ke 17 sungai dan kanal di Jakarta. Petugas akan menggunakan 122 alat berat serta 84 unit alat pendukung lainnya.
    “Kalau dihitung dari personelnya lebih dari 1.000 orang ini,” ungkap Rano.
    Selain itu, Rano juga menginstruksikan agar seluruh alat berat yang digunakan dalam pengerukan dilengkapi dengan GPS. Hal ini untuk memastikan pengerjaan efektif dan mempermudah pemantauan.
    “Kemudian yang pasti saya perintahkan kepada Plt SDA (Dinas Sumber Daya Air), semua alat harus pakai
    tracking
    GPS, supaya bisa dipantau pergerakannya, dan itu harus langsung
    online
    ke kantor saya, supaya saya bisa memantau,” ucap Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.