Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga Jakarta Garden City (JGC) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi atas kerugian yang mereka alami selama uji coba fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.
Desakan itu disampaikan Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, Wahyu Andre, seusai mengikuti audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI.
“Masih ada (rekomendasi yang terlewat). Terkait kompensasi dan ganti kerugian akibat dampak uji coba
RDF Rorotan
beberapa kali,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi
Kompas.com
pada Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah warga mengalami kerugian nyata selama proses uji coba berlangsung.
Kerugian itu mencakup biaya berobat ke dokter, kebutuhan mengungsi sementara ke rumah kerabat, hingga penurunan harga rumah yang dinilai warga dipicu oleh keberadaan fasilitas RDF.
Wahyu mengatakan, isu kompensasi tersebut akan dibawa dalam audiensi lanjutan antara warga JGC dan Fraksi PSI di DPRD
DKI Jakarta
pada 2 Desember mendatang.
“Tanggal 2 Desember nanti kami juga akan beraudiensi dengan Fraksi PSI di DPRD DKI. Iya baru PSI (yang setuju),” ungkapnya.
Warga juga berharap pertemuan di DPRD DKI nanti dapat menghadirkan Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur Rano Karno agar aspirasi warga bisa didengar langsung.
“Kami sudah menyampaikan melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ucap Wahyu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rano Karno
-
/data/photo/2025/10/31/690473bdcc01f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga JGC Tagih Kompensasi ke Pemprov DKI akibat Dampak Uji Coba RDF Rorotan Megapolitan 26 November 2025
-
/data/photo/2025/11/26/6926e0d4baf32.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi Megapolitan 26 November 2025
Warga JGC Adukan Masalah RDF Rorotan ke DPR: Dampaknya Sudah Lintas Provinsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Warga Jakarta Garden City (JGC) mengadukan masalah uji coba pengolahan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara ke Komisi IX DPR RI, Rabu (26/11/2025).
Warga bertemu Wakil Ketua Komisi IX
DPR
RI Nihayatul Wafiroh dan anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari.
Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano, JGC, Jakarta Timur, Wahyu Andre, mengatakan alasan mengadukan masalah uji coba
RDF Rorotan
karena tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tapi sudah lintas kota dan provinsi.
“Kenapa kami ke DPR? Karena dampak
uji coba RDF
kemarin sudah lintas kota/kabupaten dan provinsi,” ujar Wahyu saat dihubungi
Kompas.com
, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Wahyu menjelaskan, Komisi IX DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen AMDAL RDF Rorotan, termasuk meninjau kembali kelayakan lingkungan, kepatuhan terhadap baku mutu emisi, dan kualitas pengelolaan udara.
Komisi IX DPR juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak warga atas informasi lingkungan.
Selain itu, Komisi IX DPR menginstruksikan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan penelitian epidemiologis guna memastikan ada tidaknya hubungan antara operasional RDF Rorotan dan peningkatan kasus ISPA atau gangguan kesehatan lainnya.
Komisi IX DPR mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Pemprov Jakarta melakukan audit kinerja dan anggaran terhadap proyek pembangunan RDF yang menelan biaya Rp 1,28 triliun, demi memastikan efektivitas dan integritas penggunaan dana publik.
“Mereka mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas wilayah untuk menangani dugaan
dampak kesehatan
dan lingkungan yang meluas ke beberapa wilayah administratif,” ucap Wahyu.
Selanjutnya warga akan melakukan pertemuan dengan DPRD Jakarta. Dia berharap Gubernur Pramono Anung atau Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam pertemuan itu.
“Kami sudah menyampaikan (permohonan audiensi) melalui WhatsApp ke Pak Pramono, tapi tampaknya permohonan kami belum direspons,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan kabar soal penghentian sementara proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara.
Ia menegaskan uji coba RDF tidak dihentikan, melainkan kapasitas pengolahan sampahnya dikurangi untuk sementara waktu.
“Tidak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton),” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Pramono menjelaskan, sebelumnya fasilitas RDF sempat beroperasi dengan kapasitas 2.000 hingga 2.500 ton
sampah
per hari.
Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah masalah teknis dan lingkungan, terutama bau tak sedap yang tercium hingga ke permukiman warga sekitar.
“Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau,” jelasnya.
Menurut dia, persoalan utama bukan pada teknologi RDF, melainkan sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Rano minta penerima LPDP kembali untuk bangun Jakarta dan Indonesia
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta agar para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Program Magister (S2) dan Doktor (S3) berkontribusi untuk membangun Jakarta serta Indonesia setelah menyelesaikan studi.
“Pengetahuan dan keahlian yang Anda peroleh sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kota, terutama di sektor industri kreatif yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Jakarta,” kata Rano saat memberikan pembekalan dan pesan inspiratif kepada para penerima beasiswa LPDP di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan tentang tantangan studi yang akan dihadapi para penerima beasiswa LPDP di luar negeri.
Dia pun mengatakan studi di luar negeri akan membawa tantangan besar, mulai dari perbedaan budaya, cara berpikir, hingga standar akademik yang ketat.
Akan tetapi, sambung dia, pengalaman tersebut justru dapat menempa karakter dan memperkuat komitmen para penerima beasiswa LPDP untuk terus bangkit dalam situasi apa pun.
“Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari keberanian anak muda yang rela pergi jauh untuk belajar, jatuh, bangkit, dan terus mencari bentuk terbaik bagi bangsanya. Begitu pula penerima beasiswa LPDP, yang harus berangkat dengan rendah hati dan kembali dengan rasa tanggung jawab,” ujar Rano
Dia turut menyoroti tujuan LPDP dalam menanamkan integritas, nasionalisme, dan komitmen untuk mengabdi setelah studi selesai, yang dinilainya bukan sebagai tujuan administratif semata, tetapi panggilan sejarah.
“Gelar akademik akan bermakna ketika kembali menjadi cahaya bagi masyarakat,” tutur Rano.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh penerima beasiswa LPDP agar menjadikan rasa cinta pada Indonesia sebagai kompas dalam setiap langkah, terutama ketika menempuh studi di luar negeri.
Lebih lanjut, dia menambahkan Jakarta membuka kolaborasi dengan lulusan LPDP untuk mendukung transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global.
Selama lima tahun terakhir, kata Rano, tercatat 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menempuh pendidikan melalui beasiswa LPDP di dalam dan luar negeri, di antaranya Australia, Inggris, dan Swedia.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Rano Karno soroti pentingnya integritas dan tata kelola BUMD
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan integritas dan tata kelola yang kuat merupakan kunci bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“BUMD harus menjadikan integritas sebagai napas organisasi, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Tanpa integritas, transformasi tidak mungkin berjalan efektif,” kata Rano saat membuka Seminar dan Kegiatan Keluarga Berintegritas BUMD dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Jakarta Barat, Selasa.
Kegiatan bertema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi: Transformasi Tata Kelola BUMD Berintegritas Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya” itu diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi praktis, terukur, dan implementatif.
Lebih lanjut, Rano menjelaskan meskipun dunia menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta tetap mampu menjaga stabilitas.
Dia menyebutkan pada triwulan III-2025, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,96 persen, sementara tingkat inflasi terjaga di angka 2,69 persen, atau lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,86 persen.
Rano menekankan capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi BUMD dalam menjaga layanan publik, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan pembangunan kota.
Namun, dia mengingatkan 2026 akan diwarnai berbagai risiko baru, mulai dari ketidakpastian geopolitik, ancaman siber, hingga persaingan ekonomi regional yang semakin ketat.
“Dalam situasi seperti ini, integritas dan tata kelola yang kokoh bukan hanya penting, tetapi merupakan kebutuhan dasar,” tegas Rano.
Transformasi BUMD menjadi agenda strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung visi besar menjadikan Jakarta sebagai Top 50 Global City pada 2029 dan melangkah menuju Top 20 Global City pada 2045.
Oleh karena itu, seluruh proses bisnis, layanan publik, dan pengelolaan aset daerah harus sepenuhnya mengikuti prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Rano mengajak seluruh BUMD agar terus memperkuat pengendalian internal serta menyesuaikan mekanisme tata kelola dengan dinamika risiko terkini.
Menurut dia, nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan harus menjadi bagian dari rutinitas kerja setiap hari.
“Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) harus dipercepat dan dituntaskan secara konsisten. Integritas bukan hanya soal bebas dari korupsi, tetapi merupakan karakter kejujuran, profesionalitas, kedisiplinan, dan keberanian untuk berbuat benar meskipun tidak ada yang melihat,” tutur Rano.
Selain itu, dia juga mengajak seluruh pihak agar menyatukan langkah guna membangun tata kelola BUMD yang bersih, modern, dan terpercaya.
“Ketika integritas menjadi budaya, daya saing dan kepercayaan publik, Insya Allah, akan mengikuti,” ujar Rano.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5420883/original/025765500_1763818036-Rano.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Wagub Rano Karno Bantah Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah Usai Insiden Ledakan SMAN 72 Jakarta
Liputan6.com, Jakarta – Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Rano Karno membantah banyak siswa SMAN 72 Jakarta yang ingin pindah dari sekolah yang ada di kawasan Komplek Kodama TNI AL di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut usai kasus ledakan pada Jumat 7 November 2025.
“Sebetulnya tidak seperti itu,” ujar Wagub Rano Karno di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).
Dia mengaku memang ada pembicaraan dari orang tua yang kebetulan anaknya mengalami kondisi agak parah akibat ledakan tersebut. Orang tua itu bertanya apakah anaknya boleh pindah sekolah.
“Selain itu rumah mereka dengan sekolah juga memiliki jarak yang cukup jauh,” ucap Rano.
Rano pun mempersilahkan bila anaknya mau pindah ke sekolah lain dan pihaknya siap membantu.
Sejauh ini, lanjut dia, seluruh siswa SMAN 72 Jakarta pada dasarnya tetap ingin menuntut ilmu di sekolah tersebut.
“No, mereka ingin tetap terus bersekolah di sana,” kata Rano.
Meski secara psikologi anak-anak ini terdampak, namun tim psikiater dari Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya tetap turun memberikan pendampingan.
“Mereka semua turun berikan dukungan psikologis,” ucap Rano.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta Tety Helena Tampubolon membenarkan apa yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno terkait isu kepindahan siswa sekolahnya setelah peristiwa naas tersebut.
“Itu isu yang tidak benar,” kata Tety.
Ia mengaku memang ada orang tua yang awalnya takut kondisi psikologis anaknya terganggu dan meminta anaknya pindah.
“Namun, setelah anak-anak mendapatkan pendampingan, anaknya malah ingin tetap bersekolah di SMAN 72 hingga tamat,” jelas Tety.
Hingga Minggu malam (9/11), sebanyak 13 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
/data/photo/2024/09/09/66de99ad1a6cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/22/6921a24c1d7b3.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


