Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • DPRD Sebut Gubernur Terbitkan Pergub Baru, Syarat Usia Daftar PPSU Jakarta Bisa Sampai 58 Tahun

    DPRD Sebut Gubernur Terbitkan Pergub Baru, Syarat Usia Daftar PPSU Jakarta Bisa Sampai 58 Tahun

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sejumlah Anggota DPRD dari PDIP mengungkapkan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang memuat soal syarat menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    Kabar ini menambah informasi soal lowongan menjadi petugas PPSU yang dinanti para pencari kerja.

    Dalam keterangaan resminya pada Senin (14/4/2025) Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth membeberkan, ada tiga poin yang menjadi sorotannya soal syarat mendaftar petugas PPSU.

    Kenneth menyebut, pada Pergub baru tersebut, syarat menjadi petugas PPSU minimal ijazah SD, usia bisa sampai 55-58 tahun, dan kontraknya minimal 3 tahun.

    Ia menambahkan, menurutnya lowongan petugas PPSU harus memprioritaskan warga Jakarta.

    “Kesempatan bekerja ini harus diprioritaskan bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta,” ujar Kenneth.

    Berdasarkan temuan Kenneth di lapangan, proses penerimaan Petugas PPSU di kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya banyak menerima yang ber-KTP daerah.

    “Sehingga bisa mengurangi peluang bagi Warga Jakarta untuk bisa bekerja menjadi Petugas PPSU,” tutur Politikus PDIP itu.

    Senada dengan Kenneth, Anggota DPRD Jakarta yang juga dari Fraksi PDIP, Brando Susanto, juga mendukung terobosan rekrutmen PPSU ala Gubernur Pramono.

    Menurutnya, tiga syarat yang memudahkan pencari kerja di Jakarta itu mendukung upaya Pramono yang ingin menata kebersihan Jakarta lebih baik.

    “Inisiatif Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dalam menata Jakarta lewat pasukan warna-warni yang ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kinerjanya patut mendapatkan apresiasi sebagai langkah positif Jakarta menuju kota global,” ujar Brando, dalam keterangan resmi di laman DPRD Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Brando berkomitmen mendukung Pergub tersebut dan mengusulkan agar dipertajam lagi untuk memberantas Pungli (pungutan liar) dalam proses rekrutmen.

    “Kalau bisa dipertajam dalam proses rekrutmennya. Karena masih ada selentingan-selentingan di masyarakat, mau masuk PPSU harus bayar Rp 20-25 juta per orang,” tutur dia.

    “Alhasil yang bayar tidak akan kerja maksimal karena menganggap sudah setor pada atasan,” tambah Brando.

    Kasus seperti itu, sambung Brando, harus diberantas. Inspektorat atau siapapun harus pasang telinga dan cari oknum-oknum seperti itu.

    “Kalau ketemu yang kedapatan Pungli dalam proses rekrutmen PPSU, harus diberikan sanksi tegas dan pegawainya tersebut langsung saja diberhentikan,” ucap dia.

    Selain itu, Brando juga menyampaikan keinginan masyarakat Jakarta untuk menikmati lingkungan bersih dan sehat.

    “Jakarta hari ini mobilitas dan aktivitasnya sudah 24 jam, maka wajib pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan mensupport 24 jam perilaku masyarakat di Kota Global Jakarta,” imbuh dia.

    Brando menyebut, mengurus Jakarta adalah 24 jam sesuai janji dan komitmen Pemprov DKI terhadap rakyat Jakarta, maka saat ini pemerintah menunaikan janji tersebut.

    “Kita sudah janji sama rakyat, ngurusin masyarakat 24 jam, sekarang ditagih komitmennya. Para calon Pekerja pasukan warna-warni silakan melamar dengan niat kerja karena kesempatannya sudah terbuka lebar. Semoga ini bermanfaat dan berdampak nyata bagi kemajuan Jakarta dan masyarakatnya,” tambah Brando.

    Pantauan TribunJakarta di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta, Pergub yang dimaksud Kenneth dan Brando belum diunggah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPU DKI Jelaskan Mengapa Sisa Anggaran Pilkada Jakarta Capai Ratusan Miliar

    KPU DKI Jelaskan Mengapa Sisa Anggaran Pilkada Jakarta Capai Ratusan Miliar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN – Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menjelaskan mengapa begitu besar sisa anggaran hibah untuk pelaksanakan Pilkada Jakarta 2024.

    Diketahui, total sisa dana hibah yang dikembalikan KPU DKI Jakarta kepada Pemprov DKI sebesar Rp 448 miliar atau tepatnya di angka Rp 448.155.462.588.

    Adapun dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI untuk gelaran Pilkada Jakarta 2024 lalu sebesar Rp 975 miliar.

    Wahyu mengatakan, faktor utamanya karena Pilkada Jakarta 2025 hanya digelar satu putaran seiring kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di angka 50,07 persen.

    “Pengembalian ini faktor terbesarnya di Pilkada Jakarta tidak ada putaran kedua. Jadi dana untuk putaran kedua kami kembalikan 100 persen dan ada sisa dari putaran pertama,” kata Wahyu saat serah terima acara pengembalian sisa dana hibah kepada Kesbangpol DKI di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Dana hibah yang diterima KPU DKI Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024 yakni Rp 656.170.587.415 untuk putaran pertama Rp 319.806.721.135 anggaran untuk putaran kedua.

    Wahyu menyebut bahwa pengembalian dana hibah ini sebagai bentuk tanggung jawab pihaknya terjadap Pemprov dan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

    “Kegiatan ini bentuk akuntabilitas kita kepada publik bahwa kita sudah menerima dan mengembalikan.

    Mudah-mudahan publik juga bisa menerima, kami sudah maksimal melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemprov dan masyarakat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Wahyu membeberkan program kerja yang akan dilakukan KPU DKI Jakarta setelah berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada.

    Diantaranya melakukan pengelolaan data pemilih berkelanjutan sebagai data untuk digunakan di pemilu selanjutnya.  

    “Dan KPU juga selain melakukan pemllu, kami bertanggung jawab terhadap demokrasi maka kamu akan berkolaborasi dengan Kesbangpol untuk program-program yang lebih kepada pendidikan politik dan pendidikan pemilih,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan

    Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,43 triliun pada APBD 2024 merupakan angka yang besar dan ini karena pengeluaran belanja yang ditekan.

    “Pengeluaran pembiayaan juga ditekan ini mengakibatkan SiLPA DKI cukup besar,” kata Rano Karno di Jakarta, Kamis.

    Rano mengatakan bahwa dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta bahwa dari APBD 2024 dengan pencapaian dari rencana pendapatan daerah mencapai 97 persen dari rencana Rp72,44 triliun.

    Pencapaian itu kata Rano, bagi pemerintah daerah sudah cukup baik meskipun tidak tercapai 100 persen.

    Rano melanjutkan untuk realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen dan itu terbilang bagus, meskipun terdapat SiLPA Rp4,43 triliun.

    “Realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen itu ‘exellent’ (luar biasa),” kata Rano.

    Sebelumnya, APBD Perubahan DKI tahun anggaran 2024 sebesar Rp85,47 triliun rupiah, naik 4,60 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp81,7 triliun.

    Perubahan APBD DKI 2024 untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp75,22 triliun rupiah atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 Rp72,44 triliun.

    Ia menambahkan bahwa adanya sejumlah rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, permasalahan kesejahteraan dan lainnya akan dikerjakan secepat mungkin.

    “Semua rekomendasi yang dijawab yang diberikan kepada kami itu sebetulnya dari bagian program yang memang sedang kami siapkan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPKD Jaktim buka pelatihan bahasa untuk persiapkan SDM ke Jepang

    PPKD Jaktim buka pelatihan bahasa untuk persiapkan SDM ke Jepang

    beberapa kejuruan yang dibutuhkan sesuai permintaan Jepang, yakni mesin las, otomotif, perhotelan, dan marketing (pemasaran) digital

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur membuka pelatihan bahasa untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) ke Jepang.

    “Tahun ini kami menyediakan pelatihan kejuruan kombinasi, ya, ada kejuruan bahasa juga, bahasa Inggris dan Jepang,” kata Kepala PPKD Jakarta Timur Teguh Hendarwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Teguh menyebut, pelatihan bahasa Inggris biasanya berlangsung selama 30 hari, sedangkan Jepang mencapai 70 hari.

    “Karena kita kan sifatnya mempersiapkan, melatih, memberikan ilmu dan keterampilan untuk tenaga kerja dikirim ke luar negeri, seperti ke Jepang,” ujar Teguh.

    Tak hanya itu, Teguh menjelaskan, pihaknya juga terus memperbaiki sarana dan prasarana di PPKD Jakarta Timur, dan memperkuat kerja sama dengan penyedia lapangan kerja.

    Lalu, pihaknya juga menyiapkan beberapa kejuruan yang dibutuhkan sesuai permintaan Jepang, yakni mesin las, otomotif, perhotelan, dan marketing (pemasaran) digital.

    “Keterampilan itu yang harus kita perkuat, karena di sana (Jepang) banyak permintaan di bagian itu,” ucap Teguh.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut Jepang menyediakan 148 ribu lowongan kerja untuk Indonesia dan Jakarta punya peluang mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tersebut.

    “Jepang memberikan satu kuota yang cukup besar untuk Indonesia, hampir 148.000. Kalau Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai kita inventarisasi hari ini,” kata dia usai membuka acara “Job Fair Jakarta Goes to Campus Universitas Trisakti” di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (15/4).

    Rano mengatakan, untuk memasuki pasar kerja internasional, calon pekerja harus menguasai sejumlah kemampuan termasuk bahasa asing.

    Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengumpulkan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang membutuhkan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang

    DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang

    masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga  merugikan pemerintah dan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih tegas dalam menagih kewajiban pengembang dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

    “Pemerintah DKI Jakarta harus lebih tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.

    DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan kewajibannya kepada pemerintah provinsi.

    Ia mengingatkan masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat.

    Wa Ode melanjutkan masih terdapat aset dari kewajiban pengembang yang ditunda penyerahannya, hal ini dikarenakan aset-aset tersebut dimanfaatkan dan disewakan oleh oknum-oknum yang bermain dengan pengembang.

    “Untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas kepada pengembang yang belum menyerahkan kewajiban. Dengan tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan usahanya,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa pada 2024 Pemprov DKI menerima kewajiban dari 63 pengembang dengan nilai aset mencapai Rp23,6 triliun.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dengan adanya rekomendasi dari DPRD terkait kewajiban pengembang, maka menjadi kekuatan bagi Pemprov untuk menagihnya.

    “Kami sudah tahu datanya, dengan rekomendasi dari DPRD ini menjadi penguatan kita untuk mempercepat (penagihan) bagi para pengembang,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar 11 JPO Bermasalah di Jakarta yang Akan Diperbaiki – Page 3

    Daftar 11 JPO Bermasalah di Jakarta yang Akan Diperbaiki – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perbaikan terhadap sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tersebar di berbagai wilayah Ibu Kota. Hal ini menyusul sorotan publik atas kondisi JPO Daan Mogot yang terbengkalai dan menjadi perhatian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap total 11 JPO yang tersebar di lima wilayah Jakarta.

    “Total ada 11 JPO tersebar di Jakarta Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan yang telah kami cek. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran (TA) 2025,” ujar Wiwik dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

    Wiwik menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mengupayakan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan maupun pencurian komponen JPO.

    “Kami menjalankan patroli pengawasan JPO melalui Tim Satgas (Pasukan Kuning), serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi oleh Tim Internal Bina Marga,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Dinas Bina Marga juga menggandeng Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan setempat untuk mendukung monitoring dan pengamanan aset JPO.

    “Kami mengawasi JPO yang berpotensi menjadi sasaran pencurian, seperti pelat logam, dan telah berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan,” tambah Wiwik.

    Demi meningkatkan pengawasan, pemantauan lewat kamera CCTV juga digencarkan. “Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta terkait pengawasan melalui CCTV,” ujarnya.

  • Ragam Cerita Pencari Kerja di Job Fair yang Tersandung Realita Perekrutan Megapolitan 17 April 2025

    Ragam Cerita Pencari Kerja di Job Fair yang Tersandung Realita Perekrutan Megapolitan 17 April 2025

    Ragam Cerita Pencari Kerja di Job Fair yang Tersandung Realita Perekrutan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ribuan
    pencari kerja
    mendatangi Jakarta Job Fair yang digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta Barat, pada 15-16 April 2025.
    Namun, di balik semarak booth dan tumpukan lamaran, tersimpan kegelisahan para pencari kerja yang harus menyesuaikan harapan dengan realita.
    Nova (24) dan Caca (23), dua peserta job fair, mengaku tak mempermasalahkan jenis pekerjaan selama ada peluang. Latar belakang pendidikan tak lagi jadi patokan mutlak, terpenting diterima.
    “Sebenernya dari awal minatnya ke bidang manajemen SDM, cuma kalau ke depannya ada peluang buat lintas sektor dan cocok, mungkin bakalan move jurusan,” ujar Nova.
    “Enggak apa deh lintas sektor, karena mengerjakan hal baru juga ya dan sesuai passion sih,” timpal Caca.
    Senada dengan mereka, Niko (30) juga tak pilih-pilih posisi, asal bisa mendapat pekerjaan tetap.
    “Yang penting ada berpeluang jadi karyawan tetap aja ya. Soalnya umur makin nambah, saingan makin banyak,” ucapnya.
    Namun, peluang itu tak mudah digapai. Banyak peserta terbentur syarat administratif, terutama soal batas usia.
    “Kesulitannya paling syaratnya, terutama usia. Usia sangat-sangat jadi penghambat,” keluh Niko.
    Magang pun bukan solusi mudah. Niko mengatakan bahwa melamar posisi magang pun tetap sulit, karena banyak perusahaan mencari peserta yang tidak dibayar atau masih berusia sangat muda.
    “Kalau kita lamar ke internship pun tetap susah ya. Karena entah itu dari mereka yang mau nyarinya yang unpaid, atau mereka yang nyarinya emang masih belia. Jadinya susah dari situ juga dari internship,” jelas Niko.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengatakan ada lebih dari 100.000 lapangan kerja yang ditawarkan Jepang bagi tenaga kerja Indonesia.
    “Kalaulah Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai inventarisasi hari ini,” ujarnya.
    Kabar ini pun disambut antusias oleh sebagian pencari kerja. Niko tampak antusias mempelajari booth kerja ke Jepang..
    “Sempet cari info yang luar negeri. Di sana kayaknya yang penting mau kerja ajalah,” kata Niko.
    Sementara Rifki (24) memilih untuk tetap di Jakarta agar tidak teralalu jauh dari keluarga.
    “Masih mau coba kerja di negara sendiri dulu aja. Enggak mau jauh dari keluarga karena orangtua nungguin di rumah,” katanya.
    Job fair ini memang jadi ladang harapan. Tapi banyak harapan itu harus disesuaikan dengan syarat yang tidak semua orang bisa penuhi.
    Di balik ribuan lowongan, ada ribuan cerita—tentang adaptasi, bertahan, dan menanti kesempatan yang benar-benar terbuka.
    (Reporter: Hanifah Salsabila | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengamat: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Harus Tegas, tapi Tak Boleh Asal Main Sikat Megapolitan 17 April 2025

    Pengamat: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Harus Tegas, tapi Tak Boleh Asal Main Sikat Megapolitan 17 April 2025

    Pengamat: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Harus Tegas, tapi Tak Boleh Asal Main Sikat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengamat kebijakan publik,
    Trubus Rahardiansyah
    , menilai keberadaan juru parkir (jukir) liar di
    Pasar Tanah Abang
    , Jakarta Pusat, mencerminkan situasi yang paradoksal.
    Di tengah menurunnya jumlah pengunjung pasar akibat pergeseran ke belanja daring, upaya penegakan hukum terhadap jukir liar justru berpotensi memicu konflik baru di lapangan.
    Kondisi ini diperburuk dengan semakin jarangnya terlihatnya para sopir bajaj, pemikul barang, dan penjual makanan kecil di kawasan tersebut.
    Hal ini menjadikan Pasar Tanah Abang bukan lagi sumber mata pencarian bagi mereka.
    Trubus berpendapat, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, harus mempertimbangkan bahwa penertiban jukir liar tidak seharusnya dilakukan dengan cara represif.
    Menurut dia, penertiban jukir liar semestinya dilakukan melalui pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
    “Yang dipikirkan bukan masalah juru parkir dulu, yang dipikirkan itu bagaimana supaya Pasar Tanah Abang itu hidup, bermanfaat bagi masyarakat banyak lagi. Artinya, menjadi sumber nafkah orang,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com.
    Menurut Trubus, penertiban yang terlalu keras dapat berdampak negatif pada kenyamanan
    tenant
    atau pedagang di dalam pasar, yang memiliki peranan penting dalam menopang pemasukan daerah.
    “Sekarang kan susahnya menghidupkan para
    tenant
    -nya. Kalau kita terlalu keras (terhadap jukir liar), nanti yang dimusuhi
    tenant
    -nya. Jadi, ini supaya
    tenant
    enggak dimusuhi, merasa nyaman,” ujarnya lebih lanjut.
    Dalam situasi pasar yang sepi dan ekonomi yang sulit, Trubus mengingatkan, penindakan tegas justru bisa memperburuk keadaan sosial atau mengganggu penghidupan orang-orang kecil.
    Ia menilai situasi ini menggambarkan kompleksitas kebijakan publik, di mana penegakan hukum kadang bertabrakan dengan aspek sosial ekonomi.
    Namun, Trubus juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak bisa bersikap permisif terhadap praktik parkir liar.
    “Enggak, enggak (dicap) takut. Jadi, Pemprov itu (akan) memberikan perlindungan, mengubah polanya. Aturan atau hukum itu ditegakkan kalau kondisi normal. Ini kan kondisi tidak normal. Ekonominya yang tidak normal,” jelasnya.
    Trubus menyarankan agar penegakan hukum progresif diperlukan dalam penertiban jukir liar di tengah-tengah kondisi Pasar Tanah Abang yang tidak menentu.
    Ia menekankan, pendekatan yang digunakan perlu bersifat bertahap dan manusiawi, bukan pembiaran total.
    Sebagai salah satu solusi, Trubus mengusulkan agar jukir liar tidak langsung diberangus, tetapi difasilitasi melalui skema pemberdayaan, misalnya dengan dipekerjakan sebagai petugas parkir resmi.
    “Iya (Pemerintah Provinsi Jakarta seolah-olah bimbang), itu kan namanya paradoks. Penyelesaiannya itu, para jukir liar itu dipekerjakan, kayak PPSU,” ujar Trubus.
    Diberitakan sebelumnya, seorang warga Jakarta Utara bernama Tata Julia Permana (26) mengalami kejanggalan ketika ditarik tarif parkir liar saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Sabtu (12/4/2025).
    Ketika itu, Tata mengunjungi Pasar Tanah Abang bersama temannya. Dengan mengendarai mobil, keduanya mengikuti arahan di Google Maps.
    Karena baru pertama kali ke Pasar Tanah Abang, Tata belum mengetahui lokasi parkir resminya. Ia pun mengikuti arahan seorang pria yang ternyata adalah juru parkir (jukir) liar.
    “Di situ ada abang-abang langsung mengarahkan masuk parkir. Karena ketidaktahuan saya, saya langsung ikuti arahan abangnya. Di situ parkir juga di pinggir jalan trotoar banyak,” kata Tata.
    “Karena dari pertama kali belok (ke arah Pasar Tanah Abang), tukang parkir sudah mengarahkan untuk masuk dan itu ada dua orang. Satu
    stay
    di tengah jalan, yang satu di trotoarnya,” tambah dia.
    Polisi telah menangkap empat juru parkir liar dan satu penguasa lahan di Pasar Tanah Abang. Namun, mereka dinilai tidak memenuhi unsur pidana karena korban tidak membuat laporan polisi.
    Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari pengakuan Tata yang sempat viral di media sosial. Oleh karena itu, para pelaku diserahkan kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat sebagai pihak yang berwenang.

     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Jakbar evaluasi hilangnya pelat besi JPO

    Wali Kota Jakbar evaluasi hilangnya pelat besi JPO

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengevaluasi hilangnya pelat besi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di wilayah tersebut.

    Hal itu terkait video viral beberapa waktu lalu mengenai hilangnya pelat besi JPO di Km 1 Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

    Menurut Uus saat dihubungi ANTARA di Jakarta pada Rabu., pengawasan keamanan fasilitas umum, termasuk JPO mesti melibatkan masyarakat.

    “Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wagub bahwa tanggung jawab terhadap keamanan sarana-prasarana umum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi diminta juga warga masyarakat pun ikut mengawasi,” ungkap Uus.

    Uus menyebutkan bahwa patroli atau pengawasan yang dilakukan petugas punya celah waktu tertentu yang bisa berpotensi dimanfaatkan oknum untuk merusak atau mencuri fasilitas umum, termasuk JPO.

    “Jadi kalau ada yang temukan di jalan atau di mana saja, langsung laporkan ke pihak berwenang. Jadi penyelesaiannya bisa cepat,” ujar Uus.

    Terkait rencana Pemprov Jakarta untuk memasang kamera pengawas (CCTV) pada JPO atau tempat-tempat strategis, Uus belum dapat merinci titik-titik di wilayahnya yang layak dipasangi CCTV.

    “Program itu bagus untuk memperpanjang atau memperluas pengawasan kita. Untuk teknisnya (titik-titik yang bakal dipasangi CCTV) itu nanti ada di Sudin Bina Marga. Kan bentuknya (pemasangan CCTV) masih perencanaan juga,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempertimbangkan untuk memasang CCTV di JPO untuk menghindari pencurian besi seperti di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, yang kasusnya terus berulang.

    “Kami akan pasang CCTV. Mungkin anggaran tahun depan,” ujar dia di Jakarta, Selasa (15/4).

    Rano mengatakan Pemprov DKI akan memasang CCTV di 30 ribu titik termasuk di taman dan RT/RW. Anggaran yang disiapkan totalnya hampir Rp380 miliar.

    “Hampir 30 ribu titik CCTV akan kami pasang. Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar. Itu kecil untuk Jakarta. Itu jumlah RT-RW di Jakarta 30.418,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator: Jakarta kota perfilman bisa jadi ajang promosikan wisata

    Legislator: Jakarta kota perfilman bisa jadi ajang promosikan wisata

    Laskar Pelangi yang membuat Bangka Belitung menjadi terkenal luas,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Farah Savira mendukung rencana Wakil Gubernur Rano Karno yang akan membuat Jakarta sebagai kota perfilman sehingga bisa dipakai sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata.

    “Kalau kita ingat James Bond, pasti langsung teringat London. Sama halnya dengan film Joko Anwar di Pangalengan atau Laskar Pelangi yang membuat Bangka Belitung menjadi terkenal luas,” kata Farah di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, selama ini Jakarta telah menjadi pusat produksi berbagai film di Indonesia, bahkan lebih dari 100 persen film Indonesia diproduksi di Jakarta.

    Farah mengatakan Jakarta bisa semakin dikenal masyarakat luas melalui media film dan bisa menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan dan memajukan kota.

    Kesuksesan sebuah film, ungkap dia, seringkali memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata.

    Karena itu Farah berharap banyak sudut kota Jakarta yang bisa dijadikan ikon baru melalui karya-karya perfilman lewat dukungan Pemprov DKI.

    “Ke depan, harapannya kita bisa menyeleksi film-film yang berpotensi menjadi ikon baru Jakarta,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berkeinginan agar Jakarta memiliki festival film yang bertaraf internasional.

    “Ada keinginan saya, Jakarta harus memiliki festival film bertaraf internasional. Saya tidak menganggap Jakarta Film Week tidak internasional, Itu juga internasional, tapi mungkin dia bukan blockbuster,” ucap Rano saat ditemui usai nonton bareng Film Jumbo di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4).

    Rano menjelaskan festival yang dimaksud bukan hanya film pendek tetapi film yang berkualitas dengan standar internasional.

    “Selain ada film yang dikompetisikan juga ada kritik film dan film nya juga masuk di blockbuster (film yang populer dan sukses secara finansial),” ucapnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025