Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Warga Eks Kampung Bayam Setuju Gajinya Dipotong Jakpro untuk Bayar Sewa Rusun Megapolitan 10 Maret 2025

    Warga Eks Kampung Bayam Setuju Gajinya Dipotong Jakpro untuk Bayar Sewa Rusun Megapolitan 10 Maret 2025

    Eks Warga Kampung Bayam Setuju Gajinya Dipotong Jakpro untuk Bayar Sewa Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Bayam
    setuju gajinya dipotong untuk bayar sewa rumah susun (rusun) jika dipekerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (
    Jakpro
    ).
    “Menurut kami, semua kompak dan setuju,” ucap Ketua Tani Kampung Bayam Madani Furqon (42) saat ditemui di Hunian Sementara (Huntara) yang ada di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, Senin (10/3/2025).
    Jakpro berjanji akan mempekerjakan setidaknya satu orang dari setiap kartu keluarga (KK) yang ada di Kampung Bayam.
    Saat ini, kata Furqon, jumlah KK di Kampung Bayam ada sekitar 50.
    Jadi, setidaknya akan ada 50 orang eks warga Kampung Bayam yang dipekerjakan oleh Jakpro ke depannya.
    Mereka akan dipekerjakan sesuai bidang keahliannya di pertanian dan akan mendapat upah minimum regional (UMR) Jakarta.
    Dari gaji UMR tersebut, Jakpro akan memotong sebesar Rp 1.700.000 per bulan untuk eks warga Kampung Bayam membayar
    sewa rusun
    .
    “Itu dipotong Rp 1.700.000 per bulan, jadi untuk mendukung edukasi agro wisatanya, stadium tour,” tutur Furqon.
    Meski begitu, pihak Jakpro tetap akan memperbolehkan warga lainnya yang tidak dipekerjakan untuk bercocok tanam bayam seperti dulu.
    Bahkan, Jakpro juga sama sekali tidak meminta bagi hasil dari pertanian bayam itu ke depannya.
    “Karena di mana pengelolaan koperasi pertaniannya Jakpro enggak minta hasil atau apa-apa, jadi kita kelola sendiri,” ungkap Furqon.
    Oleh karena itu, warga tak keberatan meski gajinya dipotong karena bisa mencari penghasilan tambahan lewat bertani bayam.
    Di sisi lain, meski tak meminta bagi hasil, Jakpro juga berkewajiban berkontribusi membangun pertanian bayam di sekitar JIS.
    “Namun, Jakpro berkewajiban memberikan sponsor, menyediakan tempat, membantu pemasaran, bahkan hasilnya tidak dipotong, dan sebagainya,” pungkas Furqon.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
    Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai
    Gubernur Jakarta
    bersama PT
    JakPro
    berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan,
    Pramono Anung
    yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Eks Kampung Bayam Siap Dipekerjakan Jakpro Megapolitan 10 Maret 2025

    Warga Eks Kampung Bayam Siap Dipekerjakan Jakpro Megapolitan 10 Maret 2025

    Eks Warga Kampung Bayam Siap Dipekerjakan Jakpro
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks warga
    Kampung Bayam
    mengaku siap dipekerjakan oleh pihak PT Jakarta Propertindo (
    JakPro
    ) setelah diperbolehkan kembali menempati rumah susun (rusun) di samping Jakarta International Stadium (JIS), 
    Namun, bukan berarti eks
    warga Kampung Bayam
    dipekerjakan di dalam JIS sebagai sekuriti atau cleaning service.
    “Memang disepakati. Ini kan kami kelompok tani semua, bukan diminta situ jadi pekerja
    Jakpro
    bukan,” ucap Ketua Tani Kampung Bayam Madani Furqon (42) saat ditemui di Hunian Sementara (Huntara) yang ada di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, Senin (10/3/2025).
    Furqon mengatakan, pihak JakPro ingin mempekerjakan eks warga Kampung Bayam tanpa harus menghilangkan jati dirinya sebagai petani.
    Pasalnya, di dalam kelompok tani yang Furqon bina terdapat koperasi.
    Di dalam koperasi itulah, masing-masing warga ditempatkan di bidang-bidang sesuai keahliannya.
    Oleh sebab itu, JakPro akan mempekerjakan eks warga Kampung Bayam sesuai bidang keahliannya di kelompok tani.
    “Misalnya, di kuliner, tata boga, dan sebagainya, itulah yang direkrut sama Jakpro sehingga mendapatkan gaji dari JakPro,” terang Furqon.
    Namun, tidak semua warga memiliki kesempatan untuk dipekerjakan oleh Jakpro.
    Jakpro, kata Furqon, hanya bisa mempekerjakan satu orang dari satu kartu keluarga.
    “Satu KK, satu orang selama bertinggal di Kampung Bayam 30 tahun,” tutur dia.
    Sementara saat ini, ada 50 KK yang akan menempati rusun samping JIS. Artinya, akan ada 50 orang yang ke depannya akan dipekerjakan oleh JakPro.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
    Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
    Hal ini membuat kedua belah pihak memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di Huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan,
    Pramono Anung
    yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Meski Sudah Terima Kunci, Warga Eks Kampung Bayam Belum Kembali ke Rusun Megapolitan 10 Maret 2025

    Meski Sudah Terima Kunci, Warga Eks Kampung Bayam Belum Kembali ke Rusun Megapolitan 10 Maret 2025

    Meski Sudah Terima Kunci, Warga Eks Kampung Bayam Belum Kembali ke Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga eks Kampung Bayam belum kembali ke Rumah Susun (Rusun) Kampung Bayam di Tanjung Priok, Jakarta Utara meski sudah menerima kunci rusun tersebut dari Gubernur Jakarta Pramono.
    Pasalnya, masih ada urusan administrasi yang harus diselesaikan warga. 
    “Masih menunggu proses administrasi terselesaikan,” ucap Ketua Tani Kampung Bayam Madani Furqon (42) saat ditemui di hunian sementara (Huntara) warga Kampung Bayam di Jalan Tongkol, Jakarta Utara, Senin (10/3/2025).
    Furqon mengatakan, sebenarnya warga eks Kampung Bayam bisa saja pindah hari ini ke rusun karena sudah memegang kunci masing-masing unit. 
    Namun, warga tak ingin asal pindah begitu saja sebelum menuntaskan urusan administrasi dan kesepakatan bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengembang rusun. 
    “Cuma saat membuat akta kesepahaman dan sebagainya administrasinya mereka (JakPro) harus benar-benar selesaikan,” tutur Furqon.
    Warga eks Kampung bayam, kata Furqon, tak ingin ada satu pun urusan administrasi yang terlewatkan agar ke depan tak muncul masalah baru. 
    “Kami enggak mau ada administrasi yang terlewatkan, nanti ke depannya justru jangan-jangan Mas Pram (Pramono Anung) udah enggak jadi gubernur malah kita yang repot lagi,” ucap Furqon.
    Warga pun berharap pihak JakPro segera merampungkan persoalan administrasi sehingga bisa lekas pindah rusun. 
    “Sebenarnya, kalau warga kan bukan masalah tempat tinggalnya, pertama kan ruang hidup karena kembali normalnya ekonomi mereka menjadi harapan,” terang Furqon.
    Apalagi, lanjut Furqon, warga sudah terlalu lama tinggal di huntara.
    “Tentu dalam hal ini juga pengin buru-buru (pindah) karena situasi di huntara ini kan begitu lamanya didamparkan tanpa ada yang menyentuh, ya, baru Mas Pram dilantik begini baru disentuh,” pungkas dia.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga
    Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga Kampung Susun Bayam tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik tersebut, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA

    Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA

    Badan Gizi Sarankan Sarapan Gratis Pramono Ditujukan untuk Siswa SMP dan SMA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    Dadan Hindayana menyarankan program sarapan gratis yang akan dilaksanakan Pemprov Jakarta ditujukan untuk siswa tingkat SMP dan SMA. 
    “Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).
    Dadan mengatakan Badan Gizi siap bersinergi dengan Pemprov Jakarta untuk menjalankan program tersebut. 
    “BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN,” kata Dadan. 
    Sikap pemerintah pusat ini berubah dari sebelumnya yang sempat melarang Gubernur Jakarta Pramono Anung membuat program mirip Makan Bergizi Gratis. 
    “Iya jika melaksanakan tidak masalah,” kata dia. 
    Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
    Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.
    Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI sepekan, rusun bagi warga eks Kampung Bayam lalu banjir Jakarta

    DKI sepekan, rusun bagi warga eks Kampung Bayam lalu banjir Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta selama sepekan yakni sejak Senin (3/3) hingga Minggu (9/3) antara lain penyerahan kunci rusun kepada warga eks Kampung Bayam oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, tiket mudik gratis 2025 ludes, lalu banjir Jakarta.

    Berikut rangkumannya:

    1. Pram-Rano resmi serahkan kunci rusun pada warga eks Kampung Bayam

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi menyerahkan kunci rumah susun (Rusun) Kampung Susun Bayam (KSB) kepada penghuni eks Kampung Bayam Madani, Jakarta Utara, Kamis.

    “Saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, salah satu yang saya janjikan, saya bisa penuhi,” kata Pramono Anung saat dijumpai di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Wagub Rano bersyukur tiket mudik gratis 2025 ludes dipesan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur tiket Mudik Gratis 2025 yang disediakan Pemprov DKI Jakarta ludes dipesan oleh calon penumpang yang akan mudik Lebaran.

    “Kami menyiapkan kapasitas 22.000 tempat duduk, kalau habis alhamdulillah. Tadi kita khawatir tiketnya tidak laku,” kata Rano saat ditanya terkait tiket mudik gratis di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok beras yang ada di gudang cukup untuk 6 bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan “panic buying”.

    ​​”Sekarang ketersediaan beras kami dalam jumlah yang cukup,” Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Banjir Jakarta akibat luapan sungai dan curah hujan tinggi kian meluas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kian meluas hal ini dikarenakan sejumlah sungai di daerah itu meluap serta curah hujan tinggi.

    “Kami mencatat saat ini genangan (banjir) terjadi di 114 RT (rukun warga),” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Diskon tarif listrik beri andil utama deflasi DKI dua bulan terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penerapan diskon tarif listrik sebesar 50 persen memberi andil pada deflasi DKI Jakarta secara bulanan yaitu pada Januari dan Februari 2025.

    Pada Januari 2025, diskon tarif listrik memberikan andil deflasi bulanan sebesar 1,94 persen, sementara pada Februari 2025 andilnya sebesar 0,91 persen.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beda Gaya Pramono-Rano dan Prabowo-Gibran Tinjau Banjir: Naik Heli & Perahu, hingga Jalan Kaki – Halaman all

    Beda Gaya Pramono-Rano dan Prabowo-Gibran Tinjau Banjir: Naik Heli & Perahu, hingga Jalan Kaki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa (4/3/2025).

    Banjir terparah terjadi di Bekasi, di mana air merendam rumah hingga mencapai atap.

    Gaya Peninjauan yang Berbeda

    Bencana banjir ini tidak hanya menarik perhatian publik karena dampaknya, tetapi juga cara pejabat meninjau lokasi terdampak.

    Terdapat perbedaan mencolok dalam gaya peninjauan yang dilakukan oleh masing-masing pejabat.

    Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakilnya, Rano Karno, serta Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Pramono Anung dan Rano Karno

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk meninjau banjir di Jakarta dengan menggunakan helikopter milik Polri pada Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, meninjau banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan menaiki perahu karet pada Selasa (4/3/2025).

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk meninjau banjir di Bekasi dengan berjalan kaki.

    Pada Sabtu (8/3/2025), Prabowo mendatangi Kampung Tambun Inpres di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

    Dengan hanya mengenakan sepatu boot untuk menerjang genangan air dan menemui warga yang terdampak.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan peninjauan dengan cara serupa.

    Ia meninjau banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/3/2025)

    Gibran terlihat menggunakan sepatu boot sambil menyusuri lumpur yang menggenangi rumah-rumah warga.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga berbincang dengan warga dan masuk ke dalam rumah untuk meninjau kondisi pasca-banjir.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • BGN Kini Restui Program Sarapan Gratis Pramono-Rano

    BGN Kini Restui Program Sarapan Gratis Pramono-Rano

    BGN Kini Restui Program Sarapan Gratis Pramono-Rano
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala
    Badan Gizi Nasional
    Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program
    sarapan gratis
    .
    Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.
    “Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat,” ujar Dadan kepada
    Kompas.com,
    Minggu (9/3/2025).
    Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan
    program sarapan gratis
    .
    Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.
    “BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN,” tutur dia.
    Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.
    Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.
    Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara
    retreat
    kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu
    retreat
    di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaya Pejabat Tinjau Banjir Disorot: Pramono-Rano Naik Helikopter & Perahu, Prabowo-Gibran Jalan Kaki – Halaman all

    Gaya Pejabat Tinjau Banjir Disorot: Pramono-Rano Naik Helikopter & Perahu, Prabowo-Gibran Jalan Kaki – Halaman all

    TRIBUNNEWS. COM –  Bencana banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa (4/3/2025) hingga saat ini.

    Terparah, banjir terjadi di wilayah Bekasi, air banjir ini pun merendam rumah-rumah warga yang tingginya mencapai atap rumah.

    Tak hanya bencana banjir saja yang jadi sorotan publik, tapi juga gaya para pejabat dalam meninjau banjir di Jabodetabek ini.

    Di antaranya yang menjadi sorotan adalah ketika Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Banjir Jakarta dengan menggunakan helikopter milik Polri.

    Sementara itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau banjir Jakarta dengan menaiki perahu karet.

    Berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang memilih meninjau banjir di Bekasi dengan berjalan kaki.

    Prabowo pun hanya mengandalkan sepatu boot untuk menerjang genangan air dan menemui korban banjir Bekasi.

    Tak hanya Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga berjalan kaki meninjau lokasi banjir di Bekasi.

    Gibran menggunakan sepatu boot untuk berjalan menyusuri lumpur-lumpur yang menggenang di rumah-rumah warga yang dilanda banjir.

    Momen Prabowo Basah-basahan Tengok Korban Banjir di Bekasi

    Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung warga korban terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (8/3/2024) petang.

    Prabowo tiba di lokasi pukul 17.57 WIB menjelang jam buka puasa Ramadan. 

    Dengan menggunakan sepatu boots, Prabowo dengan seragam safari cokelat berjalan di tengah genangan air setinggi betis orang dewasa sembari berinteraksi dengan warga.

    Ibu-ibu hingga anak-anak tampak antusias menyambut kedatangan mendadak orang nomor satu Indonesia ke titik lokasi banjir terparah di Jabodetabek ini. 

    Prabowo tampak beberapa kali berinteraksi dengan warga, termasuk sejumlah anak.

    “Sini, sini salim sama Pak Prabowo. Pak salim Pak!,” seru warga di sana seraya para anak-anak menyalami Prabowo.

    “Umur berapa, kelas berapa,” tanya Prabowo kepada seorang anak perempuan.

    Prabowo lalu menyusuri area yang terendam banjir itu dan mendatangi rumah-rumah warga, di antaranya adalah warga yang memilih untuk tidak mengungsi.

    “80 tingginya 80 kemarin (sentimeter),” kata seorang warga laki-laki kepada Prabowo.

    “Sampai di situ? (ke dalam rumah)” ujar Prabowo.

    “Iya, tidur pada di atas. Habis mau mengungsi ke mana, ya udah (kami) di sini saja,” ujar warga tersebut.

    “Masuk semua? (airnya),” kata Prabowo.

    “Masuk. Di dalam saya ganjal-ganjal, ini baru dibuka,” kata warga.

    Wapres Gibran Tinjau Banjir di Perumahan PGP Bekasi

    Mengenakan sepatu bot, Wakil Presiden RI,  Gibran Rakabuming Raka meninjau banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (5/3/2025). 

    Gibran tiba di lokasi sekira pukul 10.07 WIB, dia awalnya menemui korban banjir di tempat pengungsian Gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di dekat perumahan PGP. 

    Dia lokasi pengungsian, Gibran sempat menyapa dan berbincang dengan warga korban banjir yang masih belum bisa kembali ke rumah. 

    Setelah dari lokasi pengungsian, Gibran didampingi Kepala BNPB Suharyanto dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto langsung menuju lokasi banjir Perumahan PGP. 

    Mengenakan setelan kemeja putih dipadukan celana dan sepatu kasual hitam, putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu menerjang lumpur yang memenuhi kawasan perumahan. 

    Banjir di Perumahan PGP Bekasi telah surut sejak Rabu dini hari, air yang menggenang setinggi empat meter menyisakan lumpur dan sampah. 

    Tak peduli kotor, Gibran terus melangkah menuju permukiman meski sepatunya makin tebal diselimuti lumpur. 

    Di momen ini Gibran juga menyempatkan berbincang dengan warga, bahkan dia masuk ke dalam rumah meninjau kondisi pasca direndam banjir hebat pada Selasa (4/3/2025) kemarin. 

    Karena lumpur kian tebal, Gibran akhirnya memutuskan memakai sepatu bot dan terus berjalan meninjau permukiman warga terdampak banjir.

    Gibran juga sempat memeriksa tanggul di perumahan ini. 

    Kemudian, dia melanjutkan peninjauannya ke beberapa sekolah yang terdampak banjir di perumahan ini.

    Gibran mengunjungi dua sekolah yang terdampak, yaitu Sekolah Permata Sakti dan SDN Jati Rasa 05. Dia masuk ke beberapa ruangan kelas di sekolah tersebut.

    Pramono-Rano Tinjau Lokasi dengan Helikopter dan Perahu

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendapatkan perhatian karena meninjau lokasi banjir di Jakarta menggunakan helikopter.

    Politisi dari partai PDI Perjuangan itu meninjau kondisi Jakarta menggunakan helikopter pada Kamis (6/3/2025). 

    Dari pantauan yang dilakukan, sosok yang akrab disapa Pram itu melihat Jakarta berangsur normal dan tidak ada genangan lagi.

    “Kalau dilihat dari atas tadi, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali,” ucapnya, Kamis (6/3/2025). 

    Setelah sempat berstatus Siaga 2 pada Selasa (4/3/2025), Pram menyebut saat ini status Jakarta sudah Siaga 4 atau Normal.

    Adapun saat memantau lokasi banjir dari udara, Pram naik helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169.

    Berbeda halnya dengan Rano Karno. Wakil Gubernur Jakarta itu terpantau blusukan ke lokasi banjir dengan menaiki perahu karet.

    Rano Karno terpantau mengunjungi lokasi banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3/2025).

    Rano Karno bersama Wali Kota Jakarta Selatan menaiki perahu karet saat mendatangi langsung titik banjir. 

    Rano Karno turut menyapa warga yang masih bertahan di rumah mereka. 

    Wagub Jakarta ini juga menyalurkan bantuan kepada para korban yang terdampak banjir.

    Rano Karno mengatakan Pemprov Jakarta akan fokus pada program pengendalian banjir dengan normalisasi Sungai Ciliwung menggunakan dana Program Strategis Nasional atau PSN dari pemerintah pusat.

    “Kerja sama Si Doel kudu cepat. Enggak cepat gue suruh dorong oplet lu,” kata Rano Karno, dikutip dari akun Instagram @si.rano, Selasa (4/3/2025).

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi/Erik S/Abdul Qodir)

    Jabodetabek”>Baca berita lainnya terkait Banjir di Jabodetabek.

  • Top 3: Ada 500 Ribu Lowongan Kerja dari Rano Karno – Page 3

    Top 3: Ada 500 Ribu Lowongan Kerja dari Rano Karno – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    Tahap awal. Pemprov DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan kerja dalam bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

    Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

    Artikel mengenai lowongan kerja di Jakarta ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

    Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal Bisnis Liputan6.com pada Minggu 9 Maret 2025:

    1. Rano Karno Buka 500 Ribu Lowongan Kerja! Ada Pasukan Oranye, Merah, hingga Putih

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja baru untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat hingga sarjana.

    “Jakarta sekarang masih membutuhkan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menciptakan 500 ribu lapangan kerja,” kata Rano Karno.

    Simak artikel selengkapnya di sini

     

     

  • 2 Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat Megapolitan

    2 Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat Megapolitan

    Program Sarapan Gratis Pramono-Rano yang Layu Sebelum Berkembang, Terhalang Restu Pusat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program
    Sarapan Gratis
    bagi siswa sekolah akhirnya kandas.
    Program yang sempat menjadi salah satu janji kampanye unggulan kader PDI-P itu kini resmi diganti dengan proyek
    renovasi kantin sekolah
    .
    Program Sarapan Gratis pertama kali digaungkan oleh Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka, sekitar Oktober 2024.
    Tujuannya yakni memastikan semua siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, dapat memulai hari dengan nutrisi yang cukup tanpa terbebani biaya.
    Program Pramono ini mengikuti program yang telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Kami akan menunjang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis, maka kami berikan
    sarapan gratis
    di pagi hari,” ujar Pramono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10/2024).
    Saat itu, Pramono mengaku berasal dari keluarga sederhana.
    Karena itu, ia merasa program sarapan gratis dirasa perlu untuk warga Jakarta.
    “Karena kami tahu ini sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta,” ungkap Pramono.
    Setelah Pramono dilantik menjadi gubernur Jakarta, program sarapan gratis direncanakan jadi salah satu program prioritas yang akan direalisasikan dalam 100 hari pertama.
    Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko, sempat menyebut program ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas sekolah di wilayah kumuh Jakarta.
    “Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti MBG, perlu kesiapan. Kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ujar Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).
    Pramono-Rano merancang program ini dengan skema anggaran dari APBD Jakarta.
    Untuk itu, Dinas Pendidikan Jakarta sempat akan melakukan penyesuaian APBD 2025 yang sebelumnya telah disahkan.
    “Karena ini (program sarapan gratis) juga secara khusus belum teralokasi dalam perencanaan 2025,” kata dia.
    Sementara itu, Koordinator Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, sempat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna memastikan apakah anggaran yang telah disetujui sebelumnya dapat dialokasikan untuk program ini.
    “Kita coba apakah ada dari mata anggaran yang sudah dibentuk kemarin bisa digunakan untuk ini (sarapan gratis),” ungkap Chico.
    Program sarapan gratis juga digadang-gadang akan berkolaborasi dengan sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk penyediaan makanan.
    Setidaknya, ada 2.600 UMKM serta kantin sekolah di Jakarta yang akan dilibatkan.
    Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menyatakan ribuan UMKM yang dilibatkan harus dinyatakan lolos uji klinis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jakarta.
    “Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.699 yang siap lolos dan uji klinisnya Dinas Kesehatan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).
    Namun, rencana ini menuai pro dan kontra.
    Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai program sarapan gratis berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena memiliki kesamaan dengan program MBG Prabowo.
    “Ya, kemungkinannya terjadi semacam kebingungan masyarakat nantinya jadinya,” ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Ia juga mengkritik terkait besarnya anggaran yang diperlukan sehingga dikhawatirkan berdampak pada pembangunan di sektor lain.
    “Dampaknya itu nantinya tidak membangun (sektor) yang lain. Kayak kemarin Pak Jokowi konsentrasi di infrastruktur, pembangunan yang lain, kan jadinya enggak,” ungkap Trubus.
    Hingga akhirnya Pramono mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.
    Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.
    “Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
    Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
    Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan
    program makan bergizi
    gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    “Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
    Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
    Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
    “Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
    Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.
    Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
    Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
    “Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.