Tag: Rano Karno

  • Rano Karno Perintahkan Dishub Tindak Tukang Parkir Liar di Monas dan Tempat Wisata Jakarta – Halaman all

    Rano Karno Perintahkan Dishub Tindak Tukang Parkir Liar di Monas dan Tempat Wisata Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menindak tegas tukang parkir liar yang beroperasi di berbagai kawasan wisata di Jakarta, termasuk sekitar Monumen Nasional (Monas).

    Penegasan ini disampaikan langsung oleh Rano Karno di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/4/2025), sebagai langkah untuk menjaga kenyamanan wisatawan dan kelancaran lalu lintas di ibukota.

    Rano Karno mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada praktik parkir liar yang merugikan masyarakat.

    “Kami tidak akan memberikan toleransi,” tegas Rano Karno.

    Langkah ini diambil setelah adanya insiden yang dialami oleh seorang wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat, saat mengunjungi Monas pada libur Lebaran 2025, Rabu (2/4/2025).

    Wisatawan tersebut menjadi korban parkir liar dan mengalami kejadian tak terduga saat meninggalkan mobilnya.

    Meski begitu, Rano Karno menegaskan bahwa insiden tersebut bukanlah kejadian yang terjadi setiap hari.

    “Enggak setiap hari mereka melakukan itu,” katanya.

    Sebagai upaya konkret untuk menanggulangi masalah ini, Dishub DKI Jakarta telah mengerahkan petugas untuk melakukan penertiban di tempat-tempat wisata utama, termasuk kawasan Monas.

    Salah satu langkah penertiban yang dilakukan adalah pengawasan ketat terhadap kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan.

    Pada Jumat (4/4/2025), Suku Dinas Perhubungan (Sudin Perhubungan) Jakarta Pusat menurunkan 30 petugas yang terbagi dalam dua shift untuk mengawasi dan menertibkan kendaraan di sekitar kawasan Monas.

    Petugas Dishub ini juga ditugaskan untuk mengantisipasi kemacetan yang biasanya meningkat selama libur panjang, seperti saat Idulfitri.

    Holmes, salah satu petugas Sudin Perhubungan Jakarta Pusat, menyampaikan bahwa mereka mengimbau masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan, terutama di kawasan Medan Merdeka Selatan, yang sering mengalami kemacetan akibat parkir liar.

    “Meskipun kami mengedepankan penertiban secara humanis, kendaraan yang tetap diparkir sembarangan tetap akan ditindak sesuai peraturan,” tegasnya.

    Monas tetap menjadi destinasi wisata utama bagi banyak pengunjung, terutama saat liburan.

    Langkah penertiban ini diharapkan dapat menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung yang datang berwisata.

    Dengan adanya pengelolaan parkir yang lebih baik, Dishub berharap dapat meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh oknum tukang parkir liar dan memastikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

    Wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat, mengalami kejadian tidak menyenangkan saat wisata ke Monumen Nasional (Monas) saat libur Lebaran 2025, Rabu (2/4/2025).

     Wisatawan itu menjadi korban parkir liar hingga mengalami insiden tak terduga saat meninggalkan mobilnya.

    Karena area parkir di IRTI Monas penuh, wisatawan tersebut terpaksa mengikuti arahan juru parkir (jukir) liar yang memintanya memarkir kendaraan di pinggir jalan.

    “Di IRTI Monas penuh, akhirnya parkir di pinggir jalan karena ada (tukang parkir liar) yang mengarahkan,” kata wisatawan itu, Rabu lalu.

    Meski awalnya ragu, juru parkir liar tersebut meyakinkannya bahwa lokasi tersebut aman untuk parkir kendaraan.

    “Dia bilang aman, ya saya parkir saja,” ucapnya.

     Setelah memarkir kendaraan, juru parkir liar itu langsung meminta uang parkir Rp 30 ribu ke wisatawan tersebut.

    Namun, saat kembali ke mobilnya hanya berselang 10 menit kemudian, dia mendapati ban depan sebelah kanan mobilnya dalam keadaan kempis.

    Seketika itu dia mencari juru parkir liar tadi, namun sudah bisa ditemuinya.

    “Tukang parkirnya sudah kabur,” ucapnya, yang ketika itu juga tidak melihat petugas dinas perhubungan.

    “Yang ada cuma Satpol PP tapi diam dan cuek saja saat tahu ada yang parkir di sini,” ujar dia.

  • Rano Karno Janji Tindak Jukir Liar di Sekitar Monas: Tak Ada Toleransi

    Rano Karno Janji Tindak Jukir Liar di Sekitar Monas: Tak Ada Toleransi

    Jakarta

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno buka suara soal adanya parkir liar di tempat-tempat wisata Jakarta, salah satunya di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas). Ia memastikan tidak akan memberikan ruang kepada juru parkir (jukir) liar.

    “Kami nggak memberikan toleransi, nanti kami benahi. Artinya, kami tidak toleransi dengan kegiatan itu,” kata Rano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2025).

    Rano mengatakan para juru parkir liar di tempat wisata Jakarta hanya muncul di momen tertentu. Dia menilai para pelaku memanfaatkan momen libur Lebaran, ketika banyak wisatawan memadati tempat-tempat wisata.

    “Nggak setiap hari mereka melakukan itu. Kemarin kita lihat di Tanah Abang, hampir dua tahun kosong, kemarin ramai, ya mungkin ada jukir liarnya,” ujarnya.

    Dishub Tindak Kendaraan Parkir Liar di Monas

    Sejumlah kendaraan diparkir sembarangan di sekitar Monas, Jakarta, saat libur Lebaran. Kendaraan yang diparkir sembarangan disanksi pengempesan ban oleh petugas Dishub DKI.

    Dilihat detikcom pada Jumat (4/4), dalam video yang beredar itu, seorang wisatawan tampak sedang mengganti ban mobilnya karena baru saja terkena sanksi pengempesan ban oleh Dishub Jakarta.

    Kepala Satpel Perhubungan Kecamatan Gambir Firdaus Burhanudin mengatakan penindakan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

    “Terkait kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya telah ditindak sesuai aturan dengan sanksi penggembosan ban,” kata Firdaus kepada detikcom, Jumat (4/4).

    “Kami imbau kepada masyarakat yang akan berlibur di kawasan wisata Monas agar memarkirkan kendaraannya pada kantong-kantong parkir perkantoran di sekitaran Monas apabila parkir IRTI dan Stasiun Gambir sudah tidak menampung,” ungkapnya.

    (bel/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tegas! Wagub Rano Karno Tak Mau Beri Ruang Parkir Liar di Jakarta: Tak Ada Toleransi Jukir Liar

    Tegas! Wagub Rano Karno Tak Mau Beri Ruang Parkir Liar di Jakarta: Tak Ada Toleransi Jukir Liar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan tak akan memberikan ruang kepada juru parkir (jukir) liar.

    Hal ini disampaikan Wagub Rano menanggapi menjamurkan parkir liar di tempat-tempat wisata, salah satunya di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).

    “Kami enggak memberikan toleransi, nanti kami benahi. Artinya, kami tidak toleransi dengan kegiatan itu,” ucapnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jumat (4/4/2025).

    Pemeran Doel dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini juga memastikan para jukir liar itu hanya muncul di saat-saat tertentu.

    Mereka memanfaatkan momen libur lebaran dimana banyak wisatawan yang memadati tempat-tempat wisata.

    Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) pun sudah dikerahkan untuk mengantisipasi parkir-parkir liar di sekitar tempat wisata.

    “Enggak setiap hari mereka melakukan itu. Kemarin kita lihat di Tanah Abang, hampir dua tahun kosong, kemarin ramai, ya mungkin ada jukir liarnya,” ujarnya.

    Aksi premanisme terjadi menyerang pedagang sayur yang berjualan di Pasar Baru, Rawalumbu. Pelaku melakukan aksi premanisme terhadap seorang pedagang wanita yang membuka lapaknya dipinggir jalan.

    Sebelumnya diberitakan, parkir liar menjamur di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Rabu (2/4/2025).

    Adapun pada hari ini, tempat wisata Monas memang diserbu oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah.

    Parkir IRTI yang mampu menampung ratusan mobil hingga ribuan sepeda motor pun penuh hingga terpaksa ditutup siang tadi.

    Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk meraup keuntungan.

    Hasan, wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat tampak sibuk mengganti ban mobilnya yang kempis saat parkir di sekitar kawasan Monas, Gambir, Rabu (2/4/2025). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

    Apalagi, kawasan itu tak dijaga oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

    Mereka mendadak menjadi juru parkir liar dan mengarahkan wisatawan yang datang menggunakan mobil untuk parkir di pinggir jalan, salah satunya di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan.

    Hasan, wisatawan asal Senen, Jakarta Pusat mengaku terpaksa mengikuti arahan jukir liar lantaran parkir IRTI Monas penuh.

    “Di IRTI Monas penuh, akhirnya parkir di pinggir jalan karena tadi ada yang arahin di sini,” ucapnya, Rabu (2/4/2025).

    Awalnya ia sempat ragu meninggalkan mobilnya itu di pinggir jalan, namun jukir liar itu meyakinkannya bahwa lokasi tersebut aman.

    “Tadi sebelum parkir saya tanya dulu, di sini aman enggak. Dia bilang aman, yauda saya parkir aja di sini,” ujarnya.

    Begitu mobil terparkir rapi di pinggir jalan, sang jukir liar itu pun langsung meminta uang parkir kepada Hasan sebesar Rp30 ribu.

    Namun, Hasan kemudian terkaget-kaget saat mendapati ban mobilnya bagian kanan depan mendadak kempis.

    Padahal, ia kurang lebih baru 10 menit meninggalkan mobil itu masuk ke Monas.

    “Baru ditinggal 10 menit, tadi balik lagi karena mau ambil tiker yang ditinggalan di mobil. Padahal tadi udah bayar parkir juga Rp10 ribu,” tuturnya.

    Hasan pun sempat mencari-cari sang jukir, namun upayanya gagal lantaran sang jukir langsung hilang bak lenyap ditelan bumi.

    “Udah kabur dia, enggak kelihatan lagi,” kata dia.

    Ia pun mengaku kesal lantaran saat dirinya tiba tak ada satu pun petugas Dishub yang berada di sekitar lokasi dan memberi arahan terkait lokasi parkir.

    “Tadi enggak ada petugas Dishub, kosong. Yang ada cuma Satpol PP tapi dia juga cuek aja, diem aja ada yang parkir di sini,” ucapnya.

    Sebagai informasi tambahan, operasi cabut pentil memang kerap dilakukan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar.

    Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera kepada masyarakat agar tak lagi memarkirkan kendaraan mereka sembarangan.

    Kejadian ini sempat viral saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2025 di penghujung Desember tahun lalu.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Pascamudik Lebaran, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pendatang Baru Harus Punya Keterampilan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyatakan, tidak akan melakukan Operasi Yustisi untuk menindak para pendatang baru atau perantau di Jakarta. Ia pun mempersilakan para perantau tersebut mencari kerja di Jakarta. 

    Pramono memahami membludaknya perantau pasca lebaran akan menjadi tantangan bagi Jakarta. Apalagi, banyak warga di daerah terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).

    Namun, Pramono menegaskan, bagi pendatang baru yang ingin tinggal di Jakarta harus memiliki identitas. Nantinya Dinas Dukcapil akan memeriksa administrasi para perantau tersebut. Pemda Jakarta akan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menyikapi para perantau.

    Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, Jakarta sering kali menjadi tujuan utama bagi perantau. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah harus menyikapi fenomena ini dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatur arus kedatangan perantau serta memastikan bahwa pelayanan kota tetap dapat berfungsi dengan baik. 

    “Saya mendukung langkah yang akan dilakukan Gubernur Jakarta Mas Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Bang Rano Karno, dalam menyikapi datangnya para perantau dari daerah ke Jakarta. Kita tidak melarang pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, tapi harus dipastikan para perantau memiliki identitas yang jelas, serta keterampilan atau skill yang cukup, jangan hanya modal dengkul saja yang nantinya akan berujung ke perbuatan kriminal atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),” tegas Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, banyak orang yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan setelah Lebaran, terutama bagi mereka yang berasal dari luar kota atau daerah. Dan beberapa di antaranya mungkin belum memiliki tempat tinggal tetap atau pekerjaan yang jelas di Jakarta.

    “Mereka yang datang ke Jakarta tujuan utamanya mencari peluang pekerjaan di sektor formal maupun informal. Mereka yang baru pertama kali datang, biasanya akan mengandalkan keluarga atau teman untuk mendapatkan tempat tinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan dan menetap. Oleh karena itu, peran RT dan RW sangat penting dalam hal ini, mereka bisa di tugaskan untuk melakukan pendataan bagi warganya jika memang membawa kerabat dari daerah ke Jakarta. Bagaimanapun Jakarta kota terbuka, tapi tidak sembarangan juga bagi pendatang yang hanya dengan modal nekat, nanti malah akan jadi pengangguran dan beban pemerintah ke depannya,” bebernya.

    Selain itu, menurut Kent, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bisa juga menjadi lini terdepan dalam upaya peningkatan deteksi dini keamanan lingkungan melalui komunikasi dan koordinasi cepat dengan beberapa stakeholder terkait dengan fenomena pendatang baru di Jakarta ini.

    “Pemerintah Jakarta harus melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya permukiman-permukiman baru yang didirikan oleh pendatang, terutama di wilayah yang tidak memiliki izin. Berdasarkan data bahwa beberapa wilayah di Jakarta masih memiliki kawasan kumuh, atau padat penduduk yang tidak terkontrol. Mengingat Jakarta adalah kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pasca Lebaran pasti akan terjadi lonjakan jumlah penduduk,” tutur Ketua IKAL PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Kent meminta para pengurus RT/RW setempat untuk mengawasi dan mengendalikan para pendatang baru di wilayah mereka masing-masing. Adapun para pendatang baru harus melapor dalam 2×24 jam.

    “Karena memang sudah ada aturan yang baku, bahwa setiap pendatang baru dalam tempo paling lama 2×24 jam sudah harus lapor diri pada RT/RW setempat. Jika memang pihak RT dan RW mendapati ada pendatang baru yang tidak mempunyai identitas serta tidak mempunyai keterampilan ya harus segera berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk bisa di proses kembali ke kampung halamannya, tetapi saya minta harus lebih manusiawi dalam penindakannya dan saya berharap para pendatang baru di Jakarta ini dapat memaklumi dan memahami hal tersebut serta bisa membekali diri dengan modal keahlian yang cukup untuk mengadu nasib di Kota Jakarta,” tutupnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Gubernur Jakarta Pramono Anung Mudik Lebaran ke Kediri
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 April 2025

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Mudik Lebaran ke Kediri Megapolitan 2 April 2025

    Gubernur Jakarta Pramono Anung Mudik Lebaran ke Kediri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung

    mudik
    Lebaran ke kampung halamannya
    Kediri
    , Jawa Timur pada hari ini Rabu (2/4/2025).
    Staf Khusus Komunikasi Publik Gubernur Jakarta, Chico Hakim mengatakan Pramono pulang kampung hanya satu hari.
    “Besok insyaallah sudah ada di Jakarta lagi,” kata Chico saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu.
    Dalam postingan akun Instgram Pramono, dia bersama sang istri Endang Nugrahani sedang menaiki pesawat.
    Dia bersama istri pulang kampung untuk menghadiri acara siraman tujuh bulan kehamilan keponakannya, Sita Pramana.
    “Ke Kediri, kota kelahiranku, sudah lama tidak kembali ke kampung halaman. Kembali kali ini untuk acara siraman 7 bulan kehamilan Mbak Sita dengan suaminya Steve,” tulis Pramono.
    Sementara tugas Gubernur Jakarta akan ditangani oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Pria disapa Bang Doel ini masih berada di Jakarta.
    Chico menyebutkan bahwa Pramono tetap memantau pekerjaannya sebagai Gubernur Jakarta dari kampung halaman.
    “Walaupun berada di luar kota kan juga tetap memantau dan melaksanakan tugas sebagai Gubernur juga Mas Pram,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Potensi Banjir Rob, Wagub Rano Persiapkan Banyak Pasukan di Wilayah Utara

    Antisipasi Potensi Banjir Rob, Wagub Rano Persiapkan Banyak Pasukan di Wilayah Utara

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mewaspadai potensi banjir rob di pesisir utara wilayah Jakarta. Rano merujuk potensi rob yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan hal ini. Untuk itu, pemprov mempersiapkan langkah antisipasi.

    “Nah yang sekarang kita waspadai adalah Rob. BMKG menyatakan tanggal 1, 2, 3 ini terjadi rob di Jakarta,” kata Rano pada Rabu, 2 April 2025.

    “Makanya di 5 titik di wilayah utara kita siapkan pasukan cukup banyak,” ujarnya.

    Langkah antisipasi pun dilakukan, namun Rano Karno berharap potensi rob yang terjadi tidak sebesar yang dikeluarkan BMKG.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah menyatakan mempersiapkan mitigasi terkait potensi banjir rob di Jakarta. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait ancaman rob yang diperkirakan mulai 28 Maret hingga 1 April 2025.

    “Hanya (saja) ada ancaman banjir rob mulai tanggal 28 sampai tanggal 1, nah tadi Pak Gubernur DKI juga dengan kami sudah melakukan langkah-langkah mitigasinya,” kata Suharyanto usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pembanguan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemprov melakukan antisipasi bencana rob seperti di daerah Muara Karang, Muara Angke, Marta Dinata dengan melakukan penyediaan alat pompa air sudah dipasang dan rencana peninggian tanggul di Muara Angke setelah lebaran.

    “Kami telah memutuskan baik yang sekarang maupun nanti tentunya istilahnya peronjong yang untuk penyekat itu sudah mulai dipasang sejak hari ini. Pompa-pompa udah kita persiapkan nanti setelah lebaran kita akan tinggikan di beberapa tempat sesuai dengan kesepakatan dengan warga,” katanya.

    “Di Muara Angke itu akan kita naikkan tanggulnya 2,5 meter. Kemarin sudah kita putuskan dan akan kita bangun setelah hari raya Idul Fitri ini,” kata Pramono di Plaza Monas, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Polemik Jakarta saat Pramono Ungkap Jakarta Terbuka bagi Siapa pun yang Punya Keahlian – Halaman all

    Polemik Jakarta saat Pramono Ungkap Jakarta Terbuka bagi Siapa pun yang Punya Keahlian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Jakarta terbuka bagi siapa pun yang memiliki keahlian. 

    Dia menegaskan tak masalah ada warga pendatang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

    Pasalnya, menurut Pramono, banyak daerah di luar Jakarta juga tengah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran yang dilakukan perusahaan.

    ¨Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri,” kata Pramono pada Selasa (1/4/2025) kemarin.

    Pramono menegaskan pihaknya sudah berdiskusi dengan wakilnya, Rano Karno, untuk melakukan Operasi Yustisi demi memastikan pendatang memiliki identitas.

    Adapun setelah itu data yang diperoleh akan dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta untuk pengecekan administrasi.

    Namun, meski ada pendataan, Pramono menegaskan para pendatang yang tiba di Jakarta harus memiliki keahlian.

    “Asal dia mau ikut pelatihan dan paling penting punya identitas, kalau tidak punya identitas, enggak (tidak boleh ke Jakarta,” tegasnya.

    Di sisi lain, polemik yang dihadapi Jakarta semakin pelik di tengah diperbolehkannya pendatang untuk pergi ke Jakarta.

    Tren Ekonomi Jakarta Bergeser hingga Perubahan Sosial

    Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta dari fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengingatkan bahwa ekonomi Jakarta berbeda dengan daerah lainnya.

    Dia mengungkapkan ekonomi pertanian sudah tidak bisa diterapkan karena lahan untuk bercocok tanam sudah tidak ada.

    Selain itu, Justin juga mengatakan era ekonomi industri yang menurutnya tidak perlu pendidikan tinggi untuk merekrut pegawai telah berpindah ke daerah yang memiliki upah minimum regional (UMR) yang rendah.

    Dia menjelaskan bahwa ekonomi di Jakarta saat ini berjenis jasa dan teknologi yang memerlukan kualifikasi calon pegawai dengan pendidikan tinggi dan keahlian tertentu.

    Bahkan, Justin menuturkan tidak semua orang yang lulusan sarjana dapat terserap di perusahaan-perusahaan di Jakarta.

    “Jakarta sekarang sawah tidak ada. Dan sektor manufaktur sudah banyak pindah ke (daerah) yang UMR-nya lebih rendah karena ini terkait dengan production cost.”

    “Dan yang tersisa adalah segmen-segmen untuk lowongan tenaga ahli, untuk S1 ke atas dan inipun realitanya tidak semua S1 bisa diserap di Jakarta. Kalau mau kita bicara, perusahaan-perusahaan dari kampus 10 besar atau 15 besar,” katanya dikutip dari program Sapa Indonesia Pagi di YouTube Kompas TV, Rabu (2/4/2025).

    Justin mengatakan lapangan pekerjaan yang tersedia  juga tidak mencukupi bagi angkatan kerja yang akan datang ke Jakarta.

    “Untuk sektor formal, sekitar 11 juta masyarakat Jakarta sendiri, masih banyak yang pengangguran juga. Bahkan dari 11 juta ini, 5 juta mengajukan DTKS untuk KJP maupun lansia,” tuturnya.

    Sementara, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menuturkan tren ekonomi di Jakarta telah berpindah yaitu menjadi “kota online”.

    Adapun yang dimaksud “kota online” adalah ekonomi Jakarta digerakan di sektor retail dan jasa transportasi.

    “Jakarta itu adalah kota tersier. Data yang menunjukkan saat ini yang dominan di Jakarta kalau mau bekerja itu dalam konteks retail kecil dan besar dan jasa pelayanan di sektor transportasi atau motornya,” katanya.

    Yayat juga mencatat adanya permasalahan baru soal kebijakan Pramono yang akan mendata pendatang terkait identitasnya. 

    Pasalnya, Pemprov Jakarta akan mengalami kesulitan akibat tren ekonomi yang sudah berpindah di mana Yayat menilai banyak pekerja yang menganggap bahwa Jakarta hanyalah tempat untuk mencari uang alih-alih sebagai tempat tinggal.

    “Catatan yang paling menarik adalah Jakarta tengah membuat rancangan peraturan daerah baru di mana dikatakan Pak Pram masuk Jakarta harus identitasnya jelas.”

    “Dia posisinya mau permanen, atau menjadi penduduk yang komuter, atau penduduk yang non permanen. Karena banyak yang masuk Jakarta itu ibaratnya numpang,” kata Yayat.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto) 

  • Dukcapil DKI imbau pendatang siapkan tempat tinggal dan pekerjaan

    Dukcapil DKI imbau pendatang siapkan tempat tinggal dan pekerjaan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengimbau agar para calon pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta memiliki jaminan tempat tinggal hingga jaminan pekerjaan.

    “Pemda DKI tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta, namun secara adil dan terukur tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku. Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap,” kata Budi di Jakarta, Rabu.

    Ke depannya, Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan teregistrasi sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial.

    Sebab, kata Budi, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menjaga Kota Jakarta beserta warganya agar tetap menjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya.

    “Tentunya, jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill yang baik, maka kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota Global dan mewujudkan Indonesia emas 2045,” kata Budi.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilakan masyarakat yang akan datang ke Jakarta pasca-Lebaran 2025.

    Pramono juga sudah memastikan bahwa Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisia yang merazia identitas kependudukan para pendatang.

    Namun, Pramono menegaskan mereka yang merantau ke Jakarta harus memiliki KTP.

    Dengan identitas yang jelas, Pramono memastikan mereka bisa mencari pekerjaan di Jakarta. Selain itu mereka juga bisa mengasah “skill” dengan pelatihan jika memiliki identitas.

    “Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek. Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta monggo, silakan. Asal dia mau ada pelatihan dan asal juga yang paling penting dia punya identitas. Kalau enggak punya identitas, enggak (bisa cari kerja),” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Niat Merantau ke Jakarta? Pendatang Baru Meski Penuhi Tiga Syarat Ini

    Niat Merantau ke Jakarta? Pendatang Baru Meski Penuhi Tiga Syarat Ini

    TRIBUNJAKARTA.COM – Masyarakat yang ingin merantau ke Jakarta meski memenuhi tiga syarat.

    Hal itu diungkapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil DKI Jakarta.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak melarang pendatang dari luar untuk ke Jakarta.

    Namun secara adil dan terukur tiap penduduk tetap terlayani sesuai aturan yang berlaku. 

    Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin pun kembali memberikan imbauan kepada pendatang baru yang ingin datang ke Jakarta.

    Mereka harus memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap. 

    “Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap. Ke depan Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan teregistrasi di wilayah Jakarta sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial,” ungkap Budi, Rabu (2/4/2025).

    Budi mengatakan pihaknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kota Jakarta beserta warganya agar tetap manjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya.

    “Tentunya jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill baik kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota Global dan mewujudkan Indonesia emas 2045,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyebut Pemprov DKI terbuka bagi siapa saja yang ingin datang ke Jakarta, terutama pasca Lebaran.

    Rano menjelaskan, Pemprov Jakarta akan tetap menerima siapa pun yang ingin merantau ke Jakarta, tanpa melakukan operasi yustisi kependudukan.

    “Silakan datang, berjuang keras di Jakarta. Tapi, marilah kita isi semua dengan aturan yang memang harus kita sepakati bersama,” kata Rano dikutip, Minggu (30/3/2025).

    Namun, orang nomor dua di Jakarta itu menekankan agar calon pendatang baru sebaiknya berangkat bermodalkan keterampilan. 

    Tanpa itu, menurut Rano, para pendatang baru dikhawatirkan akan kalah saing dengan warga Jakarta.

    “Kita imbau jangan kosong-kosong. Kalau enggak punya keterampilan, akan bersaing sendiri dengan masyarakat Jakarta. Skill itu menjadi penting. Jadi, marilah kita bersama-sama membangun Jakarta,” jelas dia.

    Dia berharap para pendatang baru tersebut bisa membangun Jakarta secara bersama-sama dengan masyarakat Jakarta.

    “Bang Anung membuka diri, siapa pun mau ke Jakarta, silakan, karena kita juga tahu bahwa Jakarta menjadi satu harapan,” jelasnya. (Wartakotalive)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4
                    
                        Mengapa Pemudik Lebaran Tahun Ini Menurun?
                        Megapolitan

    4 Mengapa Pemudik Lebaran Tahun Ini Menurun? Megapolitan

    Mengapa Pemudik Lebaran Tahun Ini Menurun?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Lebaran 2025 jumlah pemudik menurun.
    Beberapa pihak menyebut
    penurunan pemudik
    Lebaran tahun ini terjadi karena masalah ekonomi masyarakat Indonesia.
    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik pada tahun ini atau Lebaran 1446 Hijriah hanya mencapai 146,48 juta orang.
    Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
    Selain itu, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memperkirakan perputaran uang selama libur Lebaran 2025 hanya mencapai Rp 137,975 triliun.
    Angka ini lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 157,3 triliun.
    Kemenhub memperkirakan jumlah pemudik sebanyak 193,6 juta orang pada Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah.
    Angka tersebut mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
    Perkiraan ini berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi.
    Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi mengatakan, perkiraan jumlah pemudik 2024 meningkat dibandingkan Lebaran 2023 yang mencapai 123,8 juta orang.
    “Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” kata Budi, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3/2024).
     
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menduga jumlah pemudik yang menurun pada tahun 2025 ini dikarenakan
    faktor ekonomi
    .
    Menurut Rano, hal tersebut membuat warga memilih merayakan Lebaran di Jakarta dibandingkan pulang kampung.
    “Memang enggak banyak yang pulang kampung. Mungkin saja karena faktor ekonomi, atau memang mereka ingin Lebaran di Jakarta saja, jadi banyak faktor,” kata Rano Karno dalam kegiatan open house yang digelar di Warung Bang Doel, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, merespons soal turunnya jumlah pemudik Lebaran 2025 yang diduga ada kaitannya dengan situasi ekonomi nasional.
    Menurut Muhaimin, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan dan stimulus untuk mendukung ekonomi warga.
    Ia yakin berbagai stimulus pemerintah bisa membantu perbaikan ekonomi secara umum.
    “Ya, stimulus sudah terus dikeluarkan. Bantuan-bantuan langsung kita percepat, termasuk berbagai skenario sudah disiapkan,” ujar Cak Imin usai mengikuti shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (31/3/2025).
    Cak Imin berharap ekonomi Indonesia dapat diperbaiki, tetapi hal paling penting adalah kerja sama seluruh elemen masyarakat.
    “Insya Allah (bisa bantu perbaikan ekonomi). Yang paling penting kita bahu-membahu menyadari beratnya tantangan, terutama akibat global, khususnya akibat kebijakan Amerika Serikat,” lanjutnya.
    Cak Imin menambahkan, kebersamaan masyarakat, pemerintah, dan para tokoh juga harus terus dijaga untuk saling bantu menghadapi kesulitan ekonomi.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pemudik Lebaran 2025 yang diprediksi mengalami penurunan.
    Hal ini diduga disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, tak terkecuali kelompok kelas menengah.
    “Saat ini perekonomian memang sedang menghadapi tantangan yang sedemikian rupa,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).
    “Kondisi ini mencerminkan kesulitan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat, termasuk oleh kelompok kelas menengah,” sambung dia.
    Melihat kondisi tersebut, Puan pun meminta pemerintah untuk memastikan
    bantuan sosial
    (bansos) bagi masyarakat menjelang Lebaran terdistribusi tepat waktu.
    Dia juga berharap bansos tersebut tepat sasaran, dalam rangka mengurangi beban kebutuhan masyarakat menjelang hari Lebaran 2025.
    “Apalagi sebentar lagi Lebaran, pastinya ada banyak kebutuhan yang dirasakan rakyat. Jangan biarkan masyarakat kecil menanggung semua beban ini sendirian. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan langkah konkret,” kata Puan.
     
    Meskipun pemudik menurun, jumlah kendaraan di Jakarta telah berkurang.
    Saat Lebaran, Senin (31/3/2025), gemuruh kota Jakarta seolah tertelan bumi.
    Momen Lebaran 2025 kembali menghadirkan pemandangan kontras yang selalu dinanti, yakni jalanan Jakarta yang lengang.
    Hiruk pikuk kendaraan dan aktivitas warga Jakarta yang biasanya mendominasi setiap sudut kota, kini berganti dengan keheningan.
    Pantauan di berbagai ruas jalan utama sejak pagi hari menunjukkan pemandangan yang tak biasa.
    Jalan-jalan arteri yang akrab dengan kemacetan, seperti Jalan Sudirman dan MH Thamrin, tampak lapang.
    Beberapa warga terlihat memanfaatkan kesempatan ini untuk berolahraga santai atau sekadar mengabadikan momen di ikon kota seperti Bundaran HI, tanpa perlu berdesakan dengan kendaraan.
    Kondisi serupa juga terasa di kawasan lain.
    Jalan Tendean yang biasanya padat merayap, kini hanya sesekali dilewati kendaraan.
    Kontrasnya begitu terasa dibandingkan hari-hari kerja yang penuh dengan deru mesin dan klakson bersahutan imbas lalu lintas yang padat.
    Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.638.643 kendaraan telah keluar meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 hingga H-2 Lebaran 2025 yang jatuh pada periode Jumat-Sabtu (21-29 Maret 2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.