Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Pemprov Jakarta akan terus jaga toleransi lewat kegiatan inklusif 

    Pemprov Jakarta akan terus jaga toleransi lewat kegiatan inklusif 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menjaga kebersamaan, toleransi dan kerukunan antarumat beragama melalui berbagai kegiatan inklusif di ruang-ruang publik.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno saat menutup rangkaian “Christmas Carol Colossal Tahun 2025”, di Jakarta Pusat, Selasa, mengatakan Jakarta juga akan selalu menjadi kota yang terbuka dan memberi ruang bagi setiap warga untuk mengekspresikan kebersamaan.

    “Christmas Carol Colossal” yang merupakan perayaan Natal melalui festival musik di ruang publik, tahun ini diikuti lebih dari 20 grup paduan suara dengan sekitar 1.500 peserta dari berbagai komunitas.

    “Ini menjadi bukti bahwa keberagaman di Jakarta dapat berpadu dalam satu harmoni,” kata Rano.

    Dia mengemukakan, tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” untuk perayaan Hari Natal tahun ini menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi kehidupan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun sebagai bagian dari masyarakat Jakarta.

    Keluarga adalah dasar kehidupan. “Tidak hanya keluarga di rumah, tetapi juga keluarga besar kita sebagai warga Jakarta yang hidup berdampingan dalam keberagaman,” kata dia.

    Di tengah suka cita Natal, dia juga mengajak masyarakat mendoakan para korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Jawa Tengah.

    “Kita tidak boleh menutup mata terhadap duka saudara-saudara kita. Mari kita panjatkan doa agar mereka diberi kekuatan dan harapan untuk bangkit kembali,” ujar dia.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan terus berupaya menghadirkan rasa aman, damai dan sejahtera bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang suku, agama maupun golongan. “Mari kita rawat kebersamaan di Jakarta,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP Tegaskan Arah Politik Kebudayaan Partai Berpijak pada Desa

    PDIP Tegaskan Arah Politik Kebudayaan Partai Berpijak pada Desa

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah krisis ekologis dan sosial yang masih melanda berbagai wilayah Indonesia, desa kembali ditegaskan sebagai fondasi kehidupan bangsa dan ruang pertama tempat nilai-nilai kebudayaan dijaga. Penegasan tersebut mengemuka dalam malam puncak sekaligus anugerah Festival Desa ke-5 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan, di Aula DPP PDI Perjuangan Jakarta, Senin (22/12/2025) kemarin.

    Mengusung tema Di Atas Tanah Kita Berdiri, Dari Desa Kita Mengakar, Festival Desa ke-5 tahun 2025 ini menempatkan desa dan tanah sebagai ruang hidup, bukan sekadar objek pembangunan. Tema ini hadir di tengah meningkatnya bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Indonesia, yang menunjukkan rapuhnya relasi antara manusia, alam, dan tata kehidupan sosial.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan, Rano Karno, menegaskan bahwa Festival Desa lahir dari kegelisahan ideologis yang telah dirasakan sejak lima tahun lalu.

    “Hari ini adalah Festival Desa ke-5. Pada waktu itu kita tidak tahu kenapa tema desa yang kita pilih, tapi yang pasti saya takut dari peserta yang ikut tahun ini, desanya sudah hilang,” ujar Rano Karno.

    “Ternyata kegelisahan ini sudah lima tahun yang lalu. Kita harus memberikan Pancasila di desa, kita harus mengisi Pancasila di desa,” lanjutnya.

    Ia menekankan bahwa kerja Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan tidak dilandasi kepentingan politik praktis, melainkan berangkat dari prinsip Trisakti.

    Ketua Panitia Festival Desa ke-5, Ibrahim Rusli Junior, menambahkan, Festival Desa tidak dimaksudkan sebagai perayaan seremonial, melainkan sebagai sikap kebudayaan terhadap arah pembangunan.

    “Festival ini menegaskan sikap kita, bahwa apabila nilai ekonomis yang dikejar tidak sebanding dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan, maka kebijakan itu adalah pengkhianatan terhadap masa depan,” ujar Ibrahim.

     

  • Rano dorong pemanfaatan aset yang belum optimal di Jakarta

    Rano dorong pemanfaatan aset yang belum optimal di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mendorong pemanfaatan aset daerah yang belum optimal atau masih menganggur (idle) melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta, salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP).

    Hal ini lantaran kontribusi pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset yakni sekitar lima persen atau Rp30 triliun, padahal total aset Jakarta melebihi Rp600 triliun.

    “Baru terpakai Rp30 Triliun. Apa yang terjadi dengan Jakarta ini? Apakah selama ini kita menganggap APBD kita biasa-biasa saja, sehingga tidak optimal?,” kata Rano di Jakarta, Senin.

    Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi aset daerah yang dapat dioptimalkan guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan model pembiayaan yang kreatif.

    Dalam kesempatan itu, Rano juga menekankan pentingnya penyusunan strategi pengelolaan aset yang realistis dan fokus. Sejumlah aset prioritas yang berpotensi dikembangkan antara lain sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), GOR Bulungan, serta kawasan Pasar Senen.

    Pengembangan aset-aset tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2026 dan diharapkan memberikan hasil nyata menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027.

    “Tahun 2026 awal atau pertengahan sudah mulai bangun. Insya Allah 2027, di saat Jakarta 500 tahun memberikan hasil,” katanya.

    Rano juga menyoroti pengembang-pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada pemerintah daerah.

    “Selama ini DKI diam saja. Menunggu saja. Tidak ada waktu lagi kita menunggu, Rp15 triliun dana bagi hasil kita berkurang. Ini harus dikejar,” kata Rano.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Pramono Larang Kembang Api Saat Malam Tahun Baru di Jakarta: Empati Korban Bencana Sumatera

    Alasan Pramono Larang Kembang Api Saat Malam Tahun Baru di Jakarta: Empati Korban Bencana Sumatera

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut perayaan malam Tahun Baru 2026 di Jakarta akan dibalut dengan doa bersama lintas agama sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Pemprov DKI juga meniadakan kembang api dan menggantinya dengan pertunjukan visual berupa video mapping dan drone yang mengangkat tema kepedulian Jakarta terhadap para korban bencana.

    “Jadi ada doa bersama semua agama. Yang jelas, semua agama akan ada di tempat itu (titik-titik perayaan) karena kan apa yang terjadi pada kita semua menyangkut kita semua,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12/2025).

    Kebijakan menggelar doa bersama diterapkan di seluruh titik perayaan Tahun Baru yang digelar oleh Pemprov DKI, termasuk di kantor-kantor wali kota. Langkah ini diambil menyusul rentetan musibah yang melanda sejumlah wilayah Tanah Air, terutama di Sumatra.

    “Tadi berkembang dalam rapat, karena sekarang ini musibah tidak hanya di Sumatra, meskipun yang utama tetap di Sumatra, yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh,” kata Pramono.

    Dalam perayaan Tahun Baru kali ini, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan delapan titik perayaan. Angka ini berkurang dari rencana awal sebanyak 14 titik. Adapun pengurangan dilakukan untuk memusatkan kegiatan dan menjaga kekhidmatan suasana.

    “Titik-titik utama yang selama ini menjadi tradisi yang ada di Jakarta, ada beberapa yang dikurangi, di antaranya adalah Monas,” terang Pramono.

    Meski begitu, kawasan Monas tetap akan diisi dengan rangkaian perayaan tanpa menghadirkan kerumunan, yakni melalui video mapping.

    Pramono menyebut, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ditetapkan sebagai titik utama perayaan malam pergantian tahun. Di lokasi tersebut, dia dan Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir langsung mengikuti rangkaian acara, termasuk doa bersama lintas agama.

    Selain Bundaran HI, kawasan Kota Tua hingga Lapangan Banteng, Jakarta Pusat juga menjadi titik perayaan Tahun Baru 2026.

  • Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Diisi Doa Bersama Lintas Agama

    Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Diisi Doa Bersama Lintas Agama

    Meski begitu, kawasan Monas tetap akan diisi dengan rangkaian perayaan tanpa menghadirkan kerumunan, yakni melalui video mapping.

    Pramono menyebut, Bundaran Hotel Indonesia (HI) ditetapkan sebagai titik utama perayaan malam pergantian tahun. Di lokasi tersebut, dia dan Wakil Gubernur Rano Karno akan hadir langsung mengikuti rangkaian acara, termasuk doa bersama lintas agama.

    Selain Bundaran HI, kawasan Kota Tua hingga Lapangan Banteng, Jakarta Pusat juga menjadi titik perayaan Tahun Baru 2026.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perayaan Tahun Baru di Jakarta tidak akan dilakukan secara berlebihan penuh kemeriahan. Hal tersebut menyusul bencana yang terjadi di tiga provinsi Indonesia, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Pramono menyebut, Jakarta sebagai ibu kota negara akan menjadi sorotan nasional maupun internasional dalam perayaan Malam Tahun Baru, sehingga konsep acara harus mencerminkan kesederhanaan dan empati.

    “Yang pertama yang paling utama adalah enggak ada kemeriahan yang berlebihan yang bersifat mewah-mewah, enggak, saya enggak mau,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

  • Pantau Pasar Senen, Wagub Rano Karno Tegaskan Stok Pangan Jakarta Terkendali hingga Januari 2026

    Pantau Pasar Senen, Wagub Rano Karno Tegaskan Stok Pangan Jakarta Terkendali hingga Januari 2026

    Rano mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memperkuat strategis pengendalian harga pangan melalui kerja sama antarwilayah, salah satunya dengan mendatangkan pasokan cabai langsung dari Aceh.

    Dia menyebut, kebutuhan cabai masyarakat Jakarta sangat besar sehingga tidak bisa hanya bergantung pada pasokan dari satu daerah.

    “Kebutuhan cabai Jakarta setiap hari 1,4 ton. Luar biasa potensinya,” kata Rano.

    Pendistribusian cabai dari Aceh telah dimulai sejak Jumat lalu dan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian serta kelompok petani setempat.

    Sebanyak 1,4 ton cabai dari Aceh telah masuk ke Jakarta dan disalurkan ke seluruh gerai Pasar Jaya. Cabai-cabai tersebut dijual dengan harga di bawah pasaran, yakni berkisar di Rp40.000 per kilogram, dengan harga pasar mencapai Rp50.000 per kilogram atau lebih.

    “Harganya kita tetap di bawah harga pasar. Yang kita lakukan Ini sekarang seperti contoh kita jual sekitar Rp40.000 per kilo. Tapi di harga di pasaran Rp 50.000 lebih,” sambung Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan saat mendampingi pemantauan Bersama Rano Karno.

    Ke depan, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta juga akan membuka peluang kontrak forming dengan daerah penghasil cabai seperti Aceh agar pasokan lebih stabil dan berkelanjutan.

    “Kalau kita punya kontrak forming dengan wilayah setempat, kalau memang nanti teman-teman kita saudara kita di Aceh bisa menjadi mengadakan untuk stok cabai di Jakarta, itu akan jauh lebih baik lagi,” tambah Rano.

     

  • Stok pangan Jakarta aman hingga Januari 2026

    Stok pangan Jakarta aman hingga Januari 2026

    Jakarta (ANTARA) – Stok bahan pangan untuk masyarakat DKI Jakarta dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Januari 2026.

    “Stok cukup, artinya ada dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jakarta bisa terpenuhi. Sampai Januari ada. Kami pantau terus dari mulai beras, semua komponen ada,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Pasar Senen, Jakarta, Senin.

    Merujuk data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta per 19 Desember lalu, kebutuhan beras di Jakarta per harinya mencapai 2.600 ton atau 78 ribu ton sebulan.

    Sedangkan stok beras yang ada cukup melimpah, yaitu berkisar 303 ribu ton.

    Terkait kenaikan harga ayam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengevaluasi dan membahas terkait harga daging ayam di Jakarta yang naik dalam beberapa waktu terakhir, khususnya menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    “Kami akan Rapimtas (Rapat Pimpinan Terbatas) untuk membahas ini. Karena tahun depan kita menghadapi era yang baru lagi, tentu masalah yang juga cukup tinggi,” katanya.

    Harga ayam sudah naik sejak empat hingga bulan lalu. Begitu juga dengan telur ayam.

    Di Pasar Tomang, Jakarta Barat, misalnya, harga daging ayam per ekor mencapai Rp45 ribu per ekor, lebih tinggi jika dibandingkan harga pada hari-hari biasa yakni di kisaran Rp32 ribu-35 ribu per ekor.

    Menurut Rano, program pangan subsidi nantinya bakal diadakan sebagai salah satu solusi mengatasi tingginya harga daging ayam.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1,4 ton cabai dari Aceh masuk Jakarta

    1,4 ton cabai dari Aceh masuk Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima sebanyak 1,4 ton cabai merah dari Aceh yang kemudian dijual kepada masyarakat melalui gerai-gerai Pasar Jaya.

    “Sudah memulai hari Jumat kemarin kami mengambil cabai-cabai dari Aceh. Kami ambil 1,4 ton,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat meninjau Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Senin.

    Dia menyampaikan, kualitas cabai dari Aceh cukup baik dan diminati masyarakat. Adapun cabai-cabai tersebut dijual Rp40 ribu per kilogram (kg) atau di bawah harga pasar, yakni Rp50 ribu per kg.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang bekerjasama dengan Aceh untuk komoditas cabai melalui skema pertanian kontrak (contract farming). Yakni sistem kerja sama antara petani dengan perusahaan-perusahaan untuk produksi pertanian.

    “Pak Gubernur juga setuju kalau kita punya ‘contract farming’ dengan wilayah setempat, kalau memang nanti teman-teman di Aceh bisa mengadakan untuk stok cabai di Jakarta, itu akan jauh lebih baik,” kata Rano.

    Dia meminta jajarannya menjaga kualitas komoditas cabai yang diterima.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian membeli 40 ton cabai dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah untuk menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor.

    Dari 40 ton, sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU). Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

    Sedangkan sisanya dikirim ke wilayah Medan, Sumatera Utara.

    Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Jakarta

    PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan siap berjaya kembali di Provinsi DKI Jakarta dan salah satu upaya untuk mewujudkannya dilakukan melalui Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan DKI Jakarta pada Minggu (21/12).

    “Konferda ini bisa mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dalam memenangi pilkada, termasuk dengan menambah kursi di DPRD DKI,” kata Panitia Konferda PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan, hasil Konferda dan Konfercab ini menjadi fondasi penting bagi penguatan kerja politik partai, konsolidasi kader serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan di DKI Jakarta.

    Melalui Konferda dan Konfercab ini, PDI Perjuangan DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat dan memperkuat peran partai, dalam pembangunan daerah serta demokrasi di Ibu Kota.

    “Melalui konsolidasi struktural Konferda, Konfercab, Musancab, Musran dan Anak Ranting, PDI perjuangan bisa meraih kepercayaan publik, dengan solid bergerak memenuhi amanat penderitaan rakyat, amanat harapan rakyat,” ujarnya.

    Pada Minggu (21/12) PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta menggelar Konferda sekaligus Konferensi Cabang (Konfercab) se-Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI.

    Konferda dan Konfercab ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi partai dalam rangka penguatan struktur dan penataan kepemimpinan untuk periode lima tahun ke depan.

    Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto serta dihadiri jajaran DPP PDI Perjuangan antara lain Darmadi Durianto, Charles Honoris, Yuke Yurike dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

    Dengan mempertimbangkan situasi nasional dan berbagai musibah yang terjadi di Indonesia, Konferda dan Konfercab dilaksanakan secara sederhana namun tetap khidmat. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sejak pukul 10.00 WIB hingga penutupan pada pukul 18.00 WIB.

    Dalam Konferda tersebut, ditetapkan struktur personalia Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 25 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen serta melibatkan generasi muda.

    Ady Widjaja ditetapkan sebagai Ketua, Pantas Nainggolan sebagai Sekretaris dan Widoyati sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2025–2030.

    Selain Konferda, Konfercab juga menetapkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di sejumlah wilayah. DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur menetapkan 21 orang pengurus dengan Dwi Rio Sambodo sebagai Ketua, Lukman Hakim sebagai Sekretaris dan Junjunan Sinaga sebagai Bendahara.

    Sementara itu, DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan menetapkan Panji Virgianto sebagai Ketua, Simon Sitorus sebagai Sekretaris dan Regina Vianney sebagai Bendahara untuk masa bakti 2025-2030.

    Konfercab Kepulauan Seribu menetapkan struktur personalia DPC sebanyak 15 orang dengan Rahma Bedah Wijaya sebagai Ketua, Sya’ban AS sebagai Sekretaris dan Heri Gunawan sebagai Bendahara.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Struktur Baru PDIP Jakarta Ditetapkan, Ady Widjaja Terpilih Sebagai Ketua

    Struktur Baru PDIP Jakarta Ditetapkan, Ady Widjaja Terpilih Sebagai Ketua

    Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan DKI Jakarta menetapkan kepengurusan baru tingkat daerah dan cabang melalui Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Minggu (21/12/2025).

    Agenda ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur dan penataan kepemimpinan lima tahun ke depan.

    Konferda dipimpin Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan dihadiri sejumlah pengurus pusat serta Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Dalam forum tersebut, ditetapkan 25 pengurus DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dengan komposisi minimal 30 persen perempuan dan melibatkan kader muda. Ady Widjaja ditetapkan sebagai Ketua, Pantas Nainggolan sebagai Sekretaris, dan Widoyati sebagai Bendahara untuk masa bakti 2025–2030.

    Pada Konfercab yang dilaksanakan bersamaan, sejumlah kepengurusan cabang juga ditetapkan. Untuk DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, kepengurusan dipimpin oleh Dwi Rio Sambodo sebagai Ketua, Lukman Hakim sebagai Sekretaris, dan Junjunan Sinaga sebagai Bendahara.

    Di Jakarta Selatan, Panji Virgianto ditetapkan sebagai Ketua dengan Simon Sitorus sebagai Sekretaris dan Regina Vianney sebagai Bendahara. Sementara itu, DPC Kepulauan Seribu menetapkan Rahma Bedah Wijaya sebagai Ketua, Sya’ban AS sebagai Sekretaris, dan Heri Gunawan sebagai Bendahara.

    Panitia Konferda, Pantas Nainggolan, berharap hasil konferensi dapat memperkuat kembali posisi politik PDI Perjuangan di Jakarta.

    “Harapannya agar Konferda ini bisa mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan di DKI Jakarta dalam memenangi Pilkada DKI, termasuk dengan menambah kursi di DPRD DKI,” ujarnya.

     

     

    Sementara itu PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) di Jakarta. Peristiwa ini jadi memori perlawanan dari partai banteng moncong putih terhadap tekanan penguasa orde baru.