Rano Karno Pertimbangkan Naik Transportasi Umum Tiga Kali Seminggu, Lebih Banyak dari ASN Lain
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
menyatakan, sedang mempertimbangkan untuk menggunakan
transportasi umum
hingga tiga kali dalam sepekan.
Jumlah ini lebih banyak dibandingkan ketentuan wajib satu kali seminggu bagi Aparatur Sipil Negara (
ASN
) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pertimbangan tersebut ditujukan untuk dirinya usai mendapatkan saran dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
“Saya sedang memikirkan saran Pak Menteri Kesehatan, mudah-mudahan seminggu bisa tiga kali naik angkutan umum, agar saya bisa jalan kaki, bisa lebih kurus lagi,” kata Rano di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
Antara
.
Pernyataan itu disampaikan Rano bertepatan dengan hari pertama pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.
Ingub ini mewajibkan seluruh ASN Pemprov DKI menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, baik saat berangkat, bertugas, maupun pulang kerja.
Pada hari pertama kebijakan ini, Rano memulai rutinitas dengan menggunakan MRT dari Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menuju Balai Kota Jakarta, yang kemudian disambung dengan Transjakarta.
“Saya (naik) MRT, dan kemudian disambung dengan Transjakarta. Setengah jam sampai, saya berangkat tadi dari rumah jam 7.00 sampai sini mungkin 7.30 WIB,” ujar Rano.
Rano juga mengungkapkan alasan pribadinya ingin lebih sering menggunakan transportasi umum, yaitu untuk kembali membiasakan diri berjalan kaki seperti sebelum menjabat.
“Dulu saya setiap hari bisa jalan kaki di rumah. Tapi sekarang sejak menjabat, ini kan pagi sudah jalan, sehingga jalan kaki kurang. Sepertinya saya mesti naik umum untuk ke kantor, tidak naik kendaraan pribadi,” ungkap Rano
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan ASN menggunakan moda transportasi umum sebagai bagian dari strategi pengurangan polusi udara dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.
Aturan ini ditandatangani Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025 dan mulai berlaku per 30 April 2025.
Melalui kebijakan ini, diharapkan para pegawai pemerintah menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam mendukung penggunaan transportasi publik.
Adapun moda transportasi yang dapat digunakan meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek, Kereta Bandara (Railink), angkot atau bus regular, hingga kapal dan kendaraan antar-jemput karyawan
Kebijakan ini dikecualikan bagi pegawai yang sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
Dengan inisiatif pribadi seperti yang ditunjukkan Wakil Gubernur Rano Karno, Pemprov DKI berharap budaya naik transportasi umum dapat lebih cepat tumbuh. Bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai gaya hidup yang mendukung kualitas hidup dan lingkungan Jakarta yang lebih baik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rano Karno
-
/data/photo/2025/04/14/67fca7cf43982.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rano Karno Pertimbangkan Naik Transportasi Umum Tiga Kali Seminggu, Lebih Banyak dari ASN Lain Megapolitan 30 April 2025
-

Pagi-pagi Wagub Rano Karno Naik Angkutan Umum ke Kantor, Aturannya Wajib Setiap Rabu – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang akrab disapa Bang Doel pagi ini, Rabu (30/4/2025) tampaknya mulai naik angkutan umum ke kantornya.
Dari foto yang diposting di Instagram-nya pagi ini, Rano Karno terlihat berada di atas angkutan umum MRT.
Pada foto lainnya, Rano Karno juga memposting dia berada di halte Transjakarta Bundaran HI.
NAIK ANGKUTAN UMUM – Wagub Rano Karno memposting berada di Halte Transjakarta Bundaran HI
Berangkat dari Lebak Bulus
Seperti diketahui Rano Karno tinggal di kawasan Lebak Bulus.
Jarak dari rumahnya ke Balai Kota Jakarta tempat Rano Karno berkantor sekitar 19 kilometer.
Jika menggunakan MRT maka Rano Karno akan memulai perjalanannya dari stasiun MRT paling akhir Lebak Bulus.
Setelah itu, Rano Karno turun di stasiun MRT Bundaran HI, juga stasiun terakhir.
Jarak dari stasiun MRT ke kantornya Balai Kota masih sekitar 3 kilometer.
Alhasil Rano Karno harus naik Transjakarta dari halte TransJakarta.
Disitulah Rano Karno berfoto pagi ini.
Bagaimana dengan Gubernur Pramono Anung
Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akan naik angkutan umum hari ini.
Pramono Anung akan memulai aktivitasnya pagi ini dengan menghadiri rapat di gedung DPR RI kawasan Senayan Jakarta.
Dari agenda DPR RI hari ini, Pramono Anung bersama Menteri Dalam Negeri akan rapat dengan Komisi II DPR RI terkait permasalah daerah.
“Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok (hari ini) ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara pertama,” ucapnya.
Pramono menyebut, hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh kepada para ASN DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum.
Setiap Hari Rabu
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diwajibkan naik angkutan umum setiap har ini.
Termasuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta wajib menggunakan transportasi umum.
Adapun perintah bagi ASN DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.
“Kami sudah menandatangani Pergub bahwa setiap Rabu kami akan setengah memaksa semua ASN di Jakarta, mereka harus naik angkutan umum,” ujar Pramono di Terminal Blok M, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Kontrolnya?
Dalam aturan yang diterbitkan pada 23 April 2025 itu dijelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi umum.
Antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuteline), kereta bandara, bus/angkot reguler, kapal, dan angkutan antarjemput karyawan.
Pengecualian diberikan bagi pegawai dengan kondisi tertentu, yaitu sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.
Dalam instruksi tersebut, Pramono menekankan peran para kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi setiap hari Rabu.
Bagi pegawai yang menggunakan angkutan umum pun wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja.
Foto tersebut kemudian dikirim kepada admin kepegawaian di masing-masing unit kerja melalui media yang ditentukan, misalnya WhatsApp Group, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.
Kemudian, admin tersebut bakal menyusun laporan yang memuat jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban, jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi, jumlah pegawai yang melaksanakan Ingub sesuai klasifikasi moda transportasi yang dipakai, serta jumlah pegawai yang tidak melaksanakan instruksi gubernur.
Selanjutnya, rekapitulasi tersebut dilaporkan oleh kepala perangkat daerah kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui tautan https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum.
-

Besok ASN Pemprov DKI Diwajibkan Naik Tranportasi Umum, Pram-Rano akan Ikut Beri Contoh
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum saat berangkat pun pulang kerja pada setiap hari Rabu atau satu hari dalam sepekan.
Adapun aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 23 April 2025.
Pemerintah Provinsi DKI akan menggratiskan naik kendaraan umum untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Jadi ASN ini ada sebagian besar yang pulang pergi diangkut pakai transportasi yang dimiliki oleh Pemda DKI. Maka setiap hari Rabu, Pemda DKI tidak menyiapkan transportasi itu, tetapi menggratiskan bagi semua ASN yang naik kendaraan umum,” kata Pramono pada Selasa, 29 April 2025.
Pramono mengatakan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno juga akan ikut terlibat dari kebijakan menggunakan transportasi umum tersebut ke tempat kerja, besok. Menurut Pramono bahwa pemimpin juga mesti ikut memberikan contoh dari suatu kebijakan.
“Jadi intinya saudara-saudara sekalian apapun kebijakan dibuat, kalau tidak dijalankan percuma dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” katanya.
“Maka saya besok akan memulai, saya dan Bang Doel juga akan memulai dari tempat masing-masing kita akan pagi mengawal itu. Dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekretaris daerah dan jajaran Dinas Perhubungan, ini merupakan semangat kita untuk memulai menggunakan transportasi umum,” ujarnya lagi.
Dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Pegawai Pemprov dapat menggunakan moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum massal, meliputi Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuter Line), Kereta Bandara (Railink), bus/angkot reguler, serta kapal dan angkutan antar-jemput karyawan/pegawai.
Sementara itu, pegawai yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau bertugas sebagai petugas lapangan dengan mobilitas tertentu, dibebaskan dari kewajiban menggunakan angkutan umum setiap hari Rabu.
Adapun tujuan kebijakan ini untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat dalam mendukung kebijakan pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
“Diharapkan kebijakan ini dapat membudayakan penggunaan transportasi publik di kalangan pegawai Pemprov DKI, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara Jakarta,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, di Jakarta, dikutip dari laman tersebut.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Ribuan Tandatangan Warga Kampung Sawah Tolak Tempat Hiburan Malam di Lenteng Agung
TRIBUNJAKARTA.COM – Sebanyak 2500 warga RW 01 dan RW 02 Kampung Sawah menandatangani penolakan rencana dibukanya tempat hiburan malam di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Rencananya, tempat hiburan malam bakal dibuka di hotel kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dibukanya tempat hiburan malam ini menimbulkan polemik baru dan penolakan bagi penduduk sekitar.
Wakil Ketua RW 02 Achmad Fauzi mengatakan, semua warga Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menolak keberadaan tempat hiburan yang menjual minuman keras di wilayahnya tersebut.
“Itu (THM) sudah jelas-jelas sama masyarakat baik itu RW 01 dan 02 itu mereka menolak. Mereka menolak karena jelas-jelas jual miras. Itu yang jadi penolakan,” ujar Fauzi dalam keterangannya kepada media, Senin (28/4/2025).
Fauzi menjelaskan, minuman keras mempunyai dampak buruk bagi generasi muda.
Bahkan keberadaan tempat hiburan malam ini dinilainya tidak memberikan manfaat.“90 persen masyarakat kami muslim, dan kami juga menjunjung tinggi toleransi dengan agama lain. Tapi ketika ada legalitas penjualan minuman apa pun alasannya ke depan kami khawatir akan terkikisnya nilai nilai agama, akhlak, dan norma sosial lainnya,” tambahnya
Lebih lanjut Fauzi mengaku binggung, mengapa ada tempat hiburan malam di lingkungan RW 02 Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Apalagi tempat hiburan malam itu sangat dekat dengan sekolah, universitas dan juga rumah ibadah. Terlebih keberadaan tempat hiburan malam ini sangat bertolak belakang dengan kultur dan budaya masyarakat Kampung Sawah.
“Kami mempertanyakan apa urgensinya Dinas Pariwisata Jakarta memberikan izin, tanpa melihat dahulu ke lapangan, untuk uji kelayakan izinnya, kemudian ada kultur masyakat, dan lingkungan pendidikan serta agama yang seolah-olah ingin membuat gaduh situasi,” tegasnya.
Oleh sebab itu Fauzi mengungkapkan, pihaknya sangat tidak mengharapkan kontribusi dan kehadiran tempat hibutan malam tersebut.
“Jika kami terima kontribusi dari tempat hiburan malam yang menurut kami ada mudaratnya, maka itu tidak berkah. Yang kami harapkan adalah keberkahan kampung yang jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama,” tambahnya.
Fauzi menilai, saat ini generasi muda di Indonesia sudah mengalami kemerosotan nilai moral, etika dan sopan santun. Sebagai contoh, tidak ada rasa hormat antara anak muda dengan yang lebih tua.
“Ada tempat hiburan malam ini menurut kami sangat tidak tepat, maka akan mempengaruhi hal yang lebih luas lagi soal moral dan etika ini,” urainya.
Fauzi juga berharap adanya penolakan warga Kampung Sawah ini bisa didengar oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
“Kita jelas berharap didengar gubernur, karena ini semua permintaan warga dan berharap tempat hiburan malam itu tidak berjulan miras,” bebernya.
Terpisah, Ketua RW 01 Rahmat mengusulkan agar hotel yang rencananya menjadi lokasi tempat hiburan malam itu difungsikan menjadi tempat yang lebih baik. Misalnya saja sebagian tempatnya menjadi pusat perbelanjaan.
“Setuju kalau tempat hiburan malam itu diubah menjadi minimarket atau mal, karena itu lebih menguntungkan masyarakat,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat dibukanya pusat perbelanjaan jauh lebih menguntungkan ketimbang berjualan minuman keras.
“Karena kalau jadi mal, image yang dibentuk lebih baik di masyarakat, daripada buka bar yang mana banyak mudaratnya daripada kebaikanya,” tuturnya.
Di sisi lain, Koordinator Lapangan RW 02 Hanafi Hamim mengatakan saat ini pengurus RW 02 sedang melakukan mekanisme terbaik dengan berkirim surat ke pejabat daerah, sekolah dan rumah ibadah yang terdampak.
Pasalnya menurut Hanafi, tempat hiburan malam ini sangat berdekatan sengan pusat pendidikan, rumah sakit, dan tempat ibadah.
“Saya tegak lurus untuk menjaga wilayah kita. Yang pertama perizinannya dahulu, dan kita minta untuk ditinjau kembali,” kata Hanafi.
“Saat ini yang kita lakukan bersurat dahulu, jadi kita dahulukan surat menyurat dahulu, baru kita ke yang lain,” tambahnya.
Hanafi menegaskan, warga RW 01 dan 02 juga siap turun ke jalan melakukan unjuk rasa, jika tempat hiburan malam tetap ‘ngotot’ berjualan minuman keras di wilayahnya.
Bahkan menurut Hanafi, ujuk rasa ini juga merupakan protes kepada lurah, dan camat setempat karena membiarkan keberadaan tempat hiburan malam ini.
“Saat ini pengurus sedang surat menyurat. Nah, kalau pejabat terkait tidak mau peduli ya kami punya sikap. Kenapa ini Helen’s bisa diizinkan tanpa mereka melihat lokasi,” cetus Hanafi.
Sekadar informasi, kawasan RW 01 dan 02 diketahui berdekatan dengan rumah ibadah dan sarana pendidikan.
Misalnya saja di kawasan tersebut ada SMA 109, SMA 38, MAN 13, SMP 242, SMK Negeri 62, SMP 276, SMAS Kartika VIII-I, SMP Amaliyah, SDN Srengseng Sawah 12 Pagi, SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, SDS Kartika VIII-5, dan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Fahkriyyah.
Ada juga Universitas Pancasila, Universitas Gunadarma, Universitas Indonesia (UI), dan Program Pembinaan SDM Strategis Nurul Fikri (PPSDMS Nurul Fikri).
Untuk rumah ibadah, ada Masjid Jami Al-Bakrie, Masjid Jami Mardhotillah, Masjid At-Taubah, Musala Baiturrahman, Gereja Katolik Stasi Santo Petrus, dan Pura Widya Santika.
Diketahui, merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 74 tahun 2013, Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 7 ayat 2, disebutkan:
“Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit,” bunyi perpres tersebut.
Selanjutnya ada Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 187 Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Pada Pasal 7 huruf C disebutkan:
“Pengecer atau penjual langsung dilarang menjual minuman beralkohol di lokasi, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit,” bunyi pasal 7 huruf c.
Kemudian rujukan lainnya adalah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER 4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pada pasal 28 huruf B disebutkan:
“Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi, dan atau tempat yang berdekatan dengan, tempat ibadah sekolah dan rumah sakit,” menukil pasal tersebut.
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya
-

Cak Lontong, Sutiyoso, dan Irfan Saputra Jadi Komisaris Ancol, Pramono Anung: Siapa yang Meragukan? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Komedian Lies Hartono alias Cak Lontong, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso atau Bang Yos, hingga eks Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra, telah ditunjuk sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan).
Menurut Pramono Anung, ketiganya diangkat sebagai komisaris karena dinilai mempunyai kemampuan yang mumpuni.
“Kemudian kenapa ada tiga orang yang kami angkat, pendekatannya ya karena kemampuan mereka. Siapa sih yang meragukan Pak Sutiyoso, Dirut Garuda, dan juga Cak lontong?”
“Ya apa pun adalah orang-orang yang memang profesional untuk itu,” kata Pramono saat ditemui awak media di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, dilansir Warta Kota, Selasa (29/4/2025).
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan, jajaran direksi Ancol tak berubah.
Mereka adalah orang-orang yang memang selama ini bertugas untuk Ancol.
“Karena memang dalam periode saya di awal-awal ini Ancol akan mendapatkan perhatian yang khusus.”
“Terutama, untuk melakukan konektivitas Ancol dengan JIS (Jakarta International Stadium), supaya kalau JIS ada acara itu parkirnya gampang,” ujar Pramono.
Ia meminta kepada jajaran direksi Ancol untuk melakukan cara berpikir yang lebih modern, terbuka, dan transparan.
“Kemarin kebetulan juga ada demo (di Balai Kota) mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Ancol,” ucap Pramono.
Diberitakan sebelumnya, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Perseroan) merombak jajaran komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Jumat (25/4/2025).
Dalam rapat tersebut diputuskan eks Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menjadi Komisaris Utama (Komut) dan Komisaris Independen.
Tak hanya itu, komedian kenamaan Tanah Air Lies Hartono (Cak Lontong) dan eks Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso juga ada dalam jajaran komisaris
“RUPST menyetujui pergantian anggota Dewan Komisaris untuk memperkuat pengawasan dan strategi bisnis ke depan,” kata Corporate Communication Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko dalam keterangan tertulis, Minggu (27/4/2025).
Sebagai informasi, Cak Lontong tidak hanya memiliki karier sebagai presenter dan pelawak kenamaan tanah air, tetapi juga mulai fokus ke dunia politik.
Pada Pilgub Jakarta 2024, dirinya menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno.
Adapun jajaran dewan komisaris, terdiri dari komisaris utama dan komisaris independen, yaitu Irfan Setiaputra.
Cak Lontong dan Sutiyoso sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan untuk jajaran direksi, yaitu Winarto sebagai Direktur Utama.
Kemudian, Cahyo Satriyo Prakoso, Daniel Nainggolan, dan Eddy Prastiyo sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
Selain itu, dalam RUPS menyetujui pembayaran dividen sebesar Rp24 per lembar saham yang totalnya mencapai Rp38,40 miliar atau 21,60 persen dari laba bersih.
Sepanjang 2024, Perseroan mencatat pendapatan usaha sebesar Rp1,266 triliun dengan kontribusi utama dari segmen pariwisata sebesar 75,11 persen.
Sedangkan sisanya berasal dari real estate serta perdagangan dan jasa.
Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan preferensi pelanggan, perseroan tetap fokus pada inovasi dan efisiensi operasional.
Seperti digitalisasi layanan ticketing, peningkatan fasilitas pengunjung, serta pengembangan wahana baru sehingga berhasil mempertahankan pendapatan seperti tahun lalu.
Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ini Penjelasan Pramono Anung Soal Cak Lontong, Sutiyoso, dan Eks Dirut Garuda Jadi Komisaris Ancol.
(Tribunnews.com/Deni)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5110815/original/035799300_1738001994-8a7c3fa9-9cf2-44ed-a165-664a78d1d1d2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Fakta Terkait Kabar Duka Anggota DPRD Jakarta Brando Susanto Meninggal Dunia Saat Acara Halalbihalal – Page 3
Brando sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak tertolong.
Pramono pun mengajak seluruh hadirin untuk sejenak mendoakan Brando.
“Untuk itu mari kita doakan. Semoga saudara Brando mendapatkan surga. Atas apa yang telah dilakukan. Saudara-saudara sekalian. Ini duka kita bersama,” kata Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengingatkan kembali semangat kerja dan pengabdian yang ditunjukkan Brando hingga akhir hayatnya.
“Kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap bekerja karena apa yang dilakukan sahabat kita Brando merupakan contoh bagi kita semua bekerja sampai dengan akhir hayat,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Jakarta, Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan terima kasih atas dedikasi Brando.
Sebagai bentuk penghormatan, acara halalbihalal yang awalnya dijadwalkan berlangsung lebih lama, dipercepat penyelesaiannya. Pramono, Rano, dan sejumlah politisi PDI Perjuangan kemudian bergegas menuju rumah sakit tempat jenazah Brando berada.
-
/data/photo/2023/06/07/64804b294cd0e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
B2W Kritik Rencana Pembangunan 3,8 Km Jalur Sepeda, Soroti Anggaran Pemeliharaan Megapolitan 28 April 2025
Pegiat Sepeda Kritik Rencana Pembangunan 3,8 Km Jalur Baru, Soroti Anggaran Pemeliharaan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk membangun
jalur sepeda
sepanjang 3,8 kilometer pada 2025 dikritik.
Pegiat sepeda, Fahmi Saimima, meragukan rencana tersebut bisa terealisasi. Pasalnya, kata dia, sejak 2023 hingga saat ini tidak ada alokasi anggaran yang terealisasi untuk pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta.
“Kami melihat program evaluasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, kini hilang tanpa kejelasan,” ujar Fahmi kepada
Kompas.com,
Senin (28/4/2025).
Sebelumnya,
Dishub Jakarta
mengumumkan rencana
pembangunan jalur sepeda
tambahan sebagai bagian dari program
quick wins
100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.
“Pada 2025, merupakan rencana aksi
quick wins,
Dinas Perhubungan Jakarta akan membangun 3,8 km untuk melengkapi pedestrianisasi
complete street,
” ucap Kepala Dishub Jakarta Syafrin Liputo.
Fahmi juga menyoroti ketimpangan anggaran, di mana Dishub mengalokasikan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit sepeda motor pengawalan, sementara kebutuhan warga akan jalur sepeda yang aman diabaikan.
“Ironisnya, di saat kebutuhan warga atas jalur sepeda yang aman diabaikan, justru Dishub menganggarkan pembelian sepeda motor pengawalan sebesar Rp 37,3 miliar untuk 20 unit motor gede (dengan spesifikasi 1.600 cc, 6 silinder, torsi 160 Nm),” jelasnya.
Dia menambahkan, petugas Dishub secara hukum dilarang melakukan pengawalan kendaraan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No 43 Tahun 1993.
Fahmi juga mempertanyakan apakah
penambahan jalur sepeda
ini bentuk komitmen terhadap mobilitas keberlanjutan dan keselamatan, atau justru mencerminkan ketimpangan prioritas dan pengabaian pemerintah terhadap hak pengguna jalan non-motor.
”
Jalur sepeda
hanya mendapatkan anggaran Rp 10 miliar, sementara motor gede yang tidak relevan dengan tujuan mobilitas berkelanjutan justru mendapat perhatian lebih,” tegas Fahmi.
Fahmi mendesak agar ada realisasi yang lebih konkret serta transparansi anggaran untuk mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pramono Anung Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Penunggak Pajak Kendaraan: Saya Kejar – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi Jakarta tidak akan memberikan keringanan atau pemutihan penunggak pajak kendaraan.
Pramono Anung mengatakan para pengendara telah menikmati sejumlah fasilitas sehingga akan tetap mengejar para penunggak pajak kendaraan.
“Kalau orang yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas bisa beli mobil, enggak mau bayar, saya kejar,” kata Pramono dikutip dari TribunJakarta pada Senin (28/4/2025).
Sebelumnya, Pramono mengatakan para penunggak pajak kendaraan memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.
“Penunggak pajak kendaraan bermotor, menurut kami, rata-rata memiliki kendaraan kedua atau ketiga. Mereka tidak layak mendapatkan bantuan,” ujar Pramono, Rabu (26/3/2025).
Pramono juga menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta lebih mengutamakan masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin.
Bantu tebus ijazah
Diketahui, Pemerintah Jakarta tengah menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan karena masalah biaya.
Pramono Anung mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
“Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan,”
Pramono menuturkan, dirinya akan menghadiri langsung program pemutihan ijazah pada tahap kedua.
Pramono menegaskan, program pemutihan ijazah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta, terutama bagi warga yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Sementara Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir dalam program pemutihan di tahap ketiga.
Ia pun berharap program ini akan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
Ia menekankan, ijazah merupakan hak setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, pemerintah harus hadir membantu warga yang tidak mampu menebus ijazahnya.
“Jadi kemarin ketika saya menerima Wakil Direktur UIN Syarif Hidayatullah, ternyata di Syarif Hidayatullah yang tidak diambil ijazahnya juga banyak. Nah yang seperti-seperti ini enggak boleh terjadi. Orang sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah,” ujarnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan untuk penebusan ijazah tertahan Tahap I kepada 117 lulusan dengan total nilai mencapai Rp596.422.200.
Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico menyampaikan, program penebusan ijazah ini merupakan bentuk kepedulian nyata Pemprov DKI terhadap masa depan anak-anak Jakarta.
“Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico.
Program bantuan penebusan ijazah ini menyasar para lulusan dari keluarga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena belum mampu melunasi kewajiban administrasi.
Dengan bantuan ini, para lulusan dapat segera mengakses dunia kerja maupun pendidikan yang lebih tinggi.
Chico menyebut, program ini akan dilanjutkan dengan Tahap II.
“Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Mei 2025,” ungkapnya.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti
-

Pramono Anung Menangis Kenang Sosok Brando Susanto: Dia Selalu Ingin Menolong Orang Lain – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung tak kuasa menahan tangis saat mengenang sosok anggota DPRD Jakarta Brando Susanto.
Brando Susanto meninggal dunia saat memberi sambutan di acara Halal Bihalal DPD Brando Susanto yang digelar di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025).
Pramono mengenang Brando adalah sosok yang baik, suka menolong orang lain dan pekerja keras.
Hal itu disampaikan Pramono saat mendatangi Rumah Duka Carolus, Jakarta Pusat, tempat disemayamkannya jasad Brando Susanto.
“Saya sebenarnya termasuk orang yang enggak gampang nangis, tapi karena saya tahu Brando, Brando baik banget, baik banget,” ucap Pramono Anung di Rumah Duka Carolus, Minggu (27/4/2025) dikutip dari Tribun Jakarta.
“Jadi saya mengenal Brando, Brando adalah orang yang baik, pekerja keras yang selalu dalam jiwanya itu ingin menolong orang lain. Saya mendoakan Brando ya,” kata Pramono.
Brando Susanto merupakan ketua panitia acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta.
Ketika memberikan sambutan kemarin, ia tiba-tiba tersungkur.
Acara dilanjutkan sambutan dari Pramono dan Rano Karno.
Di tengah sambutannya tersebut, Pramono pun mengumumkan kabar duka.
Dengan suara bergetarnya, Pramono mengajak para hadirin untuk mendoakan Brando.
“Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan duka yang mendalam. Innalillahi wainailahi rojiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama. Dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar bahwa sahabat kita Brando meninggal dunia,” ucap Pramono Anung di lokasi.
“Untuk itu mari kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Al-Fatihah,” kata Pramono. Setelah itu,
Pramono dan Rano langsung turun panggung dan menuju ke rumah sakit bersama anggota DPD PDIP Jakarta.
Sedangkan acara Halal Bihalal DPD PDI-P Jakarta dihentikan dan massa membubarkan diri.
Brando sempat dibawa ke Rumah Sakit Columbia Asia Polumas.
Jenazah kemudian disemayamkan di rumah Rumah Duka Carolus, Jakarta Pusat.
“Dari RS Columbia Asia Pulomas dibawa ke Rumah Duka Carolus,” kata Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Ady Widjaja saat dikonfirmasi, Minggu (27/4/2025).
Sore kemarin, rumah duka dipenuhi kader dan simpatisan PDIP.
Mereka memenuhi area ruang C dan D rumah duka tempat disemayamkannya jenazah Brando.
Sejumlah kader PDIP yang terlihat hadir diantaranya Ronny Talapessy, Pandapotan Sinaga dan Hilda Kusuma Dewi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Tak Mudah Menangis, Pramono Cerita di Balik Air Matanya Menetes Saat Melayat Brando Susanto,
(Tribunnews.com/Milani) (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)
