Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Heboh Anak SMP jadi LC di Jakbar, Ini Kata Wagub Rano Karno – Page 3

    Heboh Anak SMP jadi LC di Jakbar, Ini Kata Wagub Rano Karno – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno menanggapi kasus seorang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi korban eksploitasi seksual dan dijadikan pemandu lagu (LC) di salah satu bar di kawasan Jakarta Barat.

    Rano menegaskan, perlindungan anak di Ibu Kota harus dilihat sebagai upaya sistematis, bukan pendekatan yang mengawasi anak per anak.

    “Kayaknya begitu tidak bisa kamu per kasus per kasus kan, tidak bisa, itu 11 juta masyarakat. Kita tidak bisa mantau satu per satu kan,” kata Rano di Jakarta, dikutip Selasa (12/8/2025).

    Menurut Rano, fasilitas seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI untuk membangun karakter dan memberikan ruang aman bagi anak-anak. Meski demikian, ia mengakui bahwa keberadaan RPTRA tidak serta-merta menjamin keamanan 100 persen.

    “RPTRA itu banyak sekali. Apa dibilang kita aman? Belum tentu 100 persen aman,” ucapnya.

    Rano menjelaskan konsep Kota Layak Anak tidak berarti pemerintah memberikan perhatian secara personal kepada setiap anak, tetapi menciptakan sistem dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang serta keselamatan anak secara kolektif.

    “Itu kembali lagi kepada bagaimana anak, apa orang tua menjaga anak-anak segala macam. Artinya begini, pengertian kota layak anak itu bukan berarti kita personal kepada satu anak, tapi sistem yang kita ciptakan untuk anak-anak di Jakarta,” kata Rano.

  • Pemkot Jakut koordinasikan usulan pembebasan jalan ke Museum Bahari

    Pemkot Jakut koordinasikan usulan pembebasan jalan ke Museum Bahari

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat akan melakukan koordinasi terkait usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk membebaskan jalur menuju Museum Bahari di Penjaringan pada jam-jam tertentu.

    “Kami tentunya mendukung setiap kebijakan Gubernur/Wagub. Hal ini akan dibicarakan serta dikoordinasikan lebih lanjut dengan seluruh stakeholder terkait,” kata Hendra di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, Museum Bahari memiliki nilai sejarah dan potensi wisata yang besar, sehingga langkah tersebut diharapkan dapat membuat wisatawan lebih nyaman saat mengunjungi salah satu ikon sejarah Kota Jakarta itu.

    Lebih lanjut, dia pun mendukung usulan Rano tersebut sebagai upaya meningkatkan jumlah kunjungan di Museum Bahari sekaligus mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya.

    Pada Senin (11/8), Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta agar Dinas Perhubungan DKI Jakarta membebaskan jalur menuju Museum Bahari di Penjaringan, Jakarta Utara, dari truk dan kontainer pada jam tertentu demi kenyamanan wisatawan di lokasi tersebut.

    “Saya minta, coba diatur. Kalau nggak bisa dua hari, satu hari. Nggak bisa satu hari full, bikin setengah hari (bebas kendaraan truk dan kontainer),” ujar Rano.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary menjelaskan jumlah kunjungan ke Museum Bahari biasanya tinggi pada akhir pekan.

    Dia mengungkapkan jumlah kunjungan pada akhir pekan di Museum Bahari bisa mencapai 1.000 orang.

    “Alhamdulillah, Museum Bahari adalah museum yang termasuk dibuka Sabtu-Minggu itu sampai jam 8 malam, dan kunjungannya, alhamdulillah, meningkat terus. Dalam artian itu bisa sampai seribu orang,” tutur Miftah.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rano usul jembatan di DKI didesain buka tutup seperti di Belanda

    Rano usul jembatan di DKI didesain buka tutup seperti di Belanda

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengusulkan agar jembatan di wilayah Jakarta didesain dengan sistem buka tutup yang terinspirasi dari Negara Belanda untuk memudahkan proses pengerukan sungai yang menjadi salah satu upaya utama mengatasi banjir Jakarta.

    “Mungkin dianggap saya bercanda, coba didesain jembatan yang bisa buka tutup. Karena di Belanda ini jembatan itu fungsi buka tutup. Ini untuk apa? Misalnya kita ngeruk sini mau pindah, ini jembatan buka. Jadi istilah yang beko (excavator) itu bisa pindah ke sana,” ujar Rano saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Rano menjelaskan, pengerukan sungai merupakan program prioritas dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung sejak dilantik.

    Namun, keterbatasan ruang di Jakarta kerap menjadi kendala, terutama karena alat berat sulit masuk ke lokasi pengerukan.

    Oleh karena itu, dengan adanya jembatan buka tutup, maka alat berat akan lebih dapat menjangkau lokasi-lokasi terpencil, sehingga proses pengerukan dapat berjalan dengan lebih efisien.

    “Artinya harusnya seluruh (pengerukan). Ada di wilayah-wilayah kecil, itu teknis alat angkut atau alat keruk kita masuk ke situ sulitnya luar biasa,” ujarnya.

    Terkait usulnya tersebut, Rano mengaku dirinya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin.

    “Itu salah satu teknis yang memang saya tawarkan kepada Kadis SDA. Artinya begini, itu sudah program gubernur wakil gubernur. Pengerukan itu adalah wajib,” katanya.

    Dalam waktu dekat, Rano juga mengaku dirinya akan pergi ke Belanda dan akan mengajak Pemerintah Belanda untuk bekerja sama dalam membangun Jakarta.

    “Mudah-mudahan saya Oktober ini ke Belanda. Kita kan sudah Sister City dengan Rotterdam. Kita akan ajak kerja sama itu,” kata Rano.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

    DKI tingkatkan kesadaraan berkendara aman lewat “Abdi Yasa Teladan”

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya meningkatkan kesadaran berkendaraan yang berkeselamatan salah satunya melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan 2025 yang resmi diadakan pada Senin ini hingga 15 Agustus 2025.

    “Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tahun 2025, menjadi sarana sosialisasi dan membentuk pramudi angkutan umum dan angkutan barang yang berkeselamatan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Senin.

    Sebanyak 100 pramudi yang merupakan perwakilan operator angkutan umum dan perusahaan angkutan barang di wilayah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kegiatan pemilihan tersebut tahun ini.

    Tiga peserta terbaik nantinya mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dari Gubernur Jakarta, trofi tingkat provinsi, satu sepeda lipat, serta hadiah Tabanas untuk pemenang pertama Rp3,5 juta; pemenang kedua Rp3 juta; dan pemenang ketiga Rp2,5 juta.

    “Untuk pemenang akan dikirimkan ke tingkat pusat, mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Abdi Yasa tingkat nasional,” ujar Syafrin.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memandang penting kegiatan pemilihan tersebut karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

    “Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

    Rano berharap melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dapat terpilih para pengemudi yang kompeten, untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

    “Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

    Tekan kecelakaan, Rano dorong pengemudi angkutan tingkatkan kompetensi

    Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendorong para pengemudi angkutan baik umum maupun barang untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.

    “Ini untuk membantu menjaga keselamatan pengguna jalan serta mendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan lalu lintas di Jakarta,” kata Rano dalam sambutannya pada Acara Pembukaan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengingatkan bahwa pengemudi angkutan umum dan barang memiliki peran untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas melalui keterampilan mengemudi mereka.

    “Pengemudi angkutan umum maupun angkutan barang perlu memiliki keterampilan mengemudi yang handal serta sikap yang baik untuk mengurangi tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

    Rano mengatakan, permasalahan di sektor transportasi disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor manusia. Human error atau kesalahan manusia kerap menjadi penyebab terbesar terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

    Salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong kompetensi ini yakni melalui kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Dia menilai kegiatan tersebut penting karena dapat memotivasi para seluruh pengemudi agar selalu berkendara dengan tertib dan bertanggung jawab.

    “Ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pengemudi yang telah menunjukkan dedikasi dan perilaku teladan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus bukti pentingnya peran pengemudi dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman tertib dan beretika di Jakarta,” kata dia.

    Melalui pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi DKI Jakarta, dia berharap dapat terpilih para pengemudi yang kompeten untuk nantinya mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada bulan September 2025.

    “Saya juga ingin berpesan kepada seluruh pengemudi yang mengikuti pemilihan agar memanfaatkan ajang ini untuk menambah wawasan saling bertukar pengalaman dan memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lembaga adat di Jakarta diharapkan jadi penyalur aspirasi masyarakat

    Lembaga adat di Jakarta diharapkan jadi penyalur aspirasi masyarakat

    Penari dari kelompok Topeng Betawi menampilkan Tari Semarak Harmoni Nandak Timur Jakarta saat pembukaan Festival Topeng Betawi jilid 3 di Kelurahan Pekayon, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). ANTARA FOTO/Ertadha Sulthan/bar

    Lembaga adat di Jakarta diharapkan jadi penyalur aspirasi masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) Beky Mardani mengharapkan lembaga adat di Jakarta dapat menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

    “Misalnya soal partisipasi masyarakat, aspirasi sampai pada upaya-upaya penyelesaian, kalau ada konflik, misalnya, lembaga adat yang digunakan,” ujar dia di Jakarta, Ahad.

    Fungsi ini, kata Beky, juga diemban lembaga adat di daerah lain. Saat ini pembentukan lembaga ada di Jakarta masih dalam pembahasan antara berbagai pihak termasuk tokoh Betawi dan pemerintah.

    “Ini yang menjadi fokus kita bersama untuk bagaimana mencari, karena sebetulnya secara prinsip punya kesepakatan, punya benang merah yang kuat,” kata Beky.

    Dia merujuk berbagai seminar dan diskusi terarah yang telah dilakukan menyampaikan bahwa lembaga adat ini nantinya menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta untuk membantu merawat, mengembangkan serta melestarikan budaya Betawi secara berkelanjutan.

    “(Lembaga adat) Ini sebetulnya semacam mitra strategis dari Pemprov DKI dalam mengomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya menurut lembaga adat ini,” katanya.

    Terbentuknya lembaga adat Betawi di Jakarta terus didorong termasuk oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Setelah penetapan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Jakarta telah berubah dari Ibu Kota Negara (IKN) menjadi provinsi dengan kekhususan ekonomi nasional dan kota global.

    Perubahan ini membawa 19 kewenangan baru bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya penguatan sektor kebudayaan.

    Rano Karno mengatakan penguatan sektor kebudayaan menempatkan budaya Betawi sebagai salah satu prioritas utama. Tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan Betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat.

    Menurut dia, posisi budaya Betawi harus diperkuat mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif dan berdaya saing.

    Sumber : Antara

  • Pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam pembahasan

    Pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam pembahasan

    Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    LKB: Pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam pembahasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani mengatakan saat ini pembentukan lembaga adat Betawi masih dalam tahap pembahasan yang antara lain melibatkan para tokoh Betawi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Lembaga adat itu amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana dalam pasal 31 dibahas soal Lembaga Adat. Amanah itu yang sedang sekarang diproses, lembaga adat seperti apa yang yang pas,” kata dia di Jakarta, Minggu.

    Beky merujuk berbagai seminar dan diskusi terarah yang telah dilakukan menyampaikan, lembaga adat ini nantinya menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta untuk membantu merawat, mengembangkan, serta melestarikan budaya Betawi secara berkelanjutan.

    “(Lembaga adat) ini sebetulnya semacam mitra strategis dari Pemprov DKI dalam mengkomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana semacam ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya melalui lembaga adat ini,” jelas dia.

    Adapun terbentuknya lembaga adat Betawi di Jakarta terus didorong termasuk oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.

    Pascapenetapan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Jakarta telah berubah dari Ibu Kota Negara menjadi Provinsi dengan Kekhususan Ekonomi Nasional dan Kota Global.

    Perubahan ini membawa 19 kewenangan baru bagi Pemprov DKI Jakarta, salah satunya penguatan sektor kebudayaan.

    Rano Karno mengatakan penguatan sektor kebudayaan menempatkan Budaya Betawi sebagai salah satu prioritas utama. Tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan Betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat.

    Menurut dia, posisi budaya Betawi harus diperkuat mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif dan berdaya saing.

    “Tentu saja kami mengapresiasi atensi perhatian dari beliau (gubernur dan wakil gubernur ) untuk adanya itu tadi semacam percepatan dan lain-lain. Ini menjadi tantangan, tokoh-tokoh Betawi,” ujar Beky.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI Bahas Rencana Pembentukan Lembaga Adat Betawi Megapolitan 10 Agustus 2025

    Pemprov DKI Bahas Rencana Pembentukan Lembaga Adat Betawi Megapolitan 10 Agustus 2025

    Pemprov DKI Bahas Rencana Pembentukan Lembaga Adat Betawi
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB), Beky Mardani mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah membahas rencana pembentukan lembaga adat Betawi. Pembahasan itu disebut melibatkan para tokoh Betawi.
    “Lembaga adat itu amanah dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana dalam Pasal 31 dibahas soal Lembaga Adat. Amanah itu yang sedang sekarang diproses, lembaga adat seperti apa yang yang pas,” kata Beky di Jakarta, dikutip dari 
    Antara, 
    Minggu (10/8/2025). 
    Beky mengatakan, lembaga adat ini akan menjadi mitra Pemprov DKI untuk membantu merawat, mengembangkan, serta melestarikan budaya Betawi secara berkelanjutan.
    “(Lembaga adat) ini sebetulnya semacam mitra strategis dari Pemprov DKI dalam mengomunikasikan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, bagaimana semacam ada kolaborasi, ada partisipasi dari masyarakat, salurannya melalui lembaga adat ini,” jelas dia.
    Beky pun mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, yang mengupayakan pembentukan lembaga adat Betawi ini.
    Menurut dia, sudah semestinya budaya Betawi diperkuat dari berbagai sisi, mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif, dan berdaya saing.
    “Tentu saja kami mengapresiasi atensi perhatian dari beliau (gubernur dan wakil gubernur ) untuk adanya itu tadi semacam percepatan dan lain-lain. Ini menjadi tantangan, tokoh-tokoh Betawi,” ujar Beky.
    Sebelumnya diberitakan, Rano Karno menyatakan Pemerintah Provinsi DKI tengah mengejar pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi.
    Pernyataan ini disampaikan Rano sebagai tanggapan atas hasil survei Litbang
    Kompas
    yang menyebut Pemprov DKI dinilai kurang memberikan perhatian terhadap nasib para pekerja seni Betawi.
    “Saya baru beberapa bulan kan menjabat. Artinya, makanya itu sedang kita kejar perda tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Itu soko gurunya,” ujar Rano saat ditemui di wilayah Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (25/6/2025).
    Namun, ia mengakui proses pembentukan lembaga tersebut tidaklah mudah karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.
    Rano menegaskan, sebagai pejabat baru yang belum genap empat bulan menjabat, dirinya tidak bisa langsung memenuhi semua ekspektasi. Namun, ia yakin masyarakat bisa memahami maksud baik di balik upayanya.
    “Tapi saya minta maaf, saya ambil alih. Ini bukan buat saya, ini buat Jakarta,” ungkap Rano.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta Megapolitan 7 Agustus 2025

    LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta Megapolitan 7 Agustus 2025

    LPAI Akui Kerap Kewalahan Tangani Kasus Kekerasan Anak di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) kerap kali kewalahan dalam menangani banyaknya kasus kekerasan anak di Jakarta. Apalagi, belakangan kasus kekerasan anak meningkat. 
    “Kasus di Jakarta cukup banyak, dan kadang-kadang kami kewalahan. Padahal kami juga menangani kasus-kasus di Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya,” ungkap Ketua LPAI Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto dalam Pelantikan Pengurus Baru LPAI Jakarta periode 2025-2030 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
    Menyusul hal tersebut, Kepala LPAI Jakarta, Kasandra Putranto, menyebutkan, pihaknya akan mengedepankan upaya pencegahan hingga rehabilitasi untuk menekan jumlah kasus kekerasan anak.
    “Sosialisasi, advokasi, pencegahan, kami juga menyediakan
    hotline
    pengaduan, kami siapkan juga asesmen yang diperlukan, pendampingannya dan tentu rehabilitasi,” kata Kasandra.
    Upaya preventif yang dimaksud, di antaranya, pendampingan anak dalam mengakses media sosial secara bijak dan cerdas.
    Selain itu, Kasandra menyebutkan, pendidikan karakter anak dan pencegahan perundungan juga perlu digalakkan lagi. Ia juga menyinggung pentingnya peran orangtua. 
    “Upaya preventif seperti pendidikan karakter anak, pencegahan perundungan (
    bullying
    ), dan penguatan peran orangtua serta pendidik dalam mendampingi anak, terutama dalam mengakses media sosial dengan bijak dan cerdas,” tutur dia.
    Sementara, terkait rehabilitasi, LPAI akan bekerja sama dengan lembaga terkait. Dengan begitu, anak-anak korban kekerasan maupun yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat kembali pulih dan masih memiliki masa depan.
    “Dengan membangun kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka rujukan pemulihan dan rehabilitasi kondisi anak-anak korban kekerasan dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum,” jelas Kasandra.
    Terkait ini, LPAI akan bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
    Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengakui angka kekerasan anak di Jakarta mengalami peningkatan.
    “Ternyata berdasarkan data, memang itu realita,” kata Rano saat ditemui di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/7/2025).
    Menyikapi temuan tersebut, kata Rano, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI telah menggelar rapat khusus.
    “Kemarin, kami khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kami sedang menyikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub (peraturan gubernur) tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta,” tegas dia.
    Saat ditanya detail mengenakan pergub tersebut, Rano belum bisa membeberkannya kepada publik karena masih dalam proses pembahasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu menjadi salah satu tokoh vokal yang masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030, yang diumumkan Ketum Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kepengurusan tersebut, Adian menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.

    Merespons hal itu, Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 Kepri, Rizki Faisal pun memberi ucapan selamat kepada Adian Napitupulu, yang ditunjuk sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

    Rizki Faisal yang juga Komisi III DPR RI itu menilai Adian adalah sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

    Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP semakin konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

    Adapun struktur lengkap DPP PDIP periode kepengurusan 2025-2030 sebagai berikut:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP:

    Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

    Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly

    Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

    Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

    Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

    Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti

    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy

    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:

    Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    Bendahara Umum: Olly Dondokambey

    Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

    Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

    (fajar)