Pendaftaran Kepengurusan Baru PDI-P ke Kemenkum Paling Lambat Akhir Agustus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Bidang Kehormatan
PDI-P
,
Komarudin Watubun
, mengungkapkan bahwa pendaftaran struktur kepengurusan baru partai ke Kementerian Hukum ditargetkan paling lambat akhir Agustus 2025.
Sebab, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengesahan struktur kepengurusan PDI-P 2025-2030 sudah lengkap dan tinggal diserahkan.
“Tentang pendaftaran ke Menteri Hukum, paling tidak dalam dua atau tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana. Karena kita juga, bagian persidangan dokumennya lengkap,” ujar Komarudin saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Komarudin memastikan bahwa PDI-P tidak akan berlama-lama untuk pendaftaran struktur kepengurusan partai.
Terlebih, ada aturan yang mengatur jangka waktu pendaftaran ke Kementerian Hukum.
“Jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum. Apalagi itu juga dibatasi waktu, pendaftaran kan ada sekian waktu harus sudah terdaftar,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P,
Megawati Soekarnoputri
, resmi mengumumkan dan melantik jajaran DPP PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam
Kongres VI PDI-P
yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Megawati menempatkan 37 nama untuk menduduki berbagai bidang strategis partai. Namun, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) belum secara definitif diisi.
Megawati masih merangkap jabatan tersebut untuk sementara waktu.
“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Komarudin.
Politikus asal Papua itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen yang baru.
Namun, dia meyakini keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang.
“Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Ketua-ketua DPP:
1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Bidang Politik – Puan Maharani
8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara Umum – Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Rano Karno
-
/data/photo/2025/08/02/688e1b7627fe2.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pendaftaran Kepengurusan Baru PDI-P ke Kemenkum Paling Lambat Akhir Agustus Nasional 2 Agustus 2025
-

Lantik Pengurus DPP PDIP, Megawati Beberkan Sosok yang Jadi Sekjen
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 resmi dilantik.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di arena Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Jumlahnya mencapai 37 orang pengurus pusat. Beberapa nama seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanya saja ada yang janggal terkait posisi Sekjen.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati di hadapan peserta kongres.
“Bersedia!” jawab seluruh pengurus sebelum mengucapkan sumpah jabatan bersama di panggung utama.
Ada pun, terkait posisi Sekjen, Megawati menyampaikan dirinya merangkap sebagai posisi strategis tersebut, selain sebagai Ketua Umum. Beberapa nama penting yang masuk dalam struktur antara lain Prananda Prabowo (Ketua Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital) Puan Maharani (Ketua Bidang Politik), Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), serta Basuki Tjahaja Purnama (Ketua Bidang Perekonomian).
Struktur lengkap DPP PDIP 2025-2030 menunjukkan pembagian tugas yang lebih spesifik dengan penambahan beberapa bidang baru. Beberapa nama lain yang menonjol antara lain Tri Rismaharini (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), Rano Karno (Ketua Bidang Kebudayaan), dan Charles Honoris (Ketua Bidang Jaminan Sosial).
Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepengurusan baru PDIP yang akan memimpin partai hingga 2030. Kongres VI PDIP sendiri masih berlanjut dengan agenda lain termasuk penyusunan program kerja dan strategi politik partai menghadapi Pemilu 2029.
-

Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, Ini Struktur Lengkap DPP PDIP 2025-2030
Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025–2030, dalam acara Kongres VI PDIP, di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Adapun, sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan langsung Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang dia nyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.
Setelah itu, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.
“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.
Kemudian, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dipandu langsung oleh Megawati untuk mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.
Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030
1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdullah
3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitoru
7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara
29. Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
30. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
35. Bendahara Umum – Olly Dondokambey
36. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
37. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
-
/data/photo/2025/08/02/688dffa82823c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama
Daftar Lengkap Struktur Kepengurusan PDIP 2025–2030, Banyak Wajah Lama
Tim Redaksi
NUSA DUA, KOMPAS.com
– PDIP secara resmi mengumumkan struktur
Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) periode 2025–2030 dalam
Kongres ke-6
di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri
kembali memimpin langsung pembacaan dan pelantikan 37 nama yang mengisi kepengurusan di tingkat pusat.
“Kalau untuk kepengurusan yang tadi sudah diumumkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri ini sih wajah lama masih banyak,” ujar Komarudin Watubun, Ketua Steering Committee Kongres
PDI-P
, dalam konferensi pers, Sabtu petang.
Meski begitu, lanjut Komarudin, tetap terdapat sejumlah nama baru yang masuk dalam kepengurusan periode saat ini.
Namun, posisi Sekretaris Jenderal PDI-P untuk periode ini belum ditetapkan. Menurut Komarudin, Megawati untuk sementara waktu merangkap jabatan tersebut.
Dia pun menyatakan bahwa keputusan soal kapan sosok Sekjen akan ditunjuk, sepenuhnya berada di tangan Megawati.
“Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” ucapnya.
Dia pun meyakini bahwa Megawati memiliki pertimbangan tersendiri yang bertujuan demi kepentingan partai.
“Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
Berikut daftar lengkap struktur pengurus DPP PDI-P 2025–2030:
Ketua Umum:
Megawati Soekarnoputri
Ketua-ketua DPP
:
1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Bidang Politik – Puan Maharani
8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara Umum – Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/31/688aa2ceb1a79.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong Nasional 2 Agustus 2025
Megawati Tetapkan Struktur Pengurus PDIP 2025-2030, Posisi Sekjen Masih Kosong
Tim Redaksi
NUSA DUA, KOMPAS.com
– Ketua Umum PDI-P
Megawati Soekarnoputri
resmi mengumumkan dan melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam
Kongres VI PDI-P
yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Megawati menempatkan 37 nama untuk menduduki berbagai bidang strategis partai.
Namun, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) belum secara definitif diisi. Megawati masih merangkap jabatan tersebut untuk sementara waktu.
“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers usai acara.
Politikus asal Papua itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen yang baru.
Namun, dia meyakini keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang.
“Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.
Adapun prosesi pelantikan pengurus DPP dipimpin langsung oleh Megawati di atas panggung utama.
Ia lebih dulu menanyakan kesiapan para pengurus untuk dilantik.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati, seperti dikutip dari siaran pers.
“Bersedia!” jawab para pengurus serempak.
Selanjutnya, Megawati memandu pengucapan sumpah jabatan secara bersama-sama oleh seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi kongres.
Beberapa nama yang masuk dalam struktur DPP PDI-P periode 2025–2030 antara lain Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Ketua Bidang Perekonomian, dan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik.
Ketua Umum
: Megawati Soekarnoputri
Ketua-ketua DPP:
1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun
2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla
3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah
4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto
5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat
6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Bidang Politik – Puan Maharani
8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo
9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly
10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama
11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno
12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno
13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas
14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini
15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto
16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning
17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris
18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo
20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani
21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti
22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi
23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo
24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati
25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri
26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga
27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy
28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira
Sekretariat dan Bendahara:
Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri
Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.
Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu
Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo
Bendahara Umum – Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pengukuhan Megawati selesai, Kongres PDIP dilanjut rapat komisi
Badung (ANTARA) – Kongres Ke-6 PDIP telah menyelesaikan agenda pengukuhan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketua umum, dan dilanjutkan agenda rapat komisi-komisi.
Ketua Steering Comitee Kongres PDIP Komarudin Watubun di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat, mengatakan komisi-komisi itu diisi oleh seluruh kader PDIP yang menghadiri kongres. mulai dari komisi yang membahas politik, komisi program, dan komisi organisasi.
“Agenda selanjutnya kita bagi komisi karena memang (Megawati) sudah terpilih pada rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja,” kata Komarudin.
Namun agenda komisi-komisi itu digelar secara tertutup, seperti agenda pertama kongres ketika pengukuhan Megawati.
Dia mengatakan agenda pertama kongres yang berisi pengukuhan Megawati berlangsung singkat. Pasalnya, kata dia, 100 persen kader yang hadir meminta agar pengukuhan segera dilakukan.
Menurut dia, pembentukan pengurus pusat PDIP akan dilakukan oleh Megawati. Pengumuman nama-nama pengurus pun akan tergantung keputusan Presiden Ke-5 Republik Indonesia tersebut.
Adapun rapat komisi-komisi pada kongres itu digelar di ruangan yang berbeda dengan gedung kongres.
Sejumlah tokoh PDIP pun tampak hadir mengikuti rapat komisi tersebut, mulai dari Said Abdullah, Utut Adianto, Adian Napitupulu, Yasonna Laoly, Deddy Sitorus, Rano Karno, hingga Ganjar Pranowo.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/07/30/6889d9e7641d4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
77 KK Kampung Bayam Terima Kunci dan Siap Pindah ke Rusun Samping JIS Megapolitan 31 Juli 2025
77 KK Kampung Bayam Terima Kunci dan Siap Pindah ke Rusun Samping JIS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sebanyak 77 dari 126 kepala keluarga
Kampung Susun Bayam
(KSB) sudah menerima kunci dan siap pindah ke rumah susun (rusun) samping
Jakarta
International Stadium (JIS).
77 kepala keluarga tersebut bisa menerima kunci usai menandatangani perjanjian sewa kontrak rusun.
“Jadi, sudah 77 sampai dengan hari ini yang tandatangan,” jelas
Wali Kota Jakarta Utara
,
Hendra Hidayat
, saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (31/7/2025).
Hendra memastikan ada sekitar 126 kepala keluarga yang memiliki hak di
rusun samping JIS
dan sudah tertera dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jakarta Utara tahun 2022.
Wali Kota Jakarta Utara tersebut juga memastikan akan menemui warga KSB yang belum menandatangani perjanjian sewa.
“Berikutnya besok Ba’adah Jum’at, kelompok yang lain lagi juga akan bersilaturahmi,” kata Hendra.
Hendra memastikan, tak ada warga KSB yang menolak untuk pindah ke rusun samping JIS.
Warga yang belum tanda tangan hanya sedang mempelajari surat perjanjian tersebut.
“Tidak ada bahasa penolakan. Pada prinsipnya, mereka senang untuk bisa mendapatkan unit di HPPO ini. Udah beneran, besok juga berjalan dengan lancar dan baik sehingga secara keseluruhan, yang 126 KK, itu bisa segera masuk di sini,” ucap Hendra.
Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, warga belum bisa menempati hingga enam tahun lamanya.
Oleh sebab itu, warga berusaha memperjuangkan haknya untuk bisa tinggal di rusun.
Hal ini membuat bentrok kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
Di tengah polemik yang belum terselesaikan,
Pramono Anung
yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/31/688b1aad60321.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Walkot Jakut Sebut Rusun Samping JIS untuk Warga Kampung Bayam Sekelas Apartemen Megapolitan 31 Juli 2025
Walkot Jakut Sebut Rusun Samping JIS untuk Warga Kampung Bayam Sekelas Apartemen
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wali Kota
Jakarta
Utara,
Hendra Hidayat
, menyebut
rumah susun
(rusun) samping
Jakarta International Stadium
(JIS) untuk warga
Kampung Susun Bayam
(KSB), sudah sekelas apartemen.
“Ini sebetulnya sudah sekelas apartemen ini,” ucap Hendra saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis (31/7/2025).
Bahkan, kata Hendra, warga bisa menambah ruangan di unitnya masing-masing.
Sebab, setiap unit di rusun ini dibangun dengan tipe mezzanine yang di atasnya terdapat lahan kosong sesuai keinginan warga KSB.
“Bahkan, yang tadi kita lihat di tempatnya Bu Shierly itu ruangan yang sifatnya bisa tumbuh ya, karena konsepnya ada di atasnya gitu,” tutur Hendra.
Menurut Hendra, area atas yang kosong bisa digunakan warga untuk menyimpan barang-barang.
“Makanya tadi kalau kita lihat di bagian atasnya itu dibikin kosong, kalau memang warga ingin menyimpan barangnya bisa di atas atau ingin menambah kamar pun bisa dengan sekat-sekat,” ucap Hendra.
Bagi Hendra, fasilitas di rusun ini sudah sangat layak untuk warga KSB.
Di sisi lain, warga KSB juga akan disediakan pekerjaan oleh pihak Jakpro sebagai pengelola rusun.
Rusun yang akan ditempati terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi dengan shower, balkon, dan dapur mini yang dilengkapi wastafel.
Untuk diketahui, polemik ini bermula dari penggusuran Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) pada tahun 2019.
Wilayah tersebut diklaim secara historis merupakan milik pemerintah.
Anies Baswedan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jakarta bersama PT JakPro berjanji akan membangunkan rumah susun di samping JIS untuk warga Kampung Susun Bayam.
Namun, usai JIS dan rumah susun itu selesai dibangun, warga belum bisa menempati hingga enam tahun lamanya.
Oleh sebab itu, warga berusaha memperjuangkan haknya untuk bisa tinggal di rusun.
Hal ini membuat kedua belah pihak hingga memerlukan mediasi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Komnas HAM.
Hasil dari mediasi itu adalah eks warga KSB sepakat berdamai dan bersedia menunggu keputusan JakPro selanjutnya terkait rencana pembangunan rumah susun baru di Jalan Yos Sudarso.
Sambil menunggu proses pembangunan rusun itu, eks warga KSB tinggal di hunian sementara yang berada di Jalan Tongkol, Ancol, Jakarta Utara.
Warga juga meminta agar diberikan kehidupan yang layak selama harus tinggal di huntara.
Di tengah polemik yang belum terselesaikan,
Pramono Anung
yang saat itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta berjanji akan menyelesaikan permasalahan antara JakPro dan eks warga Kampung Bayam.
Ia pun berjanji akan kembali mengizinkan eks warga Kampung Bayam menempati rusun samping JIS jika terpilih menjadi gubernur.
Janji itu pun ditepati oleh Pramono usai resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta.
Secara simbolis Pramono dan wakilnya Rano Karno menyerahkan kunci rusun kepada eks warga Kampung Bayam, Kamis (13/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

