Bangun “Underpass” 7 Hari Dianggap Mustahil, Dharma: Lihat Saat Saya Terpilih Nanti
Tim Redaksi
JAKARTA,KOMPAS.com
– Calon gubernur Jakarta nomor urut dua
Dharma Pongrekun
menanggapi pernyataan kandidat lain di
Pilkada Jakarta
yang meragukan idenya membangun
overpass
dan
underpass
dalam tujuh hari.
Dharma akan membuktikan kepada masyarakat jika sudah terpilih menjadi gubernur Jakarta.
“Ya enggak masalah, waktu akan membuktikan, kalau tidak masyarakat yang bisa melihat. Masyarakat ingin melihat apa yang ingin saya sampaikan. Maka lihat pada saat terpilih,” ucap Dharma di Kampung Kramat, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (7/11/2024).
Menurut Dharma, anggapan pesimistis itu dilontarkan karena persaingan di kontestasi politik.
Padahal, kata dia, teknologi itu sudah ada di luar negeri, bahkan dapat membangun
overpass
dan
underpas
dalam waktu tiga hari.
“Kalau soal itu, soal persaingan saja untuk menganulir. Mari kita buktikan, berani enggak mereka mengatakan tidak korupsi, berani enggak mengatakan pada saat pandemi membela rakyat, berani tidak,” ucap dia.
Sebelumnya, Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyebut ide calon gubernur (cagub) nomor urut 1 Dharma Pongrekun yang ingin membangun underpass dan overpass dalam waktu tujuh hari sulit untuk direalisasikan.
“Enggak mungkin lah itu,” kata Rano sambil tertawa saat diwawancarai awak media di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis sore, (31/10/2024).
Rano mengungkapkan, meski ada teknologi untuk membangun underpass dalam waktu tujuh hari, tetap saja akan sulit untuk direalisasikan.
“Meski teknologinya ada cuma untuk bangun underpass tujuh hari kayanya agak sulit,” kata Rano.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rano Karno
-
/data/photo/2024/11/07/672c8e97f3fb7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bangun "Underpass" 7 Hari Dianggap Mustahil, Dharma: Lihat Saat Saya Terpilih Nanti Megapolitan 8 November 2024
-

Unggul di survei Kompas, Pengamat prediksi Pramono
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Unggul di survei Kompas, Pengamat prediksi Pramono – Rano menang satu putaran
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Kamis, 07 November 2024 – 21:56 WIBElshinta.com – Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, memprediksi pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
“Hipotesa saya Pramono dan Rano akan memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Saya melihat itu satu putaran karena calon lainnya elektabilitasnya tidak begitu meningkat, di sekitar-sekitar di situ stagnan, bahkan bisa menurun,” kata Emrus Sihombing, Kamis (7/11).
Menurut Emrus, Pramono-Rano bisa meraih suara lebih dari 50%. Sebab saat ini berdasarkan hasil survei terbaru Kompas, elektabilitas Pramono-Rano sudah 38,3%. Melihat tren elektabilitas Pramono-Rano ini, masih memungkinkan naik sekitar 13%. Berarti bisa menang satu putaran karena bisa meraih suara 51%.
“Masyarakat Jakarta itu adalah pemilih yang cerdas dan rasional. Cerdas bukan berarti harus berpendidikan tinggi. Tapi warga Jakarta terbiasa memperoleh dan bisa menyerap banyak informasi dari berbagai sumber yang mudah dijangkau. Hal ini yang berbeda dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya,” kata Emrus.
Emrus mengatakan, elektabilitas Pramono-Rano terus meningkat karena masyarakat menganggap program-program yang ditawarkannya lebih masuk akal dan bisa diwujudkan.
Selain itu, kata Emrus, komunikasi politik Pramono Anung cukup bagus, luwes dan bisa masuk ke semua kalangan dan golongan.
“Dia (Pramono) bisa membangun komunikasi dengan para pihak manapun di tengah katakanlah ada gangguan demokrasi kemarin, dia bisa dekat dengan sumber-sumber elit misalnya Jokowi dan Prabowo, juga dekat dengan Bu Mega. Juga dekat dengan tokoh-tokoh lainnya,” kata Emrus.
Menurut Emrus, Pramono merupakan sosok komunikator yang sangat baik, sangat persuasif dan sangat menghargai manusia lain.
“Program-programnya juga menyentuh persoalan Jakarta dan rasional. Nah itulah yang membuat tokoh ini meningkat suaranya. Ini berarti komunikasi mas Pram bagus. Di elite oke, di masyarakat juga oke,” kata Emrus.
Emrus mengatakan, saat sebelumnya dicalonkan sampai sekarang ini tren elektabilitas Pramono terus menanjak. Hal ini karena Pramono juga punya modal sebelumnya. Sosok Pramono ini tahu perannya dan sosok yang bisa menempatkan diri pada situasi tertentu sehingga orang senang dengannya.
Karena itulah, menurut Emrus, tak heran bila ada tokoh-tokoh elite yang sebetulnya tidak masuk dalam tim Pramono tapi secara pribadi mendukung langkah Pramono di Pilkada Jakarta.
“Saya kira begini politik kita di Indonesia sangat cair jadi tidak tertutup kemungkinan kemudian tokoh-tokoh ini juga memberikan dukungan ke Pramono di belakang panggung,” kata Emrus.
Sumber : Antara
-

Atalia ajak warga Jakarta memilih cagub yang berpengalaman
Jakarta (ANTARA) – Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya mengajak warga Jakarta untuk memilih calon gubernur DKI Jakarta yang berpengalaman sebagai kepala daerah, seperti pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).
“Saya ingin warga Jakarta, khususnya warga Kampung Rambutan untuk memilih pemimpin yang punya pengalaman, ilmu dan mau bekerja keras untuk mengurus wilayah. Semua ada di Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono,” kata Atalia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.
Juru kampanye pasangan RIDO itu pun mengucapkan terima kasih kepada komunitas pemuda Generasi Inovatif untuk Jakarta Sinergi (Gen1us) yang terus mengkampanyekan program-program pasangan RIDO kepada masyarakat.
Dia pun mengaku senang dengan antusias masyarakat Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, yang menghadiri kegiatan sosialisasi visi dan misi pasangan RIDO yang dihelat oleh Gen1us.
Dalam kegiatan “Tebus Murah” itu, kata dia, warga bisa mendapatkan paket sembako terjangkau berisi 5 kilogram beras, 1 kilogram gula, dan 1,5 liter minyak goreng, sebagai simulasi program sembako murah yang digagas oleh pasangan RIDO.
Kegiatan itu dihadiri 500 orang warga dari 14 RT di wilayah tersebut. “Tujuannya untuk memperkenalkan visi dan misi calon gubernur Ridwan Kamil dan wakilnya, Suswononserta untuk meningkatkan kedekatan pasangan calon dengan masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Geno berharap dengan kehadiran Atalia Praratya itu, maka masyarakat bisa lebih mengenal sosok Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (cagub)!DKI Jakarta.
‘Ini merupakan wujud simulasi program sembako murah jika beliau terpilih nanti. Ini juga bukan kegiatan bagi-bagi sembako tetapi warga harus membayar untuk mendapatkan paket sembako dengan harga murah,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan paslon Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3 pada Pilkada DKI Jakarta,/ yang digelar 27 November 2024.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -
/data/photo/2024/11/01/6724d23e1433f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta Megapolitan 7 November 2024
Dharma-Kun Bakal Gratiskan Tarif Transjakarta jika Terpilih pada Pilkada Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon wakil gubernur Jakarta
Kun Wardana
akan menggratiskan tarif bus Transjakarta jika terpilih pada Pilkada 2024 bersama cagub Dharma Pongrekun.
“Ada gubernur sebelumnya yang menyampaikan Transjakarta bisa gratis. Kita hitung-hitung, memang
feasible
untuk gratis,” ucap Kun Wardana dalam program GASPOL!
Kompas.com,
dikutip pada Kamis (7/11/2024).
Menurut Dharma, transportasi merupakan hal penting bagi warga Jakarta untuk mobilitas.
Dengan menggratiskan ongkos untuk bepergian, bisa menekan pengeluaran mereka sehari-hari.
“Mengurangi pengeluaran tadi dengan cara pendidikan gratis, transportasi gratis, dengan hal-hal lainnya sehingga (ekonomi) mereka akan tetap terjaga,” ujar dia.
Selain itu, Kun akan menambahkan armada Transjakarta dan JakLingko di wilayah pinggiran agar bisa menjangkau masyarakat di pinggiran Jakarta.
“Khusus untuk Transjakarta, JakLingko, dan lainnya, ini jangkauan perlu ditambah untuk daerah-daerah pinggiran, seperti kawasan industri di beberapa tempat,” ujar dia.
Diketahui sebelumnya,
Pilkada Jakarta
diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono yang didukung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, dan Garuda.
Kemudian pasangan calon nomor urut 02, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, yang maju lewat jalur independen.
Sedangkan pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/11/01/6724d2440f633.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kun Wardana: Jakarta Butuh "Lompatan Kuantum" untuk Maju Sejajar dengan Kota Dunia Megapolitan 7 November 2024
Kun Wardana: Jakarta Butuh “Lompatan Kuantum” untuk Maju Sejajar dengan Kota Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2,
Kun Wardana
, menekankan perlunya “lompatan kuantum” dalam kepemimpinan Jakarta agar kota ini dapat bersaing dengan kota-kota besar dunia, seperti London, Tokyo, dan New York.
Sebagai informasi, “lompatan kuantum” atau
quantum leap
menggambarkan sesuatu yang instan, tiba-tiba, dan tidak kontinu, yaitu perubahan posisi elektron yang terjadi dalam skala subatomik.
Istilah ini sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan perubahan besar dan mendadak dalam bidang lain, seperti teknologi, politik, atau sosial.
“Lompatan kuantum” dalam konteks kepemimpinan atau pembangunan, seperti yang disebut Kun Wardana, merujuk pada sebuah transformasi cepat yang membuat kemajuan yang sebelumnya lambat atau linier menjadi pesat atau revolusioner.
Menurut Kun, kepemimpinan yang mampu merangkul semua golongan dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah kunci bagi Jakarta untuk melompat lebih maju.
“Kalau mereka bisa merasakan rasa memiliki Jakarta, kita bersama-sama satu frekuensi dengan mereka, jadi pasti. Bukan hanya kita cepat menyelesaikan tujuan kita, tetapi kita bisa lompat, makanya disebut lompatan kuantum,” ujar Kun dalam
podcast
“Gaspol”
Kompas.com
, Rabu (6/11/2024).
Ia mengungkapkan, konsep “kuantum” dalam kepemimpinan sejatinya berbeda dari perkembangan linear biasa.
“Kuantum itu enggak linear. Kalau gerakan kita linear, kita (berkembang) lima tahun, sedangkan mereka (kota-kota besar dunia) sudah 10 tahun (lebih maju). Tetapi kalau kita lompat kuantum, akan berbeda urusannya,” jelas Kun.
Lebih lanjut, Kun mengaitkan lompatan kuantum ini dengan nilai-nilai Pancasila yang dianggapnya mengandung unsur-unsur untuk membangun persatuan dan kemajuan bersama.
“Konsep kuantum politik merupakan suatu persyaratan, kita semua warga Jakarta harus bersatu, makanya Pancasila itu sudah yang terbaik,” tambahnya.
Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing, yakni Ridwan Kamil-Suswono (nomor urut 1), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (nomor urut 2) yang maju melalui jalur independen, dan Pramono Anung-Rano Karno (nomor urut 3), yang didukung oleh PDI-P dan Partai Hanura.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bawaslu petakan lokasi rawan banjir di Jakut antisipasi TPS terendam
kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam
Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara memetakan lokasi-lokasi rawan banjir untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terendam seperti saat Pemilu Presiden dan Legislatif Februari 2024.
“Kami sudah menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) memetakan TPS rawan mulai dari bencana banjir, politik uang, kecurangan, dan kerawanan lain,” kata Anggota Bawaslu Jakarta Utara Muhamad Shobirin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia saat ini seluruh data sedang dilengkapi dan jika telah terkumpul akan dilakukan upaya mitigasi sehingga penyelenggaraan pilkada bisa berjalan lancar tanpa gangguan.
“Termasuk rawan banjir kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU Jakarta Utara agar tidak ada lagi TPS yang terendam,” kata dia
Ia mengatakan berdasarkan pengalaman pada Pemilu Serentak Februari2024, KPU meminta izin kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memakai fasilitas kelas dan halaman sekolah untuk digunakan menjadi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggantikan lokasi yang kebanjiran.
“Kami mengingatkan KPU agar segera menyelesaikan pemetaan TPS rawan terutama rawan banjir agar hal serupa tidak terulang kembali,” kata dia.
Selain itu, Bawaslu mengimbau KPU Jakut agar segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Bawaslu dan semua pemangku kepentingan (stake holder) dalam pelaksanaan pilkada.
“Kami meminta KPU Jakarta Utara melibatkan seluruh instansi agar dapat menyukseskan pilkada ini,” kata dia.
Ia mencontohkan seperti Suku Dinas Jakarta Utara nantinya dapat memberikan bantuan secara cepat jika terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak.
“Jangan ada lagi surat suara yang terendam air banjir atau pelaksanaan pilkada yang gagal akibat kebanjiran,” kata dia.
Sebelumnya pada Pemilu Serentak Februari 2024, KPU Jakarta Utara menggelar pemilu lanjutan di 18 tempat pemungutan suara (TPS) daerah setempat pada Sabtu (24/2), setelah gagal dilaksanakan Rabu (14/2) karena banjir.
Ia mengatakan pemilu lanjutan Sabtu karena hari itu merupakan batas akhir menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).
PSU atau PSL ini paling lambat digelar 10 hari setelah pemilu dilaksanakan dan batas akhir itu adalah Sabtu (24/2)
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.
Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024 -

1.808 pemilih di Jaktim mengurus pindah lokasi pencoblosan Pilkada
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur menyebutkan sebanyak 1.808 pemilih sudah mengurus Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pindah lokasi pencoblosan pada Pilkada Jakarta 2024.
“Warga Jaktim yang pindah lokasi pencoblosan keluar Jaktim sebanyak 1.260 pemilih, sementara warga luar Jaktim yang pindah memilihnya ke Jaktim itu 548 pemilih. Jadi, totalnya 1.808 pemilih,” kata Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, masyarakat yang mengurus DPTb itu rata-rata karena bekerja saat pemungutan suara pada 27 November 2024.
“Tugas, kemudian, pendidikan, pindah domisili memang gitu. Nanti tujuh hari sebelum pencoblosan akan ditutup,” ujarnya.
Rio pun mengingatkan bagi masyarakat yang hendak mengurus DPTb untuk membawa sejumlah persyaratan seperti surat tugas dari kantor, domisili, atau Kartu Tanda penduduk (KTP).
Masyarakat tidak dapat mencoblos di luar TPS yang sudah ditentukan jika tidak mengurus DPTb.
“Kalau dia di Jakarta Timur terus mau coblos dengan membawa KTP di Jakarta Barat misalnya, itu enggak bisa. Jadi harus diurus. Kita beri waktu sekitar dua bulan,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menetapkan DPT Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 orang.
Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur. Yaitu paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024 -

Kongsi Prabowo-Jokowi Kepung Partai Banteng di Pilkada Jateng, Jakarta, dan Bali
Bisnis.com, JAKARTA — Pilkada Jakarta, Jawa Tengah dan Bali menjadi medan pertarungan antara calon yang didukung oleh kongsi Prabowo Subianto – Joko Widodo (Jokowi) yang direpresentasikan oleh Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus melawan PDI Perjuangan (PDIP) yang dikomandoi oleh Megawati Soekarnoputri.
Sekadar catatan, PDIP sampai sekarang adalah satu-satunya partai yang belum menyatakan sikap apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto atau bakal menjadi oposisi. Sempat ada upaya dari elite-elite Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Megawati. Namun sampai dengan saat ini, hasilnya nihil.
Di tengah ketidakpastian pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Prabowo justru bertemu dengan Jokowi. Pertemuan berlangsung di Kota Solo. Kedua presiden itu berbincang santai di sebuah angkringan. Menariknya dalam pertemuan itu, Prabowo juga bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
Presiden Prabowo Subianto dan JokowiPerbesar
Foto pertemuan antara Prabowo – Jokowi dengan paslon nomor urut 2 itu diunggah oleh Luthfi di akun media sosialnya. “Secara pribadi bapak Presiden Prabowo memberikan dukungan moral kepada kami berdua,” tulis Lutfhi dalam keterangan resminya.
Sebelum bertemu Luthfi – Taj Yasin, Prabowo secara terbuka telah memberikan dukungannya kepada calon gubernur dan wakil gubernur Bali, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Putu Agus adalah bekas Bupati Buleleng, yang telah dipecat oleh PDI Perjuangan alias PDIP.
“Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil,” kata Prabowo.
Sementara itu, di Pilkada Jakarta, Prabowo dan Jokowi tercatat telah menemui Ridwan Kamil. Pertemuan antara Prabowo maupun Jokowi dengan Ridwan Kamil terjadi di tengah isu pecah kongsi KIM Plus di Pilkada Jakarta.
Awalnya Ridwan Kamil menemui Prabowo di Jakarta. Kedua makan malam di Restoran Garuda, Sabang Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2024. Selang sehari kemudian, Ridwan Kamil bertemu dengan Jokowi di Solo. Pertemuan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi.
Adapun Ridwan menyatakan bahwa dalam pertemuan itu Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.
“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” ujarnya.
Penegasan soal dukungan Prabowo – Jokowi ke calon KIM Plus itu juga disampaikan oleh politkus Gerindra Habiburokhman.
Tren Survei
Terlepas manuver politik yang dilakukan oleh RK, kontestasi politik menjelang pencoblosan Pilkada 2024 bergerak cukup dinamis. Ada tren yang cukup menarik selama dua pekan terakhir.
Hasil sigi 2 lembaga survei yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Litbang Kompas, misalnya, membalikkan ramalan tentang jalannya Pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah alias Jateng.
Semula Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta diproyeksikan akan dimenangkan oleh calon dari Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus. Apalagi di dua provinsi itu, lawan mereka hanya satu partai yakni PDI Perjuangan (PDIP). Meski PDIP suaranya cukup besar di dua provinsi tersebut, di Jateng bahkan dominan, namun di atas kertas, calon dari KIM Plus jauh berada di atas angin.
Survei LSI pada Pilkada Jakarta pada periode September 2024, salah satu contohnya, menempatkan calon KIM Plus yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di atas paslon dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno. Elektabilitas RK – Suswono pada waktu itu mencapai 51,8%. Sementara Pramono-Rano hanya di angka 28,4%.
Jokowi dan Ridwan Kamil Perbesar
Menariknya, dalam survei Oktober 2024, LSI merilis survei yang menunjukan adanya lompatan elektabilitas Pramono – Rano. Pramono – Rano versi survei itu memiliki elektabilitas sebanyak 41,6%. Angka itu melampaui elektabilitas RK-Suswono yang tercatat sebesar 37,4%.
Hasil survei Litbang Kompas juga menunjukkan adanya keunggulan elektabilitas Pramono – Rano. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bersaing ketat dengan Ridwan Kamil – Suswono. Elektabilitas Pramono – Rano tercatat mencapai 38,3%, Ridwan Kamil – Suswono 34,6%, dan Dharma Pongrekun – Kun Wardana 3,3%.
Kendati demikian, data Litbang Kompas juga mengungkapkan bahwa elektabilitas Pramono – Rano relatif tertinggal di pemilih Gen Z dan generasi Y (muda). Elektabilitas Pramono di kalangan Gen Z hanya sebesar 31,2% dan Gen Y muda (28-35 tahun) 36,7%. Gen Z dan Gen Y muda masih dikuasai Ridwan Kamil – Suswono dengan persentase 40,6% dan 40,1%.
Ketat di Jawa Tengah
Hasil jejak pendapat Litbang Kompas juga memaparkan bahwa Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Yasin) bersaing sangat ketat dalam perolehan elektabilitas.
Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15 Oktober – 20 Oktober 2024 dengan 1.000 responden, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas sebesar 28,8%, sementara itu pasangan Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas sebesar 28,1%. Adapun, 43,1% lainnya menyatakan belum menentukan pilihan (undecided voters).
Survei ini juga menunjukkan alasan responden belum memilih dikarenakan masih menunggu proses kampanye atau debat (42,9%), menunggu saran dari orang yang dipercaya (11,6%), belum mengetahui latar belakang (4,1%), dan belum kenal (3,6%).
Andika Perkasa Perbesar
Kemudian, calon tidak sesuai keinginan saya (2,6%), masih bingung (2,2%), belum mengetahui visi dan misi (2,1%), lainnya (5,3%) dan tidak tahu (25,6%).
Selanjutnya, tingkat pengenalan atau popularitas Andika-Hendi juga bersaing ketat dengan Luthfi-Yasin. Ada 5,4% responden menyatakan sangat mengenal Andika-Hendi dan 47,3% menyatakan sekadar tahu.
Adapun sebanyak 4,0% responden yang sangat mengenal Luthfi-Taj Yasin dan 47,6 persen ‘sekadar tahu’. Tingkat responden yang mengaku tak mengetahui kedua paslon ini juga masih terlihat tinggi karena sama-sama menyentuh lebih dari 45%.
Sindiran PDIP
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengomentari pertemuan paslon nomor urut 2 di Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu
Sebelumnya Hasto juga menyentil Ridwan Kamil.
Menurut Hasto, siapapun calon pemimpin daerah yang meminta “endorse” ke Jokowi artinya menunjukkan capim tersebut tak memiliki mentalitas dan tak layak menjadi seorang pemimpin.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam keterangan resminya seusai hadir dalam acara di Kawasan BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu (3/11/2024).
“Siapapun yang datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan mentalnya tidak kuat sebagai pemimpin, itu mental kalah, itu mental tidak layak untuk menjadi pemimpin karena mereka harus mendatangkan leverage power,” katanya dikutip pada Senin (4/11/2024).
Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini pun menduga bahwa para calon kepala daerah yang mendatangi Jokowi tersebut ingin adanya campur tangan dari aparatur negara di Pilkada.
Dengan demikian, Hasto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak jika terjadi upaya-upaya campur tangan aparat negara serta oknum penegak hukum dalam Pilkada 27 November 2024.
“Kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk oknum-oknum Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut mari kita bergerak. Kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya,” tegasnya.
Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengemukakan bahwa baik Prabowo dan Jokowi memang punya kewajiban moral untuk mensolidkan koalisi.
Ujang juga menekankan bahwa hal itu adalah dinamika politik biasa. Menurutnya, pertarungan politik, di mana masing-masing kubu baik PDIP maupun Kim Plus ingin menang, ingin habis-habisan, ingin main total untuk bisa menang di daerah-daerah yang strategis seperti Jateng, Jakarta, Bali.
“Jadi memang konstruksi politiknya seperti itu. habis-habisan, mati-matian, saling dukung untuk bisa menang, untuk bisa katakanlah bisa mengalahkan PDIP. PDIP pun ya sama, ingin mengalahkan Kim Plus ataupun KIM, begitu.”
-

Kembalikan Muruah Lembaga Survei
HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.
Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.
Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.
Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.
Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.
Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.
Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.
Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.
Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.
Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.
Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.
Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.
Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.
Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.
Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.
Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.
Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.
Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.
Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.
Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.
Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.
Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ADN)
/data/photo/2024/11/07/672c8e7a3fb8f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)