Megawati, Pramono, dan Rano Karno Datangi Hutan Lindung Angke untuk Tanam Mangrove
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
Megawati Soekarnoputri
, Gubernur Jakarta
Pramono Anung
, serta Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
mendatangi Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/4/2025).
Ketiganya menghadiri acara penanaman mangrove bersama Ikatan Alumni SMAN 1 Jakarta (Ikaboedoet).
Pantauan
Kompas.com
, para elite PDI-P itu tiba di lokasi sekitar pukul 10.08 WIB.
Megawati datang menggunakan kemeja dan celana jin biru dengan kain syal melingkar di leher.
Sementara, Pramono dan Rano tampak menggunakan pakaian seragam, rompi biru bergambar pohon mangrove bertuliskan “Save our Mangrove”.
Megawati berjalan di tengah, didampingi Rano di sisi kiri dan Pramono di sisi kanan.
Tampak Pramono mengobrol dengan Megawati sambil mengarahkan ke area gerbang penanaman.
Ketiganya pun berjalan perlahan memasuki area penanaman mangrove.
Kompas.com
mencoba memasuki area tersebut, namun dihalau dua orang petugas.
“Izin, untuk area di dalam sudah dilakukan steril. Dikhawatirkan kelebihan orang di jembatan, dikhawatirkan ambruk,” ujar salah satu petugas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rano Karno
-
/data/photo/2025/04/20/680469fbc0851.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati, Pramono, dan Rano Karno Datangi Hutan Lindung Angke untuk Tanam Mangrove Megapolitan 20 April 2025
-

Rano Karno Ungkap Peluang Kerja Ribuan WNI ke Jepang dan Eropa – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa Jepang, Jerman, Belanda, dan Taiwan membuka peluang kerja besar bagi ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berbagai sektor.
Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Job Fair Jakarta Goes To Campus di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, pada Selasa (15/4/2025), menyusul meningkatnya permintaan tenaga kerja asing di negara-negara Asia dan Eropa tersebut.
Rano menekankan bahwa peluang ini penting untuk dimanfaatkan, mengingat banyak negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
“Taiwan, Jepang, Jerman termasuk Belanda dan lainnya,” ujar Rano.
Menurut dia, peluang kerja di luar negeri saat ini terbuka lebar.
“Memerlukan jumlah yang sangat besar,” tambahnya.
Ia menyebut Jepang menjadi salah satu negara dengan kuota tertinggi bagi pekerja asal Indonesia, yakni hampir 148.000 orang.
“Yang ingin saya sampaikan adalah potensi-potensi lahan pekerjaan yang memang ada di luar sana,” ucapnya.
PEKERJA INDONESIA – Suasana pinggiran laut Oarai di prefektur Ibaraki banyak WNI di sana belum lama ini. Kesempatan bekerja di Jepang semakin terbuka lebar! Persiapkan diri untuk mengisi berbagai posisi dengan gaji menarik dan pengalaman internasional. (Gendai Bisnis)
Kampus Diminta Siapkan Alumni untuk Bekerja ke Luar Negeri
Rano Karno juga mendorong perguruan tinggi untuk secara aktif mendata dan mempersiapkan lulusan yang siap bekerja di luar negeri.
Menurutnya, salah satu bekal penting bagi calon tenaga kerja luar negeri adalah kemampuan bahasa asing untuk mempermudah komunikasi dan adaptasi di negara tujuan.
“Artinya, hari ini kita inventarisasi untuk program tahun depan. Kita bisa menyalurkan anak-anak kita yang lulus, karena bekerja itu bukan hanya di Jakarta, tapi juga bisa di luar negeri,” ujar Rano.
Menurutnya, peluang kerja ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta. Taiwan, Jepang, Jerman, dan Belanda saat ini tengah membuka pintu selebar-lebarnya bagi tenaga kerja asing di berbagai sektor.
Job fair ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperluas akses lapangan kerja, termasuk ke luar negeri.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata dari komitmen Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam memenuhi janji menciptakan 500.000 lapangan kerja bagi warga ibu kota.
Job fair perdana yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi ini menghadirkan 30 perusahaan nasional dan multinasional.
Sejumlah peluang kerja di Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan negara lainnya diperkenalkan langsung kepada para pencari kerja.
Jepang Sambut Pekerja Indonesia dengan Antusias
Salah satu negara yang paling aktif membuka kesempatan kerja adalah Jepang. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, dalam acara National Day Reception di Hotel St. Regis Jakarta Selatan (20/2), menyebut bahwa pemerintah Jepang sangat terbuka bagi pekerja asing, termasuk dari Indonesia.
“Warga Indonesia sangat istimewa. Kita punya tradisi persahabatan yang panjang, dan banyak pekerja Indonesia dikenal sebagai pekerja keras di Jepang,” kata Masaki.
Ia menambahkan bahwa perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang tidak terlalu signifikan, sehingga para pekerja relatif mudah beradaptasi.
“Mungkin satu-satunya perbedaan adalah agama, namun masyarakat Jepang sangat menghormati Islam,” ujarnya.
Masaki menekankan bahwa kemampuan berbahasa menjadi syarat penting bagi pekerja asing yang ingin bekerja di Jepang.
Namun, menurut dia, bahasa yang digunakan dalam dunia kerja bisa dipelajari dan tidak terlalu kompleks.
Jepang saat ini tengah menghadapi tantangan demografi serius dengan menurunnya jumlah penduduk usia produktif.
Sebagai solusi, pemerintah Jepang mengumumkan akan membuka hingga 820.000 lowongan kerja bagi tenaga asing selama periode 2024 hingga 2029.
Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang tenaga kerja terbesar di Jepang.
Jumlah TKI di Jepang melonjak hampir tiga kali lipat dalam beberapa tahun terakhir — naik 192 persen dibanding 2018 — dan kini mencapai lebih dari 121.000 orang.
Syarat Bekerja di Jepang dan Sektor yang Dibuka
Bagi Anda yang berminat bekerja di Jepang, informasi lengkap mengenai alur dan persyaratan dapat diakses melalui laman resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia: www.id.emb-japan.go.jp.
Laman ini menyediakan informasi berbahasa Indonesia yang memudahkan pencari kerja memahami prosedur secara rinci.
Jepang saat ini membuka kesempatan untuk pekerja di berbagai sektor, khususnya di bawah skema “Pekerja Berketerampilan Spesifik”, seperti:
Industri konstruksi
Produksi makanan dan minuman
Pembersihan gedung
Penerbangan
Perawatan mobil
Layanan makanan
Perikanan dan budidaya
Pembuatan kapal dan mesin kapal
Keperawatan
Komponen mesin dan peralatan
Perhotelan
Pertanian
Tenaga kerja Indonesia siap berkontribusi di dunia global! Peluang kerja di luar negeri semakin besar, siapkah kamu? (Istimewa)
Untuk memperoleh izin tinggal sebagai “Pekerja Berketerampilan Spesifik No. 1”, pelamar wajib lulus ujian bahasa Jepang (JFT-Basic atau JLPT N4) serta ujian keterampilan sesuai bidang industri.
Sementara untuk “Spesifik No. 2”, syarat bahasa tidak diwajibkan.
Tingginya minat warga Indonesia untuk bekerja di Jepang juga tak lepas dari perbedaan upah yang mencolok.
Rata-rata gaji pekerja asing di Jepang mencapai sekitar Rp18,7 juta per bulan, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah di dalam negeri.
Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

DPRD Sebut Gubernur Terbitkan Pergub Baru, Syarat Usia Daftar PPSU Jakarta Bisa Sampai 58 Tahun
TRIBUNJAKARTA.COM – Sejumlah Anggota DPRD dari PDIP mengungkapkan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang memuat soal syarat menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Kabar ini menambah informasi soal lowongan menjadi petugas PPSU yang dinanti para pencari kerja.
Dalam keterangaan resminya pada Senin (14/4/2025) Anggota DPRD Jakarta, Hardiyanto Kenneth membeberkan, ada tiga poin yang menjadi sorotannya soal syarat mendaftar petugas PPSU.
Kenneth menyebut, pada Pergub baru tersebut, syarat menjadi petugas PPSU minimal ijazah SD, usia bisa sampai 55-58 tahun, dan kontraknya minimal 3 tahun.
Ia menambahkan, menurutnya lowongan petugas PPSU harus memprioritaskan warga Jakarta.
“Kesempatan bekerja ini harus diprioritaskan bagi warga Jakarta yang memiliki KTP Jakarta,” ujar Kenneth.
Berdasarkan temuan Kenneth di lapangan, proses penerimaan Petugas PPSU di kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya banyak menerima yang ber-KTP daerah.
“Sehingga bisa mengurangi peluang bagi Warga Jakarta untuk bisa bekerja menjadi Petugas PPSU,” tutur Politikus PDIP itu.
Senada dengan Kenneth, Anggota DPRD Jakarta yang juga dari Fraksi PDIP, Brando Susanto, juga mendukung terobosan rekrutmen PPSU ala Gubernur Pramono.
Menurutnya, tiga syarat yang memudahkan pencari kerja di Jakarta itu mendukung upaya Pramono yang ingin menata kebersihan Jakarta lebih baik.
“Inisiatif Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno dalam menata Jakarta lewat pasukan warna-warni yang ditambah jumlahnya dan ditingkatkan kinerjanya patut mendapatkan apresiasi sebagai langkah positif Jakarta menuju kota global,” ujar Brando, dalam keterangan resmi di laman DPRD Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Brando berkomitmen mendukung Pergub tersebut dan mengusulkan agar dipertajam lagi untuk memberantas Pungli (pungutan liar) dalam proses rekrutmen.
“Kalau bisa dipertajam dalam proses rekrutmennya. Karena masih ada selentingan-selentingan di masyarakat, mau masuk PPSU harus bayar Rp 20-25 juta per orang,” tutur dia.
“Alhasil yang bayar tidak akan kerja maksimal karena menganggap sudah setor pada atasan,” tambah Brando.
Kasus seperti itu, sambung Brando, harus diberantas. Inspektorat atau siapapun harus pasang telinga dan cari oknum-oknum seperti itu.
“Kalau ketemu yang kedapatan Pungli dalam proses rekrutmen PPSU, harus diberikan sanksi tegas dan pegawainya tersebut langsung saja diberhentikan,” ucap dia.
Selain itu, Brando juga menyampaikan keinginan masyarakat Jakarta untuk menikmati lingkungan bersih dan sehat.
“Jakarta hari ini mobilitas dan aktivitasnya sudah 24 jam, maka wajib pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan mensupport 24 jam perilaku masyarakat di Kota Global Jakarta,” imbuh dia.
Brando menyebut, mengurus Jakarta adalah 24 jam sesuai janji dan komitmen Pemprov DKI terhadap rakyat Jakarta, maka saat ini pemerintah menunaikan janji tersebut.
“Kita sudah janji sama rakyat, ngurusin masyarakat 24 jam, sekarang ditagih komitmennya. Para calon Pekerja pasukan warna-warni silakan melamar dengan niat kerja karena kesempatannya sudah terbuka lebar. Semoga ini bermanfaat dan berdampak nyata bagi kemajuan Jakarta dan masyarakatnya,” tambah Brando.
Pantauan TribunJakarta di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta, Pergub yang dimaksud Kenneth dan Brando belum diunggah.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

KPU DKI Jelaskan Mengapa Sisa Anggaran Pilkada Jakarta Capai Ratusan Miliar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN – Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata menjelaskan mengapa begitu besar sisa anggaran hibah untuk pelaksanakan Pilkada Jakarta 2024.
Diketahui, total sisa dana hibah yang dikembalikan KPU DKI Jakarta kepada Pemprov DKI sebesar Rp 448 miliar atau tepatnya di angka Rp 448.155.462.588.
Adapun dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI untuk gelaran Pilkada Jakarta 2024 lalu sebesar Rp 975 miliar.
Wahyu mengatakan, faktor utamanya karena Pilkada Jakarta 2025 hanya digelar satu putaran seiring kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di angka 50,07 persen.
“Pengembalian ini faktor terbesarnya di Pilkada Jakarta tidak ada putaran kedua. Jadi dana untuk putaran kedua kami kembalikan 100 persen dan ada sisa dari putaran pertama,” kata Wahyu saat serah terima acara pengembalian sisa dana hibah kepada Kesbangpol DKI di kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Dana hibah yang diterima KPU DKI Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024 yakni Rp 656.170.587.415 untuk putaran pertama Rp 319.806.721.135 anggaran untuk putaran kedua.
Wahyu menyebut bahwa pengembalian dana hibah ini sebagai bentuk tanggung jawab pihaknya terjadap Pemprov dan masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.
“Kegiatan ini bentuk akuntabilitas kita kepada publik bahwa kita sudah menerima dan mengembalikan.
Mudah-mudahan publik juga bisa menerima, kami sudah maksimal melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemprov dan masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Wahyu membeberkan program kerja yang akan dilakukan KPU DKI Jakarta setelah berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada.
Diantaranya melakukan pengelolaan data pemilih berkelanjutan sebagai data untuk digunakan di pemilu selanjutnya.
“Dan KPU juga selain melakukan pemllu, kami bertanggung jawab terhadap demokrasi maka kamu akan berkolaborasi dengan Kesbangpol untuk program-program yang lebih kepada pendidikan politik dan pendidikan pemilih,” paparnya.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan
Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,43 triliun pada APBD 2024 merupakan angka yang besar dan ini karena pengeluaran belanja yang ditekan.
“Pengeluaran pembiayaan juga ditekan ini mengakibatkan SiLPA DKI cukup besar,” kata Rano Karno di Jakarta, Kamis.
Rano mengatakan bahwa dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta bahwa dari APBD 2024 dengan pencapaian dari rencana pendapatan daerah mencapai 97 persen dari rencana Rp72,44 triliun.
Pencapaian itu kata Rano, bagi pemerintah daerah sudah cukup baik meskipun tidak tercapai 100 persen.
Rano melanjutkan untuk realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen dan itu terbilang bagus, meskipun terdapat SiLPA Rp4,43 triliun.
“Realisasi belanja daerah juga bisa mencapai 92 persen itu ‘exellent’ (luar biasa),” kata Rano.
Sebelumnya, APBD Perubahan DKI tahun anggaran 2024 sebesar Rp85,47 triliun rupiah, naik 4,60 persen dari penetapan APBD tahun anggaran 2024 yaitu Rp81,7 triliun.
Perubahan APBD DKI 2024 untuk pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp75,22 triliun rupiah atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 Rp72,44 triliun.
Ia menambahkan bahwa adanya sejumlah rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, permasalahan kesejahteraan dan lainnya akan dikerjakan secepat mungkin.
“Semua rekomendasi yang dijawab yang diberikan kepada kami itu sebetulnya dari bagian program yang memang sedang kami siapkan,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -

PPKD Jaktim buka pelatihan bahasa untuk persiapkan SDM ke Jepang
beberapa kejuruan yang dibutuhkan sesuai permintaan Jepang, yakni mesin las, otomotif, perhotelan, dan marketing (pemasaran) digital
Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur membuka pelatihan bahasa untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) ke Jepang.
“Tahun ini kami menyediakan pelatihan kejuruan kombinasi, ya, ada kejuruan bahasa juga, bahasa Inggris dan Jepang,” kata Kepala PPKD Jakarta Timur Teguh Hendarwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Teguh menyebut, pelatihan bahasa Inggris biasanya berlangsung selama 30 hari, sedangkan Jepang mencapai 70 hari.
“Karena kita kan sifatnya mempersiapkan, melatih, memberikan ilmu dan keterampilan untuk tenaga kerja dikirim ke luar negeri, seperti ke Jepang,” ujar Teguh.
Tak hanya itu, Teguh menjelaskan, pihaknya juga terus memperbaiki sarana dan prasarana di PPKD Jakarta Timur, dan memperkuat kerja sama dengan penyedia lapangan kerja.
Lalu, pihaknya juga menyiapkan beberapa kejuruan yang dibutuhkan sesuai permintaan Jepang, yakni mesin las, otomotif, perhotelan, dan marketing (pemasaran) digital.
“Keterampilan itu yang harus kita perkuat, karena di sana (Jepang) banyak permintaan di bagian itu,” ucap Teguh.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut Jepang menyediakan 148 ribu lowongan kerja untuk Indonesia dan Jakarta punya peluang mengirimkan tenaga kerjanya ke negara tersebut.
“Jepang memberikan satu kuota yang cukup besar untuk Indonesia, hampir 148.000. Kalau Jakarta bisa mengambil 10.000, harus mulai kita inventarisasi hari ini,” kata dia usai membuka acara “Job Fair Jakarta Goes to Campus Universitas Trisakti” di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (15/4).
Rano mengatakan, untuk memasuki pasar kerja internasional, calon pekerja harus menguasai sejumlah kemampuan termasuk bahasa asing.
Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya mengumpulkan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan menyalurkan mereka ke lapangan kerja yang membutuhkan.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -

DPRD minta Pemprov DKI lebih tegas tagih kewajiban pengembang
masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih tegas dalam menagih kewajiban pengembang dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
“Pemerintah DKI Jakarta harus lebih tegas dalam melakukan penagihan kewajiban pengembang,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina di Jakarta, Kamis, saat membacakan rekomendasi DPRD DKI.
DPRD DKI Jakarta menyoroti masih banyaknya pengembang perumahan yang belum menyerahkan kewajibannya kepada pemerintah provinsi.
Ia mengingatkan masih banyaknya pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban sehingga merugikan pemerintah dan masyarakat.
Wa Ode melanjutkan masih terdapat aset dari kewajiban pengembang yang ditunda penyerahannya, hal ini dikarenakan aset-aset tersebut dimanfaatkan dan disewakan oleh oknum-oknum yang bermain dengan pengembang.
“Untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas kepada pengembang yang belum menyerahkan kewajiban. Dengan tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan dalam kegiatan usahanya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pada 2024 Pemprov DKI menerima kewajiban dari 63 pengembang dengan nilai aset mencapai Rp23,6 triliun.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dengan adanya rekomendasi dari DPRD terkait kewajiban pengembang, maka menjadi kekuatan bagi Pemprov untuk menagihnya.
“Kami sudah tahu datanya, dengan rekomendasi dari DPRD ini menjadi penguatan kita untuk mempercepat (penagihan) bagi para pengembang,” katanya.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5189681/original/094155000_1744794168-20250416-JPO-ANG_5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Daftar 11 JPO Bermasalah di Jakarta yang Akan Diperbaiki – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perbaikan terhadap sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang tersebar di berbagai wilayah Ibu Kota. Hal ini menyusul sorotan publik atas kondisi JPO Daan Mogot yang terbengkalai dan menjadi perhatian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Wiwik Wahyuni, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap total 11 JPO yang tersebar di lima wilayah Jakarta.
“Total ada 11 JPO tersebar di Jakarta Pusat, Timur, Utara, Barat, dan Selatan yang telah kami cek. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga pada Tahun Anggaran (TA) 2025,” ujar Wiwik dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Wiwik menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mengupayakan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan maupun pencurian komponen JPO.
“Kami menjalankan patroli pengawasan JPO melalui Tim Satgas (Pasukan Kuning), serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi oleh Tim Internal Bina Marga,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dinas Bina Marga juga menggandeng Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan setempat untuk mendukung monitoring dan pengamanan aset JPO.
“Kami mengawasi JPO yang berpotensi menjadi sasaran pencurian, seperti pelat logam, dan telah berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan,” tambah Wiwik.
Demi meningkatkan pengawasan, pemantauan lewat kamera CCTV juga digencarkan. “Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta terkait pengawasan melalui CCTV,” ujarnya.

/data/photo/2025/03/31/67e9fdf609e64.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)