Xcloud.id

Tag: Rano Karno

  • Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP Guntur Romli menyebut adanya upaya adu domba. Antara Anies Baswwdan dan Rano Karno atau Bang Doel.

    Adu domba tersebut, kata dia berupa sebuah video wawancara Bang Doel. Namun video itu telah dipotong.

    Narasi yang ingin ditampilkan, aeolag Bang Doel tidak mengakui bahwa Anies merupakan faktor kemenangannya di Pilgub Jakarta.

    “Ada upaya adudomba Bang Doel dengan Mas Anies dengan memotong wawancara ini dengan tuduhan Bang Doel tidak mengakui faktor Anies, padahal ada konteks pertanyaan yang dipotong,” kata Gun Romli dikutip dari unggahannya di X, Senin (2/12/2024).

    Di video asli, Gun Romli menyebut yang ingin disampaikan Bang Doel tidak demikian.

    “Padahal Bang Doel mau bantah kalau ada operasi pemaksaan 2 putaran itu karena faktor Aniesnya,” terangnya.

    Ia menyebut video yang beredar memang seolah dibingkai sedemikian rupa. Lalu kemudian diviralkan.

    “Versi wawancara Bang Doel yang dipotong yang kemudian diviralkan. Dibuat bahan untuk mengadudomba Bang Doel dengan pendukung Anies & Ahok,” jelasnya.

    Ia tahu siapa dalang di balik itu. Meski begitu, ia enggan secara gamblang mengungkapkannya.

    “Ada pertanyaan yang sengaja dipotong untuk mengaburkan konteks. Siapa yang potong-potong? Siapa lagi kalau bukan gerombolan yang ono,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi

    Deretan Kader PDI-P yang Berpaling ke Jokowi
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gelombang pemberhentian kader-kader
    PDI-P
    belum berakhir seiring dengan dipecatnya
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai berlambang banteng tersebut.
    Effendi dipecat karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024, padahal PDI-P mengusung Pramono Anung-Rano Karno.
    Selain perbedaan arah dukungan, hubungan Effendi dengan Presiden Ketujuh
    Joko Widodo
    (Jokowi) juga dipersoalkan oleh “Partai Banteng”.
    Pemecatan Effendi menambah daftar kader PDI-P yang diberhentikan atau mengundurkan diri dari partai setelah memilih merapat dengan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024 maupun Pilkada 2024, siapa saja?
    Bobby Nasution
    Bobby Nasution, menantu Jokowi, resmi diberhentikan dari PDI-P setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Keputusan itu dianggap melanggar disiplin partai, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Setelah pemecatan, Bobby bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024. Keputusannya pun sudah mendapat izin dari Jokowi.
    Menurut Bobby, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan.
    “Partai Gerindra ini sangat luar biasa, memberikan
    support
    , asupan pembelajaran, bukan hanya di bidang politik, tapi membangun suatu daerah, membangun negeri,” ujar Bobby.
    Sementara Jokowi menilai Bobby telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Dia pun meminta awak media bertanya langsung ke Bobby soal keputusannya bergabung ke Gerinda.
    Kini, Bobby kemungkinan besar bakal menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara karena hasil hitung cepat menunjukkan ia unggul dibandingkan Edy Rahmayadi yang diusung PDI-P.
    Budiman Sudjatmiko
    Budiman Sudjatmiko resmi dipecat pada Agustus 2023 setelah mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDI-P menganggap tindakan ini sebagai pelanggaran berat karena tidak sejalan dengan arahan untuk memenangkan Ganjar Pranowo.
    Budiman bahkan mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) untuk mendukung Prabowo. Aktivis Reformasi itu mengaku, perubahan jalan politiknya tidak bisa dipisahkan dari buku “Paradoks Indonesia” yang ditulis Prabowo.
    Dalam buku tersebut, kata Budiman, Prabowo tampak memiliki semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis.
    “Tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial untuk rakyat Indonesia,” ujar Budiman.
    Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai kepala Badan Pengentasan Kemiskinan.
    Maruarar Sirait
    Maruarar Sirait mengundurkan diri dari PDI-P pada Januari 2024. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Tjen di kantor DPP PDI-P.
    Maruarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDI-P. Ia mundur dari PDI-P karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
    “Saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena saya percaya beliau adalah pemimpin yang didukung rakyat,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, Maruarar juga mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDI-P sebagai simbol berakhirnya hubungan dengan partai yang telah membesarkannya.
    Dia juga berpesan agar kader PDI-P tetap loyal kepada partai. Ia tak ingin kader lainnya mengikuti jejaknya karena tak loyal kepada partai.
    “Saya mohon maaf. Saya mengajarkan kalian untuk loyal tetap bersama PDI Perjuangan, tetapi izinkanlah dengan keterbatasan saya pamit,” katanya.
    Setelah mundur dari PDI-P, Maruarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
    Setelah Prabowo dilantik, Maruarar masuk ke kabinet sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    Effendi Simbolon
    Effendi Simbolon diberhentikan pada November 2024 karena mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, yang berlawanan dengan calon usungan PDI-P, Pramono Anung-Rano Karno.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menyebut tindakan Effendi melanggar AD/ART partai. “Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” ujar Djarot.
    Dalam surat pemecatannya, PDI-P menyatakan Effendi telah melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai, sehingga dijatuhi sanksi tegas. Effendi juga dilarang menggunakan nama PDI-P dalam kegiatan politik apa pun.
    Di sisi lain, Juru Bicara PDI-P Aryo Seno Bagaskoro menyatakan bahwa salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai
    PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guntur Romli: Kemenangan Pram-Doel di Pilgub Jakarta adalah Hasil Kerja

    Guntur Romli: Kemenangan Pram-Doel di Pilgub Jakarta adalah Hasil Kerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli memuji kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Bang Doel) di Pilgub Jakarta.

    Ia menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil kerja keras dan pendekatan politik yang merangkul semua lapisan masyarakat.

    “Rajin turun ke bawah, tak berjarak dan sungguh-sungguh menyimak keluhan warga, politiknya juga merangkul semua,” ujar Guntur dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (1/12/2024).

    Menurutnya, kunci keberhasilan pasangan ini terletak pada kedekatan mereka dengan warga dan kesungguhan mendengarkan aspirasi.

    Bukan hanya itu, kata Guntur, tapi juga program-program mereka terbilang realistis dan berfokus pada kebutuhan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

    “Program-program yang ditawarkan lebih masuk akal dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga Jakarta khususnya yang lapisan bawah,” tukasnya.

    Ia juga menyinggung pendekatan pasangan ini yang menghindari retorika yang menyakitkan atau merendahkan.

    “Pun minus kata-kata yang menyakitkan warga,” Guntur menuturkan.

    Guntur mengapresiasi Pram yang tidak menggunakan pernyataan kontroversial.

    “Seperti mengolok-olok janda dan menyamakan Nabi Muhammad Saw dengan pemuda nganggur seperti yang dilontarkan Ridwan Kamil – Suswono,” jelasnya.

    Berbeda dengan gaya komunikasi kandidat lain seperti Ridwan Kamil yang sempat menuai kritik atas pernyataan yang dianggap menyinggung.

    “Pengakuan Mas Pram sendiri, ini semua berkat kerja keras seluruh pihak dari partai pengusung, ormas-ormas pendukung, relawan, semuanya warga Jakarta,” terangnya.

  • Lontarkan Pernyataan SARA, PDIP Laporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu dan Polisi

    Lontarkan Pernyataan SARA, PDIP Laporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu dan Polisi

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) akan melaporkan Menteri Perumahan dan Permukiman Indonesia Maruarar Sirait ke Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait pernyataannya sewaktu kampanye Pilkada Jakarta yang mengandung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan atau SARA.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menilai bahwa pernyataan Maruarar Sirait terkait elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno bisa terkikis dari unsur nonmuslim karena didukung oleh Anies Baswedan bisa masuk ranah pidana.

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pernyataan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) saat Pilkada Jakarta 2017 lalu, di mana pernyataan tersebut bisa masuk pidana umum.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara [Maruarar] yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika Pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/12).

    Menurut Ronny, pihaknya masih menunggu hasil laporan PDI-Perjuangan ke Bawaslu terkait pernyataan Maruarar Sirait tersebut. 

    “Kita masih menunggu hasil laporan kami ke Bawaslu,” katanya.

    Ronny menegaskan setelah melaporkan Maruarar Sirait ke Bawaslu, pihaknya juga akan melaporkan Marurar Sirait ke Kepolisian atas pernyataannya yang dinilai mengandung SARA.

    “Kami tidak menutup kemungkinan juga akan melaporkan ke Polisi segera,” ujarnya.

  • KPU tetapkan Pramono-Rano raih suara terbanyak di Kepulauan Seribu

    KPU tetapkan Pramono-Rano raih suara terbanyak di Kepulauan Seribu

    KPU Kepulauan Seribu menggelar rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di Jakarta,Minggu (1/12/2024) ANTARA/HO-KPU Kepulauan Seribu

    KPU tetapkan Pramono-Rano raih suara terbanyak di Kepulauan Seribu
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 22:37 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak di kepulauan tersebut pada Pilkada Jakarta 27 November 2024.

    “Pasangan nomor urut 3 Rano Karno meraih 7.456 suara yang berasal dari 4.284 di Kepulauan Seribu Utara dan 3.172 di Kepulauan Seribu Selatan,” kata anggota KPU Kepulauan Seribu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Muammar Khadafi saat Rapat Rekapilutasi Tingkat Kabupaten di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan suara Pramono-Rano Karno lebih tinggi dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Siswono dengan 6.578 suara

    Jumlah suara pasangan RIDO ini berasal dari 3.985 suara dari Kepulauan Seribu Utara dan 2.593 dari Kepulauan Seribu Selatan.

    Sementara itu pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun- Kun Wardana meraih total 653 suara yang terdiri dari 257 suara di Kepulauan Seribu Utara dan 396 suara di Kepulauan Seribu Selatan.

    Sementara itu, untuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kepulauan Seribu sebanyak 20.908 pemilih yang terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan.

    Sementara untuk jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada Jakarta sebanyak 15.161 pemilih.

    Sementara itu, untuk jumlah surat suara yang sah sebanyak 14.687 suara dan 474 surat suara dinyatakan tidak sah.

    KPU Kepulauan Seribu menerima 21. 474 surat suara termasuk surat suara cadangan sebesar 2,5 persen dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Total surat suara yang digunakan 15.161, 11 surat suara rusak atau salah pilih dan tersisa 6.302 surat suara.

    Sumber : Antara

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Penyebab pemecatan tersebut lantaran Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berita tersebut masih menjadi isu hangat di dunia politik sepanjang Minggu (2/12/2024). Berita lainnya juga datang dari hasil yang diraih PDIP pada Pilkada 2024, hingga partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berikut rangkuman isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Aryo Seno Bagaskoro.

    Tingkat Partisipasi Pilgub Jakarta
    Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024 di Kepulauan Seribu mencapai 72%. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM KPU Kepulauan Seribu Yusnita Yamus menuturkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta sebanyak 20.908, terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15.161 orang. 

    PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota
    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng
    Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung, yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP. 
     

  • 9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

    9 PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik… Megapolitan

    PKB: Faktanya Ridwan Kamil-Suswono Tidak Menarik…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil
    –
    Suswono
    , memperoleh hasil yang tak diharapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
    Berdasarkan hasil hitung cepat atau
    quick count
    sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil-Suswono menempati posisi kedua pada
    Pilkada Jakarta 2024
    , di bawah paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.
    Hasil yang didapat oleh Ridwan Kamil-Suswono pun menjadi tanda tanya besar lantaran pasangan ini diusung oleh koalisi gemuk yang terdiri dari belasan partai politik.
    Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (
    PKB
    ) Jazilul Fawaid secara terang-terangan mengungkapkan beberapa penyebab yang membuat Ridwan Kamil-Suswono selaku paslon yang diusung oleh partainya tak mampu unggul pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengungkapkan, paslon yang diusung oleh PKB di Jakarta tidak berhasil menarik perhatian publik lebih luas. Ia menilai pencalonan gubernur Jakarta tidak melalui proses yang ideal di tingkat akar rumput.
    Akibatnya, warga Jakarta merasa pilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang tersedia tidak menarik.
    “Faktanya, pasangan RK-Suswono tidak menarik. Ini adem-ayem,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Menurut Jazilul, rendahnya daya tarik Ridwan Kamil-Suswono juga disebabkan absennya sosok yang mampu menjadi figur nasional.
    Ia mencatat, biasanya Pilkada Jakarta menghadirkan tokoh yang bisa menjadi pemimpin skala nasional, tetapi kondisi tahun ini berbeda.
    “Untuk DKI saja, warganya tidak antusias,” ucap Jazilul.
    Jazilul membantah tudingan bahwa partainya tidak maksimal untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Menurutnya, PKB telah bekerja keras. Bahkan, seluruh struktur, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari PKB sudah mengerahkan upaya maksimal.
    “Teman-teman bekerja, bahkan mengeluarkan uang. Kalau yang dijual tidak laku, apa mau dikata?” ungkap Jazilul.
    Jazilul mengungkapkan, terfapat perbedaan antara pemilu legislatif (pileg) dan pilkada.
    Ia menekankan, faktor figur kandidat sangat menentukan dalam pilkada, sesuatu yang menurutnya menjadi tantangan besar dalam memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, diketahui bahwa partisipasi pemilih di Pilkada 2024 hanya mencapai 53,05 persen, terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta.
    Dengan lebih dari 8 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 3,8 juta orang memilih untuk tidak menggunakan hak suara.
    Jazilul menilai angka golput tinggi ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat Jakarta yang terpelajar, cenderung kritis, dan sulit merasa puas dengan kandidat yang ada.
    Ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria, menegaskan seluruh partai pengusung tetap solid. Ia membantah adanya partai yang tidak bekerja.
    “Setiap hari, mesin partai bergerak. Semua kompak, hadir, bekerja dari pagi sampai pagi lagi,” kata Riza di Kantor DPD Golkar, Jakarta.
    Sebagai informasi, Pramono Anung-Rano Karno meraih 49,46 persen dalam hitung cepat (
    quick count
    ) Litbang
    Kompas
    dengan perolehan data masuk mencapai 100 persen, Rabu (27/11/2024).
    Data akhir
    quick count
    Litbang Kompas itu dirilis pada pukul 18.18 WIB.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan 40,06 persen suara. Kemudian, Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan 10,48 persen suara.
    Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan yang masuk dari total 400 TPS sampel di Jakarta.
    Quick count
    Litbang Kompas dalam Pilkada Jakarta 2024 menggunakan metode sistematik
    random sampling
    dan memiliki
    sampling error
    sebesar persen ± 1 persen.
    Quick count
    ini dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
    Hasil
    quick count i
    ni bukanlah hasil resmi. Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/ 2024) hingga Senin (16/12/2024).
    (Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo)
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi

    Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi

    Hasto PDI-P: Effendi Simbolon Tak Dipecat jika Bertemu Prabowo, Bukan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    berseloroh bahwa
    Effendi Simbolon
    tidak akan dipecat dari keanggotaan partai apabila bertemu dengan tokoh politik lain, seperti Presiden
    Prabowo Subianto
    , bukan Presiden
    Joko Widodo
    (Jokowi).
    “Jadi maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo enggak apa-apa, kira-kira seperti itu,” kata Hasto sambil tertawa dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Minggu (1/12/2024).
    Pernyataan Hasto tersebut merujuk pada penjelasan Juru Bicara PDI-P
    Aryo Seno Bagaskoro
    mengenai pemecatan Effendi Simbolon.
    Seno menyebutkan, salah satu alasan PDI-P bersikap tegas adalah pertemuan Effendi dengan Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tidak sejalan dengan rekomendasi partai.
    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Seno.
    Menurut Seno, PDI-P menganggap pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kongkalikong. Oleh karena itu, partai langsung memutuskan untuk memecat Effendi.
    “Maka, pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” kata Seno.
    Seno menambahkan, apabila Effendi bertemu dengan tokoh politik lain selain Jokowi, partai masih mungkin mengambil langkah klarifikasi dan mediasi terlebih dahulu. Namun, pertemuan dengan Jokowi dianggap berbeda.
    “Kalau dengan yang lain-lain, tentu partai masih akan melakukan suatu proses mediasi. Tetapi kalau bicaranya dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas, ini yang diambil oleh partai,” ujar Seno.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi memecat kadernya, Effendi Simbolon, dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin, dan AD/ART partai,” kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).
    Kompas.com
    mencoba menghubungi Effendi Simbolon untuk meminta tanggapannya terkait dengan pemecatan dirinya dari DPR RI pada Sabtu kemarin.
    Namun, Effendi hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “semoga tuhan berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
    Kompas.com
    pun kembali meminta keterangan Effendi terkait tanggapannya atas pemecatan itu. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
    Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
    Kompas.com
    , PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
    “Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip
    Kompas.com
    dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
    Atas dasar itu, PDI-P memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
    Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
    PDI-P juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jubir PDIP Ungkap Alasan Pemecatan Politikus Effendi Simbolon

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon. Ia menyebut, diduga Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 yang menjadi pilihan Partai PDIP.

    Dalam acara konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024), Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Effendi Simbolon dipecat karena mendukung pasangan lain, alih-alih mendukung pasangan yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Jubir PDIP Aryo Seno Bagaskoro.

    PDIP menganggap, pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi sebagai upaya kongkalikong yang berdampak pada jalan pilihan dukungan Effendi Simbolon pada Pilgub Jakarta.

    “Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi partai,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan anggaran dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Ia dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

  • Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan politik bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemenangan pasangan yang diusung tidak menjadi halangan untuk memperkarakannya.

    DPP PDIP bahkan berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kepolisian, terkait pernyataannya yang dinilai bermuatan SARA saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Sebab, pernyataan Maruarar Sirait alias Ara dalam sebuah kampanye di Jakarta diduga bermuatan SARA.

    Dalam sebuah kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ara menyatakan bahwa suara atau elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non muslim, karena didukung oleh Anies Baswedan.

    Ronny menyebut, pernyataan itu sama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga dilaporkan ke polisi pada Pilkada Jakarta 2017. Ia meyakini, ucapan Ara kental muatan SARA, politisasi identitas, dan membawa-bawa keyakinan agama dalam kampanye politik.

    “Ya, pada 2017 saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika melakukan kampanye juga dilaporkan kepada kepolisian, pidana umum,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

    Ronny menjelaskan, tim hukum PDIP tengah mengkaji kemungkinan apakah Ara dapat dilaporkan dalam kasus pidana umum sebagaimana dulu terjadi pada Ahok.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” ucap Ronny.