Tag: Rano Karno

  • Pramono tak mempersoalkan kinerja 100 hari dianggap kurang memuaskan

    Pramono tak mempersoalkan kinerja 100 hari dianggap kurang memuaskan

    Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan adanya anggapan yang menilai kinerja 100 harinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kurang memuaskan dibandingkan kepala daerah lain.

    “Tanggapannya enggak puas banget juga enggak apa-apa. Jadi, saya dan Bang Doel (Wagub Rano) tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu,” ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan alih-alih memikirkan pendapat kurang puas pada kinerjanya, dia memilih berkonsentrasi mewujudkan janji-janji bersama Rano semasa kampanye.

    “Kami konsentrasi kerja untuk bisa mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang ini. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi,” kata dia.

    Dia mengatakan bukan sosok anti-kritik dan justru menganggap kritik sebagai pil sehat. Ini juga berlaku pada pihak yang mengkritik wacana pulau khusus untuk kucing di Kepulauan Seribu.

    “Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan. Kami sekarang mengkaji itu, belum diputuskan,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepala daerah mereka dalam periode 100 hari kepemimpinan.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa. Sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi.

    Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen) pada urutan kelima dan keenam.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI buka rute Transjabodetabek Bogor-Blok M dan Depok-Lebak Bulus

    DKI buka rute Transjabodetabek Bogor-Blok M dan Depok-Lebak Bulus

    adanya rute baru  Transjabodetabek Blok M-Ancol untuk mengakomodasi tingginya permintaan di koridor tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka rute baru Transjabodetabek Bogor-Blok M dan Depok-Lebak Bulus sebagai upaya menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangganya.

    “Bang Doel (Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno) yang nanti meresmikan Depok, Sawangan-Lebak Bulus. Saya yang Bogor-Blok M,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Pramono juga menyampaikan adanya rute baru Transjabodetabek Blok M-Ancol untuk mengakomodasi tingginya permintaan di koridor tersebut.

    “Dengan demikian, Transjakarta yang mudah-mudahan secara perlahan akan menjadi Transjabodetabek kami atur, kami persiapkan sejak awal dengan baik,” ujar Gubernur Pramono.

    Namun, dia belum memberikan informasi rinci mengenai kapan tepatnya pembukaan ketiga rute baru tersebut.

    Adapun hadirnya rute baru ke wilayah penyangga Jakarta, akan melengkapi rute Transjabodetabek yang sudah diresmikan sebelumnya yakni PIK 2-Blok M, Vida Bekasi-Cawang, dan Alam Sutera-Blok M.

    Selanjutnya, rute Transjabodetabek lain yang akan dibuka yakni Bekasi-Kuningan.

    Pembukaan rute baru tersebut karena hampir seluruh kota penyangga Jakarta, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Banten ingin lebih banyak dibuka rute Transjabodetabek.

    Harapannya seiring adanya peningkatan layanan transportasi umum tersebut maka pengguna kendaraan pribadi akan berpindah ke angkutan umum.

    Pramono mengatakan paling lambat pertengahan Agustus 2025, DKI Jakarta akan punya tujuh trayek baru Transjabodetabek.

    “Ini termasuk trayek yang sebelumnya sudah pernah diresmikan,” ucap dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Puas Kinerja 100 Hari Pramono-Rano, Koalisi Masyarakat Sipil Beri 8 Catatan Kritis

    Tak Puas Kinerja 100 Hari Pramono-Rano, Koalisi Masyarakat Sipil Beri 8 Catatan Kritis

    JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Greenpeace Indonesia, LBH Jakarta, Urban Tour Consortium, hingga Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk memberikan catatan kritis terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

    Koalisi Masyarakat Sipil mengungkap ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Pramono-Rano dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta, mengacu dalam Instruksi Gubernur Nomor e-0001 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Hasil 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2025-2030, kami menilai bahwa ada banyak ketidakpuasan, baik itu dari program kerja yang disusun melalui Ingub e-0001 tahun 2025, maupun pelaksanaannya,” kata Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait, Senin, 2 Juni.

    Terdapat 8 poin ketidakpuasan kinerja Pramono-Rano yang dibawa oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Di antaranya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan sampah, pemenuhan lapangan kerja, persoalan warga Kampung Bayam, reforma agraria perkotaan, rancangan peraturan daerah bantuan hukum, pelayanan publik dan birokrasi, serta penggusuran.

    Beberapa contoh catatan kritisnya, diungkapkan Jeanny, Pramono pernah berjanji untuk membangun Giant Mangrove Wall untuk melindungi kawasan pesisir dari banjir rob. Namun, dalam 100 hari kerja, belum tampak perencanaan konkret dalam program tersebut.

    Perencanaan pembangunan tanggul di kawasan pesisir Jakarta masih berfokus pada Giant Sea Wall. Bahkan, Jeanny menyoroti ada rencana penggusuran permukiman penduduk dari pembangunan tanggul.

    “Kami menyampaikan rekomendasi bahwa harusnya Giant Sea Wall atau tanggul tidak menjadi solusi tunggal permanen, tapi juga harusnya dibarengi dengan revitalisasi mangrove,” ungkap Jeanny.

    Terkait pembukaan lapangan kerja, Pramono-Rano sebetulnya mulai menjalankan progrsm job fair di tingkat kecamatan setiap 3 bulan sekali. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa lihat bahwa rencana job fair di kecamatan itu tidak dibarengi dengan pelatihan, dengan kesiapan yang khusus dari para pelamar kerja. Salah satunya adalah memastikan bahwa ada peluang kerja yang ramah lingkungan, yang juga melibatkan warganya,” urainya.

    Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyayangkan Pramono-Rano belum tampak serius mengedepankan pembentukan raperda bantuan hukum bagi warga Jakarta. Padahal, rancangan penyusunan regulasi ini didorong oleh koalisi selama belasan tahun.

    “Apa yang kami lakukan hari ini tidak boleh dilihat sebagai kritik semata-mata, tidak boleh dilihat sebagai evaluasi semata-mata, tapi juga harus dilihat sebagai upaya partisipasi warga dalam menentukan masa depan kotanya. Akan sangat senang tentu saja kalau partisipasi ini disambut oleh gubernur di masa 5 tahun ke depan ini,” imbuh Jeanny.

  • Pramono minta rumah sakit yang akan dibangun gunakan nama tokoh Betawi

    Pramono minta rumah sakit yang akan dibangun gunakan nama tokoh Betawi

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar rumah sakit yang akan dibangun menggunakan nama tokoh-tokoh Betawi sebagai bagian komitmen terhadap kemajuan budaya Betawi.

    “(Untuk beberapa nama-nama rumah sakit yang akan dibangun), saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan diberi nama tokoh Betawi, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar dibicarakan formalitas,” ujar Pramono dalam acara Sarasehan III Kaukus Muda Betawi : “Menyongsong 498 Tahun Kota Jakarta Dan Lembaga Adat Masyarakat Betawi Tahun 2025” di Jakarta, Senin.

    Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memajukan budaya Betawi dengan menghadirkan ornamen-ornamen Betawi seperti gigi balang dan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen.

    Selain itu, Pemprov DKI juga berkomitmen menyelesaikan rancangan Lembaga Adat Betawi. Gubernur Pramono mengatakan akan turun tangan langsung bila rancangan tersebut tak kunjung rampung.

    “Saya memang ingin betul-betul menyelesaikan bahwa Lembaga Adat Betawi atau kebetawian ini kita rancang dengan baik,” ujar dia.

    Pemprov DKI juga akan membuat patung baru MH Thamrin dan bentuknya lebih besar yang akan ditaruh di Jalan MH Thamrin. Hal itu sebagai bentuk penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta kepada orang yang dianggap berjasa untuk membangun Jakarta yaitu Mohammad Hoesni Thamrin.

    Adapun patung yang dibuat nantinya dalam pose sosok MH Thamrin yang sedang berpikir. Berbeda dengan patung sebelumnya, yakni dalam posisi berdiri tegak, mengenakan jas dan peci, dengan tangan kanan menunjuk ke depan dan tangan kiri memegang buku.

    Pramono menegaskan tak hanya dirinya yang memiliki komitmen untuk memajukan budaya Betawi, melainkan Wagub DKI Jakarta Rano Karno dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebagai orang Betawi juga memiliki komitmen yang sama.

    “Gubernurnya punya komitmen, wagubnya punya komitmen, ketua DPRD-nya punya komitmen,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Jakarta Rano Karno: Pancasila Bukan Sekedar Historis dan Teks Normatif, Tapi Ideologis – Page 3

    Wagub Jakarta Rano Karno: Pancasila Bukan Sekedar Historis dan Teks Normatif, Tapi Ideologis – Page 3

    Berikut, empat bidang yang menjadi fokus penguatan Pancasila, yaitu:

    Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.

    Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.

    Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.

    Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong.

  • Kata Wagub Rano Karno soal Hasil Survei Kinerja 100 Hari Pertama Kurang Memuaskan – Page 3

    Kata Wagub Rano Karno soal Hasil Survei Kinerja 100 Hari Pertama Kurang Memuaskan – Page 3

    Rano menambahkan, hal sederhana tapi mendasar lain sebagai pondasi adalah JAKI yang diperbaharui. Mengingat fungsinya yang krusial untuk berbagai hal, maka fitur di JAKI kini dipastikan lebih lengkap. 

    “Kemarin kita meng-upgrade JAKI karena kepentingan semakin banyak, ambulans dan segala macam. Artinya kita tidak membuat bangunan mewah tidak, tapi penyusunan lima tahun ini kita membangun,” jelas Rano. 

    Rano mengakui, hanya ada 40 program dari sekian banyaknya agenda yang hendak dikerjakan selama lima tahun. Namun 40 program tersebutlah yang dipastikan akan menjadi pondasi untuk lima tahun mendatang.

    “Untuk 100 hari hanya 40 program, bukan yang besar-besar, yang paling pondasi,” Rano menandasi.

    Sebagai informasi, seperti dikutip dari Antara, 40 program tersebut dinamakan “Quick Wins” oleh Pramono-Rano. Diketahui, 40 program itu dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:

    program yang memiliki high impact dan high implementability;
    program dengan high impact namun hardly/partly implementability; dan
    program yang partly-high/moderate impact dan hardly/partly implementability.

  • 5
                    
                        Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
                        Regional

    5 Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan Regional

    Tingkat Kepuasan Publik Terendah di Jawa, Gubernur Banten: Tak Elok Antar Kepala Daerah Dibanding-bandingkan
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com

    Gubernur Banten

    Andra Soni
    menanggapi hasil
    survei kinerja
    100 hari gubernur se-Jawa yang dirilis
    Indikator Politik
    Indonesia pada Rabu (28/5/2025).
    Hasil survei tersebut, Andra Soni menempati posisi paling buncit kepala daerah yang mendapat apresiasi publik.
    “Bagi saya hasilnya itu perlu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan, dan rasanya juga tidak elok juga antar kepala daerah dibanding-bandingkan,” kata Andra Soni kepada wartawan di Kota Serang, Minggu (1/6/2025).
    Menurut Andra, permasalahan yang ada disetiap daerah di Pulau Jawa tentu berbeda beda.
    Sehingga, penanganannya pun membutuhkan formulasi yang juga berbeda.
    “Namun terkait dengan hasil pembangunan terlalu cepat kalau kita nilai dalam 100 hari. Tapi bahwa kita mengukur optimisme masyarakat, insyaallah itu sudah benar,” ujar dia.
    Andra menyebutkan, Pemprov Banten telah menjalankan instruksi presiden Nomor 1 terkait efisiensi, telah mempercepat pengoperasian 2 rumah sakit di Banten Selatan.
    Kemudian, akan memulai program-program yang dijanjikan pada saat kampanye seperti sekolah gratis di tahun ajaran 2025/2026.
    Andra menyebut program Bang Andra atau bangun jalan desa sejahtera juga baru akan dilaksanakan.
    “Pembangunan jalan desa belum bisa kita laksanakan dalam 100 hari, karena kan harus menempuh berapa tahapan-tahapan. Salah satunya penganggaran dan sebagainya. Tapi dalam suatu kebijakan sudah kita buat,” kata Andra.
    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia telah melakukan survei pada 12-19 Mei 2025 dengan melibatkan responden di enam provinsi di Jawa.
    Pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
    Adapun survei dilakukan kepada 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.
    “Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Sementara itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga tidak mengetahui program-program unggulan gubernurnya meskipun dinilai baik oleh yang mengetahuinya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
    Berikut perincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa:
    1. Jawa Barat
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: 94,7 persen
    Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan: 61,3 persen
    2. DIY
    Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
    Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
    3. Jawa Timur
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
    Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak: 71,7 persen
    4. Jawa Tengah
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi: 62,5 persen
    Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
    5. Jakarta
    Gubernur Jakarta Pramono Anung: 60,0 persen
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno: 60,5 persen
    6. Banten
    Gubernur Banten Andra Soni: 50,8 persen
    Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah: 42,3 persen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

    Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini.

    Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat.

    Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  • Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan amanat kepada ratusan kader dan elite partai PDIP saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman Masjid At Taufik yang terletak di depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Minggu (1/6).

    Djarot menyentil para koruptor yang telah mencuri uang negara hingga puluhan miliar. Menurutnya, mereka adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka mereka bukan seorang Pancasilais mereka pengkhianat dari Pancasila,” kata Djarot saat memberikan amanat upacara.

    Begitu juga dengan warga negara yang meraup kekayaan dengan menguasai tambang dan mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan. Kata Djarot, mereka juga merupakan pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” katanya.

    Maraknya tindakan korupsi ini membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia semakin lebar. Inilah yang ia sayangkan.

    “Saudara-saudara banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang, berjuang, dan berjuang,” kata Djarot.

    “Pancasila itu bukan azimat, Pancasila bukan jargon, Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” lanjutnya.

    Untuk itu, Djarot berpesan agar mengimani nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa untuk terhindar dari tindakan tercela.

    “Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi,” katanya.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung di antaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP di antaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Serta ratusan pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.

    Mereka kompak memakai seragam Cakra Buana berwarna hitam, sementara para elite partai memakai baju berwarna merah.

    Sementara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak hadir dalam upacara itu.

  • Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyinggung bahwa para koruptor telah mengkhianati Pancasila.

    Mulanya, dia menyebut seseorang dengan jiwa Pancasila haruslah melawan korupsi dan ini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam amanatnya saat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka bukan seorang Pancasilais, mereka penghianat dari pancasila,” singgungnya.

    Selain menyinggung koruptor, mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga menyentil para penguasa tambang yang menyengsarakan rakyat adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” ujar Djarot.

    Lebih lanjut, Djarot berpandangan saat ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di Tanah Air. 

    Sebab itu, dia berpesan agar kader PDIP terus berjuang melawan ketimpangan itu. Dia juga meminta agar Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai jargon belaka.

    “Pancasila itu bukan azimat, pancasila bukan jargon, pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” tegas dia.

    Lebih jauh, dia meminta agar para kader PDIP siap untuk turun ke bawah guna mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya.

    “Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya,  meningkatkan pendidikannya,” pintanya.

    Sebagai informasi, acara PDIP hari ini diikuti oleh pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Para pengurus DPC dan PAC tampak mengenakan pakaian partai berwarna merah.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung diantaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP diantaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampak mengikuti upacara pagi ini melalui daring atau online.