Tag: Rano Karno

  • Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan

    Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,43 triliun pada APBD 2024 merupakan angka yang besar dan ini karena pengeluaran belanja yang ditekan.

    “Pengeluaran pembiayaan juga ditekan ini mengakibatkan SiLPA DKI cukup besar,” kata Rano Karno di Jakarta, Kamis.

    Rano mengatakan bahwa dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta bahwa dari APBD 2024 dengan pencapaian dari rencana pendapatan daerah mencapai 97 persen dari rencana Rp72,44 triliun.

    Pencapaian itu kata Rano, bagi pemerintah daerah sudah cukup baik meskipun tidak tercapai 100 persen.

    Rano melanjutkan untuk realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen dan itu terbilang bagus, meskipun terdapat SiLPA Rp4,43 triliun.

    “Realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen itu ‘exellent’ (luar biasa),” kata Rano.

    Sebelumnya, APBD Perubahan DKI tahun anggaran 2024 sebesar Rp85,47 triliun rupiah, naik 4,60 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp81,7 triliun.

    Perubahan APBD DKI 2024 untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp75,22 triliun rupiah atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 Rp72,44 triliun.

    Ia menambahkan bahwa adanya sejumlah rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, permasalahan kesejahteraan dan lainnya akan dikerjakan secepat mungkin.

    “Semua rekomendasi yang dijawab yang diberikan kepada kami itu sebetulnya dari bagian program yang memang sedang kami siapkan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPKD Jaktim buka pelatihan bahasa untuk persiapkan SDM ke Jepang

    PPKD Jaktim buka pelatihan bahasa untuk persiapkan SDM ke Jepang

    beberapa kejuruan yang dibutuhkan sesuai permintaan Jepang, yakni mesin las, otomotif, perhotelan, dan marketing (pemasaran) digital

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur membuka pelatihan bahasa untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) ke Jepang.

    “Tahun ini kami menyediakan pelatihan kejuruan kombinasi, ya, ada kejuruan bahasa juga, bahasa Inggris dan Jepang,” kata Kepala PPKD Jakarta Timur Teguh Hendarwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Teguh menyebut, pelatihan bahasa Inggris biasanya berlangsung selama 30 hari, sedangkan Jepang mencapai 70 hari.

    “Karena kita kan sifatnya mempersiapkan, melatih, memberikan ilmu dan keterampilan untuk tenaga kerja dikirim ke luar negeri, seperti ke Jepang,” ujar Teguh.

    Tak hanya itu, Teguh menjelaskan, pihaknya juga terus memperbaiki sarana dan prasarana di PPKD Jakarta Timur, dan memperkuat kerja sama dengan penyedia lapangan kerja.

    Lalu, pihaknya juga menyiapkan beberapa kejuruan yang dibutuhkan sesuai permintaan Jepang, yakni mesin las, otomotif, perhotelan, dan marketing (pemasaran) digital.

    “Keterampilan itu yang harus kita perkuat, karena di sana (Jepang) banyak permintaan di bagian itu,” ucap Teguh.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut Jepang menyediakan 148 ribu lowongan kerja untuk Indonesia dan Jakarta punya peluang mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tersebut.

    “Jepang memberikan satu kuota yang cukup besar untuk Indonesia, hampir 148.000. Kalau Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai kita inventarisasi hari ini,” kata dia usai membuka acara “Job Fair Jakarta Goes to Campus Universitas Trisakti” di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (15/4).

    Rano mengatakan, untuk memasuki pasar kerja internasional, calon pekerja harus menguasai sejumlah kemampuan termasuk bahasa asing.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengumpulkan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang membutuhkan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang

    DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang

    masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga  merugikan pemerintah dan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih tegas dalam menagih kewajiban pengembang dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

    “Pemerintah DKI Jakarta harus lebih tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.

    DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan kewajibannya kepada pemerintah provinsi.

    Ia mengingatkan masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat.

    Wa Ode melanjutkan masih terdapat aset dari kewajiban pengembang yang ditunda penyerahannya, hal ini dikarenakan aset-aset tersebut dimanfaatkan dan disewakan oleh oknum-oknum yang bermain dengan pengembang.

    “Untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas kepada pengembang yang belum menyerahkan kewajiban. Dengan tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan usahanya,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pada 2024 Pemprov DKI menerima kewajiban dari 63 pengembang dengan nilai aset mencapai Rp23,6 triliun.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dengan adanya rekomendasi dari DPRD terkait kewajiban pengembang, maka menjadi kekuatan bagi Pemprov untuk menagihnya.

    “Kami sudah tahu datanya, dengan rekomendasi dari DPRD ini menjadi penguatan kita untuk mempercepat (penagihan) bagi para pengembang,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar 11 JPO Bermasalah di Jakarta yang Akan Diperbaiki – Page 3

    Daftar 11 JPO Bermasalah di Jakarta yang Akan Diperbaiki – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perbaikan terhadap sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tersebar di berbagai wilayah Ibu Kota. Hal ini menyusul sorotan publik atas kondisi JPO Daan Mogot yang terbengkalai dan menjadi perhatian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap total 11 JPO yang tersebar di lima wilayah Jakarta.

    “Total ada 11 JPO tersebar di Jakarta Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan yang telah kami cek. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran (TA) 2025,” ujar Wiwik dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Wiwik menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mengupayakan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan maupun pencurian komponen JPO.

    “Kami menjalankan patroli pengawasan JPO melalui Tim Satgas (Pasukan Kuning), serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi oleh Tim Internal Bina Marga,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Dinas Bina Marga juga menggandeng Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan setempat untuk mendukung monitoring dan pengamanan aset JPO.

    “Kami mengawasi JPO yang berpotensi menjadi sasaran pencurian, seperti pelat logam, dan telah berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan,” tambah Wiwik.

    Demi meningkatkan pengawasan, pemantauan lewat kamera CCTV juga digencarkan. “Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta terkait pengawasan melalui CCTV,” ujarnya.

  • Ragam Cerita Pencari Kerja di Job Fair yang Tersandung Realita Perekrutan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 April 2025

    Ragam Cerita Pencari Kerja di Job Fair yang Tersandung Realita Perekrutan Megapolitan 17 April 2025

    Ragam Cerita Pencari Kerja di Job Fair yang Tersandung Realita Perekrutan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ribuan
    pencari kerja
    mendatangi Jakarta Job Fair yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta Barat, pada 15-16 April 2025.
    Namun, di balik semarak booth dan tumpukan lamaran, tersimpan kegelisahan para pencari kerja yang harus menyesuaikan harapan dengan realita.
    Nova (24) dan Caca (23), dua peserta job fair, mengaku tak mempermasalahkan jenis pekerjaan selama ada peluang. Latar belakang pendidikan tak lagi jadi patokan mutlak, terpenting diterima.
    “Sebenernya dari awal minatnya ke bidang manajemen SDM, cuma kalau ke depannya ada peluang buat lintas sektor dan cocok, mungkin bakalan move jurusan,” ujar Nova.
    “Enggak apa deh lintas sektor, karena mengerjakan hal baru juga ya dan sesuai passion sih,” timpal Caca.
    Senada dengan mereka, Niko (30) juga tak pilih-pilih posisi, asal bisa mendapat pekerjaan tetap.
    “Yang penting ada berpeluang jadi karyawan tetap aja ya. Soalnya umur makin nambah, saingan makin banyak,” ucapnya.
    Namun, peluang itu tak mudah digapai. Banyak peserta terbentur syarat administratif, terutama soal batas usia.
    “Kesulitannya paling syaratnya, terutama usia. Usia sangat-sangat jadi penghambat,” keluh Niko.
    Magang pun bukan solusi mudah. Niko mengatakan bahwa melamar posisi magang pun tetap sulit, karena banyak perusahaan mencari peserta yang tidak dibayar atau masih berusia sangat muda.
    “Kalau kita lamar ke internship pun tetap susah ya. Karena entah itu dari mereka yang mau nyarinya yang unpaid, atau mereka yang nyarinya emang masih belia. Jadinya susah dari situ juga dari internship,” jelas Niko.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengatakan ada lebih dari 100.000 lapangan kerja yang ditawarkan Jepang bagi tenaga kerja Indonesia.
    “Kalaulah Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai inventarisasi hari ini,” ujarnya.
    Kabar ini pun disambut antusias oleh sebagian pencari kerja. Niko tampak antusias mempelajari booth kerja ke Jepang..
    “Sempet cari info yang luar negeri. Di sana kayaknya yang penting mau kerja ajalah,” kata Niko.
    Sementara Rifki (24) memilih untuk tetap di Jakarta agar tidak teralalu jauh dari keluarga.
    “Masih mau coba kerja di negara sendiri dulu aja. Enggak mau jauh dari keluarga karena orangtua nungguin di rumah,” katanya.
    Job fair ini memang jadi ladang harapan. Tapi banyak harapan itu harus disesuaikan dengan syarat yang tidak semua orang bisa penuhi.
    Di balik ribuan lowongan, ada ribuan cerita—tentang adaptasi, bertahan, dan menanti kesempatan yang benar-benar terbuka.
    (Reporter: Hanifah Salsabila | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Harus Tegas, tapi Tak Boleh Asal Main Sikat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 April 2025

    Pengamat: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Harus Tegas, tapi Tak Boleh Asal Main Sikat Megapolitan 17 April 2025

    Pengamat: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Harus Tegas, tapi Tak Boleh Asal Main Sikat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat kebijakan publik,
    Trubus Rahardiansyah
    , menilai keberadaan juru parkir (jukir) liar di
    Pasar Tanah Abang
    , Jakarta Pusat, mencerminkan situasi yang paradoksal.
    Di tengah menurunnya jumlah pengunjung pasar akibat pergeseran ke belanja daring, upaya penegakan hukum terhadap jukir liar justru berpotensi memicu konflik baru di lapangan.
    Kondisi ini diperburuk dengan semakin jarangnya terlihatnya para sopir bajaj, pemikul barang, dan penjual makanan kecil di kawasan tersebut.
    Hal ini menjadikan Pasar Tanah Abang bukan lagi sumber mata pencarian bagi mereka.
    Trubus berpendapat, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, harus mempertimbangkan bahwa penertiban jukir liar tidak seharusnya dilakukan dengan cara represif.
    Menurut dia, penertiban jukir liar semestinya dilakukan melalui pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
    “Yang dipikirkan bukan masalah juru parkir dulu, yang dipikirkan itu bagaimana supaya Pasar Tanah Abang itu hidup, bermanfaat bagi masyarakat banyak lagi. Artinya, menjadi sumber nafkah orang,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com.
    Menurut Trubus, penertiban yang terlalu keras dapat berdampak negatif pada kenyamanan
    tenant
    atau pedagang di dalam pasar, yang memiliki peranan penting dalam menopang pemasukan daerah.
    “Sekarang kan susahnya menghidupkan para
    tenant
    -nya. Kalau kita terlalu keras (terhadap jukir liar), nanti yang dimusuhi
    tenant
    -nya. Jadi, ini supaya
    tenant
    enggak dimusuhi, merasa nyaman,” ujarnya lebih lanjut.
    Dalam situasi pasar yang sepi dan ekonomi yang sulit, Trubus mengingatkan, penindakan tegas justru bisa memperburuk keadaan sosial atau mengganggu penghidupan orang-orang kecil.
    Ia menilai situasi ini menggambarkan kompleksitas kebijakan publik, di mana penegakan hukum kadang bertabrakan dengan aspek sosial ekonomi.
    Namun, Trubus juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak bisa bersikap permisif terhadap praktik parkir liar.
    “Enggak, enggak (dicap) takut. Jadi, Pemprov itu (akan) memberikan perlindungan, mengubah polanya. Aturan atau hukum itu ditegakkan kalau kondisi normal. Ini kan kondisi tidak normal. Ekonominya yang tidak normal,” jelasnya.
    Trubus menyarankan agar penegakan hukum progresif diperlukan dalam penertiban jukir liar di tengah-tengah kondisi Pasar Tanah Abang yang tidak menentu.
    Ia menekankan, pendekatan yang digunakan perlu bersifat bertahap dan manusiawi, bukan pembiaran total.
    Sebagai salah satu solusi, Trubus mengusulkan agar jukir liar tidak langsung diberangus, tetapi difasilitasi melalui skema pemberdayaan, misalnya dengan dipekerjakan sebagai petugas parkir resmi.
    “Iya (Pemerintah Provinsi Jakarta seolah-olah bimbang), itu kan namanya paradoks. Penyelesaiannya itu, para jukir liar itu dipekerjakan, kayak PPSU,” ujar Trubus.
    Diberitakan sebelumnya, seorang warga Jakarta Utara bernama Tata Julia Permana (26) mengalami kejanggalan ketika ditarik tarif parkir liar saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Sabtu (12/4/2025).
    Ketika itu, Tata mengunjungi Pasar Tanah Abang bersama temannya. Dengan mengendarai mobil, keduanya mengikuti arahan di Google Maps.
    Karena baru pertama kali ke Pasar Tanah Abang, Tata belum mengetahui lokasi parkir resminya. Ia pun mengikuti arahan seorang pria yang ternyata adalah juru parkir (jukir) liar.
    “Di situ ada abang-abang langsung mengarahkan masuk parkir. Karena ketidaktahuan saya, saya langsung ikuti arahan abangnya. Di situ parkir juga di pinggir jalan trotoar banyak,” kata Tata.
    “Karena dari pertama kali belok (ke arah Pasar Tanah Abang), tukang parkir sudah mengarahkan untuk masuk dan itu ada dua orang. Satu
    stay
    di tengah jalan, yang satu di trotoarnya,” tambah dia.
    Polisi telah menangkap empat juru parkir liar dan satu penguasa lahan di Pasar Tanah Abang. Namun, mereka dinilai tidak memenuhi unsur pidana karena korban tidak membuat laporan polisi.
    Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan Tata yang sempat viral di media sosial. Oleh karena itu, para pelaku diserahkan kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat sebagai pihak yang berwenang.

     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Jakbar evaluasi hilangnya pelat besi JPO

    Wali Kota Jakbar evaluasi hilangnya pelat besi JPO

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengevaluasi hilangnya pelat besi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayah tersebut.

    Hal itu terkait video viral beberapa waktu lalu mengenai hilangnya pelat besi JPO di Km 1 Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Menurut Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Rabu., pengawasan keamanan fasilitas umum, termasuk JPO mesti melibatkan masyarakat.

    “Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wagub bahwa tanggung jawab terhadap keamanan sarana-prasarana umum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi diminta juga warga masyarakat pun ikut mengawasi,” ungkap Uus.

    Uus menyebutkan bahwa patroli atau pengawasan yang dilakukan petugas punya celah waktu tertentu yang bisa berpotensi dimanfaatkan oknum untuk merusak atau mencuri fasilitas umum, termasuk JPO.

    “Jadi kalau ada yang temukan di jalan atau di mana saja, langsung laporkan ke pihak berwenang. Jadi penyelesaiannya bisa cepat,” ujar Uus.

    Terkait rencana Pemprov Jakarta untuk memasang kamera pengawas (CCTV) pada JPO atau tempat-tempat strategis, Uus belum dapat merinci titik-titik di wilayahnya yang layak dipasangi CCTV.

    “Program itu bagus untuk memperpanjang atau memperluas pengawasan kita. Untuk teknisnya (titik-titik yang bakal dipasangi CCTV) itu nanti ada di Sudin Bina Marga. Kan bentuknya (pemasangan CCTV) masih perencanaan juga,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk memasang CCTV di JPO untuk menghindari pencurian besi seperti di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang kasusnya terus berulang.

    “Kami akan pasang CCTV. Mungkin anggaran tahun depan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (15/4).

    Rano mengatakan Pemprov DKI akan memasang CCTV di 30 ribu titik termasuk di taman dan RT/RW. Anggaran yang disiapkan totalnya hampir Rp380 miliar.

    “Hampir 30 ribu titik CCTV akan kami pasang. Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar. Itu kecil untuk Jakarta. Itu jumlah RT-RW di Jakarta 30.418,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator: Jakarta kota perfilman bisa jadi ajang promosikan wisata

    Legislator: Jakarta kota perfilman bisa jadi ajang promosikan wisata

    Laskar Pelangi yang membuat Bangka Belitung menjadi terkenal luas,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira mendukung rencana Wakil Gubernur Rano Karno yang akan membuat Jakarta sebagai kota perfilman sehingga bisa dipakai sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata.

    “Kalau kita ingat James Bond, pasti langsung teringat London. Sama halnya dengan film Joko Anwar di Pangalengan atau Laskar Pelangi yang membuat Bangka Belitung menjadi terkenal luas,” kata Farah di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, selama ini Jakarta telah menjadi pusat produksi berbagai film di Indonesia, bahkan lebih dari 100 persen film Indonesia diproduksi di Jakarta.

    Farah mengatakan Jakarta bisa semakin dikenal masyarakat luas melalui media film dan bisa menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan dan memajukan kota.

    Kesuksesan sebuah film, ungkap dia, seringkali memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata.

    Karena itu Farah berharap banyak sudut kota Jakarta yang bisa dijadikan ikon baru melalui karya-karya perfilman lewat dukungan Pemprov DKI.

    “Ke depan, harapannya kita bisa menyeleksi film-film yang berpotensi menjadi ikon baru Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkeinginan agar Jakarta memiliki festival film yang bertaraf internasional.

    “Ada keinginan saya, Jakarta harus memiliki festival film bertaraf internasional. Saya tidak menganggap Jakarta Film Week tidak internasional, Itu juga internasional, tapi mungkin dia bukan blockbuster,” ucap Rano saat ditemui usai nonton bareng Film Jumbo di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4).

    Rano menjelaskan festival yang dimaksud bukan hanya film pendek tetapi film yang berkualitas dengan standar internasional.

    “Selain ada film yang dikompetisikan juga ada kritik film dan film nya juga masuk di blockbuster (film yang populer dan sukses secara finansial),” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Kepulauan Seribu siapkan lahan penanaman mangrove

    Pemkab Kepulauan Seribu siapkan lahan penanaman mangrove

    Kami sudah melakukan monitoring persiapan kegiatan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menyiapkan lahan penanaman 10 ribu bibit mangrove dan penebaran bibit ikan kerapu di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa.

    “Penanaman pohon mangrove (bakau) dan penebaran bibit ikan kerapu ini dipusatkan di wilayah Kelurahan Pulau Kelapa,” kata Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan kegiatan penanaman dan penebaran bibit ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

    ​​”Kami sudah melakukan monitoring persiapan kegiatan tersebut,” kata dia.

    Ia mengapresiasi Transjakarta yang punya niat baik dan luhur untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan lingkungan dan potensi perikanan di Kepulauan Seribu.

    Fadjar menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam mendukung budi daya ikan kerapu yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat pesisir.

    Selain itu, program ini juga merupakan dukungan terhadap inisiatif Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

    “Kami berharap Gubernur bisa hadir langsung saat pelaksanaan nanti, untuk ikut menanam dan memberi motivasi serta edukasi kepada masyarakat,” tambah Fadjar.

    Ia mengatakan Transjakarta sendiri akan menyalurkan bantuan sebanyak sepuluh ribu bibit mangrove tahun ini.

    Program TJSL ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat sektor perikanan dan kehutanan pesisir.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4
                    
                        Cerita Pencari Kerja di Jakarta Job Fair: Sulit Diterima karena Terbentur Syarat hingga Ingin Jadi Pengusaha
                        Megapolitan

    4 Cerita Pencari Kerja di Jakarta Job Fair: Sulit Diterima karena Terbentur Syarat hingga Ingin Jadi Pengusaha Megapolitan

    Cerita Pencari Kerja di Jakarta Job Fair: Sulit Diterima karena Terbentur Syarat hingga Ingin Jadi Pengusaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) kembali menggelar Jakarta
    Job Fair
    pada 15-16 April 2025.
    Kali ini, Jakarta Job Fair digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Jakarta Barat.
    Dalam pergelaran
    bursa kerja
    tersebut, terdapat sejumlah cerita yang diungkapkan para
    pencari kerja
    atau
    job seeker.
    Dua peserta Jakarta Job Fair, Nova (24) dan Caca (23), mengaku tidak mempermasalahkan pekerjaan yang bisa didapat saat mencari kerja, sekalipun itu di luar minat dan berbeda dengan latar belakang pendidikan mereka.
    Keduanya tidak menutup kesempatan jika memang ada perusahaan yang mau menerima latar belakang pendidikan mereka untuk posisi yang berbeda.
    “Sebenernya dari awal minatnya ke bidang manajemen SDM (sumber daya manusia), cuma kalau misalnya ke depannya ada peluang buat lintas sektor, atau kalau misalnya aku dapet
    company
    yang kebetulan mencari orang di bidang yang lain dan aku tertarik, mungkin bakalan
    move
    jurusan, pindah sektor gitu dan cocok gitu ya, dari pusatnya juga nerima,” jelas Nova saat ditemui di Jakarta Job Fair, Selasa (15/4/2025).
    “Kalau nanti ke depannya enggak tahu keadaannya gimana, mungkin ya udah menyesuaikan. Enggak apa deh lintas sektor gitu karena mengerjakan hal baru juga ya dan sesuai
    passion
    sih,” kata Caca di tempat yang sama, Selasa.
    Senada dengan Nova dan Caca, pencari kerja lainnya, Niko (30), siap ditempatkan di pekerjaan apa pun meski ia sudah memiliki pengalaman bekerja bertahun-tahun.
    Niko mengaku selama dua tahun belakangan ini dirinya melakukan pekerjaan sampingan. Namun, saat ini ia ingin punya pekerjaan utama yang lebih menjanjikan.
    “Gantinya yang apa ajalah, yang penting ada berpeluang jadi karyawan tetap aja ya. Soalnya umur makin nambah, saingan makin banyak,” ungkapnya.
    Pencari kerja
    lainnya, Jaya (30), juga secara khusus
    mencari pekerjaan
    baru yang sama sekali berbeda dari pekerjaan yang pernah ia lakukan sebelumnya.
    Akan tetapi, ia tetap mempertimbangkan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang ia miliki dalam memilih pekerjaan.
    “Cari di bidang apa aja sesuai dengan kriteria saya. Sesuai dengan
    skill
    yang saya punya, kayak Excel,
    data entry
    , saya juga bisa di bidang sistem informasi yang saya ngerti, kuliahnya dulu jurusan Sistem Informasi,” tutur Jaya.
    Tak sedikit dari pencari kerja mengeluhkan soal sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia lantaran terbentur syarat-syarat yang dinilai tidak masuk akal.
    Satu syarat yang paling bermasalah bagi Niko adalah batas usia. Biasanya perusahaan Indonesia memberikan batas usia 25 tahun dalam merekrut pekerja.
    Syarat tersebut cukup menghambat Niko untuk bisa mendapatkan pekerjaan lantaran ia sudah menginjak usia 30 tahun.
    “Kesulitannya paling syaratnya, terutama usia. Usia sangat-sangat jadi penghambat. Saingannya makin bertambah, posisinya makin berkurang (jadi sulit diterima),” kata Niko.
    Sementara itu, berdasarkan pengalaman Nova, melamar posisi magang pun sama sulitnya dengan pekerja tetap.
    “Kalau kita lamar ke
    internship
    pun tetap susah ya. Karena entah itu dari mereka yang mau nyarinya yang
    unpaid
    , atau mereka yang nyarinya emang masih belia. Jadinya susah dari situ juga dari
    internship
    ,” jelas Nova.
    Sementara itu, Caca merasa adanya umpan balik (
    feedback
    ) yang kurang dari perusahaan tempat ia melamar pekerjaan sehingga membuatnya kesulitan dalam mengembangkan diri.
    Menurut Caca, ada baiknya perusahaan memberi kabar terkait proses rekrutmen agar pencari kerja tahu hal apa yang kurang dan harus dikembangkan ke depannya.
    “Dari proses rekrutmen itu kadang enggak ada
    feedback
    -nya. Jadi kita enggak tahu nih, kita kurang di mana, kurang menarik di CV kah, atau
    simply
    karena enggak
    match
    di
    background
    ya,” sahut Caca.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, ada lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan yang siap diisi warga Indonesia di Jepang.
    “Jepang itu memberikan kuota yang cukup besar untuk Indonesia, hampir 148.000. Kalaulah Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai inventarisasi hari ini,” kata Rano kepada awak media, Selasa (15/4/2025).
    Selain Jepang, Rano juga menyebutkan sejumlah negara yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak.
    Oleh karena itu, hal tersebut disebut dapat dimanfaatkan warga Indonesia, khususnya Jakarta.
    “Bahwa ada potensi lapangan pekerjaan di luar negeri. Taiwan membutuhkan jumlah yang sangat besar, Jepang, Jerman, kemudian termasuk Belanda,” tuturnya.
    Mendengar hal itu, sejumlah pencari kerja merasa tertarik, salah satunya Niko. Di Jakarta Job Fair, Niko berdiri cukup lama untuk mempelajari informasi terkait kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya Jepang di salah satu
    booth
    perusahaan mitra.
    Ia mengaku tertarik untuk bekerja di Jepang atau negara Eropa. Menurut Niko, pekerjaan yang ditawarkan di luar negeri memiliki persyaratan yang lebih mudah dibandingkan Indonesia.
    “Sempet cari info yang luar negeri. Cuma, saya bandingkan dengan di Indonesia, enggak serumit di Indonesia ya. Di sana kayaknya yang penting ibaratnya mau kerja ajalah,” katanya.
    Jaya berpendapat serupa. Ia menilai, bekerja di luar negeri lebih menjanjikan dibandingkan di Indonesia.
    Namun, sampai saat ini Jaya masih belum cukup yakin dan siap untuk mendaftarkan dirinya bekerja jauh di negeri orang.
    “Sebenarnya tertarik ya, karena yang dijanjikan sama perusahaan luar tuh buat kita
    benefit
    -nya lebih banyaklah. Kita loyal ke perusahaan, perusahaan juga loyal ke kita. Tapi koneksinya saya belum banyaklah buat bisa masuk. Kalau buat negaranya Jepang sih tertarik,” jelas Jaya.
    Berbeda dengan Niko dan Jaya, pencari kerja lainnya, Rifki (24), belum merasa tertarik untuk bekerja ke luar negeri.
    Untuk saat ini, Rifki ingin bekerja di Jakarta saja dan dekat dengan keluarganya.
    “Belum tertarik ke luar negeri sih. Masih mau coba kerja di negara sendiri dulu aja. Enggak mau jauh dari keluarga karena orangtua nungguin di rumah kan, enggak enak ngerantau terus,” kata Rifki.
    Membuka usaha pribadi menjadi alternatif bagi sebagian orang di tengah persaingan ketat dalam mencari kerja.
    Rifki mungkin memang belum tertarik bekerja di luar negeri. Namun, pria lulusan jurusan bisnis ini tertarik untuk mengembangkan usaha makanan dan minuman.
    Namun, untuk saat ini Rifki merasa belum yakin untuk memulai bisnisnya karena peluang untung rugi yang belum pasti.
    “Sempet tertarik, kadang kalau awal-awal agak
    gambling
    gitu kalau usaha. Walaupun udah ada modal, cuma
    gambling
    aja,” kata Rifki.
    Nova pun merasa tertarik setelah membantu ibunya mengelola toko kelontong sambil ia terus berusaha mencari pekerjaan.
    “Jadi kayak meneruskan, mencoba memahami, sambil cari kerja. Karena kan sebelumnya udah punya ilmu, jadi pengin juga diterapin,” kata Nova.
    Selain berbisnis, menjadi pekerja lepas (
    freelance
    ) adalah alternatif lain yang diambil pencari kerja sambil mencari pekerjaan tetap.
    Niko dan Jaya sempat mengambil langkah tersebut, tetapi menghadapi sejumlah penurunan dalam beberapa waktu ini.
    Jaya sudah memulai proyek di bidang teknologi informasi bersama rekannya sejak ia masih bekerja di perusahaan kehewanan. Namun, proyek tersebut agak tersendat beberapa waktu ini.
    “Saya juga lagi ada
    project
    , cuma masih
    stuck
    sekarang,” ungkap Jaya.
    Di samping itu, Jaya juga bekerja sebagai pengemudi
    ojek online
    (ojol). Pendapatannya yang tidak seberapa itu membuat Jaya harus berusaha lebih keras dalam mencari pekerjaan baru.
    Jaya tak mau terus-menerus menjadi pekerja lepas.
    Sama halnya dengan Jaya, Niko juga mengembangkan usaha di bidang yang hampir serupa.
    Selama Niko merawat ibunya yang kurang sehat, ia menawarkan jasa penggunaan kecerdasan buatan (
    artificial intelligent
    /AI) dalam mengelola data.
    Namun, sering kali Niko dipandang sebagai penganggur karena hanya bekerja di depan laptopnya di rumah.
    “Sebenernya lumayan penghasilannya. Cuma keluarga tuh lihatnya itu enggak kerja. Harus keluar rumah, harus apa gitu. Jadi kadang keluarga suka dateng di rumah, ‘Ini di rumah mulu ini,’ cuma saya enggak jelasin kerjaan saya sih. Enggak bakal ngerti juga, udah pada tua,” jelas Niko.
    Bersaing dengan pekerja dari seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan proyek membuat Niko harus selalu siaga di depan laptop.
    “Kalau kita keluar rumah jadi enggak bisa dapet duit. Mesti harus
    stand by
    mulu di depan laptop soalnya rebutan sama negara lain juga. Jadi siapa cepat dia dapat,” katanya.
    Dengan munculnya AI yang bervariasi saat ini, Niko mulai kehilangan banyak proyek. Ia tidak lagi bisa bertumpu pada pekerjaan itu.
    Seperti halnya Jaya, Niko harus berusaha lebih ekstra untuk mendapatkan pekerjaan formal yang baru dan layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.