Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • DKI siapkan anggaran Rp90 miliar untuk sekolah swasta gratis

    DKI siapkan anggaran Rp90 miliar untuk sekolah swasta gratis

    Arsip Foto – Siswa mengikuti pelajaran di SDN Grogol Selatan 08, Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom/am.

    DKI siapkan anggaran Rp90 miliar untuk sekolah swasta gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk program sekolah swasta gratis di 40 sekolah yang sudah ditunjuk.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang ada.

    “Sisanya menunggu APBD Perubahan yang akan diketok di DPRD akhir bulan ini,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Terkait Peraturan Gubernur (Pergub) soal sekolah swasta gratis, Chico mengatakan paling lambat akan disahkan dalam dua bulan ke depan.

    “Paling lama kurang lebihnya 2 bulan. Proses penyusunan produk hukumnya masih terus berjalan di dinas bersama biro hukum,” kata Chico.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna bersama DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7).

    Dalam pidatonya di rapat tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa Total Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun.

    Sementara itu, program sekolah swasta gratis di Jakarta sudah dimulai bertepatan dengan tahun ajaran baru, meski Pergub mengenai hal tersebut belum disahkan.

    Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Taga Radja Gah menjelaskan hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap anak bisa mulai bersekolah. Taga juga menjelaskan keputusan ini dibuat setelah berdiskusi dengan pihak sekolah swasta yang ditunjuk.

    “Kalau nunggu Pergub dulu kan nggak sekolah, nanti kasihan. Makanya kami kemarin musyawarah sama sekolah swasta. Pergubnya belum ada, tapi Insha Allah kami akan proses terus,” kata Taga.

    Setelah berdiskusi dengan 40 sekolah swasta yang ikut dalam program sekolah gratis, Taga mengatakan seluruhnya setuju dengan keputusan tersebut meski belum ada Pergub.

    “Untuk pembayaran memang menunggu Pergub, dan mereka paham. Inilah kolaborasi antara masyarakat dengan Pemda. Sebenarnya kan ini untuk membantu wilayah-wilayah yang tidak ada sekolah negerinya,” kata Taga.

    Sumber : Antara

  • Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!

    Terima Laporan Pungli Perekrutan PPSU, DPRD DKI: Ini Zalim!

    JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengaku menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses perekruten petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang kini dibuka oleh Pemprov DKI.

    Hal ini diungkapkan dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

    “Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” kata Ali di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli.

    Oleh sebab itu, Ali mendesak jajaran Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

    “Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

    Dihubungi terpisah, Ali mengungkap laporan pungli perekrutan PPSU yang ia terima berada di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Hanya saja, Ali tak mendapat informasi siapa oknum pelaku pungli tersebut.

    “Saya tidak diberitahukan siapa namanya,” ucap Ali kepada wartawan.

    Pemprov DKI Jakarta telah membuka proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) secara serentak di berbagai kelurahan-kelurahan Jakarta. Proses perekrutan PPSU dilakukan oleh kelurahan masing-masing.

    Pendaftaran PPSU sudah dibuka sejak tanggal 23 Juni dan ditutup pada 26 Juni 2025. Surat lamaran dikirimkan ke kantor kelurahan masing-masing sesuai dengan ketentuan dalam surat pengumuman rekrutmen.

    Setelahnya, dilakukan uji administrasi pada tanggal 27-30 Juni 2025, dilanjutkan dengan uji teknis pada 30 Juni-11 Juli 2025, dan pengumuman akhir siapa saja yang diterima sebagai PPSU pada 31 Juli 2025.

    Sebagai catatan, persyaratan teknis dan administrasi lainnya dapat dilihat dalam pengumuman resmi pembukaan lowongan PPSU yang dikeluarkan di tiap kelurahan. Berkas lamaran juga diserahkan secara langsung ke kantor kelurahan yang dituju.

  • 332 Tanaman Petani Kampung Susun Bayam Mati Usai Dipindah ke Samping JIS: Kami Sakit Hati Megapolitan 16 Juli 2025

    332 Tanaman Petani Kampung Susun Bayam Mati Usai Dipindah ke Samping JIS: Kami Sakit Hati Megapolitan 16 Juli 2025

    332 Tanaman Petani Kampung Susun Bayam Mati Usai Dipindah ke Samping JIS: Kami Sakit Hati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekitar 332 tanaman milik eks warga
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) mati usai dipindahkan ke pekarangan rumah susun (rusun) samping
    Jakarta
    International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
    “Tanaman digituin sampai mati 332 pohon, memang kata orang itu cuma pohon, tapi kami petani yang sudah dibekali rasa sabar, mulai dari proses memyemai hingga lainnya, itu pohon penting,” ucap Ketua Tani Kampung Susun Bayam (KSB) bernama Furqon (42) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di Ancol, Jakarta Utara, Rabu (16/7/2025).
    Furqon bercerita, awalnya ratusan tanaman itu dibudidaya oleh warga di hunian sementara (Huntara) di kawasan Ancol.
    Sebab, mereka belum mendapat kepastian untuk bisa kembali pindah ke rusun samping JIS.
    Namun, karena tanaman di Huntara semakin bertumbuh dan padat, Furqon meminta agar ratusan tanaman yang dibudidaya bisa dipindahkan ke pekarangan depan rusun yang akan dijadikan lahan bertani warga.
    Tapi, sebelum memindahkan tanaman-tanaman itu, Furqon meminta agar pihak Jakarta Propertindo (Jakpro) memberikan fasilitas berupa air.
    Akan tetapi, ketika tanaman tersebut sudah dipindahkan ke samping JIS, fasilitas air belum dipenuhi oleh Jakpro.
    “Kemarin kami minta fasilitasi air untuk tanaman kami, mereka bilang sabar. Senin sampai Kamis, empat hari coba, teman-teman udah mencari air dari got ke got buat tanaman,” ucap Furqon.
    Alhasil, tanaman-tanaman tersebut pun mati karena tak mendapatkan cukup air di tengah kondisi cuaca yang panas.
    Furqon mengaku sangat kecewa dan sakit hati karena tanaman yang sudah dirawat warga justru mati begitu saja.
    “Sangat kecewa dan benar-benar sakit hati, kalau tanaman itu diabaikan bagaimana perasaan yang menanamnya,” tutur Furqon.
    Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT. JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunannya rampung.
    Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersamaan dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks
    warga Kampung Bayam
    .
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
    Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Kampung Susun Bayam, Mulai Ada Kehidupan Lagi Usai Tak Berpenghuni Megapolitan 16 Juli 2025

    Penampakan Kampung Susun Bayam, Mulai Ada Kehidupan Lagi Usai Tak Berpenghuni Megapolitan 16 Juli 2025

    Penampakan Kampung Susun Bayam, Mulai Ada Kehidupan Lagi Usai Tak Berpenghuni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kampung Susun Bayam
    (KSB) di samping
    Jakarta
    International Stadium (JIS), Jakarta Utara, mulai ada kehidupan lagi setelah lama tak berpenghuni.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (16/7/2025), rumah susun (rusun) ini memang belum bisa kembali dihuni oleh eks warga KSB. Sebab, mereka masih menunggu keputusan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
    Namun, Jakpro mengizinkan eks warga KSB mulai menata lahan
    urban farming
     kembali.
    Bahkan, Jakpro disebut telah sepakat untuk memfasilitasi segala kebutuhan warga dalam membangun kembali lahan pertaniannya di depan rusun.
    Kebutuhan yang dimaksud seperti bahan material untuk warga membangun lahan pertanian dan kolam untuk beternak ikan.
    Furqon juga menyebut, Jakpro telah sepakat untuk membayar warga yang ikut gotong-royong membangun lahan
    urban farming
    tersebut.
    Kini proses pembangunan urban farming itu telah berjalan dua bulan. Persis di samping gerbang JIS, terdapat gapura bertuliskan ‘Kampung Susun Bayam’.
    Memasuki gapura, di sisi kiri dan kanan terdapat lahan yang ditanami beraneka ragam pohon. Seperti terong, cabai, tomat, pare, dan lainnya.
    Semakin masuk ke dalam, pohon terong di sisi kiri yang belum tumbuh besar terlihat sudah berbuah.
    Namun, beberapa area terlihat masih terbengkalai karena stok tanah merah untuk bercocok tanam belum tercukupi.
    Selain tanaman, warga KSB juga tengah membangun kolam untuk beternak ikan. Ada 10 kolam ikan dengan kedalaman satu meter, lebar empat meter, dan panjang enam meter.
    Kolam-kolam itu akan digunakan warga untuk beternak beragam ikan yang sudah dibudidaya warga KSB sejak tinggal di hunian sementara (huntara) di Ancol. 
    Di atas kolam ikan tersebut juga tengah dipasang kawat yang nantinya digunakan untuk tanaman merambat.
    “Di atas kolam ada tanaman rambat yang baru dipasang kawat, tanaman pare, terong,” jelas salah satu eks warga KSB, Antoni (28), di lokasi, Rabu (16/7/2025).
    Selain kolam dan lahan bercocok tanam, eks warga KSB juga membangun pendopo berukuran 8×4 meter.
    “Prosesnya baru 25 persen, baru kerangkanya aja, materialnya yang enggak ada,” ujar Antoni.
    Untuk diketahui, polemik Kampung Susun Bayam bermula dari penggusuran warga rusun untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada 2019. Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah provinsi Jakarta.
    Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk
    warga Kampung Susun Bayam
    .
    Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, PT JakPro justru tidak menepati janjinya.
    Oleh sebab itu, warga merasa tidak terima karena JakPro telah berjanji memberikan izin eks warga KSB tinggal di rumah susun tersebut usai pembangunan JIS rampung.
    Hal ini menyebabkan bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi Komnas HAM.
    Hasil dari mediasi menyatakan, eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
    Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB akan tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
    Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
    Di tengah polemik yang belum terselesaikan, Pramono Anung yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
    Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubenur.
    Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU

    Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, melakukan seleksi wawancara terhadap ratusan orang calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Aula Kantor Kelurahan Cipayung, Rabu (9/7/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

    Rano tegaskan akan berantas oknum lakukan pungli pada perekrutan PPSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membenarkan bahwa masih ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) perekrutan calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

    Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberantas para oknum yang masih nekat melakukan hal tersebut.

    “Ya nggak bisa ditutupi ada. Dan kita sudah ngomong, itu (pungli) harus diberantas,” kata Rano saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Rano mengatakan, hal itu sebenarnya sudah pernah dibahas saat dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melakukan kampanye Pilkada DKI Jakarta.

    Saat perekrutan PPSU, Pramono juga sempat menegaskan bahwa tidak boleh ada pungli dalam proses tersebut. Dia pun berjanji proses rekrutmen PPSU akan berjalan secara transparan.

    “Dari awal, mungkin dari kampanye kita, kita sudah wanti-wanti itu. Bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta. Bayangin. Itu kita nggak bisa terima gitu. Jadi langsung ditindak saja,” kata Rano.

    Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis juga sempat menyinggung hal tersebut.

    “Pak Wagub, saya kemarin reses ada informasi. Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli,” kata Ali.

    Ali mendengar kasus tersebut terjadi di Cipinang Muara, Jakarta Timur, ketika melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

    Ali mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah termasuk perbuatan zalim ​​​​​karena melakukan praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin.

    “Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran pemprov. Melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DPRD Jakarta Soroti Dugaan Pungli dalam Rekrutmen PJLP dan PPSU

    DPRD Jakarta Soroti Dugaan Pungli dalam Rekrutmen PJLP dan PPSU

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota DPRD Jakarta sempat menuturkan adanya dugaan praktik pungutan liat dalam rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), khususnya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). 

    Dugaan ini disampaikan oleh anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, kepada Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, di akhir rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Ali mengaku memperoleh informasi tersebut saat menjalani masa reses. Dia menyebut ada oknum yang diduga melakukan pungli dalam proses perekrutan PJLP atau PPSU.

    “Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub,” tutur Ali.

    Dia menilai, praktik tersebut merupakan bentuk pemerasan terhadap masyarakat kecil.

    “Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin Pak Wagub. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” jelasnya. 

    Atas dasar itu, Ali meminta agar Inspektorat melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

    Selain itu, Ali juga menyoroti kebijakan kenaikan dana operasional bagi pengurus RT, RW, dan kader Dasawisma. Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya adil.

    Dia meminta agar Pemprov Jakarta turut mempertimbangkan kenaikan dana operasional bagi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), kader posyandu, dan juru pemantau jentik (jumantik).

    “Hari ini Pak Wagub menyampaikan APBD naik, kenapa mereka juga kita tidak naikkan? Karena ini berpotensi terjadi gejolak di masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial,” tutur Ali.

  • Respons Rano Karno Usai Ketua RT Termuda di Rawa Badak Selatan Viral – Page 3

    Respons Rano Karno Usai Ketua RT Termuda di Rawa Badak Selatan Viral – Page 3

    Sahdan mengaku baru kali pertama bisa bertatap muka langsung dengan Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat.

    “Baru pertama kali saya di undang Pak Wali Kota. Sangat senang dan bangga. Bahkan, dalam pertemuan itu Pak Wali juga menyampaikan apabila ada masalah di lingkungan RT bisa menghubungi beliau secara langsung,” kata Sahdan pada Selasa, 15 Juli 2025.

    Sahdan menyebut, dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Jakarta Utara juga memberikan motivasi untuk terus menjalankan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

    “Pesan Pak Wali, kita sebagai anak muda harus terus maju, melakukan yang terbaik untuk perubahan di masa depan. Kemudian, menjadi pelopor bagi anak muda lainnya,” ungkapnya.

    Sahdan mengaku, selama dua bulan menjabat tidak ada kendala karena semua warganya memberikan dukungan untuk melakukan berbagai program di lingkungan.

    “Saya berharap agar banyak generasi muda yang mengikuti jejak saya. Buktikan, kita juga bisa melakukan perubahan, sehingga persepsi mereka bisa berubah tentang kita,” kata Sahdan.

     

  • Pemprov Jakarta Revisi Target Pendapatan Tahun ini Naik Rp3,07 Triliun

    Pemprov Jakarta Revisi Target Pendapatan Tahun ini Naik Rp3,07 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta mengajukan revisi pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar menjadi Rp84,8 triliun. 

    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan, dalam APBD-P pihaknya mengajukan perubahan menjadi Rp91,86 triliun. Angka tersebut naik 0,57% dibandingkan dengan APBD 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun. 

    “Total Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,86 triliun, naik sebesar 0,57% dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91,34 triliun,” ujarnya dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPRD Provinsi Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025). 

    Rano kemudian menjelaskan, Pendapatan Daerah pada APBD-P TA 2025 direncanakan sebesar Rp84,80 triliun atau naik sebesar 3,76%, dibandingkan dengan Penetapan APBD TA 2025 sebesar Rp81,73 triliun.

    Sementara itu, Belanja Daerah pada Perubahan ini direncanakan sebesar Rp85,97 triliun atau naik sebesar 4,01%, dibandingkan dengan penetapan sebelumnya yang sebesar Rp82,66 triliun.

    Penerimaan Pembiayaan pada APBD-P TA 2025  juga direncanakan sebesar Rp7,05 triliun yang berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya m diproyeksikan sebesar Rp4,43 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp2,62 triliun.

    Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp5,88 triliun yang dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp3,90 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp1,98 triliun.

    “[Usulan APBD-P TA 2025 diharapkan] segera bisa diputuskan, agar kita bisa segera bergerak. Sebetulnya ini kan sudah melalui mekanisme proses yang panjang ya,” jelas Doel usai rapat tersebut. 

    “Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dan Eksekutif dapat bersinergi menyelesaikan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” pungkasnya. 

    Adapun, jika angka APBD-P TA 2025 yang diajukan Pemprov ini disahkan, maka APBD tahun ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 

    Tabel APBD Jakarta yang Disahkan

    2020

    Rp87,95 triliun

    2021

    Rp84,19 triliun

    2022

    Rp82,47 triliun

    2023

    Rp83,78 triliun

    2024

    Rp81,72 triliun

    2025

    Rp91,34 triliun

    2025 (Usulan Perubahan Pemprov)

    Rp91,86 triliun

    Sumber: Laman dan YouTube DPRD Jakarta, Pemberitaan Bisnis 

  • Bicara di PBB Itu Bukan Kelas Kaleng-kaleng

    Bicara di PBB Itu Bukan Kelas Kaleng-kaleng

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menghadiri High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) yang digelar di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

    Pramono menjadi Gubernur Jakarta pertama yang hadir langsung dalam forum pembangunan berkelanjutan tingkat global tersebut.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut kehadiran Pramono di forum PBB tak bisa dipandang remeh. Menurutnya, kesempatan berbicara di forum sebesar itu menjadi pengakuan terhadap posisi strategis Jakarta dalam kancah global.

    “Bicara di PBB tentu bukan kelas kaleng-kaleng. Tak setiap orang bisa bicara di PBB. Artinya, sangat penting,” kata Rano di SMAN 6 Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juli. 

    Dalam forum itu, Pramono tidak hanya mewakili Jakarta, tetapi juga ikut serta dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan, penyelesaian krisis iklim, serta diskusi soal kesenjangan sosial dan urbanisasi di tingkat global.

    Rano menyebut keikutsertaan Jakarta dalam forum PBB juga sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi baru, menyusul pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.

    “Ini kan salah satu standar yang memang Jakarta harus capai untuk menjadi kota global. Harus masuk ke dalam sentra globalnya itu sendiri,” ujarnya.

    Selain menghadiri HLPF, Pramono juga dijadwalkan bertemu Wali Kota New York, Eric Adams, pada Kamis (17/7). Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluang kerja sama antar-kota, termasuk penjajakan konsep sister city antara Jakarta dan New York.

    “Kita akan menjajaki sister city. Jadi, ya tentu keberangkatan seseorang ke luar pasti punya tujuan,” kata Rano.

  • Rano Karno angkat bicara soal kasus dugaan beras oplosan

    Rano Karno angkat bicara soal kasus dugaan beras oplosan

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Rano Karno angkat bicara soal kasus dugaan beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno angkat bicara terkait dugaan pelanggaran mutu beras subsidi yang didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinisial FS. Rano memastikan Pemerintah Provinsi  (Pemprov) DKI Jakarta akan bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.

    “Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa.

    Dia mengaku telah menerima laporan dari pihak FS yang membantah tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, Rano menekankan bahwa masalah ini akan didalami secara objektif.

    “Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” kata Rano.

    Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta disebut sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini.

    “Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” ujarnya.

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa hari ini.

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.

    Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen. Dia hanya membenarkan bahwa pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Sebelumnya diberitakan, Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

    “Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran.

    Sumber : Antara