Tag: Rano Karno

  • Pemprov DKI Bahas Rencana Pembentukan Lembaga Adat Betawi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Agustus 2025

    Pemprov DKI Bahas Rencana Pembentukan Lembaga Adat Betawi Megapolitan 10 Agustus 2025

    Pemprov DKI Bahas Rencana Pembentukan Lembaga Adat Betawi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah membahas rencana pembentukan lembaga adat Betawi. Pembahasan itu disebut melibatkan para tokoh Betawi.
    “Lembaga adat itu amanah dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana dalam Pasal 31 dibahas soal Lembaga Adat. Amanah itu yang sedang sekarang diproses, lembaga adat seperti apa yang yang pas,” kata Beky di Jakarta, dikutip dari 
    Antara, 
    Minggu (10/8/2025). 
    Beky mengatakan, lembaga adat ini akan menjadi mitra Pemprov DKI untuk membantu merawat, mengembangkan, serta melestarikan budaya Betawi secara berkelanjutan.
    “(Lembaga adat) ini sebetulnya semacam mitra strategis dari Pemprov DKI dalam mengomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana semacam ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya melalui lembaga adat ini,” jelas dia.
    Beky pun mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, yang mengupayakan pembentukan lembaga adat Betawi ini.
    Menurut dia, sudah semestinya budaya Betawi diperkuat dari berbagai sisi, mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif, dan berdaya saing.
    “Tentu saja kami mengapresiasi atensi perhatian dari beliau (gubernur dan wakil gubernur ) untuk adanya itu tadi semacam percepatan dan lain-lain. Ini menjadi tantangan, tokoh-tokoh Betawi,” ujar Beky.
    Sebelumnya diberitakan, Rano Karno menyatakan Pemerintah Provinsi DKI tengah mengejar pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi.
    Pernyataan ini disampaikan Rano sebagai tanggapan atas hasil survei Litbang
    Kompas
    yang menyebut Pemprov DKI dinilai kurang memberikan perhatian terhadap nasib para pekerja seni Betawi.
    “Saya baru beberapa bulan kan menjabat. Artinya, makanya itu sedang kita kejar perda tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Itu soko gurunya,” ujar Rano saat ditemui di wilayah Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    Namun, ia mengakui proses pembentukan lembaga tersebut tidaklah mudah karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.
    Rano menegaskan, sebagai pejabat baru yang belum genap empat bulan menjabat, dirinya tidak bisa langsung memenuhi semua ekspektasi. Namun, ia yakin masyarakat bisa memahami maksud baik di balik upayanya.
    “Tapi saya minta maaf, saya ambil alih. Ini bukan buat saya, ini buat Jakarta,” ungkap Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        7 Agustus 2025

    LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta Megapolitan 7 Agustus 2025

    LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kerap kali kewalahan dalam menangani banyaknya kasus kekerasan anak di Jakarta. Apalagi, belakangan kasus kekerasan anak meningkat. 
    “Kasus di Jakarta cukup banyak, dan kadang-kadang kami kewalahan. Padahal kami juga menangani kasus-kasus di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya,” ungkap Ketua LPAI Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto dalam Pelantikan Pengurus Baru LPAI Jakarta periode 2025-2030 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
    Menyusul hal tersebut, Kepala LPAI Jakarta, Kasandra Putranto, menyebutkan, pihaknya akan mengedepankan upaya pencegahan hingga rehabilitasi untuk menekan jumlah kasus kekerasan anak.
    “Sosialisasi, advokasi, pencegahan, kami juga menyediakan
    hotline
    pengaduan, kami siapkan juga asesmen yang diperlukan, pendampingannya dan tentu rehabilitasi,” kata Kasandra.
    Upaya preventif yang dimaksud, di antaranya, pendampingan anak dalam mengakses media sosial secara bijak dan cerdas.
    Selain itu, Kasandra menyebutkan, pendidikan karakter anak dan pencegahan perundungan juga perlu digalakkan lagi. Ia juga menyinggung pentingnya peran orangtua. 
    “Upaya preventif seperti pendidikan karakter anak, pencegahan perundungan (
    bullying
    ), dan penguatan peran orangtua serta pendidik dalam mendampingi anak, terutama dalam mengakses media sosial dengan bijak dan cerdas,” tutur dia.
    Sementara, terkait rehabilitasi, LPAI akan bekerja sama dengan lembaga terkait. Dengan begitu, anak-anak korban kekerasan maupun yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali pulih dan masih memiliki masa depan.
    “Dengan membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka rujukan pemulihan dan rehabilitasi kondisi anak-anak korban kekerasan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum,” jelas Kasandra.
    Terkait ini, LPAI akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui angka kekerasan anak di Jakarta mengalami peningkatan.
    “Ternyata berdasarkan data, memang itu realita,” kata Rano saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).
    Menyikapi temuan tersebut, kata Rano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI telah menggelar rapat khusus.
    “Kemarin, kami khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kami sedang menyikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub (peraturan gubernur) tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta,” tegas dia.
    Saat ditanya detail mengenakan pergub tersebut, Rano belum bisa membeberkannya kepada publik karena masih dalam proses pembahasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu menjadi salah satu tokoh vokal yang masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030, yang diumumkan Ketum Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kepengurusan tersebut, Adian menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.

    Merespons hal itu, Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 Kepri, Rizki Faisal pun memberi ucapan selamat kepada Adian Napitupulu, yang ditunjuk sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

    Rizki Faisal yang juga Komisi III DPR RI itu menilai Adian adalah sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

    Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP semakin konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

    Adapun struktur lengkap DPP PDIP periode kepengurusan 2025-2030 sebagai berikut:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP:

    Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

    Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly

    Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

    Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

    Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

    Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti

    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy

    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:

    Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    Bendahara Umum: Olly Dondokambey

    Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

    Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

    (fajar)

  • Secara Fisik Asli, tapi Prosesnya Palsu

    Secara Fisik Asli, tapi Prosesnya Palsu

    GELORA.CO – Mantan calon gubernur Jakarta sekaligus purnawirawan perwira tinggi Polri, Komjen Pol Purn Dharma Pongrekun, berbagi pengalamannya saat mengusut kasus ijazah di tengah-tengah sedang ramainya persoalan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Dharma Pongrekun adalah pensiunan jenderal bintang 3 Polri yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Setelah purnatugas dari Polri, ia maju mengikuti kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 melalui jalur independen.

    Akan tetapi, Dharma yang berpasangan dengan Kun Wardana dengan nomor urut 2 harus gagal karena kalah perolehan jumlah suara dari pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

    Saat berbincang-bincang dengan ahli digital forensik, Rismon Sianipar, terkait dengan ijazah Jokowi, Dharma Pongrekun membagikan cerita pengalamannya dalam menangani suatu perkara ijazah.

    Saat masih aktif menjadi anggota Polri, Dharma pernah menangani suatu perkara ijazah.

    Namun, ia tidak rinci menyebutkan ijazah milik siapa yang ia selidiki kala itu.

    Ia mengatakan, kasus ijazah tersebut tidak terbukti palsu.

    “Saya ini pernah menangani ijazah, makanya saya paham. Saya paham sekali,” kata Dharma, dikutip Tribunnews dari kanal YouTube Langkah Update, Senin (4/8/2025).

    “Yang dulu sudah pernah dianggap ini tidak terbukti. Ya jelas tidak terbukti,” lanjutnya.

    Dharma mengatakan, ijazah tersebut diperiksa dari dokumen fisik, dan dinyatakan asli.

    Ia tak membantah ijazah tersebut dikeluarkan oleh suatu universitas dan ditandatagani oleh seorang rektor.

    “Ambil clue-nya, saya coba main halus. Yang diperiksa adalah fisik dokumennya. Fisik dokumennya memang betul dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu, betul ditandatangani oleh rektor itu,” jelasnya.

    Dharma menemukan suatu hal proses dalam mendapatkan ijazah tersebut tidaklah benar, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas.

    “Ketika itu, orang ini berada di suatu kota hanya menjalankan kuliahnya selama 1 tahun, terus transkrip nilai dia pindah ke satu kota ke kota lain, kok disamakan seolah-olah dia bisa langsung lanjutkan,” ujarnya.

    “Padahal sesuai dengan UU Sisdiknas, dia harus mengulangi lagi, nggak bisa ditransfer,” jelasnya.

    Dhamar pun menyimpulkan secara fisik, ijazah tersebut asli, tetapi secara proses yaitu palsu.

    “Dari situ saya bilang, oh gampang, artinya asli secara fisik, tapi prosesnya palsu,” kata Dharma Pongrekun.

    Saat ini, Polda Metro Jaya sedang menangani dua obyek perkara kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi.

    Obyek perkara pertama yakni pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi pada 30 April 2025.

    Obyek perkara kedua adalah penghasutan dan penyebaran berita bohong yang dilaporkan ke sejumlah Polres oleh beberapa pihak.

    Kedua obyek perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

    Polisi masih melakukan pemanggilan kembali kepada para terlapor, di antaranya Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo, hingga pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa, untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

    Profil Dharma Pongrekun

    Dharma Pongrekun adalah purnawirawan Pati Polri. Ia resmi pensiun dari Polri pada tahun 2024.

    Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini yakni Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

    Dharma juga pernah menduduki posisi sebagai Wakil Kepala BSSN.

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN pada Juli 2019 hingga Oktober 2021.

    Dharma Pongrekun lahir di Palu, Sulawesi Tengah, pada 12 Januari 1966.

    Dharma adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Komjen. Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Hum.

    Karier Dharma Pongrekun telah malang melintang di dalam kepolisian Tanah Air.

    Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, berbagai jabatan strategis sudah pernah ia emban.

    Jenderal yang berpengalaman di bidang reserse ini mengawali kariernya sebagai Pamen Polda Bengkulu.

    Ia tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kasat II Dit Narkoba Polda Bengkulu, Wadirreskrimum Polda Metro Jaya, Kasubbag Anevopswil Bag Anev Robinops Bareskrim Polri, Kabagkerma Robinops Bareskrim Polri, dan Dosen Utama STIK Lemdikpol.

    Selain itu, Dharma juga pernah menduduki posisi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang STIK Lemdikpol (2014), Wadirtipidum Bareskrim Polri (2015), Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri (2016), Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri (2016), dan Karorenmin Bareskrim Polri (2016).

    Pada 2018, Dharma lalu dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di BSSN.

    Di sana, dia menjabat sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN.

    Pada 2019, Dharma Pongrekun diutus untuk menduduki posisi sebagai Wakil Kepala BSSN.

    Setelah itu, ia dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri pada 2021.

    Pada 2024, ia dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri dalam rangka pensiun.

  • Rano Karno siap beri tugas kepada pemenang Abang None 2025

    Rano Karno siap beri tugas kepada pemenang Abang None 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan dirinya akan memberikan tugas yang jauh lebih berat kepada pemenang Abang None 2025 karena mereka nantinya menjadi duta Jakarta.

    “Tentu, saya akan memberikan bobot yang jauh lebih berat kepada Abang None yang nanti menang. Peran tugas berat dari Abang None, mereka menjadi duta-duta Jakarta, perdalam ilmu, perdalam wawasan,” kata Rano di Jakarta, Rabu.

    Pada tahun 2027, Jakarta akan berusia 500 tahun dan Pemprov DKI berencana mengadakan kegiatan mengundang perwakilan dari berbagai negara.

    Ini termasuk kegiatan Jakarta World Folklore Festival (JWFF), yang mengundang sekitar 82 negara. Di sana, Abang None Jakarta diharapkan berperan sebagai duta Jakarta.

    “Selama ini, setelah menjadi Abang None, mereka tidak terikat kerja tetapi tetap menjadi duta Jakarta. Namun, ke depannya peran mereka tidak hanya lokal. Karena Jakarta kini mengarah menjadi kota global, ada kemungkinan mereka akan ditugaskan ke luar negeri,” jelas Rano.

    Adapun pemilihan Abang None Jakarta telah memasuki tahun ke-53. Sebanyak 36 orang atau 18 pasang Abang None yang merupakan juara tiga teratas dari lima Kota Administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu berpartisipasi dalam ajang tersebut.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemilihan Abang None 2025 diikuti 36 peserta

    Pemilihan Abang None 2025 diikuti 36 peserta

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta mengumumkan pemilihan Abang None 2025 diikuti 36 peserta atau 18 pasang yang merupakan juara tiga teratas Abang None dari lima Kota Administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Jumlah ini sama seperti pada pemilihan tahun lalu, yang dimenangkan oleh Muhammad Hafidz dari Kepulauan Seribu dan Aliya Nissa Thaib dari Jakarta Barat.

    Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Andhika Permata di Jakarta, Rabu mengatakan seluruh peserta nantinya mendapatkan pembekalan dari juri dan narasumber antara lain Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) sekaligus Ketua Palang Merah (PMI) Jakarta Barat, Beky Mardani dan Kepala Biro Kerja Sama Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi.

    “Seluruh finalis Abang None Jakarta tahun 2025 menjalani masa pembekalan mulai 9 Agustus sampai 29 Agustus,” katanya.

    Andhika mengatakan, di sela pembekalan yaitu tepatnya pada 20 Agustus 2025, para finalis Abang None Jakarta 2025 akan mengikuti audiensi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Setelah itu, akan dilakukan penjurian tengah dan berujung malam final Pemilihan Abang None Jakarta 2025 yang akan diadakan pada 4 September mendatang.

    Pemilihan Abang None Jakarta 2025 merupakan kegiatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tahun ini memasuki perhelatan ke-53 kalinya. Ajang ini diadakan pertama kali pada tahun 1968 dengan nama pemilihan Putri Jakarta.

    Kemudian, barulah pada tahun 1971 hingga saat ini, namanya berubah menjadi Abang None Jakarta.

    Pemilihan Abang None Jakarta bertujuan melestarikan kebudayaan Betawi dan sebagai sarana pengembangan potensi, bakat, kreativitas, serta kecerdasan para generasi muda untuk mempromosikan kota Jakarta kepada wisatawan nusantara maupun mancanegara.

    Ajang ini telah melahirkan banyak tokoh yang berhasil di berbagai bidang, termasuk Maudy Koesnaedi dan Valerina Daniel.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Alasan Pramono Tunjuk Eks Pj Gubernur DKI Jadi Komut Food Station Usai Kasus Beras Oplosan   

    Ini Alasan Pramono Tunjuk Eks Pj Gubernur DKI Jadi Komut Food Station Usai Kasus Beras Oplosan   

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan dirinya mengangkat mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Menurut Pramono, Teguh memiliki kapabilitas dalam mengawasi jalannya badan usaha milik daerah (BUMD) DKI bidang penyediaan pangan tersebut.

    “Saya dan Bang Doel (Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno) yang memutuskan kenapa Pak Teguh memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga track record yang mumpuni,” ungkap Pramono di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Agustus.

    Sehingga, Pramono yakin Teguh mampu membenahi tata kelola perusahaan Food Station yang baru-baru ini terseret kasus hukum.

    Di mana, Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Bisnis Food Station ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu atau beras oplosan.

    “Bagaimanapun, persoalan Food Station Tjipinang ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub. Sehingga dengan demikian, kami mengambil langkah apapun penegakan hukum itu menjadi yang utama.

    “Dan yang kedua, segera dilakukan pembenahan di food station sendiri. Pembenahan itu sudah kami lakukan, termasuk mengangkat Plt Direktur Utama maupun Plt Direktur Operasional,” urai Pramono.

    Sebagai informasi, Teguh pernah memimpin Jakarta pada Oktober 2024 hingga Februari 2025 atau sebelum Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI definitif.

    Teguh juga menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara pada Februari-September 2018 dan Pejabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara pada September-Desember 2020.

    Birokrat dengan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan itu juga pernah menjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Saat ini, Teguh juga masih menjabat sebagai Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

  • Pramono resmi buka pameran Flona Jakarta 2025

    Pramono resmi buka pameran Flona Jakarta 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo resmi membuka Pameran Pertamanan Flora dan Fauna (Flona) Jakarta 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa.

    Pramono saat sambutan pembukaan, menyampaikan komitmennya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menjadikan Jakarta lebih hijau dan ramah bagi seluruh warganya.

    “Saya dan Bang Doel betul-betul berkeinginan membuat Jakarta lebih hijau, ruang terbuka hijaunya lebih banyak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga untuk bisa menikmati itu,” kata Pramono.

    Untuk itu, Pramono mengatakan acara tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menciptakan lebih banyak ruang-ruang kebersamaan bagi warga Jakarta.

    Terdapat sebanyak 167 stan pameran di acara flora dan fauna tahun ini.

    Pameran berskala nasional tersebut menampilkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan flora dan fauna, pelestarian lingkungan, serta memamerkan produk unggulan dari koperasi, UMKM dan perusahaan-perusahaan dari Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan dirinya bahkan meminta agar tanaman-tanaman zaman dulu (jadul) seperti gohok dijual di Flona tahun ini.

    “Kita minta malah tanaman jadul. Seperti gohok, buni, jamblang. Di sini tanaman-tanaman zaman-zaman kakek kita, saya minta memang diadakan supaya bisa ditanam lagi di halaman kita masing-masing,” kata Rano.

    Rano pun berharap, selama sebulan ke depan, Flona bisa memberikan dampak ekonomi yang baik untuk Jakarta.

    Pameran Flona 2025 sebenarnya sudah bisa dikunjungi sejak tanggal 1 Agustus hingga 8 September 2025.

    Pameran tersebut terbuka untuk umum dan gratis tanpa dipungut biaya tiket masuk.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Tunjuk Teguh Setyabudi Jadi Komisaris Utama Food Station

    Pramono Tunjuk Teguh Setyabudi Jadi Komisaris Utama Food Station

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menunjuk Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) Food Station Tjipinang Jaya. Pengumuman ini disampaikan Food Station melalui akun Instagram resminya, @foodstation_jkt.

    “PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) beserta seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan Pegawai menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bapak Teguh Setyabudi atas pelantikan sebagai Komisaris Utama Food Station,” tulisnya dalam unggahan tersebut pada Selasa (5/8/2025).

    Teguh merupakan mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia menjabat menggantikan Heru Budi Hartono yang kini menjadi Komisaris Utama PT MRT Jakarta. Saat ini, Teguh juga masih aktif menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.

    Food Station menyambut kedatangan Teguh dan menantikan kontribusi positif darinya.

    “Kami menyambut baik kehadiran Bapak Teguh Setyabudi sebagai bagian dari keluarga besar Food Station, dengan harapan besar bahwa di bawah kepemimpinan dan arahan Bapak,” ujarnya.

    Food Station pun berharap Teguh dapat menjalankan tugasnya dengan amanah.

    “Semoga Bapak senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan amanah, serta membawa semangat baru dalam mendorong transformasi dan kemajuan berkelanjutan bagi PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda),” tandasnya.

    Menanggapi hal itu, Pramono mengungkapkan alasan dirinya menunjuk mantan Penjabat Gubernur Jakarta itu sebagai komisaris utama Food Station Tjipinang Jaya.

    Menurutnya, setelah berunding dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, mereka menilai Teguh dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus membenahi BUMD tersebut usai tersandung kasus beras oplosan.

    “Saya dan Bang Doel yang memutuskan kenapa Pak Teguh. Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga rekam jejak yang mumpuni. Karena bagaimanapun persoalan FS ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

    (bel/maa)

  • Ini alasan Pram tunjuk Teguh Setyabudi jadi komisaris Food Station

    Ini alasan Pram tunjuk Teguh Setyabudi jadi komisaris Food Station

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai mantan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dapat membenahi Food Station (FS) Tjipinang Jaya usai terlibat kasus beras oplosan sehingga ditunjuk sebagai komisaris utama BUMD itu.

    “Saya dan Bang Doel yang memutuskan kenapa Pak Teguh. Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan juga rekam jejak yang mumpuni. Karena bagaimanapun persoalan FS ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut Pramono, bersama Wagub Rano, menilai Teguh dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus membenahi BUMD tersebut usai tersandung kasus beras oplosan.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga menyampaikan hal serupa.

    Dia berharap Teguh dapat membenahi Food Station setelah mengalami kasus tersebut.

    “Iya, tentu harus dibenahi. Karena itu ditempatkan orang yang benar,” kata Rano.

    Meski telah menjabat sebagai komisaris utama Food Station, namun Teguh masih aktif menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri.

    Sebelumnya, Pramono telah menunjuk Direktur Keuangan (Dirkeu) Julius Sutjiadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya.

    Pramono mengatakan, keputusan penunjukan Plt Dirut dari pihak internal dilakukan demi menjaga kelangsungan operasional Food Station agar tidak terganggu di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

    Pramono mengaku, sebelum kasus tersebut viral, dirinya sudah memanggil Dirut dan jajaran Food Station untuk bersiap ambil posisi apabila kasus tersebut terbukti.

    Pramono menjelaskan, saat itu Direktur Utama dan Direktur Operasional Food Station langsung merespons dengan menyatakan pengunduran diri mereka, meski kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan.

    Dengan mundurnya dua jajaran direksi Food Station, maka, lanjut Pramono, yang tersisa hanyalah Direktur Keuangan.

    Sebelumnya, tiga pejabat PT Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri, yakni Dirut Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.

    Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI 6128:2020 dan melanggar sejumlah peraturan terkait mutu pangan.

    Pramono menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

    Selain itu, Pramono telah meminta jajaran manajemen FS untuk meningkatkan pengawasan internal serta membuka kanal pengaduan publik.

    Masyarakat dapat melaporkan temuan beras yang tidak sesuai standar ke nomor 0821-3700-1200.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.