Tag: Rano Karno

  • Pemprov DKI perkuat edukasi pencegahan kanker

    Pemprov DKI perkuat edukasi pencegahan kanker

    Penyakit kanker tidak bisa kita pandang sebelah mata. Oleh karena itu, edukasi dan pencegahan harus menjadi garda terdepan dalam melawan kanker

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) terus memperkuat edukasi dan komunikasi pencegahan kanker sebagai bagian dari upaya menekan angka kasus penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal itu.

    “Pencegahan kanker adalah tanggung jawab kita semua. Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, saya yakin kita bisa menekan angka kasus kanker di Indonesia,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Yayasan Kanker Indonesia (YKI) di Jakarta Timur, Jumat (26/9).

    Dalam sambutannya, Rano mengingatkan bahwa pencegahan kanker dapat dilakukan melalui pola hidup sehat, seperti menjaga nutrisi yang baik, rutin beraktivitas fisik, mengelola stres, menghindari faktor risiko, membangun kehidupan sosial yang sehat, dan cukup istirahat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, parkir liar di lahan pemprov hingga macet di Tol Kota

    DKI kemarin, parkir liar di lahan pemprov hingga macet di Tol Kota

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (25/9) kemarin, mulai temuan parkir liar di lahan Pemprov DKI hingga Pramono minta Jasa Marga tanggung jawab terkait kemacetan di Tol Dalam Kota.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Ini kata Pramono terkait temuan parkir liar di lahan Pemprov DKI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan mendalami temuan parkir liar pada lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

    “Saya belum tahu, tapi nanti saya akan dalami, saya akan cek. Dan saya akan minta kepada siapa pun harus bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    2. Tol Dalam Kota macet, Pramono minta Jasa Marga tanggung jawab

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Jasa Marga untuk bertanggung jawab atas terjadinya kemacetan parah karena penutupan Gerbang Tol Dalam Kota.

    “Secara khusus kami akan meminta kepada Jasa Marga yang memang bertanggung jawab untuk itu. Jangan sampai kemudian ini terjadi kembali,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    3. Wagub Rano ajak warga pilah dan kelola sampah dari rumah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengajak warga memilah dan mengelola sampah dari rumah sebagai upaya partisipasi aktif mengurangi beban sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang sekaligus menjaga keberlanjutan kota Jakarta.

    “Partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan kota Jakarta,” kata Rano saat membuka acara Jakarta Eco Future Festival (JEFF) 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    4. Pramono ajak industri ritel dan MICE berinovasi untuk Jakarta global

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengajak para pelaku industri ritel serta sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.

    “Saya mengajak para pelaku ritel, pusat belanja, dan sektor MICE untuk terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman berkesan, membangun destinasi gaya hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional di tengah persaingan, termasuk dengan perdagangan digital,” kata Pramono di acara Council of Asia Shopping Centers (CASC) – Conferences 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    5. Rano dukung CFD di lima wilayah untuk perbaiki kualitas udara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/Car Free Day) dilakukan di lima kota administrasi Jakarta untuk membantu memperbaiki kualitas udara kota yang sering masuk kategori tak sehat di Indonesia.

    “Saya berharap, Car Free Day itu harus diperbanyak. Bukan hanya di Thamrin, tetapi setiap wilayah adakan Car Free Day. Supaya apa? Sebetulnya pertama itu menurunkan emisi,” kata Rano di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1.939 pegawai PPPK di DKI dilantik 

    1.939 pegawai PPPK di DKI dilantik 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno melantik 1.939 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta pada Kamis.

    Rano menyampaikan, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing butuh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

    “Karena itu, PPPK diharapkan turut berkontribusi untuk kemajuan Jakarta dengan terus berorientasi pelayanan, akuntabel, serta kompeten dalam mengutamakan pelayanan optimal bagi masyarakat,” kata.

    Ini merupakan pelantikan PPPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahap II, setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melantik 2.703 PPPK pada akhir Agustus lalu.

    PPPK yang dilantik sesuai formasi adalah tenaga pendidik (1.512 orang), tenaga kesehatan (357 orang) dan tenaga teknis (70 orang).

    Wagub Rano berpesan kepada para tenaga pendidik yang telah dilantik untuk menjaga integritas dan semangat dalam mendidik.

    “Pastikan anak-anak Jakarta tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai-nilai integritas dan siap bersaing di dunia global,” katanya.

    Lalu, untuk para tenaga kesehatan, Wagub mengajak agar selalu mengedepankan sikap profesionalisme, humanis dan empati dalam memberikan pelayanan.

    Hal ini agar mereka dapat meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan di Kota Jakarta.

    Selanjutnya, bagi para tenaga teknis, Wagub Rano meminta mereka agar dapat terus mendukung terciptanya birokrasi yang efisien, transparan dan modern.

    Hal ini karena mereka adalah penggerak utama dalam memastikan sistem pelayanan publik berjalan lancar.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuka 4.826 formasi PPPK tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.642 peserta dinyatakan lulus dan dilantik dalam dua tahap.

    PPPK ini sebelumnya merupakan tenaga honorer dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kala ratusan botol plastik disulap jadi opelet “Si Doel”

    Kala ratusan botol plastik disulap jadi opelet “Si Doel”

    Jakarta (ANTARA) – Opelet (oplet), kendaraan angkutan umum yang populer di Jakarta khususnya era 1950-an hingga akhir 1990-an itu mencuri perhatian pengunjung Jakarta Eco Future Fest (JEFF) 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan.

    Ini salah satunya karena bak pinang dibelah dua dengan kendaraan yang menjadi salah satu ikon di sinetron tahun 1994, “Si Doel Anak Sekolahan”. Bentuk hingga komposisi warnanya yang didominasi warna hitam dan biru rasanya sama persis seperti dalam sinetron.

    Bedanya opelet ini bukan kendaraan sungguhan, melainkan proyek seni yang terbuat dari ratusan botol plastik kemasan air minum karya petugas dari Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air Kecamatan Pasar Minggu.

    Eko Faturohim dari UPS Badan Air Pasar Minggu bersama 14 orang rekannya membutuhkan sekitar 350 kemasan botol bekas kemasan air minum untuk menciptakan karya ini. Kebanyakan botol ini berasal dari sungai dan badan air yang dikumpulkan setiap hari.

    Tak hanya botol bekas, beberapa bilah bambu ditambah terpal dan pelepah pisang pun digunakan sebagai bahan pelengkap serta penghias opelet. Terpal digunakan sebagai atap sementara pelepah pisang diubah menjadi hiasan kembang kelapa yang ditaruh di sisi kanan dan kiri opelet.

    Berbekal sebuah foto, Eko bersama rekan-rekannya berjibaku selama tujuh dalam sehari merancang dan menciptakan opelet Si Doel. Dalam waktu sebulan, opelet pun rampung dan akhirnya dipamerkan pada pengunjung JEFF 2025.

    Kesabaran selama satu bulan pun terbayar lunas. Eko dan teman-temannya banyak tersenyum Kamis siang itu karena opelet mereka menjadi objek para juru foto dan pengunjung.

    Senyum Eko dan kawan-kawan semakin lebar ketika disambangi aktor pemeran Si Doel yang tak lain Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.

    Pujian mengalir dari mulut Rano. Dia lalu berpose di sebelah opelet dan diabadikan para awak media serta pengunjung kala itu.

    Eko tak banyak bicara di sebelah “Si Doel”. Dia semata memamerkan gigi. Rupanya dia gugup karena baru kali pertama bertemu langsung dengan Rano Karno.

    “Gua sebetulnya deg-degan. Baru ini gua ketemu Bang Doel,” katanya sembari memegang dada.

    Opelet Si Doel ini merupakan karya kedua Eko dan tim dari UPS Badan Air Pasar Minggu, setelah perahu.

    Dia sengaja memilih opelet sebagai kreasi kedua. Katanya ingin sekaligus merayakan dilantiknya Rano Karno sebagai Wagub Jakarta.

    Setelah JEFF 2025 berakhir, opelet Si Doel karya Eko Cs rencananya akan dipajang di pos tempat mereka bernaung, di Pasar Minggu.

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno berpose di depan opelet “Si Doel” yang terbuat dari botol plastik bekas air minum yang dipamerkan dalam acara Jakarta Eco Future Fest (JEFF) 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.

    Sampah plastik bukan sekadar limbah

    Eko dan teman-temannya hanya satu dari sekian contoh para pegiat lingkungan dari jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berupaya menjadikan sampah anorganik khususnya botol plastik bekas kemasan air minum bukan sekadar limbah.

    Pengolahan sampah plastik ini dilakukan mengingat jenis sampah ini menduduki peringkat kedua komposisi timbulan sampah DKI Jakarta tahun 2023, yakni 22,95 persen dari 3,14 juta ton total timbulan sampah, menurut data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    Berbekal niat mengubah sampah-sampah anorganik menjadi barang seni dan bahkan bernilai ekonomi, UPS Badan Air dari berbagai kecamatan juga melakukan hal serupa.

    Hasilnya bisa dilihat salah satunya dalam Festival Cinta Lingkungan (Cilung) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta pada tahun lalu di Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Kala itu, 32 perahu aneka bentuk salah satunya kura-kura yang didominasi botol kemasan mencuri perhatian ribuan pengunjung.

    Pengawas Ciliwung Segmen 1, UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Sukatma masih ingat pengunjung terus berdatangan bahkan hingga menjelang acara berakhir yakni pukul 14.00 WIB.

    Acara serupa pun akan kembali diadakan, tepatnya 28 September 2025 di Inspeksi Ciliwung MT Haryono, Pancoran Jakarta Selatan. Masyarakat bisa kembali menyaksikan hasil kreasi petugas Badan Air dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya memanfaatkan sampah sungai menjadi barang bernilai seni dan ekonomi.

    Semangat pengolahan sampah anorganik menjadi karya seni dan sumber ekonomi juga disuarakan melalui Jakarta Eco Future Fest (JEFF) 2025 yang diadakan DLH DKI selama dua hari yakni 25-26 September 2025.

    Wujudnya berupa instalasi seni yang mengubah limbah menjadi produk baru yang punya nilai, sekaligus sebagai refleksi tentang krisis lingkungan dan keindahan yang lahir dari perubahan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan festival itu juga menampilkan inovasi hijau, produk daur ulang, dan berbagai inisiatif bisnis berkelanjutan.

    Edukasi pada masyarakat pun menjadi bagian dari rangkaian acara. Bentuknya dalam bentuk talkshow hingga workshop membuat kerajinan menarik dari sampah berulang (anorganik).

    Hal menarik lainnya yakni adanya kesempatan bagi pengunjung menukar botol plastik serta limbah anorganik lainnya dengan produk ramah lingkungan atau voucer belanja.

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno menaruh harapan besar agar penyelenggaraan festival dapat membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang hijau, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.

    Hal tersebut sejalan dengan langkah Jakarta yang sedang berjalan menuju kota yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ini karena masa depan kota akan bertahan apabila keberlanjutan menjadi fondasi utamanya. Semoga terwujud.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Jakarta perlu terus diingatkan tentang jaga lingkungan

    Warga Jakarta perlu terus diingatkan tentang jaga lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan warga Jakarta perlu terus diingatkan untuk menjaga lingkungan, terutama tentang penghijauan dan pemilahan sampah dari rumah.

    Oleh karena itu, dia mengapresiasi kegiatan yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta salah satunya Jakarta Eco Future Festival (JEFF) 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan, mulai Kamis ini hingga Jumat (26/9).

    “Kalau tidak diadakan kegiatan ini, masyarakat Jakarta akan tidak menghiraukan bahwa sekarang saja panas ini sudah luar biasa. Artinya, penghijauan kota itu selain memang undang-undang, tapi itu bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rano.

    Menurut Rano, kegiatan ini dapat menjadi sarana edukasi sederhana untuk masyarakat termasuk mengenai pemilahan sampah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano dukung CFD di lima wilayah untuk perbaiki kualitas udara

    Rano dukung CFD di lima wilayah untuk perbaiki kualitas udara

    Saya berharap, Car Free Day itu harus diperbanyak. Bukan hanya di Thamrin, tetapi setiap wilayah adakan Car Free Day

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mendukung pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB/Car Free Day) dilakukan di lima kota administrasi Jakarta untuk membantu memperbaiki kualitas udara kota yang sering masuk kategori tak sehat di Indonesia.

    “Saya berharap, Car Free Day itu harus diperbanyak. Bukan hanya di Thamrin, tetapi setiap wilayah adakan Car Free Day. Supaya apa? Sebetulnya pertama itu menurunkan emisi,” kata Rano di Jakarta, Kamis.

    Dia mengakui Jakarta menjadi salah satu dari lima kota di Indonesia yang masuk kategori tak sehat selain Semarang dan Riau. Hal ini sebuah realitas yang harus ditindaklanjuti.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Rano ajak warga pilah dan kelola sampah dari rumah

    Wagub Rano ajak warga pilah dan kelola sampah dari rumah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengajak warga memilah dan mengelola sampah dari rumah sebagai upaya partisipasi aktif mengurangi beban sampah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang sekaligus menjaga keberlanjutan kota Jakarta.

    “Partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan kota Jakarta,” kata Rano saat membuka acara Jakarta Eco Future Festival (JEFF) 2025 di Cibis Park, Jakarta Selatan, Kamis.

    Dia juga mengajak masyarakat membawa sampah dari rumah, menukarkan melalui agen-agen lingkungan yang tersedia untuk merasakan manfaat nyata dari aksi sederhana yang mereka lakukan bersama.

    Adapun saat ini, sambung Rano, Jakarta sebagai pusat aktivitas dan perekonomian negeri masih menghadapi tantangan yang besar dan berat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

    Hampir setiap hari sekitar 7.500 ton sampah berakhir di TPST Bantargebang, satu-satunya fasilitas pengolahan akhir milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kapasitasnya semakin terbatas.

    Kondisi ini, kata Rano, menunjukkan pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemerintah namun membutuhkan peran masyarakat.

    Lalu, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengolahan sampah, Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI mengadakan Jakarta Eco Future Festival (JEFF) 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif Megapolitan 24 September 2025

    Blak-blakan Ketua RW di Jakbar: Kerancuan Dana Insentif Buat Pengurus Bikin LPJ Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketidakjelasan peruntukan dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kepada pengurus RT dan RW menimbulkan persoalan serius.
    Bukannya meringankan kerja, dana tersebut justru membuat sebagian pengurus terjebak dalam dilema, hingga memicu praktik pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.
    Iis Wahyudi, Ketua RW 05 Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, mengungkap praktik itu kerap terjadi di wilayahnya. Menurut dia, hal ini bermula dari ketidakjelasan nomenklatur dana yang digelontorkan Pemprov.
    “Dalam kampanye dan pernyataan publik, Gubernur Pramono Anung menggunakan kata ‘insentif’ yang kesannya seperti imbalan kerja RT dan RW. Nah, padahal kan enggak, itu sebenarnya uang operasional disebutnya,” kata Iis kepada
    Kompas.com
    , Selasa (23/9/2025).
    “Ini yang harus diluruskan. Jadi harus ada laporan yang diberikan tiap bulannya dari RT RW setempat. Ini yang harus diluruskan di masyarakat,” kata dia lagi.
    Kerancuan istilah itu, kata Iis, menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan. Ada pengurus yang menganggap dana digunakan untuk program operasional, tetapi ada juga yang membagi-bagikan dana tersebut sebagai “uang lelah” bagi jajaran RT/RW.
    “Kalau di sini, secara praktiknya dipakai untuk bagi-bagi antara RT dan jajarannyalah, kan punya sekretaris, apa segala macem, uang lelahlah begitu,” ujarnya.
    Namun, penggunaan dana sebagai uang lelah membuat para pengurus harus tetap membuat laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, laporan yang disusun kerap tidak sesuai kenyataan.
    “Saya
    fair-fair
    -an saja ya, enggak perlu ditutup-tutupi, akhirnya laporan yang dibuatnya jadi palsu. Karena memang Pemda (Pemerintah Daerah) juga ‘
    ngajarinnya
    ’ begitu,” terang Iis.
    Ia menambahkan, praktik itu menjadi beban moral tersendiri.
    “Di sisi lain itu kan jadi menambah dosa kami juga, gitu. Apalagi naik, ini kita
    nyetting
    -nya jadi makin banyak kan,” keluhnya.
    “Gimana mau berkah Jakarta ini, kan, kalau misalnya pemimpin di tingkat RT saja akhirnya sudah harus
    nyetting
    laporan buat dapat insentif kan,” lanjutnya.
    Iis berharap Pemprov segera mempertegas status dana tersebut. Menurut dia, nomenklatur sebaiknya diubah dari “dana operasional” menjadi “insentif” bagi pengurus RT dan RW.
    “Saya sih harapannya pengen biar diganti saja, jangan operasional bahasanya, tapi langsung insentif saja,” tegasnya.
    Jika ditetapkan sebagai insentif, kata Iis, dana itu dapat dianggap sebagai hak pribadi pengurus RT/RW atas jerih payah melayani warga. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuat laporan fiktif.
    “Kalau insentif kan enggak (perlu LPJ), bebas mau dipakai buat apa saja. Karena anggapannya itu uang lelahlah begitu. Coba, kalau warga ada apa-apa, pasti kan yang dicari mana RT-nya, mana RW-nya,” ucapnya.
    Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan insentif bagi pengurus RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW naik menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, kenaikan itu dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi Megapolitan 24 September 2025

    Dana Operasional Dianggap Gaji, Ketua RW: Semua Harus Dilaporkan, bukan untuk Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana kenaikan dana operasional bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Jakarta menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
    Banyak warga menganggap dana tersebut sebagai gaji atau insentif pribadi bagi para ketua RT/RW dan jajaran pengurusnya.
    Sejumlah Ketua RW kemudian menegaskan bahwa dana yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sepenuhnya merupakan dana operasional untuk kepentingan warga, bukan untuk digunakan secara pribadi.
    Ketua RW 14 Palmerah, Jakarta Barat, Rini Astuti (49), menegaskan, dana tersebut tidak bisa disebut sebagai gaji karena memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat.
    “Bukan gaji. Jadi kalau OP (operasional) itu bukan gaji sebetulnya, jadi uang operasional buat keperluan warga,” kata Rini, akrab disapa Tuti, saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Dana itu, lanjutnya, dipakai untuk berbagai kegiatan warga.
    “Misalnya kegiatan perayaan Agustusan, subsidi kader Dasawisma, Jumantik, sampai fasilitas-fasilitas buat warga,” ucap Tuti.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 05 Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, Iis Wahyudi. Menurut dia, masyarakat perlu mendapat penjelasan agar tidak salah mengartikan dana tersebut.
    “Ini yang harus diluruskan. Kalau yang beredar di warga kan katanya insentif, tapi sebenarnya itu adalah uang operasional,” ujar Iis.
    Ia menjelaskan, ada perbedaan jelas antara insentif pribadi dan dana operasional. Jika insentif diberikan sebagai imbalan kerja maka tak perlu laporan.
    Namun, untuk dana operasional, pengurus wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).
    “Nah, tapi ini kan enggak, semua uang yang kami terima itu wajib ada laporannya. Ada tanggung jawabnya, kita enggak bisa makai untuk pribadi seenaknya,” kata Iis.
    Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan, menambahkan hal senada. Ia menekankan dana operasional diberikan di awal program dan wajib dipertanggungjawabkan.
    “Ini yang harus dipahami, ini bukan gaji. Kalau operasional, dana diberikan di depan untuk menjalankan kegiatan, dan setelahnya kami wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ),” tegas Beni.
    Menurut dia, menjadi ketua RT atau RW adalah kerja sosial, bukan pekerjaan untuk mencari keuntungan material.
    “Asumsi masyarakat yang berkembang itu sebenarnya wajar karena mereka melihat ada uang yang dialokasikan, tapi tidak paham sistemnya. Pada dasarnya, tugas kami ini adalah kerja sosial,” ujarnya.
    Beni menambahkan, LPJ harus dibuat tiap bulan, yang berarti menambah beban administrasi bagi pengurus. Meski begitu, ia tetap mengapresiasi upaya pemerintah menaikkan dana operasional.
    “Kami bersyukur minimal ada tambahan. Tapi kami juga sadar, jika dana dinaikkan signifikan, misalnya 100 persen seperti janji kampanye, itu juga menjadi beban karena tanggung jawab dan tuntutan LPJ-nya pasti akan jauh lebih berat,” ucap dia.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sedangkan RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjelaskan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjanjikan penggandaan insentif RT/RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan dana operasional ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara warga dengan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas Megapolitan 24 September 2025

    Kenaikan Insentif RW Dinilai Belum Cukup: Tanggung Jawab Semakin Luas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif bulanan pengurus RT dan RW dinilai masih belum mencukupi kebutuhan operasional di lapangan.
    Meski disyukuri, sejumlah ketua RW di Jakarta Barat menilai kenaikan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta per bulan masih jauh dari janji kampanye yang sempat menyebut akan digandakan.
    Salah satunya disampaikan Ketua RW 08 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Beni Kurniawan (51). Ia menilai tambahan dana sebesar Rp 500.000 atau sekitar 25 persen cukup membantu, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan.
    “Walaupun belum sesuai janji kampanye kan, harapannya bisa benar-benar dinaikkan 100 persen sesuai janji kampanye. Karena kebutuhan anggaran di RT RW juga kan banyak,” ujar Beni saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (23/9/2025).
    Menurut Beni, tanggung jawab RT dan RW semakin luas, mulai dari pemberdayaan sosial, edukasi masyarakat, pengembangan kreativitas, hingga inovasi yang melibatkan warga langsung.
    “Kami ini kan belakangan juga diminta untuk melakukan berbagai program edukasi, sosialisasi. Untuk edukasi misalnya, pendekatan langsung ke masyarakat itu yang paling penting, bukan sekadar kasih infografis,” jelasnya.
    Ia menambahkan, insentif yang diterima harus dialokasikan ke banyak pos, mulai dari kegiatan kesekretariatan, kesehatan, pembinaan generasi muda, hingga keamanan dan ketertiban lingkungan.
    Selain itu, RT dan RW kerap ikut menanggung biaya sejumlah program sosial seperti kegiatan yang digelar Baznas dan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Operasional kami kadang-kadang kami juga terbebani oleh istilahnya eh anggaran-anggaran penyerapan sosial seperti program Baznas, PMI. Itu kami bisa satu tahun itu ada beberapa titik,” ujar Beni.
    Meski begitu, ia mengaku tetap berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada.
    “Sebenarnya kami cukup-cukupin saja. Tapi kalau secara ideal, tentu masih kurang. Supaya bisa berinovasi secara ideal kan, jelas warga, apalagi anak muda juga butuh dukungan yang mumpuni juga,” tambahnya.
    Hal serupa disampaikan Ketua RW 14 Palmerah, Rini Astuti (49), yang akrab disapa Tuti. Ia menyebutkan, harus pintar mengatur anggaran agar semua program bisa berjalan.
    “Kalau memang benar mau naik, ya
    alhamdulillah
    . Jadi, setidak-tidaknya kan membantu operasional. Karena selama ini mah kami cukup-cukupin aja, adanya segitu ya dimaksimalin,” ujar Tuti.
    Menurut dia, banyak warga yang meminta perbaikan fasilitas umum, seperti posyandu dan lapangan bermain anak.
    Namun, kebutuhan dana yang besar membuat pihak RW harus menabung anggaran bertahun-tahun.
    “Jadi kami sisihin gitu, kumpul-kumpul nanti, ya kami anggarkan. Kami target dengan anggaran yang ada disisihin, dua tahun lah ya, nanti kami renovasi dua tempat itu,” jelasnya.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif pengurus RT dan RW akan naik mulai Oktober 2025. RT akan menerima Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW Rp 3 juta per bulan.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, kenaikan dilakukan bertahap, tidak langsung dua kali lipat sebagaimana janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” kata Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam kampanye Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Saat ini, Jakarta memiliki 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan kenaikan insentif ini diharapkan mampu mendorong semangat pengurus RT dan RW dalam melayani masyarakat, baik melalui pendataan warga, pengelolaan lingkungan, maupun menjadi garda terdepan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.